<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/IMG_20230920_172452-2322571334.jpg" alt="Prabowo Subianto joget tipis saat ditanya Najwa Shihab soal caleg napi koruptor." width="100%">
<figcaption>Prabowo Subianto joget tipis saat ditanya Najwa Shihab soal caleg napi koruptor.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bacapres Prabowo Subianto mencuri perhatian publik saat dirinya menjadi narasumber di acara adu gagasan yang dipandu oleh Najwa Shihab di UGM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu lantaran dia menjawab dengan percaya diri sambil joget tipis saat ditanya Najwa Shihab soal adanya dua caleg Gerindra yang mantan napi koruptor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau bicara soal itu, faktanya sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dua di antaranya, itu kader anda," kata Najwa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012999091/refleksi-bacapres-2024-anies-kenang-masa-kecil-ganjar-ingat-pesan-orang-tua-hingga-harapan-prabowo">Refleksi Bacapres 2024, Anies Kenang Masa Kecil, Ganjar Ingat Pesan Orang Tua hingga Harapan Prabowo </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apa yang disampaikan Najwa Shihab itu langsung disambut meriah para penonton.&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Prabowo terlihat sudah mempersiapkan jawaban atas pertanyaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tunggu, tunggu, ada jawabannya," jawab Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa diloloskan, pak? Kalau komitmen anti korupsi, kenapa ada dua kader koruptor?" tanya Najwa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012999033/ganjar-dan-anies-alumni-ugm-prabowo-saya-alumni-akmil-dosennya-dari-ugm-juga">Ganjar dan Anies Alumni UGM, Prabowo: Saya Alumni Akmil, Dosennya Dari UGM Juga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan percaya diri, Prabowo mengatakan bahwa dua calon tersebut sudah dia coret.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mau jawab, dua calon itu sudah saya coret," tegas Prabowo sambil berjoget tipis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Najwa Shihab lantas memastikan pernyataan Prabowo soal itu. Hal itu lantaran informasi yang disampaikan Ketum Gerindra tersebut tergolong baru dan belum dibuka ke publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012999019/kejar-target-indonesia-emas-2045-prabowo-buat-17-program-prioritas">Kejar Target Indonesia Emas 2045, Prabowo Buat 17 Program Prioritas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anda akan mencoret? Saya mau pastikan, karena informasi ini belum dibuka ke publik, anda katakan malam ini dua kader itu akan anda coret?" tanya Najwa lagi memastikan pernyataan Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah saya coret, karena calon legislatif, saya kira berapa belas ribu itu, kadang-kadang verifikasinya lolos," tandas Prabowo.</div>

Prabowo percaya diri sambil joget tipis saat ditanya Najwa Shihab soal adanya dua caleg Gerindra yang mantan napi koruptor.

Ditanya Najwa Shihab Soal Caleg Eks Koruptor, Prabowo Subianto Jawab dengan Pede sambil Joget 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 akan dimulai pada 1 Mei. Prosesnya berlangsung selama 14 hari atau hingga 14 Mei 2024. Pemerintah dan Komisi II DPR RI pun telah menyetujui dua rancangan peraturan KPU tentang pendaftaran caleg. Dalam pembahasan beberapa hari lalu, salah satu hal krusial adalah kepastian penghitungan bagi eks terpidana dengan ancaman di atas 5 tahun. Termasuk napi koruptor. Apakah ketentuan itu berlaku ketika yang bersangkutan selesai menjalani vonis sebelum putusan Mahkamah Konsitusi (MK) atau setelahnya. Sebagaimana diketahui, MK mewajibkan eks narapidana menjalani masa jeda selama 5 tahun untuk dapat maju sebagai caleg. Nah, putusan itu dinilai memberatkan sejumlah bacaleg yang sudah mempersiapkan diri, tetapi harus kandas akibat putusan MK tersebut. Ketua KPU RI Hasyim Asyari menegaskan, putusan MK berlaku menyeluruh. Terlepas dari tahun berapa pun sang bacaleg bebas dari penjara. Dari aspek hukum, putusan itu bersifat deklaratif. Terlepas putusan tersebut baru keluar tahun ini, itu dianggap sudah berlaku sejak konstitusi ditulis. Sebab, putusannya didasarkan pada batu uji UUD 1945. &rsquo;&rsquo;Maka, orang yang masuk konstruksi apakah memenuhi syarat atau tidak, misalkan soal batas waktu 5 tahun, itu (dianggap berlaku) sejak konstitusi ditulis, bukan sejak putusan dibacakan,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Pendapat tersebut, lanjut dia, didasarkan pada pengalaman lima tahun lalu dalam kasus putusan larangan anggota parpol sebagai calon DPD. Ketika itu, walaupun ada calon yang sudah dinyatakan lolos, begitu ada putusan MK secara otomatis dicabut. &rsquo;&rsquo;Karena putusan (deklaratif) MK (dianggap) sudah ada sejak konstitusi ditulis, bukan sejak putusan MK dibacakan,&rsquo;&rsquo; tegas Hasyim. Saat pembahasan, anggota Komisi II DPR juga menyoal ketentuan lain di rancangan peratutan KPU. Khususnya, kewajiban melampirkan surat keterangan pengadilan sebagai bukti tidak menjalani pidana. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai syarat tersebut cukup rumit. Sebab, dengan mengurus ke pengadilan, semua bacaleg juga harus mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) ke kepolisian. Nah, memproses dua dokumen tersebut dinilai tidak efektif. Dia pun berharap, surat pengadilan hanya diwajibkan kepada mantan narapidana. &rsquo;&rsquo;Kalau belum pernah dipidana, ya hanya surat keterangan (dari pribadi) saja,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Namun, pihak KPU tetap bergeming. Syarat surat keterangan pengadilan tetap wajib. Sebab, kebijakan itu didasarkan pada logika hukum dasar. Yakni, barang siapa mendalilkan dirinya tidak punya urusan pidana, maka harus membuktikannya. Nah, surat keterangan dari pengadilan itulah sebagai bukti yang relevan. (far/c6/hud)

Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 akan dimulai pada 1 Mei. Prosesnya berlangsung selama 14 hari atau hingga 1

Pendaftaran Caleg Mulai 1 Mei 2023, Eks Napi Harus Menunggu 5 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dugaan-penyelewengan-dana-di-dispora-riau-ditingkatkan-ke-penyidikan_m_192100.jpeg" alt="Ilustrasi korupsi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan agar 23 narapidana korupsi yang mendapatkan hak pembebasan bersyarat segera melakukan kunjungan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI guna menyampaikan ucapan terima kasih. Pernyataan sindiran ini menyikapi puluhan koruptor yang diberikan pembebasan bersyarat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS).  "ICW mengusulkan kepada para puluhan koruptor yang baru saja mendapatkan pembebasan bersyarat agar segera menjadwalkan kunjungan ke Istana Negara dan DPR guna mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Presiden Joko Widodo serta seluruh anggota DPR. Karena telah membantu mereka keluar lebih cepat dari lembaga pemasyarakatan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada JawaPos.com, Jumat (9/9).  Menurut Kurnia, tanpa peran besar Presiden dan DPR melalui perubahan UU Pemasyarakatan, besar kemungkinan mayoritas gerombolan pelaku korupsi itu tidak akan mungkin mendapatkan pembebasan bersyarat.  "Jadi, dapat dikatakan jasa Presiden dan DPR amat besar dalam membantu para koruptor ini," tegas Kurnia.  Sebelumnya, Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti menjelaskan, pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Pemenuhan hak bersyarat diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang menyatakan, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali diberikan hak berupa remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  "Dalam penjelasan yang dimaksud dengan tanpa terkecuali adalah berlaku sama bagi narapidana untuk mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan," ucap Rika, Rabu (7/9).  Sementara, Pasal 10 ayat (2) UU Pemasyarakatan menyatakan, persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.  "Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan, selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan," tegas Rika.  Menurut Rika, sepanjang 2022 Direktorat Jenderal Pemasyarkatan telah menerbitkan 58.054 SK PB/CB/CMB narapidana semua kasus tindak pidana di seluruh Indonesia. "Dari jumlah itu ebanyak 23 koruptor mendapat pembebasan bersyarat," ungkap Rika.  Berikut daftar lengkap 23 narapidana korupsi yang mendapatkan hak pembebasan bersyarat:  Lapas Kelas IIA Tangerang: 1. Ratu Atut Choisiyah binti almarhum Tubagus Hasan Shochib, 2. Desi Aryani bin Abdul Halim, 3. Pinangki Sirna Malasari, dan 4. Mirawati binti H Johan Basri.  Lapas Kelas I Sukamiskin: 1. Syahrul Raja Sampurnajaya bin H Ahmad Muchlisin, 2. Setyabudi Tejocahyono, 3. Sugiharto bin Isran Tirto Atmojo, 4. Andri Tristianto Sutrisna bin Endang Sutrisno, 5. Budi Susanto bin Lo Tio Song, 6. Danis Hatmaji bin Budianto, 7. Patrialis Akbar bin Ali Akbar, 8. Edy Nasution bin Abdul Rasyid Nasution, 9. Irvan Rivano Muchtar bin Cecep Muchtar Soleh, 10. Ojang Sohandi bin Ukna Sopandi, 11. Tubagus Cepy Septhiady bin TB E Yasep Akbar, 12. Zumi Zola Zulkifli, 13. Andi Taufan Tiro bin Andi Badarudin, 14. Arif Budiraharja bin Suwarja Herdiana, 15. Supendi bin Rasdin, 16. Suryadharma Ali bin HM Ali Said, 17. Tubagus Chaeri Wardana Chasan bin Chasan, 18. Anang Sugiana Sudihardjo, 19. Amir Mirza Hutagalung bin HBM Parulian.

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat, ICW: Jasa Presiden dan DPR Amat Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/napi-bebas.jpg" alt="BUKAN UNTUK KORUPTOR: Seorang pria meninggalkan penajara di Banda Aceh menyusul kebijakna pencegahan persebaran virus korona baru, Senin (7/4). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)" width="100%">
<figcaption>BUKAN UNTUK KORUPTOR: Seorang pria meninggalkan penajara di Banda Aceh menyusul kebijakna pencegahan persebaran virus korona baru, Senin (7/4). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo tidak ingin polemik wacana pembebasan sejumlah napi koruptor sebagai bagian dari pencegahan Covid-19 berkepanjangan. Dia memastikan bahwa para koruptor tidak masuk hitungan menerima pembebasan bersyarat seperti napi umum. Sebab, regulasi untuk napi koruptor memang berbeda.  Penegasan tersebut disampaikan presiden saat membuka rapat kabinet terbatas virtual kemarin (6/4). Ratas tersebut membahas laporan terkini mitigasi pandemi Covid-19. ’’Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai (pembebasan bersyarat, Red) napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita,’’ ujarnya.  Perlakuan terhadap napi koruptor diatur dalam PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ada beberapa ketentuan khusus untuk pemberian pembebasan bersyarat bagi napi koruptor, teroris, dan bandar narkoba. Salah satunya, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap lebih jauh tentang tindak pidana yang dilakukannya.  Karena itu, selain syarat sebagaimana napi umum, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi. Terkait hal tersebut, presiden memastikan bahwa PP 99/2012 tidak direvisi. ’’Jadi, pembebasan (bersyarat) untuk napi hanya untuk narapidana umum,’’ tegas mantan gubernur DKI Jakarta itu.  Secara umum, pembebasan bersyarat bagi narapidana dilakukan di berbagai negara untuk meminimalkan persebaran Covid-19 di penjara. Iran, misalnya, membebaskan 95 ribu napi. Di Brasil sudah ada 34 ribu napi yang bebas. ’’Kita juga. Minggu yang lalu saya sudah menyetujui ini agar ada juga pembebasan napi,’’ tuturnya.  Pertimbangan utama adalah overkapasitas. Bila dibiarkan, sangat berisiko dalam mempercepat penularan Covid-19. Hingga akhir pekan lalu, lebih dari 22 ribu napi dibebaskan melalui program asimilasi. Mereka tetap dalam pengawasan.  Sebagaimana diberitakan, wacana pembebasan napi koruptor berusia lanjut mendapat kritik. Alasan untuk meminimalkan risiko Covid-19 dinilai mengada-ada. Sebab, sel napi koruptor tidak sepadat napi umum sehingga masih memungkinkan untuk melakukan physical distancing.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fkcBy2lfOp8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0x6lDwboELs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qUKW26HOPNM  &nbsp;

Napi Koruptor Tidak Ikut Bebas karena Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/tak-dihadiri-kpk-hakim-pn-jaksel-tunda-sidang-praperadilan-novanto_c_171678.jpeg" alt="Tersangka kasus e-KTP Setya Novanto ditahan KPK" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus e-KTP Setya Novanto ditahan KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membebaskan 64 narapidana kasus korupsi ditentang banyak kalangan. Tak terkecuali Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar.  Mereka yang diwacanakan bebas harus memenuhi syarat 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Hal ini untuk menyikapi overcrowding di lembaga pemasyarakatan (Lapas) juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan  Menurut Fickar, jikapun akan mengacu pada umur, maka ada peraturan yang bisa digunakan sebagai acuan PERMA Nomor 1/2000 yang mengatur batas usia yang tidak bisa dilakukan paksa badan ditahan, yakni umur 75 tahun.  "Jadi para koruptor itu harus menunggu berumur 75 tahun," kata Fickar kepada JawaPos.com, Minggu (5/4).  Akademisi Universitas Trisakti ini menyebut, tidak ada alasan yuridis untuk mempercepat pembebasan narapidana korupsi, terlebih jika harus menggunakan mekanisme PP 99/2012. Selain syarat reguler waktu dan kelakuan baik, napi koruptor harus memenuhi kewajibannya mengembalikan kerugian negara sebagaimana diputuskan pengadilan dan rekomendasi dari KPK atau Kejaksaan Agun yang menangani.  "Sehingga PP ini memang menjadi prosedur pengetatan yang tujuannya penjeraan pada koruptor," tegas Fickar.  Fickar pun menegaskan, mewabahnya virus korona atau Covid-19, bukan alasan untuk dikeluarkan atau dibebaskan. Menurutnya, negara harus bertanggung jawab menahan atau memidanakan.  "Para napi koruptor bisa dipindah pada sebuah pulau tersendiri di salah satu pulau seribu yang tidak berpenghuni, sehingga selain HAM dihargai, juga rasa keadilan tidak diciderai," ujar Fickar.  Sebelumnya, Menteri Hukum Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly membantah tudingan ingin membebaskan narapidana korupsi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Tudingan ini mencul ketika adanya syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Korona.  "Saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi. Seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar," kata Yasonna dalam keterangannya, Minggu (5/4).  Namun, napi lanjut usia kasus tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin sebanyak 90 orang. Setelah dihitung 2/3 masa pidananya, yang memenuhi syarat sampai dengan 31 Desember 2020 hanya ada 64 orang.  “Sebanyak 6 orang berdasarkan PP 28/2006 dan 58 orang PP 99/2012,” beber Yasonna.  Dari 64 orang memenuhi syarat 60 tahun telah menjalani 2/3 masa tahanan tersebut, yang menjadi perhatian publik salah satunya ada pada OC Kaligis dan Jero Wacik.  “Selebihnya, belum bisa dibebaskan karena belum memenuhi syarat 2/3 masa tahanan meskipun sudah berusia lebih 60 tahun,” tukas Yasonna.

Fickar Usul 64 Napi Koruptor Dipindahkan ke Pulau Terpencil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi sasaran kritik gara-gara pernyataan yang terkesan menyetujui usul pembebasan napi koruptor karena pandemi Covid-19. Kemarin (4/4) dia menegaskan bahwa komisi antirasuah menolak usul yang dilontarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly itu.  Ghufron menerangkan, KPK memahami bahwa Covid-19 mengancam jiwa napi. Namun, dia menyatakan adanya prasyarat keadilan dalam membebaskan napi kasus korupsi. ”Selama ini, di saat kapasitas lapas yang melebihi 300 persen, masih banyak pemidanaan kepada napi koruptor yang faktanya tidak sesak seperti sel napi umum,” ujarnya.  Ghufron lantas menjelaskan tujuan pemidanaan. Menurut dia, tahapan pembebasan napi tidak boleh dilakukan tanpa seleksi ketercapaian program pembinaan napi selama di dalam lapas. ”Alasan pembebasan kepada para napi tidak kemudian meniadakan prasyarat proses dan tahapan pembinaan napi di lapas,” paparnya.  Ghufron mengatakan, fokus pernyataannya terkait dengan usul pembebasan napi koruptor adalah aspek kemanusiaan dan physical distancing di lapas. Atas dasar itu, jika sel napi korupsi tidak penuh sesak, tidak ada alasan pembebasan sebagaimana usul Yasonna. ”KPK juga memahami keresahan masyarakat bahwa para pelaku korupsi, selain melanggar hukum, juga telah merampas hak-hak masyarakat,” tuturnya.  Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, hingga saat ini pemerintah tidak berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. ”Jadi, tidak ada rencana pembebasan bersyarat napi koruptor, napi terorisme, dan napi bandar narkoba,” kata Mahfud kepada Jawa Pos.  Menurut Mahfud, tidak ada alasan membebaskan napi kasus korupsi di tengah pandemi Covid-19. ”(Napi) tindak pidana korupsi tidak uyuk-uyukan (berdesak-desakan, Red) juga. Tempatnya (sel tahanan) sudah luas, sudah bisa melakukan physical distancing,” paparya.

Tidak Ada Alasan Membebaskan Napi Koruptor di Saat Pandemi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menkum-Ham-Yasonna-Laoly-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kement" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kement</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Usulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly membebaskan narapidana (napi) kasus korupsi berusia di atas 60 tahun untuk mencegah persebaran Covid-19 menuai penolakan. Pegiat antikorupsi menyebut usulan itu merupakan rencana lama.  Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, rencana tersebut digulirkan Yasonna sejak 2016. Yakni, merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. ”Itu agenda lama. Korona ini hanya jadi justifikasi saja,” sindir Donal di Jakarta kemarin (2/4).  Peneliti Divisi Hukum ICW Kurnia Ramadhana menambahkan, saat itu pengajuan revisi tersebut ditolak Presiden Joko Widodo. Data ICW menunjukkan, pada 2018 tercatat hanya 1,8 persen dari keseluruhan jumlah napi yang merupakan napi korupsi. Dengan demikian, argumen bahwa napi korupsi harus dibebaskan untuk mengurangi dampak virus SARS-CoV-2 dinilai tidak berdasar dan mengada ada.  Ketua Bidang Advokasi YLBHI M. Isnur berpendapat bahwa pemerintah seharusnya fokus pada isu yang lebih substansial. Yakni, overkapasitas lapas dan rutan. Pembebasan bersyarat bagi tahanan selama pandemic Covid-19 salah sasaran jika ditujukan kepada napi kasus korupsi.  Sementara itu, KPK meminta Yasonna mengkaji secara matang rencana tersebut. ”Perubahan sebuah aturan semestinya dikaji secara matang dan sistematis terlebih dahulu,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Dalam PP 99/2012, napi kasus korupsi masuk kategori warga binaan yang tak mudah mendapat remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menjadi justice collaborator (JC).  Ali mengatakan, Kemenkum HAM semestinya membuka tentang napi kejahatan apa yang menyumbang paling banyak overkapasitas penjara. Dari situ bisa dilihat apakah usulan membebaskan napi korupsi relevan untuk mengurangi persebaran Covid-19.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menuturkan, usulan Yasonna harus dipahami dengan pertimbangan kemanusiaan. ”Bukan mendukung atau tidak. Mereka (napi korupsi, Red) perlu juga dipikirkan bagaimana pencegahan penularan virus,” ujar dia, lantas meminta Kemenkum HAM tidak mengesampingkan tujuan pemidanaan.

Argumen Pembebasan Napi Koruptor Dinilai Tak Berdasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-borgol-para-tahanannya-yasonna-saya-tak-mau-campuri-dapur-orang_m_.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly enggan memberikan komentar terkait pemborgolan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laolly enggan memberikan komentar terkait pemborgolan tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto diduga kerap keluar dari lapas Sukamiskin, Bandung tanpa dikawal petugas sipir. Terbaru, mantan Ketua DPR itu tampak sedang plesiran di sebuah toko bangunan daerah Kabupaten Bandung Barat, bersama istrinya, Deisty Astriani Tagor, beberapa waktu lalu.  Novanto sukses keluyuran setelah berhasil mengelabui petugas pengawal Lapas Sukamiskin usai menjalani pengobatan di Rumah Sakit Santosa, Bandung.  ‎Atas kejadian tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengaku masih mengkaji untuk memindah tempatkan narapidana kasus korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.‎  "Itu masih dalam tahap kajian ya. Kita tunggu saja keputusan Bapak Menteri (Yasonna)," kata Direktur Pembinaan Narapiana dan Latihan Karya Produksi Ditjen Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kemenkumham Junaedi di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (17/6).  Junaedi menuturkan, ada aturan yang harus diselesaikan terkait pemindahan napi korupsi ke Lapas Nusakambangan. Salah satunya, mengacu pada Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015. Sementara untuk kantor wilayah, diatur melalui Permenkumham 28 Tahun 2015.  "Unit-unit pelaksanaan tekhnis, atau lembaga pemasyarakatan Rutan itu ada di bawah Kanwil,‎ bukan berada di Irjen. Oleh karena itu, peristiwa yang ada di UPT ini diselesaikan pada tingkat wilayah. Nanti apabila perlu konsultasi dan koordinasi dengan pusat, ya kita koordinasi," terang Junaedi.  Namun, ditekankan Junaedi, untuk pemindahan napi korupsi ke Lapas Nusakambangan, keputusannya tetap berada di tangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonganan Laoly.  "Mengenai penetapan koruptor ada di Nusa Kambangan, itu adalah kewenangan Menteri. Belum diputuskan itu," tegas Junaedi.  Sebelumnya, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat telah memindahkan Novanto karena tepergok berkeliaran di sebuah toko bangunan yang berada di Padalarang. Novanto kemudian dipindahkan ke Rutan Gunung Sindur tengah malam sekitar pukul 01.30 WIB dini hari pada Sabtu (15/6), setelah dipindah dari Lapas Sukamiskin Bandung lantaran kepergok pelesiran.  &nbsp;

Pemindahan Napi Koruptor ke Nusakambangan Ada di Tangan Yasonna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lawan-bawaslu-kpu-tetap-larang-caleg-mantan-koruptor_m_.jpg" alt="Ketua KPU Arief Budiman meminta seluruh KPU daerah untuk menunda mengeksekusi putusan Bawaslu dan panwaslu setempat yang mengakomodasi eks koruptor jadi caleg." width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Arief Budiman meminta seluruh KPU daerah untuk menunda mengeksekusi putusan Bawaslu dan panwaslu setempat yang mengakomodasi eks koruptor jadi caleg.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski panwaslu dan Bawaslu telah mengabulkan gugatan yang diajukan eks koruptor, namun putusan itu hampir pasti tidak dijalani Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan lembaga yang dipimpin Arief Budiman itu membuat surat edaran (SE) yang ditujukan ke KPU daerah untuk menunda mengeksekusi putusan Bawaslu ataupun panwaslu setempat. Surat tertanggal 31 Agustus itu meminta KPU provinsi dan kabupaten/kota tetap berpedoman pada regulasi teknis yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 14 dan 20 Tahun 2018. Khususnya dalam menyikapi putusan Bawaslu setempat terkait mantan terpidana korupsi yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2019. Ketua KPU Arief Budiman mengingatkan, dua PKPU tersebut mengatur larangan bagi partai politik untuk mencalonkan eks terpidana kasus korupsi dalam pemilu. Baik pemilu DPR, DPD, maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota. "Sampai saat ini masih berlaku," ujarnya. Arief menjelaskan, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dua PKPU tersebut bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Berdasar penjelasan itu, KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota diminta menunda pelaksanaan putusan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota," lanjutnya. Setidaknya, penundaan tersebut berlaku sampai putusan MA keluar. Sementara itu, jumlah eks koruptor yang sengketanya dikabulkan Bawaslu semakin bertambah. Saat dikonfirmasi, Komisioner <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/30/08/2018/sangketa-pilkada-berlanjut-dkpp-beri-surat-ke-kpud" target="_blank">KPU</a> Wahyu Setiawan membenarkan hal tersebut. "Jumlahnya sekarang 11," tuturnya ketika dikonfirmasi tadi malam. Lima putusan terbaru berasal dari Panwaslu Kota Palopo, Bawaslu DKI Jakarta, Panwaslu Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Di sisi lain, ada enam daerah yang pengawasnya masih memproses sengketa yang diajukan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/29/08/2018/kpu-jatim-tetapkan-dpt-untuk-pemillu-2019" target="_blank">eks koruptor</a>. Masing-masing Provinsi Jateng, Kabupaten Blora, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lingga, Provinsi Gorontalo, dan Kota Cilegon. Dengan edaran tersebut, 11 caleg dan calon senator yang putusannya telanjur dikabulkan dipastikan tetap berstatus tidak memenuhi syarat. Kecuali jika MA memutuskan bahwa PKPU tersebut bertentangan dengan UU dan putusannya keluar sebelum DCT. Sebab, jika <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/28/08/2018/heboh-deklarasi-2019gantipresiden-kpu-itu-di-luar-regulasi" target="_blank">DCT</a> sudah ditetapkan, tidak bisa diubah lagi.&nbsp;

'Lawan' Bawaslu, KPU Tetap Larang Caleg Mantan Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wow-bawaslu-rembang-loloskan-bacaleg-eks-napi-kasus-korupsi_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Bawaslu Rembang memutuskan untuk memperbolehkan seorang bacaleg yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi masuk ke dalam DCS Pileg 2019." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Bawaslu Rembang memutuskan untuk memperbolehkan seorang bacaleg yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi masuk ke dalam DCS Pileg 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/08/2018/reaktivasi-jalur-ka-semarang-rembang-berpotensi-dipercepat" target="_blank">Rembang</a> memutuskan untuk memperbolehkan seorang bacaleg yang berstatus mantan narapidana kasus korups<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/08/2018/dianggap-korupsi-ketua-fraksi-pdip-kebumen-saya-akan-susun-pledoi" target="_blank">i</a> masuk ke dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/08/2018/masih-buntu-5-bacaleg-nasdem-jogja-terancam-gagal-nyaleg" target="_blank">Daftar Calon Sementara</a> (DSC) Pileg 2019. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat kabupaten maupun provinsi masih menunggu arahan dari pusat. "KPU Jateng dan Rembang akan menindaklanjuti putusan dari Bawaslu itu. Dengan catatan, menunggu arahan dan petunjuk dari KPU RI," ujar Ketua KPU Jateng Joko Purnomo saat dijumpai di kantornya, Kamis (30/8). Sekedar diketahui, pada Rabu (29/8), Bawaslu Rembang melalui sidang ajudikasi mengabulkan sengketa seorang bacaleg yang pernah menjadi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/20/08/2018/dianggap-korupsi-ketua-fraksi-pdip-kebumen-saya-akan-susun-pledoi" target="_blank">terpidana kasus korupsi</a>. Semula bakal caleg tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU setempat. Sementara bacaleg itu sendiri adalah Ketua DPC Partai Hanura Rembang, M Nur Hasan. Sebelumnya, ia pernah menjadi terpidana kasus korupsi dana hibah musala di Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan tahun 2013 senilai Rp 40 juta. "Padahal sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, narapidana kasus korupsi tidak boleh (mencalonkan diri). Itu sudah diundangkan, ya kita kan juga harus patuh pada aturan itu. Kalau bawaslu punya keputusan lain ya tidak masalah. Kalau tidak salah, argumen yang dipakai juga undang-undang dan Keputusan MK," terangnya lagi.&nbsp; Joko menjelaskan, dalam hal ini, KPU Rembang harus menentukan sikapnya untuk memasukkan nama Nur Hasan kembali ke dalam DCS atau tidak, tiga hari setelah keputusan sidang ajudikasi. Akan tetapi, yang disampaikan masih tetap sama, yakni menunggu arahan dan petunjuk dari KPU RI. "Karena kalau langsung diputus sekarang malah menyalahi atau melanggar aturan," sambungnya. Dirinya pun berujar bahwa bacaleg yang diloloskan tak hanya berasal dari Rembang saja. Akan pula yang dari Blora atau Wonosobo, bahkan untuk<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/08/2018/dirilis-daftar-calon-sementara-pileg-jateng-minim-respons-masyarakat" target="_blank"> Jateng</a>. Dimana masing-masing masih diproses Bawaslu setempat. "Kalau dilihat dari argumennya, kemungkinannya sama (lolos). Tapi tak menutup kemungkinan nanti bisa TMS lagi setelah ada arahan atau petunjuk dari KPU RI," cetusnya.

Wow, Bawaslu Rembang Loloskan Bacaleg Eks Napi Kasus Korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#napi koruptor

Berita Terkini