<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/9C3BE7D4BD674E81BD5DE9DA4E09EE89-532777082.jpg" alt="Napiter Ismail (kaos merah) bertemu kembali dengan ibu dan anaknya di Lapas Kelas I Surabaya setelah 18 tahun tak bersua." width="100%">
<figcaption>Napiter Ismail (kaos merah) bertemu kembali dengan ibu dan anaknya di Lapas Kelas I Surabaya setelah 18 tahun tak bersua.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seorang narapidana kasus terorisme (napiter), Ismail Fahmi Yamsehu kembali dipertemukan dengan keluarganya di Aula Sugeng Handrijo, Lapas Kelas I di Porong pada Selasa (4/11) setelah tidak bertemu selama kurang lebih 18 tahun. Lapas Kelas I Surabaya Kanwil Kemenkumham Jatim bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk merealisasikan pertemuan tersebut. Pria asal Maluku itu menjalani hukuman pidana seumur hidup dan mulai ditahan sejak tahun 2005. Ia kembali dipertemukan dengan ibu kandung dan putri tercintanya yang sudah terpisah selama 18 tahun. Kakanwil Kemenkumham Jatim, Heni Yuwono mengatakan jika pihaknya sudah melakukan persiapan matang, termasuk keamanan dan emosional narapidana oleh Pamong Napiter Lapas Kelas I Surabaya dan perwakilan dari BNPT. &ldquo;Guna memberikan pendampingan untuk memastikan pertemuan berjalan dengan aman dan kondusif,&rdquo; kata Heni. Heni mengucapkan rasa terima kasihnya kepada BNPT yang telah melaksanakan program family visit. Program yang dijalankan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Pemasyarakatan yang dimana menganut asas non diskriminasi, pengayoman, dan kemanusiaan. &ldquo;Perlu pengorbanan untuk mendatangkan keluarga Ismail ke Lapas Kelas I Surabaya untuk bertemu secara tatap muka,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Kalapas Kelas I Surabaya, Jayanta yang diwakili oleh Kasi Bimkemas sekaligus Pamong Napiter, Bambang Sugianto mengatakan jika Ismail merasa bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Menurutnya, Ismail bersama teman-teman mengucapkan rasa terima kasih atas fasilitas yang diberikan, sehingga dapat mendatangkan ibu kandungnya yang sudah lama tidak bertemu. &ldquo;Dengan program ini sangat menghibur karena sudah lama tidak bertemu dengan keluarga,&rdquo; kata Ismail. Di sisi lain, putri dari Ismail juga tidak bisa menyembunyikan rasa bersyukur dan bahagianya karena sudah lama tidak pernah bertemu dengan sang ayah, sehingga momen istimewa ini diwarnai dengan keharuan. &ldquo;Terima kasih untuk BNPT sudah memfasilitasi kami sampai saat ini, pelayanan sangat baik dan dibantu untuk bertemu,&rdquo; ucapnya. Keberhasilan pertemuan ini tidak hanya menjadi berita baik bagi narapidana dan keluarganya. Namun, juga memberikan aura positif bahwa kerjasama yang terjalin antar stakeholder menjadi solusi efektif dalam upaya deradikalisasi tindak terorisme di Lapas Kelas I di Porong.

Lapas Kelas I Surabaya Kanwil Kemenkumham Jatim bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk merealisasikan pertemuan.

Mengharukan, 18 Tahun Tak Bertemu, Narapidana Kasus Terorisme Dipertemukan Kembali dengan Ibu dan Putrinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/10/WhatsApp-Image-2023-08-10-at-180703-2553193572.jpg" alt="Dua narapidana terorisme di Lapas I Madiun berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kamis (10/8)." width="100%">
<figcaption>Dua narapidana terorisme di Lapas I Madiun berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kamis (10/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Program deradikalisasi warga binaan kasus terorisme di Kanwil Kemenkumham Jatim kembali membuahkan hasil. Dua narapidana kasus terorisme (napiter) di Lapas I Madiun berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada hari ini (10/8). Dua napiter yang menyatakan ikrar dan janji setia kepada NKRI itu adalah Syahrullah Nur dan Fahrurozi. Syahrullah sebelumnya divonis terbukti terafiliasi dengan Jamaah Ansarut Daulah (JAD). Sedangkan Fahrurozi diduga keras telah melakukan tindak pidana terorisme karena terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI). Keduanya dipindah ke Lapas I Madiun dari Rutan Cikeas dan Rutan Polda Metro Jaya sejak Maret. Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Teguh Wibowo menegaskan, dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI, berarti warga binaan siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan. Dan yang paling penting memahami bahwa Pancasila bukan hanya sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai ideologi nasional, pandangan hidup bangsa indonesia, dan pemersatu bangsa. Dengan ikrar setia kepada NKRI, Teguh berharap warga binaan terus berbuat baik. Termasuk mampu menyesuaikan diri, beradaptasi dengan lingkungan, serta aktif dalam mengikuti semua kegiatan pembinaan. Teguh berpesan agar keduanya bersikap dan bertingkah laku sebagai insan hamba Tuhan yang beriman dan bertakwa. Sehingga dapat mengimplementasikan cipta, rasa, karsa, secara tepat, serta dapat bersikap adil dan menjunjung toleransi beragama di masyarakat. Dia menambahkan, selama 2023, sudah sepuluh napiter yang melaksanakan ikrar dan janji setia kepada NKRI. Saat ini ada 17 napiter yang sudah NKRI dari total keseluruhan 21 napiter di Jatim. Sementara itu, Kalapas I Madiun Kadek Anton Budiharta memberikan penghargaan kepada seluruh jajarannya beserta instansi BNPT, Polri, TNI dan Pemerintah Daerah Madiun, yang telah bersinergi dalam pelaksanaan program deradikalisasi di Lapas Kelas I Madiun. Ikrar setia NKRI bukan akhir dari proses deradikalisasi. Melainkan masih ada perjalanan panjang untuk menghasilkan kontra narasi dari kelompok teroris yang masih aktif. &rdquo;Masih ada program pembinaan lanjutan untuk memastikan narapidana teroris benar-benar telah menunjukkan perubahan perilaku,&rdquo; terang Kadek Anton Budiharta. Baik Syahrullah maupun Fahrurrozi mengaku sudah mantap menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Menurut Syahrullah proses pembinaan narapidana terorisme atau program deradikalisasi di Lapas I Madiun tidak semata-mata menjadikan narapidana objek pembinaan. Tetapi juga sebagai subjek yang dilibatkan dalam kegiatan pembinaan. &rdquo;Kami berterima kasih kepada wali narapidana teroris dan Kalapas Madiun, karena kami tidak melulu dicekoki oleh pembinaan tetapi diikutsertakan untuk merancang pembinaan menjadi lebih efektif,&rdquo; tutur Syahrullah. Sedangkan Fahrurrozi berpesan untuk orang-orang yang masih berideologi keras agar memperbanyak literasi dan memperluas wawasan. &rdquo;Selama di lapas, cara pandang kami dibuka dan diarahkan agar tidak terjebak dengan ideologi tertentu, sehingga kami lebih terbuka dan dapat menerima perbedaan yang ada,&rdquo; tutur Fahrurrozi.

Dua narapidana kasus terorisme (napiter) di Lapas I Madiun berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kamis (10/8)

Program Deradikalisasi Berhasil, Dua Napiter Lapas I Madiun Ikrar Setia NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Screenshot_2022-08-19-18-46-55-52_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg" alt="Narapidana kasus terorisme (Napiter) Umar Patekmenyampaikan terima kasih kepada Pemerintah RI yang memberi remisi 5 bulan pada HUT RI" width="100%">
<figcaption>Narapidana kasus terorisme (Napiter) Umar Patekmenyampaikan terima kasih kepada Pemerintah RI yang memberi remisi 5 bulan pada HUT RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Umar Patek, narapidana kasus terorisme (Napiter) bersyukur mendapat remisi 5 bulan pada momen peringatan Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Mantan buron Amerika dan Australia itu akan segera menghirup udara bebas.  Patek menyampaikan terima kasih pada Pemerintah Republik Indonesia. ”Alhamdulillah saya mendapatkan keringanan hukuman yang saya jalani. Saya berterima kasih kepada Pemerintah RI yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dengan memberikan remisi pada HUT Republik Indonesia,” papar Umar Patek di Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, Jumat (19/8).  Umar Patek sudah mengetahui kabar bahwa dirinya segera bebas bulan ini. Sebab menurut perhitungan, masa hukuman berkurang 5 bulan dengan remisi itu.  ”InsyaAllah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa menjalani sisa masa hukuman dengan pembebasan bersyarat,” ujar Umar Patek.  Bila telah keluar dari penjara, dia mengaku sudah menyiapkan beberapa rencana. Di antaranya adalah tinggal bersama keluarga.  ”Rencananya di Provinsi Jawa Timur atau Jawa Tengah,” ujar Umar Patek.  Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji mengatakan, sesuai perhitungan, Umar Patek bisa bebas bulan ini. ”Jadi remisinya selama lima bulan. Sementara jika dihitung (sisa masa pidana) dari Agustus 2022 sampai Januari 2023, sudah selesai,” kata Zaeroji.  Meski demikian, Zaeroji membenarkan bahwa surat pembebasan Umar Patek belum turun. Umar Patek belum bisa bebas. ”Tapi administrasinya belum keluar. Tunggu administrasi,” ujar Zaeroji.  Umar Patek sudah memenuhi pembebasan bersyarat. Sebab Patek sudah melalui dua pertiga masa pidananya. Hingga hari ini, dua pertiga masa tahanan itu akan jatuh pada 14 Januari 2023. ”Karena Umar Patek mendapatkan remisi lima bulan, penghitungan akhir masa hukumannya akan jatuh pada Agustus,” terang Zaeroji.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  Umar Patek (Kemenkumham Jatim for Jawa Pos)  &nbsp;

Umar Patek Sampaikan Terima Kasih kepada Pemerintah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Screenshot_2022-08-19-18-46-46-58_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg" alt="Umar Patek (tengah). Istimewa  " width="100%">
<figcaption>Umar Patek (tengah). Istimewa  </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masa penahanan narapidana kasus terorisme (napiter) Umar Patek berkurang selama 5 bulan. Umar Patek mendapatkan remisi umum Kemerdekaan Republik Indonesia.  Napiter Bom Bali itu pun bakal bebas bulan ini. Sebab dia telah memenuhi ketentuan bebas bersyarat. Meski demikian, belum ada keputusan resmi kapan Umar Patek bisa bebas. Sebab surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) belum turun.  Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji mengatakan, sesuai perhitungan, Umar Patek bisa bebas bulan ini. ”Jadi remisinya selama lima bulan. Sementara jika dihitung (sisa masa pidana) dari Agustus 2022 sampai Januari 2023, sudah selesai,” kata Zaeroji.  Meski demikian, Zaeroji membenarkan bahwa surat pembebasan Umar Patek belum turun. Umar Patek belum bisa bebas. ”Tapi administrasinya belum keluar. Tunggu administrasi,” ujar Zaeroji.  Umar Patek sudah memenuhi pembebasan bersyarat. Sebab Patek sudah melalui dua pertiga masa pidananya. Hingga hari ini, dua pertiga masa tahanan itu akan jatuh pada 14 Januari 2023. ”Karena Umar Patek mendapatkan remisi lima bulan, penghitungan akhir masa hukumannya akan jatuh pada Agustus,” terang Zaeroji.  Remisi itu diberikan lantaran Umar Patek sudah berikrar kembali dan setia kepada NKRI, aktif mengikuti kegiatan, serta berkelakuan baik, selama mendekam di Lapas Klas I Surabaya, Porong, Sidoarjo.  Selama mendekam di Lapas Porong sejak 2014, Umar Patek sudah 11 kali mendapatkan remisi dengan total pengurangan masa hukuman 33 bulan 120 hari.  Umar Patek didakwa 20 tahun penjara pada 2012. Dia terbukti meracik bom yang menghancurkan dua kelab malam di Bali pada 2002 yang menewaskan 202 orang.  Selain terlibat dalam Bom Bali, Umar Patek menjadi dalang dari pengeboman sejumlah gereja di Jakarta kala Malam Natal pada 2000. Akibatnya, setidaknya 15 orang meninggal dunia.  Patek juga menjadi anggota dari Jamaah Islamiyah, militan yang terhubung dengan Al-Qaeda. Dia sempat melarikan diri selama sembilan tahun sebelum berhasil ditangkap di Abbottabad, Pakistan, pada 2011.

Dapat Remisi, Umar Patek Bisa Bebas Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220526-WA0053.jpg" alt="Umar Patek (tengah) saat ditemui Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaerojo. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Umar Patek (tengah) saat ditemui Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaerojo. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Salah satu tokoh narapidana kasus terorisme (napiter) di Lapas Surabaya Hisyam alias Umar Patek mengikuti program deradikalisasi di Lapas I Surabaya. Umar Patek dinyatakan bersalah dalam kasus bom Bali.  Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji meminta supaya Umar Patek aktif dalam upaya deradikalisasi. ”Saya rasa, peran ustad Umar dalam program deradikalisasi cukup signifikan,” kata Zaeroji pada Kamis (26/5).  Lapas Surabaya menjadi salah satu lapas yang program deradikalisasinya berhasil. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kali napiter berikrar setia kepada NKRI.  ”Sekarang ada tujuh napiter di Lapas Surabaya dan semuanya sudah menyatakan setia kepada NKRI,” ujar Zaeroji.  Salah satu kuncinya, lanjut Zaeroji, adalah pengaruh dari para senior napiter. Dukungan untuk membimbing para napiter itu diharapkan terus ada. Sehingga, akan semakin membantu negara dalam upaya deradikalisasi.  ”Kami mohon doa dan tolong teman-teman napiter dibimbing agar kembali ke NKRI,” ucap Zaeroji.  Sementara itu, Umar Patek menjelaskan, sejak menyatakan kembali ke pangkuan ibu pertiwi, selalu berkomitmen untuk pro aktif dalam program-program deradikalisasi. Baik yang diselenggarakan lapas, BNPT, maupun lembaga lain.  ”Selama delapan tahun ini kami aktif dalam program deradikalisasi,” tutur Umar.  Komitmen itu, terang Umar, tidak pernah sekalipun luntur. Dia akan mengoptimalkan sisa waktu di lapas untuk memastikan kembali rekan-rekannya bisa kembali ke NKRI.  ”Setelah bebas pun, saya siap diminta lapas untuk membantu proses deradikalisasi,” tutur Umar, pria asal Pemalang itu.  Kalapas Surabaya Jalu Yuswa Panjang menuturkan, Umar diperkirakan bisa bebas pada Agustus. Sebab, sejak mendapatkan remisi pada 2015, telah menerima remisi sebanyak 10 kali. Dengan total pemotongan masa tahanan sebanyak 1 tahun 11 bulan.  ”Terakhir dapat remisi khusus Idul Fitri 2022 selama 1 bulan dan 15 hari,” ujar Jalu.  Pada Agustus, Umar diperkirakan akan kembali mendapatkan remisi umum kemerdekaan selama enam bulan. Sejak 2018, Umar telah mendapatkan empat kali remisi umum kemerdekaan.  ”Jika terus berkelakukan baik dan aktif mengikuti pembinaan, yang bersangkutan bisa mendapatkan remisi maksimal enam bulan,” terang Jalu.

Napi Teroris Umar Patek Bakal Bebas 3 Bulan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_20220512_213243.jpg" alt="Konferensi pers kasus penculikan anak di Mapolres Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (12/5). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers kasus penculikan anak di Mapolres Bogor di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (12/5). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polisi Resor Bogor menyatakan, ARA, 27, penculik 10 anak laki-laki di wilayah Kabupaten Bogor, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Tangerang Selatan, (wilayah Jabotabek), mengaku mantan narapidana terorisme.  ”Kami akan bekerja sama dengan Densus 88 untuk melakukan pendalaman dan pengembangan kasus penculikan ini,” kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin seperti dilansir dari Antara di kantornya, Cibinong, Bogor, Kamis (12/5).  Polres Bogor kini melakukan pendalaman terhadap tersangka ARA. Sebab, dia mengaku sudah tiga kali menjalani hukuman pidana yang dua di antaranya tindak pidana terorisme.  Tersangka yang merupakan warga Kota Depok itu juga pernah menjalani pelatihan teroris di Poso, Sulawesi Tengah, selama tujuh bulan. Iman menyebutkan, penangkapan ARA diawali dengan laporan masyarakat mengenai hilangnya bocah di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.  ”Dari yang bersangkutan, kami berhasil menyelamatkan 10 orang anak yang saat ini sedang berada di wilayah Senayan, Jakarta Selatan,” terang Iman Imanuddin.  Dia menjelaskan, modus yang dilakukan ARA saat melakukan aksinya yaitu berpura-pura menjadi polisi dan mengaku sebagai Satgas Covid-19. Tersangka menegur anak-anak calon mangsanya dengan alasan tidak memakai masker, kemudian para korban dibujuk untuk ikut dengan tersangka.  ”Awal memang dari laporan yang kami terima itu di Kemang, ada satu orang yang dibawa dari 5 orang yang diambil tersangka itu, empat orang dikembalikan kemudian satu orang dibawa,” kata Iman.  Dia menambahkan, saat ini, polisi tengah mendalami motif penculikan tersebut. ”Untuk motifnya sedang kami dalami nanti penyidik akan melakukan pemeriksaan pendalaman, termasuk ada atau tidaknya tindak kekerasan seksual,” papar Iman.  Selain itu, lanjut dia, kepolisian juga masih melakukan pendalaman terkait adanya dugaan motif pelaku menculik anak-anak itu untuk dilibatkan dalam tindak terorisme. Saat ini, tersangka dijerat dengan pasal 330 KUHP dengan ancaman tujuh tahun penjara.

Polisi Sebut Penculik 10 Anak di Jabotabek Ngaku Mantan Napi Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image-12.jpg" alt="Ilustrasi tawuran remaja" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran remaja</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Seorang narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) kasus terorisme di Jatim bisa menyelesaikan proses pembinaannya Selasa (15/3). Napi tersebut Mukarram bin Sabirin.  Dia keluar dari penjara usai mengikuti program integrasi pembebasan bersyarat (PB). Pria asal Aceh itu langsung pulang kampung ke Serambi Mekkah pada Rabu (16/3).  Mukarram tak bisa menyembunyikan ekspresi bahagianya saat diantarkan petugas menuju pintu utama Lapas I Surabaya di Porong. Dia berterima kasih pada seluruh pihak.  ”Alhamdulillah, terima kasih atas bimbingannya selama ini,” ujar Mukarram saat berpamitan kepada pamong/walinya Bambang Sugianto.  Plt Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto menyatakan, pelaksanaan pembebasan bersyarat itu sudah melalui proses sesuai peraturan.  Dasar hukumnya adalah Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat Menteri Hukum dan HAM tertanggal 30 Desember 2021 Nomor: PAS-1818.PK.01.04.06 tahun 2021 dan Surat Lepas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya tertanggal 15 Maret 2022 Nomor: W15.PAS.1-PK.01.01.02.109.03.  ”Jadi yang bersangkutan sebelumnya telah menyatakan ikrar setia NKRI pada 25 Februari 2021 dan mengikuti pembinaan dengan baik di lapas,” terang Wisnu.  Mukarram yang divonis 3 tahun 8 bulan itu pindah dari Rutan Cikeas ke Lapas Surabaya pada akhir 2019. Selama di lapas, Wisnu menjelaskan, Mukarram mau bergaul dengan kelompok lain. Dan mengikuti program kerohanian secara rutin.  ”Saat ini sudah toleran, karena sudah melaksanakan salat jamaah di masjid lapas,” tutur Wisnu.  Sementara itu, Kalapas Surabaya Gun Gun Gunawan menjelaskan, pihaknya akan melakukan pendampingan kepada Mukarram. Bersama TNI/Polri, akan memastikan Mukarram bisa kembali dan diterima di masyarakat. Terutama di daerah tempat tinggalnya di Aceh Besar.  ”Kami akan memastikan agar jangan sampai Mukarram ditolak warga apalagi sampai kembali ke kelompok lamanya,” ucap Gun Gun.  Pihak lapas mendampingi Mukarram saat proses pelaporan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta Bapas Surabaya sampai proses pelimpahan ke Bapas Aceh. Pihak lapas dan TNI/Polri juga telah mengantarkan Mukarram ke Bandara Juanda untuk perjalanan ke Aceh dengan moda transportasi pesawat terbang.  ”Kami antarkan hingga bandara dan kami juga telah berkoordinasi dengan Bapas Aceh sebagai pembina selanjutnya,” papar Gun Gun.

Seorang Napi Terorisme Jatim Dibebaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Napi-Teroris.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 122 orang narapidana terorisme telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sepanjang 2021. Dalam ikrarnya, narapidana terorisme berjanji setia kembali berpegang teguh kepada Pancasila dan UUD 1945, turut serta melindungi segenap tanah air Indonesia dari segala tindakan-tindakan aksi terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.  "Adapun Ikrar Setia NKRI bertujuan sebagai bentuk implementasi hasil akhir program deradikalisasi, yang diucapkan sebagai bentuk kesungguhan serta pengikat tekad dan semangat, untuk menegaskan bahwa narapidana terpapar paham terorisme bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti dalam keterangannya, Minggu (2/1).  Rika menjelaskan, dari 122 orang narapidana terorisme yang telah berikrar setia NKRI terbanyak dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur dengan Jumlah 68 orang narapidana. Kemudian disusul 13 orang narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Batu Nusakambangan dan 9 orang narapidana teroris Lapas Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan.  Rika mengungkapkan, ikrar setia NKRI yang dilaksanakan merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam program deradikalisasi narapidana terorisme.  “Dengan pernyataan ikrar setia kepada NKRI ini berarti warga binaan telah siap untuk mencintai NKRI dan bersama-sama menjaga Pancasila dengan menghargai perbedaan yang ada dan memahami bahwa Pancasila bukan hanya berkedudukan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tetapi juga sebagai Ideologi Nasional, Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Pemersatu Bangsa,” tutur Rika.  Pelaksanaan Program Deradikalisasi turut pula melibatkan aparat penegak hukum terkait seperti dengan BNPT, TNI, POLRI, Densus 88, BIN, Kementerian Sosial dan Stake Holder lainnya.  “Kami berharap hal ini mampu menjadi awal bagi saudara-saudara warga binaan untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban baik sebagai individu, masyarakat, dan sebagai warga negara," papar Rika.  "Bersikap dan bertingkah laku sebagai insan hamba Tuhan, yang mampu menggunakan cipta, rasa, dan karsa secara tepat, sehingga dapat bersikap adil, beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing,” tambahnya menandaskan.

122 Narapidana Terorisme Ikrar Setia NKRI Sepanjang 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/munir-2-1.jpg" alt="Eks narapidana terorisme bom bunuh diri Munir Kartono (kanan) meminta maaf atas perbuatannya mendanai terorisme. Bambang D. Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Eks narapidana terorisme bom bunuh diri Munir Kartono (kanan) meminta maaf atas perbuatannya mendanai terorisme. Bambang D. Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Eks narapidana terorisme, Munir Kartono, secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat Solo, Provinsi Jawa Tengah. Dia merupakan donatur atau pendana kejadian aksi bom bunuh diri oleh Nur Rohman di Markas Polres Kota Surakarta, pada 2016.  ”Saya memohon kepada semua pihak untuk dibukakan pintu maaf yang besar-besarnya atas apa yang saya lakukan. Saya menyadari apa yang dilakukan sebuah kesalahan besar,” kata Kartono seperti dilansir dari Antara, di Balai Kota Surakarta, Kamis (4/11).  Dia bertindak selaku pendana aksi bom bunuh diri yang terjadi Selasa, 5 Juli 2016. Saat itu, anggota-anggota Polresta Surakarta sedang apel pagi rutin. Rohman, selaku eksekutor bom bunuh diri yang memakai motor, secara sangat tiba-tiba merangsek masuk ke halaman dalam Markas Polresta Surakarta. Polisi-polisi di sana saat itu sempat mengejar dia dan dalam manuvernya menuju luar markas itu, bom meledak hingga menewaskan pembawanya, dan ada polisi terluka.  Saat dia mengutarakan permintaan maaf, hadir juga korban, Inspektur Polisi Dua Bambang Cahyono (anggota Markas Polresta Surakarta) dan disaksikan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Kepala Polresta Surakarta Komisaris Besar Polisi Ade Safri Simanjuntak, Kasudit Sosialisasi Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 Antiteror Kepolisian Indonesia Komisaris Polisi James William, dan perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Jawa Tengah.  ”Saya selaku pendana aksi bom bunuh diri di Markas Polresta Surakarta yang dilakukan Nur Rohman, pada 2016, yang pada akhirnya menjadi sebuah tragedi dalam kehidupan masyarakat Solo,” ucap Kartono.  Selama masa hukuman, dia menyadari apa yang dilakukan pada saat itu merupakan kesalahan. Setelah menerima pembinaan yang dilakukan dari berbagai pihak baik Densus 88 Antiteror, BNPT maupun berbagai pihak lain meminta dirinya untuk menyadari apa yang dilakukan itu adalah kesalahan besar.  Dia dibantu dari berbagai pihak datang ke Pemerintah Kota Surakarta memenuhi apa yang sudah dia janjikan sendiri, yaitu meminta maaf kepada seluruh masyarakat Surakarta.  Sementara itu, Cahyono yang menjadi korban bom bunuh itu menyatakan sudah memberikan maaf secara ikhlas apa yang dilakukan pelaku. Adapun William mengatakan, kasus bom bunuh diri yang melibatkan Kartono berawal usai kejadian di Markas Polresta Surakarta pada 2016. Dia ditangkap dan ditahan kemudian menjalani proses hukum.  Pada proses hukum tersebut, kata dia, Densus 88 ada paradigma baru, tidak hanya upaya keras yang dilakukan dalam penegakan hukum, tetapi ada upaya penanggulangan yang sifatnya sebaliknya. Densus 88 sebagai pelaksana awal dari wakil negara hadir untuk upaya yang halus, untuk menyentuh orangnya, bagaimana menyadarkan yang bersangkutan bahwa perbuatannya itu salah walau memerlukan waksu penanganan yang panjang.  Setelah yang bersangkutan selesai pembinaan dengan status terdakwa dipindahkan ke LP sebagai narapidana. Kemudian yang bersangkutan keluar dari LP dan ada sentuhan negara yang hadir, timbul keinginan dia menyadari kesalahannya kemudian meminta maaf yang difasilitasi Pemerintah Kota Surakarta.  ”Hal ini suatu momentum yang besar bukan hanya untuk Surakarta, tetapi untuk dunia bahwa model penanggulangan wujudnya tidak hanya cara keras dalam penegakan hukum tetapi juga cara-cara halus,” papar William.

Eks Napi Teroris Donatur Bom Bunuh Diri di Solo Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PSX_20210107_055506.jpg" alt="Suasana gerbang masuk Lapas Gunung Sindur menjelang pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba" width="100%">
<figcaption>Suasana gerbang masuk Lapas Gunung Sindur menjelang pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 34 narapidana terorisme (napiter) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur mengucap sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Puluhan napiter juga penghormatan kepada bendera Merah Putih sebagai wujud kecintaan kepada tanah air.  Prosesi disaksikan oleh rohaniawan, perwakilan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Republik Indonesia (Densus 88 AT/POLRI), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kepala Lapas (Kalapas) Narkotika Gunung Sindur.  Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat, Sudjonggo menyampaikan, kembalinya puluhan napiter ini untuk mengakui Pancasila dan UUD 1945, serta setia pada NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah implementasi hasil akhir program deradikalisasi Lapas Narkotika Gunung Sindur.  Mereka sebelumnya terlibat dalam berbagai jaringan, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Jamaah Islamiyah, dan simpatisan JAD, mengucap janji sebagai pengikat tekad dan semangat untuk bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.  "Tidak hanya sekadar janji, namun upaya nyata dari para narapidana yang telah berikrar ini didorong atas dasar kecintaannya kepada NKRI, serta semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pendidikan bela negara yang didapatkannya selama menjalani masa pidana di dalam Lapas," kata Sudjonggo dalam keterangannya, Kamis (15/4).  Sudjonggo menuturkan, para napiter yang bersedia berikrar telah meningkatkan kesadaran diri akan bela negara, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dia menyebut, mereka juga memastikan akan mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.  Sudjonggo menyampaikan, tahapan pelaksanaan ikrar setia kepada NKRI di Lapas Narkotika Gunung Sindur telah dirumuskan sebagai suatu kegiatan yang utuh, integratif, dan berkesinambungan. Tentunya tidak luput dari sinergi bersama BNPT, BIN, Densus 88 AT/POLRI, dan aparat penegak hukum lainnya.  Hal ini menjadi wujud nyata para individu dan kelompok sebagai pelaku terorisme bersedia melepaskan diri dari aksi dan kegiatan serupa. Melalui ikrar ini, napiter diharapkan dapat menjadi pencerah lingkungan sekitar dan membantu pemerintah untuk menghentikan penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat.  “Saya mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Lapas Narkotika Gunung Sindur dalam melaksanakan pembinaan kepada napiter, sehingga pada hari ini mampu melaksanakan Upacara Ikrar Setia NKRI kepada 34 orang napiter yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang,” imbuh Sudjonggo.  “Bergetar rasanya mendengar dan melihat mereka mencium bendera Merah Putih dan berikrar setia pada NKRI,” kata Kakanwil penuh haru.  Kalapas Narkotika Gunung Sindur, Damari, menjelaskan bahwa ikrar setia NKRI merupakan salah satu syarat bagi napiter untuk mendapatkan hak-hak Integrasinya. “Lebih dari itu, hal ini juga untuk mewujudkan tujuan Sistem Pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila,” pungkas Damari.

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Ucap Sumpah Setia Kepada NKRI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#narapidana terorisme

Berita Terkini