<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nasir-djamil-hendra-eka.jpg" alt="Nasir djamil - hendra eka" width="100%">
<figcaption>Nasir djamil - hendra eka</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polemik status empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) yang sebelumnya diputuskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantik perhatian publik. Empat pulau yang tengah bersengketa itu di antaranya Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyakini empat wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah Sumut itu merupakan tetap milik Provinsi Aceh. Namun, dia menekankan harus ada langkah yang efektif untuk mengembalikan empat pulau milik Aceh itu.&nbsp;"Soal dokumentasi itu pun masih diperdebatkan. Tapi saya yakin bahwa empat pulau itu adalah bagian dari Provinsi Aceh," kata Nasir Djamil kepada wartawan, Kamis (12/6). Sengketa itu terjadi setelah Kemendagri memutuskan empat pulau di Aceh masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (Sumut). Hal itu tertuang dalam Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan pada 25 April 2025. Nasir meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh segera melakukan tindakan strategis untuk kembali mengambil alih empat wilayah yang kini diakui sebagai wilayah Sumut.&nbsp;"Karena telah diputuskan oleh Keputusan Mendagri, maka Aceh perlu mengambil sikap dan strategi yang efektif dan implementatif," tegas Nasir. Dia menegaskan, dalam berbagai catatan agraria, data kepemilikan lahan hingga peta batas wilayah menunjukkan keempat pulau itu merupakan bagian dari Provinsi Aceh. Menurut Nasir, ada peluang hukum dan administratif bagi Aceh untuk mengklaim kembali empat pulau itu. "Adanya peluang bagi Aceh untuk mengambil kembali keempat pulau yang diklaim Sumatera Utara secara administratif melalui Keputusan Mendagri," jelas legislator Dapil Aceh II tersebut. Lebih lanjut, Nasir mengatakan masalah sengketa empat wilayah Aceh dengan Sumut merupakan satu dari sekian masalah batas wilayah. Menurutnya, persoalan tapal batas masih menjadi persoalan mendasar di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan.&nbsp;&ldquo;Jangankan tapal batas laut, tapal batas darat saja masih banyak bermasalah,&rdquo; urai Nasir. Dia mengusulkan DPR dan DPD sebagai perwakilan rakyat untuk memfasilitasi pembahasan sengketa empat pulau tersebut. Hal itu untuk memastikan pihak ahli yang dilibatkan betul-betul berlaku adil.&nbsp;"Saya mengusulkan kepada DPR RI dan DPD RI untuk mendatangkan narasumber yang kredibel, sekaligus memiliki kompetensi saat membahas empat pulau bersama Gubernur Aceh," pungkasnya.

Polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut memicu perhatian, Nasir Djamil minta DPR dan DPD fasilitasi pembahasan.

Aceh-Sumut Bersengketa 4 Pulau, Nasir Djamil Minta DPR dan DPD Fasilitasi Pembahasan Batas Wilayah 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/15/Screenshot_20240515-143808-796858931.jpg" alt="Polda Jabar merilis tiga pelaku pembunuhan terhadap Vina Cirebon yang masih buron." width="100%">
<figcaption>Polda Jabar merilis tiga pelaku pembunuhan terhadap Vina Cirebon yang masih buron.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon 2016 lalu, secara profesional, transparan, dan objektif. Menurut Nasir, Polri harus bisa mengungkapkan kasus secara terang benderang dan tidak menutup-nutupi siapapun yang terlibat. &rdquo;Mudahan-mudahan Kapolri dan jajarannya bisa mengungkapkan kasus ini dengan terang benderang. Dengan benar, tanggung jawab, transparan, objektif, dan kredibel. Sehingga, bisa meyakinkan publik bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan bagian mengungkapkan kejahatan, bukan menutup-nutupi orang-orang tertentu dalam kejahatan itu,&rdquo; kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5). Politikus PKS itu menyatakan, penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon menjadi ujian bagi Polri saat ini. Karena itu, dia mengingatkan jajaran Polri agar hati-hati dan cermat dalam mengungkapkan kebenaran kasus tersebut. &rdquo;Jadi profesionalisme kepolisian saat ini sedang diuji dalam kasus kematian Vina Cirebon tersebut. Presisi Kapolri saat ini juga sedang mendapat ujian karena ini sudah menjadi perbincangan publik,&rdquo; ucap Nasir. Dia berharap, Polri segera mengungkapkan semua pelaku, terutama pelaku utamanya. Sebab, publik terus mengikuti dan mengawasi penanganan kasus pembunuhan Vina Cirebon. &rdquo;Kita berharap aparat penegak hukum khususnya Kapolri bisa lebih konsisten untuk kemudian mencari kebenaran, mencari pelaku utama dari kasus tersebut. Ini harapan kita,&rdquo; ujar Nasir.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil minta Kapolri dan jajarannya mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon 2016, secara profesional

DPR Ingatkan Polri Profesional Tangani Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/15/25_penye_4-2457836404.jpg" alt="PRAKTIS: Aplikasi penggalangan dana publik memudahkan penggalang dana untuk mencapai tujuannya dan kepada donatur untuk berbagi." width="100%">
<figcaption>PRAKTIS: Aplikasi penggalangan dana publik memudahkan penggalang dana untuk mencapai tujuannya dan kepada donatur untuk berbagi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR M. Nasir Djamil mengatakan, penipuan di dunia maya memanfaatkan karakter orang Indonesia yang emosional dan tidak rasional. "Ditambah orang Indonesia itu dermawan, ujar M. Nasir Djamil saat dihubungi Jawa Pos pada Sabtu (13/4). Kedermawanan dan sifat emosional masyarakat Indonesia itu menjadi celah bagi para penipu untuk beraksi. Memanfaatkan dunia maya dan teknologi digital, mereka mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan cara menipu. Tentu, hal itu tidak bisa dibiarkan. Penyedia platform filantropi atau penggalangan dana harus berhati-hati dan melakukan verifikasi secara benar terhadap pihak yang menggalang dana lewat aplikasi daring. Selain memverifikasi kelayakan si penggalang dana, mengawasi peruntukan dan laporan penggunaan dana juga menjadi kewajiban. Di sisi lain, pengawasan aparat perlu ditingkatkan lantaran dunia maya tidak mengenal kurator. Siapa pun bisa menjadi apa yang mereka inginkan di ranah digital. Karena itu, diperlukan campur tangan aparat untuk mengaturnya. &rsquo;&rsquo;Polisi Siber Polri harus menertibkannya,&rsquo;&rsquo; ucap politikus PKS itu. Berbekal peranti mumpuni dan jaringan luas, polisi siber bisa menertibkan aksi penggalangan dana di dunia maya. Bahkan, mereka berhak meringkus pelaku penipuan yang meresahkan masyarakat. Menertibkan aksi jahat penipu online merupakan tugas yang mendesak dan harus segera dilakukan. Nasir melanjutkan, kasus Singgih yang menyeret platform penggalangan dana kitabisa.com hanyalah satu dari banyak kasus penyalahgunaan bantuan yang terungkap. &rsquo;&rsquo;Ini baru yang diketahui. Yang tidak terungkap mungkin lebih banyak,&rsquo;&rsquo; ujar legislator asal Aceh itu. Menurut dia, penggalangan dana publik dengan memanfaatkan ketokohan atau kisah sedih tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas tak bisa dibiarkan. Apalagi, tidak semua platform penggalangan dana menerapkan sistem verifikasi yang tegas dan syarat penarikan dana atau pemakaian dana dengan ketat. Yang lebih parah, imbuh Nasir, adalah penipuan yang langsung menyasar calon korban lewat aplikasi WhatsApp. Penipuannya beragam. Salah satu modusnya adalah pembagian hadiah atau undangan, bahkan ada juga surat pemecatan. &rsquo;&rsquo;Sampai sekarang, kejahatan itu belum teratasi,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia berharap Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lagi pula, saat ini banyak aturan yang dibuat untuk mengantisipasi kejahatan di dunia digital. &rsquo;&rsquo;Tinggal bagaimana Polri menanganinya,&rsquo;&rsquo; tandas Nasir. (lum/c18/hep)

penipuan di dunia maya memanfaatkan karakter orang Indonesia yang emosional dan tidak rasional. Kedermawanan itu menjadi celah bagi penipu.

Miris, Kedermawanan Malah Jadi Celah Penipuan

<div id="m#msg-f:1781541833761944341" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nasir-djamil-hendra-eka.jpg" alt="Nasir djamil - hendra eka" width="100%">
<figcaption>Nasir djamil - hendra eka</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil meminta Bareskrim Polri menelusuri aliran dana dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang. Ia menduga dana hasil TPPU Panji Gumilang mengalir ke sejumlah pihak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013216339/densus-88-tangkap-dua-tersangka-terrorise-diduga-ingin-gagalkan-pemilu-2024">Densus 88 Tangkap Dua Tersangka Terrorise, Diduga Ingin Gagalkan Pemilu 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini sangat menarik karena nanti akan ketahuan aliran uang itu. Dari siapa, untuk siapa, dan digunakan ke mana saja uang hasil pencucian itu. Sebab tak mungkin PG bekerja sendiri dalam melakukan tindak pidana pencucian uang itu," kata Nasir kepada wartawan, Jumat (3/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka TPPU. Penetapan tersangka tersebut dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri usai melaksanakan gelar perkara, Kamis (2/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bareskrim Polri juga telah menyita sejumlah aset dan bangunan milik Panji Gumilang terkait kasus dugaan TPPU dan korupsi dana BOS. Salah satunya yang disita oleh penyidik yakni warkah tanah dan buku tanah yang tercatat atas nama Panji dan keluarganya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indramayu</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nasir menilai, penetapan tersangka oleh Bareskrim telah memenuhi harapan publik. Karena itu, Nasir mengatakan banyak yang tidak menyangka soal dugaan pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kabareskrim telah memenuhi harapan masyarakat Indonesia soal Panji Gumilang ini," ucap Nasir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harapan publik semoga kasus ini tidak hanya berhenti pada PG saja. Karena itu transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas sangat ditunggu publik agar benang kusut soal tuduhan pencucian uang PG dapat diusut sampai ke akar-akarnya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Bareskrim Polri menemukan adanya aliran dana sebesar Rp 1,1 triliun dalam kasus pencucian uang Pondok Pesantren Al-Zaytun yang dilakukan Panji Gumilang. Aliran dana tersebut ditemukan melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013216340/kpu-tetapkan-9917-dpt-caleg-dpr-ri-pada-pemilu-2024">KPU Tetapkan 9.917 DPT Caleg DPR RI pada Pemilu 2024</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita lihat in/out-nya dari transaksi TPPU (tindak pidana pencucian uang), kurang lebih total kerugian yang ditimbulkan APG di TPPU kurang lebih sekitar Rp 1,1 triliun," pungkas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Kamis (2/11). (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Nasir Djamil meminta Bareskrim Polri menelusuri aliran dana dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Panji Gumilang

Anggota DPR Apresiasi Bareskrim Polri, Minta Telusuri Aliran Dana TPPU Panji Gumilang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bos-kpu-diperiksa-polisi-komisi-iii-dpr-desak-jokowi-turun-tangan_m_.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan terkait polemik komisioner KPU yang sedang berurusan dengan polisi." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan terkait polemik komisioner KPU yang sedang berurusan dengan polisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menilai vonis mati Ferdy Sambo dan tuntutan mati mantan kapolda Sumatera Barat Teddy&nbsp; Minahasa, menunjukkan Kapolri Jenderal Sigit Listyo&nbsp; bersikap legowo dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum.&nbsp; "Apa yang dialami oleh FS (Ferdy Sambo) dan TM (Teddy&nbsp; Minahasa) karena Kapolri&nbsp;tegas&nbsp;menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Saya yakin, kalau Kapolri mau intervensi, tentu vonis hakim bisa dipengaruhi,&rdquo; kata Nasir, Rabu (3/5).&nbsp; Sikap Kapolri yang mengusut kedua kasus petingginya secara transparan dan objektif, lanjut Nasir, sejalan dan mendapat dukungan publik. Tidak heran jika kepercayaan publik terhadap Polri kembali meningkat. &ldquo;Konsistensi Kapolri soal istilah ikan busuk berasal dari kepala telah mempengaruhi persepsi positif masyarakat kepada korps Bhayangkara,&rdquo; kata anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh ini. Momentum Sambo dan Teddy Minahasa, kata Nasir, telah membuat reformasi kultural harus dipercepat, mengingat hal ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tupoksi kepolisian. Terutama hubungan antara bawahan dan pimpinan.&nbsp; &ldquo;Saya berharap agar insan polisi menjadikan tragedi FS dan TM sebagai referensi untuk membantu Kapolri membersihkan gerbong Polri dari oknum-oknum yang tidak punya hati nurani,&rdquo; ungkapnya.

Kapolri tegas menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum. Saya yakin, kalau Kapolri mau intervensi, tentu vonis hakim bisa dipengaruhi.

Komisi III DPR:  Vonis Mati Sambo dan Teddy Momentum Polri Sikat Polisi Benalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nasir-djamil-hendra-eka.jpg" alt="Nasir djamil - hendra eka" width="100%">
<figcaption>Nasir djamil - hendra eka</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil mengatakan, langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding atas putusan hakim dalam kasus AG di penganiayaan David Ozora oleh Mario, adalah bentuk prosedur hukum yang harus dilakukan. "Sebab jika di tingkat banding, vonisnya lebih rendah maka jaksa bisa lakukan kasasi,&rdquo; kata Nasir, Selasa (18/4/2023). Anggota DPR dapil Aceh ini melihat kasus AG ini agak dilematis. Ini disebabkan AG masih di bawah umur. Dikatakannya, seharusnya UU Sistem Peradilan Anak menjadi acuan. Orang yang masih dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum bukan untuk dihukum. Karena pelaku belum dinilai dewasa untuk mengambil keputusan. "Aparat penegak hukum memang harus mengedepankan aturan (UU Sisten Peradilan Anak ) ketimbang ikut perasaan publik yang terbentuk melalui opini media, baik media sosial ataupun media mainstream,&rdquo; ungkap Nasir. Hakim tunggal pengadil terdakwa anak AG Sri Wahyuni Batubara, telah menjatuhkan hukuman vonis 3,5 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dai tuntutan jaksa, yang menuntut 4 tahun penjara. Atas putusan ini, kuasa hukum AG melakukan banding. Mereka menilai hukuman terhadap AG terlalu berat. Jaksa juga mengajukan banding atas putusan ini.

seharusnya UU Sistem Peradilan Anak menjadi acuan. Orang yang masih dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum bukan untuk dihukum.

Legislator DPR Sebut Langkah Jaksa Banding Kasus AG Sudah Sesuai Prosedur 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bos-kpu-diperiksa-polisi-komisi-iii-dpr-desak-jokowi-turun-tangan_m_.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan terkait polemik komisioner KPU yang sedang berurusan dengan polisi." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan terkait polemik komisioner KPU yang sedang berurusan dengan polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menilai, langkah yang dilakukan Polri dalam mengusut penganiayaan David oleh anak pejabat pajak, sudah sesuai jalurnya. Hanya tinggal penerapan pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku, Mario.  “Polisi hati-hati dalam penerapan pasal dalam kasus ini. Hal ini yang membuat agak lambat dan menjadi pemberitaan,” kata Nasir, Jumat (10/3).  Secara umum, lanjut Nasir, penanganan kasus sudah "on the track". Pihak kepolisian dam kejaksaan, harus berhati-hati dalam penanganan kasus ini. Agar ketika masuk persidangan bisa sesuai dengan harapan publik.  “Kalau tidak sesuai ekspektasi publik kan juga membuat posisi polisi maupun kejaksaan tidak beruntung,” ungkap Nasir.  Dikatakannya, polisi harus berhati-hati dalam penanganan perkara penganiayaan David. Penyebabnya karena sudah banyak komentar dari pihak-pihak di luar korban maupun pelaku.  “Ketua PBNU, Ketua PWNU DKI, Menteri Agama, lalu juga terkait dengan orang tuanya (orang tua David, Red). Ini yang jadi ramai, karena ramai terkesan menjadi lama penanganannya,” kata Nasir.  Menurut Nasir, jika kasus ini tidak berkaitan dengan posisi tertentu dari korban maupun pelaku, ataupun lembaga tertentu, bisa saja penanganannya akan lebih cepat. Polisi harus berhati-hati dalam menangani kasus ini.  “Jika kasus ini pelakunya bukan anak si fulan, korbannya bukan anak si fulan, tidak terkait dengan organisasi tertentu, mungkin bisa cepat,” ungkapnya.  Selain itu juga berkaitan dengan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku. Dijelaskannya, polisi menunggu kondisi korban yang belum sadar meskipun sudah membaik.  “Polisi masih menunggu mengingat korban (David) belum siuman betul, dan dikhawatirkan mengalami luka permanen,” kata politikus asal Aceh ini.  Termasuk soal motif yang mendorong Mario Dendy menganiaya David.  “Apa hanya karena Dendy mendapat laporan dari AG lalu mendatangi David, atau ada motif lain lagi,” ungkapnya.

Komisi III DPR: Langkah Polri Tangani Kasus Dandy Sudah On The Track

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polri-minta-maaf-soal-orang-gila-dpr-bilang-begini_m_190623.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) masih waras dengan putusan menolak permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait perpanjangan masa jabatan presiden.  "Alhamdulillah MK masih waras, saya senang dengar berita itu. Berarti memang artinya MK menyadari bahwa kekuasaan itu memang harus ada pembatasan, kekuasaan itu harus ada pengawasan," kata Nasir di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.  Menurut dia, putusan MK tersebut sudah tepat sehingga dapat mengakhiri pula polemik perpanjangan masa jabatan presiden yang selama ini bergulir di publik.  "Jadi MK sudah dalam posisi yang benar kalau kemudian menolak perpanjangan jabatan presiden tersebut karena konstitusi sudah mengatur, dan karena itu ini menjadi akhir dari polemik atau perbincangan atau perdebatan soal perpanjangan jabatan presiden," ujarnya.  Nasir pun meyakini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun akan fatsun dengan konstitusi yang mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode.  "Saya percaya bahwa Presiden Jokowi juga sudah tahu bahwa itu putusan-nya, meskipun dia belum lihat tapi dia sudah bisa baca bahwa MK pasti memutuskan tidak menerima atau menolak perpanjangan jabatan presiden tersebut," tuturnya.  Ia menilai alasan apa pun tidak dapat dijadikan pembenaran bagi amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden.  "Karena memang situasi yang ada itu tidak bisa dijadikan alasan dan tidak ada pembenaran untuk kemudian adanya upaya untuk perpanjangan presiden tersebut," ucapnya.  Sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa majelis hakim belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendirian terkait dengan pengujian Pasal 169 huruf n yang mengatur tentang masa jabatan presiden.  "Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Artinya, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah konstitusional," tutur Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan, dipantau di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dari Jakarta, Selasa.  Saldi Isra menjelaskan bahwa Pasal 169 huruf n yang menyatakan bahwa belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.  Oleh sebab itu, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.  "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Anwar Usman ketika membaca putusan untuk Perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023.

Nasir: Alhamdulillah MK Masih Waras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bos-kpu-diperiksa-polisi-komisi-iii-dpr-desak-jokowi-turun-tangan_m_.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan terkait polemik komisioner KPU yang sedang berurusan dengan polisi." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan terkait polemik komisioner KPU yang sedang berurusan dengan polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penolakan banding Irjen Ferdy Sambo atas sanksi pemecatan menunjukkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serius menyikapi harapan masyarakat. Pasalnya publik mengkehendaki agar pelaku pembunuhan berencana Brigadir J dihukum berat.  Persoalan Banding ini pun disoroti oleh Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. Elite politikus PKS itu menilai, penolakan banding Irjen Ferdy Sambo atas sanksi pemecatan menunjukkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serius menyikapi harapan masyarakat.  "Penolakan atas banding FS menunjukkan bahwa Polri serius menyikapi harapan masyarakat agar pelaku pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dihukum dengan berat, dan dipecat tanpa hormat," kata Nasir kepada wartawan, Jakarta, Selasa (27/9).  Lebih lanjut, Nasir juga menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus melalui situasi sulit, dengan menerapkan kata-katanya yang menginginkan agar otak pelaku pembunuhan berencana itu dan para anggota polri yang terlibat dihukum sesuai dengan perbuatannya.  "Menurut saya, ditolaknya banding dalam kasus PTDH yang dikenakan ke FA adalah keputusan sulit dan berat yang harus diambil oleh Kapolri," tegas Nasir.  Lebih lanjut, Nasir juga menilai proses hukum yang dilakukan Polri terhadap mantan Kadiv Propam Polri itu sudah berani. Termasuk kepada para anggota Polri lainnya yang terlibat dalam kasus ini.  "Proses hukum yang dilakukan saat ini sudah tegas dan berani," katanya.  Diketahui, perangkat komisi banding menolak pengajuan banding Ferdy Sambo. Untuk diketahui, Ferdy Sambo mengajukan banding atas putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) komisi sidang kode etik.  "Memutuskan permohonan banding dari saudara nama Ferdy Sambo SH, SIK, MH, pangkat NRP Irjen Pol 73020260, jabatan pati kesatuan, menolak permohonan banding pemohon banding,"kata Ketua Sidang Komisi Banding Komjen Agung Budi Maryoto saat membacakan putusan sidang banding Ferdy Sambo, Senin (19/9).  "Menguatkan putusan sidang kode etik Polri nomor NIP/74/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Pol Ferdy Sambo, SH, SIK, MH, NRP 73020260 jabatan Pati Yanma Polri."

Banding Sambo Ditolak, Komisi III DPR Sebut Polri Pro Keinginan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bos-kpu-diperiksa-polisi-komisi-iii-dpr-desak-jokowi-turun-tangan_m_.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan terkait polemik komisioner KPU yang sedang berurusan dengan polisi." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan terkait polemik komisioner KPU yang sedang berurusan dengan polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil melihat, dalam penanganan kasus Irjen Ferdy Sambo, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, ada dua langkah yang sudah dilakukannya, yaitu penegakan hukum dan kode etik.  Menurut Nasir, kepolisian dalam bekerja didasarkan atas dasar fakta. Bukan berdasar selera, keingian, atau perasaan orang orang banyak. Saat ini Kapolri masih mengumpulkan puzzel-puzzel atas fakta kasus pembunuhan Brigadir Yoshua atau Brigadir J.  “Hari ini Kapolri sedang mengumpulkan puzzel dari fakta-fakta tersebut,” ungkap Nasir, Rabu (24/8).  Politikus PKS ini melihat sudah ada dua langkah yang dilakukan Kapolri, yaitu penegakan hukum dan kode etik.  “Kapolri kita minta juga memberi keadilan pada anggota Polri,” kata Nasir.  Dijelaskannya, dalam kasus pembunuhan Brigader Yoshua, ada anggota yang menghalang-halangi penyelidikan maupun membantu sehingga peristiwa pembunuhan tersebut terjadi.  "Mereka kan ada deliknya juga, dengan melihat kualitas dan kuantitas keterlibatannya,” papar Nasir.  Namun juga harus melihat keterlibatan mereka karena faktor terpaksa perintah komandan atau dengan kesadaran. Masalah ini harus diperiksa dengan baik.  “Ada lebih dari 50 yang sudah diperiksa. Mereka yang dinonaktifkan juga sudah banyak,” kata dia.  Kasus Irjen Sambo, menurut Nasir, merupakan ujian bagi Kapolri. Bagi Nasir, kalau disebut orang dekat, maka yang paling dekat dengannya adalah Polri sebagai insitusi, bukan personal.  “Dia pemimpin institusi kepolisian, kalau tidak ada Polri, bagaimana dia jadi kepala. Dia lebih dekat dengan institusi dibanding orang-orang yang dianggap publik dekat dengannya,” ungkap anggota DPR dapil Aceh ini.  Munculnya isu-isu seperti konsorsium 303, isu ditemukannya uang dolar, menurut Nasir, merupakan kebisingan-kebisingan yang tidak jelas sumbernya.  “Ini membuat itu menjadi tidak fokus. Tidak tahu apa maksud menyebarkan isu-isu itu ke publik lewat media sosial,” kata Nasir.  Isu-isu ini bisa mengganggu konsentrasi Kapolri. Bahkan, isu-isu ini bisa saja sengaja untuk mengalihkan opini, agar kasus yang sebenarnya menjadi tidak fokus.  Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam Mahfud MD, kata Nasir, harus terus memastikan agar proses hukum ini bisa memberi keadilan bagi publik.  “Keadilan dan kepercayaan publik harus dijaga Menko Pulhukam sebagai pembantu presiden,” ungkap Nasir.

50 Polisi Diperiksa, DPR: Kapolri Ingin Penegakan Hukum dan Kode Etik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nasir djamil

Berita Terkini