<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/korona-natuna.jpg" alt="BERI PENJELASAN: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menemui warga yang menolak Natuna menjadi tempat karantina di DPRD Natuna, Sabtu (1/2). (Aulia Rahman/Batam Pos)" width="100%">
<figcaption>BERI PENJELASAN: Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menemui warga yang menolak Natuna menjadi tempat karantina di DPRD Natuna, Sabtu (1/2). (Aulia Rahman/Batam Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok telah tiba di Natuna, Mereka akan menjalani proses karantina selama 14 hari. Namun, terdapat penolakan dari para nelayan.  Ketua DPD KNTI Bintan Syukur Hariyanto mengatakan bahwa pihaknya menolak isolasi WNI dari Wuhan di Natuna. Pasalnya, hal tersebut dapat mengganggu aktivitas para nelayan.  "Kami menolak pemerintah mengkarantinakan WNI asal Tiongkok di Kabupaten Natuna. Kami menilai pemerintah terlalu cepat ambil keputusan tentang hal itu," terangnya kepada JawaPos.com, Minggu (2/2).  Ia pun mengingatkan, sebelumnya pemerintah bersitegang dengan Tiongkok dalam mempertahan perairan Natuna. Namun, sekarang kawasan Natuna dijadikan tempat karantina dari virus yang telah memakan korban 304 jiwa tersebut.  "Belum sampai sebulan yang lalu, laut kita dijarah isi alamnya, dicuri, sekarang Natuna mau dijadikan tempat penampungan orang-orang yang diduga terkena virus," tambahnya.  Kondisi cuaca yang sedang tidak baik pun membuat pihaknya menolak langkah pemerintah itu. "Yang saya khawatirkan di sana mayoritas nelayan tradisional, iklim cuaca yang tidak menentu terutama musim di (daerah) Utara ini, bagaimana jika virus menyebar terjangkit ke masyarakat khususnya nelayan, ini sangat tidak bisa kami terima," ujar dia.  Ditempat terpisah, Istana Kepresidenan memastikan bahwa semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijemput dari Wuhan, Tiongkok dinyatakan sehat. Hal ini telah melalui prosedur kesehatan sesuai standar WHO (World Health Organization).  “Semua WNI yang dijemput dalam evakuasi kemanusiaan ini dipastikan semuanya dinyatakan sehat melalui prosedur kesehatan sesuai standar WHO (World Health Organization),” kata juru bicara Presiden, Fajroel Rahman dalam keterangannya, Minggu (2/2).

Alasan Nelayan Tolak Karantina WNI dari Wuhan di Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/nelayan-natuna-3.jpg" alt="Penanggungjawab Pangkalan Kapal Rawai Dede Ardiansyah dengan speedboatnya di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Penanggungjawab Pangkalan Kapal Rawai Dede Ardiansyah dengan speedboatnya di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>Di luar ketegangan di lautan, ada kedekatan antara warga Kepulauan Natuna dan negeri jiran yang telah terjalin. Urusan kehidupan sehari-hari mereka lebih nyaman terhubung dengan negara-negara tetangga itu.  AGUS DWI PRASETYO, Natuna, Jawa Pos  ---  ALI, 41, tekong (nakhoda) kapal rawai di Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), tengah berada di Johor, Malaysia, ketika Dedek Ardiansyah menghubungi melalui video call WhatsApp (WA). Dari layar ponsel, Ali tampak kurang sehat. Dia baru menjalani cek darah di salah satu RS ternama negeri jiran itu. ”Empedu batu tak jelas,” ujar dia dengan suara terbata.  Karena koneksi internet kurang bagus, komunikasi itu diakhiri Dedek. Sejurus kemudian, percakapan beralih ke sambungan telepon reguler.  Dedek yang masih penasaran menanyakan kondisi relasi kerjanya tersebut. ”Sakit apa kau, Li?” tanya Dedek. ”Empedu batu,” jawab Ali mengulang.  Bukan karena gengsi jika Ali memilih berobat ke luar negeri. Tapi, karena merasa cocok. Sebelum ke Johor, Ali berobat ke salah satu RS di Surabaya. Namun, penyakitnya tak kunjung sembuh. Atas saran sejumlah kerabat, Ali ke Johor. Tentu, semua biaya dia tanggung mandiri karena kartu BPJS Kesehatan tak berlaku di sana.  Beberapa tekong lain yang kapal ikannya mangkal di depan rumah Dedek juga berobat ke Johor. Abeng salah satunya. Nakhoda kapal pancing rawai berkapasitas 20 gross tonnage (GT) asal Tanjung Balai Karimun, Kepri, itu sembuh dari penyakit kencing batu setelah berobat ke Johor. Abeng sebelumnya berobat di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna. Dia juga sudah menjajal RS di Kota Batam. Namun, semua tak membuahkan hasil. ”Dan waktu berobat di Johor langsung sembuh,” kata dia saat ditemui di pangkalan kapal nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Natuna.  Berobat ke Malaysia juga menjadi kebiasaan keluarga Dedek sejak bertahun-tahun. Bos kapal pancing rawai di Tanjung Kumbik Utara itu membawa semua anggota keluarganya berobat ke daerah yang terletak di selatan Semenanjung Malaysia tersebut. Yang paling baru, ayah tiri Dedek, Sabli, awal tahun lalu operasi kornea mata. Saat ini penglihatannya nyaris sembuh seperti sediakala. ”Kami senang ke Johor karena obatnya bagus,” tutur suami Siti Kumalasari tersebut.  Tradisi berobat ke Johor dilakukan warga lantaran fasilitas rumah sakit daerah yang belum lengkap. Dedek pernah punya pengalaman pilu. Kakak pertamanya, Norman, meninggal karena penanganan yang menurutnya kurang maksimal. ”Saat itu alat CT scan kepala tidak ada (di RSUD Natuna), padahal waktu itu abang merasakan ngilu sekali di kepala,” kata Dedek. ”Kalau sekarang kami nggak tahu, sudah ada atau belum (alat CT scan kepala, Red),” imbuh bapak dua anak itu.  Warga di Natuna –khususnya kalangan ekonomi menengah ke atas– menurut Dedek, memang lebih memilih berobat ke Johor. Meski, ironisnya, hingga sekarang mereka sulit menghafal nama rumah sakitnya lantaran berbahasa asing. ”Sebagian besar memang nggak hafal nama rumah sakitnya, yang penting sembuh,” terang Dedek, lantas tertawa.  Kedekatan Natuna dengan negara tetangga juga terbangun lewat hubungan bisnis ikan. Rodhial Huda, warga Pulau Tiga Barat, beberapa tahun terakhir memelihara ikan kerapu cantik di belakang rumah panggungnya. Ikan perkawinan silang antara kerapu cepak dan kerapu tiger itu laku dijual ke Hongkong melalui pengepul.  Saat ini 1.000 kerapu dipelihara pria yang sehari-hari berprofesi petugas sekuriti tersebut. Seekor ikan dengan berat 2 kg dihargai Rp 500 ribu. Sementara itu, ikan dengan berat 1 kilogram biasanya dibeli Rp 145 ribu. ”Kalau (ikan) sudah umur 2 tahun biasanya baru bisa dipanen,” terangnya.  Mayoritas warga di pesisir Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, sampai Sedanau yang ada di Natuna menggantungkan hidup dari bisnis jual beli ikan. Ikan-ikan itu diekspor pengepul. Paling banyak ke Singapura dan Hongkong. Ada pula yang dibawa ke Malaysia. Pemasukan dari bisnis tersebut amat menggiurkan. Sekali transaksi bisa ratusan juta rupiah.  Misalnya, bisnis ikan tangkapan yang digeluti Dedek secara turun-temurun. Awal Desember lalu dia mengirim 18 ton ikan ke Tanjung Balai Karimun dengan nilai transaksi Rp 460 juta. Jenis ikan yang dikirim, antara lain, kurisi bali, kakap merah, kurisi, kerapu, dan jahan. Dari Tanjung Balai Karimun, ikan-ikan itu dikirim ke Singapura melalui Batam.  Di pertengahan November, Dedek juga mengirim ikan ke lokasi yang sama. Jumlah ikan lebih sedikit, yakni 15 ton, tapi nilai jualnya lebih bagus daripada Desember. Yaitu, Rp 570 juta. Kebetulan, harga beberapa jenis ikan terbilang bagus di bulan itu. ”Harga ikan ini memang tidak pasti, kalau lagi bagus, ya bagus juga pendapatan kita,” tuturnya.  Kedekatan masyarakat pesisir dengan negara luar juga terlihat dari kebiasaan membeli produk kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak isian dapur yang merupakan hasil ”impor”. Di situ mudah sekali menemukan kecap produksi Selangor, Malaysia. Begitu pula dengan produk-produk camilan atau minuman berperisa.  Produk tersebut sejatinya tidak diperbolehkan beredar di Indonesia. Termasuk wilayah Pulau Tiga Barat yang minim listrik itu. Pasalnya, tidak ada nomor registrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI di kemasannya. Juga, tidak ada label Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, sebagian besar warga merasa tidak peduli. Sebagian mengaku tidak tahu.  Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengakui kedekatan masyarakatnya dengan negara-negara tetangga sudah terjalin sejak lama. Di bidang kesehatan, misalnya, biayanya relatif lebih terjangkau berobat ke Malaysia atau Singapura daripada ke Jakarta. ”Fasilitas kesehatan mereka lebih bagus. Ini memang jadi masalah,” ujarnya saat dihubungi.  Soal bisnis ikan, secara historis kedekatan antara masyarakat Natuna dan asing memang sudah terjalin. Pasalnya, secara geografis, menjual ikan memang lebih dekat ke Singapura dan Malaysia. ”Natuna itu memang sudah seperti saudara (bagi Malaysia dan Singapura, Red),” tutur perempuan berjilbab itu.  Harus diakui, kedekatan Natuna dengan negara tetangga memang tercatat sebagai warisan leluhur masyarakat setempat. Namun, kedekatan itu semestinya tidak menjadi pintu masuk kapal ikan asing (KIA) mencuri ikan di sana. Atau mengedarkan produk-produk olahan tanpa izin edar. ”Historinya tetap jalan, tapi pelanggaran jangan dibiarkan,” kata Ngesti.

Nelayan Natuna: Berobat ke Johor, Jual Ikan ke Singapura dan Hongkong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/nelayan-natuna-1.jpg" alt="Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>Ratusan kapal dengan ribuan nelayan pantura antusias berangkat ke Natuna asal diberi kemudahan perizinan dan subsidi bahan bakar serta kepastian pembeli. Tapi, nelayan setempat minta mesti ada titik temu dulu soal alat tangkap dan wilayah tangkapan.  SAHRUL YUNIZAR, Jakarta-AGUS DWI PRASETYO, Natuna, Jawa Pos  ---  OMBAK masih tinggi. Menghantam bermacam kapal yang berlalu-lalang di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Natuna Utara. Tingginya 4–5 meter.  Belum lagi angin yang bertiup kencang. Dengan kecepatan mencapai 20 knot.  Tapi, gambaran kondisi perairan Natuna Utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, itu sama sekali tak membuat gentar Riyono. ’’Ada 455 kapal yang sudah siap (berangkat),” kata ketua Aliansi Nelayan Indonesia itu.  Ratusan kapal dengan kru yang bisa mencapai ribuan tersebut merupakan armada nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa. Yang siap diberangkatkan pemerintah ke perairan Natuna Utara yang beberapa waktu belakangan jadi sorotan karena ulah provokatif Tiongkok.  Sejumlah kapal nelayan asal Negeri Panda itu masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara dengan dikawal kapal coast guard (pengawal pantai) mereka.  Belakangan, kapal-kapal nelayan Tiongkok itu memang sudah keluar dari ZEE Indonesia. Tapi, kapal coast guard masih bercokol di sana.  ”Dari situ kami marah. Kurang ajar ini nelayan China, pakai pukat masuk ke sana dikawal coast guard pula,” ungkap Riyono.  Pukat yang dimaksud adalah pukat harimau. Alat tangkap tersebut sudah lama dilarang.  Bersama kawan-kawannya sesama aliansi nelayan, Riyono langsung berembuk. Mencari solusi dan menawarkannya kepada pemerintah.  Apalagi, para nelayan pantura, kata Riyono, sudah tidak asing dengan perairan Natuna. Bahkan, mereka tidak jarang melaut ke lokasi-lokasi yang letaknya lebih jauh. ”Sampai perbatasan Australia,” ucapnya.  Sejauh ini, kata dia, pertemuan dengan pemerintah sudah dilaksanakan lewat Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. Selanjutnya, pertemuan kembali dilakukan. Secara khusus, mereka juga akan bertemu dengan Badan Keamanan Laut.  Dari 455 kapal tadi, yang terbanyak dari Tegal, Jawa Tengah. Sekitar 300 kapal. Lainnya berasal dari Rembang, Pati, Brebes, dan daerah-daerah lain di provinsi sama.  Bila dipukul rata, setiap kapal diawaki 25 orang. Kalau ada 455 kapal, berarti jumlah nelayan yang berangkat sebanyak 11.375 orang. Bahkan, bisa jadi jauh lebih banyak. Sebab, masih ada nelayan yang mendaftar untuk berangkat ke Natuna. ”Mereka ingin terlibat dalam misi Merah Putih itu lantaran merasa terpanggil,” kata Riyono.  Sejak empat tahun lalu, Riyono mengakui, banyak nelayan dari pantura yang ingin ke Natuna. Ketika ditawari pemerintah kala itu, mereka langsung menyambut. Sayang, rencana urung terlaksana.  Karena itu, ketika kapal-kapal ikan Tiongkok masuk berikut kapal pengawalnya, mereka langsung mengajukan diri. ”Biar kami isi Natuna Utara,” imbuhnya.  Ada alasan lain mengapa para nelayan pantura antusias berangkat. Perairan Natuna Utara kaya ikan. Berbeda dengan kondisi di pantura.  Menurut Kadromi, nelayan asal Rembang, hasil tangkapan ikan di Laut Jawa mulai turun. Itu terjadi sejak lima tahun belakangan.  Demi mendapat tangkapan lebih banyak, tidak jarang kapal Kadromi berlayar sampai luar Jawa. Tapi, itu berarti melawan aturan dan ketentuan.  Sebab, kapalnya hanya punya izin melaut di Jawa. Terakhir enam bulan lalu, dia harus berurusan dengan aparat berwenang lantaran kedapatan melaut ke Natuna.  ”Kapal saya ketangkap di sana,” bebernya.  Karena itu, begitu mendapat kesempatan melaut ke Natuna, dia langsung antusias. Sebagai nelayan, tawaran dari pemerintah dia nilai menarik. Ibarat kata, lanjut dia, sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Bisa ikut membela negara sekaligus mendapat kemudahan mencari dan menangkap ikan.  Gelombang tinggi dan angin kencang sama sekali tak membuat dia surut. ”Saya nelayan tulen, dari kecil sudah jadi nelayan,” imbuh pria yang akrab disapa Romi itu.  Dia juga tak khawatir bakal ada yang mengganggu di Natuna Utara. Termasuk coast guard Tiongkok.  Kalaupun diusir, dia yakin tidak akan ada satu pun aparat dari negara lain yang berani main kasar. ”Mereka ndak akan nembak. Saya nelayan, bukan tentara,” ungkap dia.  Romi, sebagaimana juga disampaikan Riyono, hanya meminta kemudahan perizinan, subsidi bahan bakar, dan kepastian adanya pembeli di Natuna. ”Kalau bisa, pemerintah bantu beli (hasil tangkapan, Red),” imbuhnya.  Itu penting karena biaya operasional melaut di Natuna Utara sangat besar. Sekali jalan, minimal harus keluar Rp 200 juta.  Romi menyebutkan, bila memaksa kembali ke Jawa setelah selesai melaut, biaya operasional tidak akan bisa ditutup. Karena itu, harus ada pengusaha atau perusahaan yang siap membeli hasil tangkapan mereka di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna.  ”Kabar dari asosiasi, sudah ada yang siap,” kata dia.  Soal cuaca, kalaupun memang tidak memungkinkan untuk melaut, dia menyebut mereka bisa menunggu di Ranai. Yang penting saat ini, lanjut dia, dukungan pemerintah.  Termasuk terkait penerimaan nelayan setempat. Sebab, yang bakal berangkat sangat banyak. Hal penting lainnya berkaitan dengan alat tangkap.  Alat tangkap yang paling pas dipakai di sana, menurut Romi, adalah cantrang. ”Kalau alat lain nggak mungkin berhasil,” imbuhnya.  Di sini persoalannya. Dari sejumlah nelayan ”tuan rumah” yang ditemui Jawa Pos kemarin, ada yang setuju, ada yang khawatir. Yang khawatir, salah satu titik pangkalnya ada pada alat tangkap.  ”Kapal yang dikirim itu mau pakai alat tangkap apa?” tanya Suhaidi, tekong (nakhoda) Kapal Motor (KM) Pandu Berkah, saat ditemui Jawa Pos di pangkalan nelayan di Desa Tanjung Kumbik Utara, Kecamatan Pulau Tiga Barat, Kabupaten Natuna, kemarin.  Pangkalan itu salah satu tempat berlabuh kapal tangkap berkapasitas 20 gross tonnage (GT) di Natuna. Informasi lengkap soal jenis kapal dan alat tangkap ikan yang digunakan sangat penting bagi nelayan seperti Suhaidi. Sebab, indikator itu menentukan seberapa banyak kapal tersebut bisa menghasilkan ikan tangkapan.  Termasuk jenis ikan yang ditangkap. ”Kalau mereka tangkap pakai jaring, ikan bisa kena semua, kami nggak dapat apa-apa,” ujar nelayan asal Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, itu.  Hampir semua nelayan KM kapasitas 20 GT yang mangkal di Tanjung Kumbik Utara menggunakan alat tangkap rawai (pancing kail tali panjang) dengan target tangkapan ikan dasar. Misalnya, kurisi bali, kakap merah, kerapu, dan jahan. Mereka biasanya melaut di titik koordinat 108 sampai 110 atau sebelah timur Pulau Laut.  Tapi, ada pula yang sama sekali tak khawatir. Dedek Ardiansyah, tokoh nelayan di Tanjung Kumbik Utara, Pulau Tiga Barat, Natuna, menilai tidak ada masalah dengan kedatangan kapal-kapal dari pantura. Asal, kapal-kapal itu tidak terlalu dekat dengan wilayah tangkapan nelayan Natuna.  ”Misalnya, operasi (nelayan pantura) 60 mil ke atas itu, mereka (nelayan Natuna) nggak ada masalah,” paparnya.  Menurut Dedek, wilayah perairan Natuna sangat luas. Tambahan kapal nelayan dari pantura, khususnya yang berkapasitas 30 GT, sangat mendukung perekonomian masyarakat Natuna. ”Karena kapal asing saja bisa ngisi (perairan Natuna) banyak, masak kapal Indonesia sendiri nggak bisa. Dan sebenarnya mereka (nelayan Indonesia) bisa bekerja sama di laut,” tuturnya.

Di Balik Rencana Pemberangkatan Para Nelayan Pantura ke Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/com-NATUNA_TNI-AL-UNTUK-BATAM-POS_Batam-Pos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Klaim Tiongkok terhadap Natuna tidak membuat takut para nelayan untuk mencari ikan. Salah satunya adalah Mursalim Syah yang berprofesi sebagai nelayan. Para nelayan biasa saja, bahkan tetap melaut walaupun adanya klaim Natuna oleh Tiongkok ini.  "Jadi enggak berpengaruh. Nelayan kita tetap berlayar mencari ikan," ujar Mursalim kepada JawaPos.com, Jumat (10/1).  Pria yang akrab disapa Salim ini mengatakan, nelayan saat ini tidak melaut karena saat ini Indonesia masuk ke musim penghujan dan madanya cuaca ekstrim.‎ "Dengan situasi ekstrem, nah nelayan kita tidak sanggup keluar sampai jauh. Jadi takut bukan karena adanya Tiongkok," katanya.  Para nelayan juga bisa melaut selalu membawa ponselnya. Itu dilakukan guna merekam ataupun mengambil foto apabila adanya kapal asing yang masuk atau mencuri ikan di perairan Natuna. "Sehingga nantinya nelayan bisa bicara sesuai fakta, bukan hanya dengar cerita. Tapi faktanya ada," ungkapnya.  Adanya TNI yang menjaga perairan Natuna yang disambut positif oleh para nelayan. Sehingga bisa mencari ikan dengan tenang. Hal ini juga untuk menjaga perairan Natuna dari klaim Tiongkok. "Sanggat membantu, pemerintah cepat tanggap mengahadapi situasi, dengan masyarakat kita merasa aman dengan hadirnya TNI," tuturnya.  Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna, Kepulauan Riau.  Retno menyampaikan, dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 telah menetapkan bahwa perairan Natuna masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu ia meminta Tiongkok mematuhi aturan tersebut. Retno juga mengatakan, dalam rapat koordinasi para menteri sepakat untuk melakukan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna.

Bukan Takut Tiongkok, Penyebab Nelayan Tidak Melaut di Perairan Natuna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/KAPAL-NELAYAN-RADAR-BALI.jpeg" alt="Ilustrasi kapal nelayan. (Dok.Radar Bali/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kapal nelayan. (Dok.Radar Bali/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiongkok melakukan klaim sepihak atas zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna. Salah satu cara pemerintah agar pengklaiman tersebut tidak terjadi adalah dengan mengirimkan kapal-kapal penangkap ikan ke Natuna.  "Ya mereka harus mengisi armada-armada kapal laut berbendera Indonesia, nelayan Indonesia di sana (Natuna), penuhi lah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dengan kapal-kapal Indonesia sehingga orang juga tau kalau itu (Natuna) ada yang punya," ujar Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan di kantornya, Kamis (9/1).  Maka dari itu kapal para nelayan Indonesia harus melaut dan menangkap ikan di perairan tersebut. Saat ini, pemerintah juga akan melakukan pengiriman 120 kapal dari pantai utara (Pantura) Jawa untuk melaut di Natuna.  "Jawa Tengah itu sudah menyanggupi akan mengirimkan 120 kapal ke Natuna, nelayan-nelayan kita harus memanfaatkan sumber daya di sana," kata Ketua Dewan Pakar KNTI Alan F. Karopitan.  Alan menyebut saat ini terdapat kekosongan sekitar 540 kapal di Natuna. Dengan begitu, pemerintah harus mengisi kekosongan itu dengan mengarahkan para nelayan yang dekat dengan WPP-NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) 711 tersebut.  "Kalau ada yang diarahkan kesana sudah bagus. Dari segi izin sebetulnya memungkinkan, karena boleh menangkap ikan di wilayah WPP yang berdekatan, misalnya perairan Laut Jawa (WPP-NRI 712) dan Natuna kan dekat, boleh aja, laut Natuna dan Selat Malaka (WPP-NRI 571) kan juga masih dekat," tambah Alan.  Dani juga menyampaikan, salah satu alasan perairan Natuna masih kekurangan pelayanan di karenakan dalam 5 tahun terkahir pemerintah memperketat perizinan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia.  "Menurut saya, belajar dari pengalaman ini, penting agar pemerintah mulai coba melihat perairan di ZEE itu mendorong kapal-kapal besar menangkap di sana, itu menjawab konflik perebutan wilayah," ujarnya.  Apabila para nelayan dialihkan ke perairan Natuna, hal itu disebut dapat mempertegas bahwa kawasan tersebut berada dibawah kedaulatan Indonesia.   "Jadi kalau kita dorong nelayan2 itu menangkap di ZEE saya kira banyak hal yg bisa dijawab, satu peningkatan produksi perikanan kita," tutup Dani.

Saran KNTI Kepada Nelayan Natuna Saat Hadapi Klaim Sepihak Tiongkok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok.jpg" alt="MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MOKONG: Coast Guard Tiongkok melindungi kapal ikan di perairan Natuna. (BAKAMLA FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapal nelayan di perairan Natuna dikejar dan berkemungkinan untuk ditabrak apabila berpapasan dengan kapal coast guard Tiongkok. Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengungkapkan ancaman pihak Tiongkok itu menyebabkan nelayan Indonesia enggan untuk menangkap ikan di perairan lepas.  Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengatakan, jika hal tersebut terjadi, maka Tiongkok dapat dituntut oleh pemerintah Indonesia. Sebab, hal tersebut melanggar hukum internasional.  Hukum internasional yang dilanggar adalah International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREGS) 1972 (Peraturan Internasional untuk Mencegah Tabrakan di Laut) dan International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 (Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut).  "Kalau itu bisa dibuktikan coast guard Tiongkok menabrak nelayan Indonesia diperairan ZTE (zona tangkap eksklusif) di Natuna Utara, itu melanggar hukum internasional dan pemerintah bisa mengadukan Tiongkok atas pelanggaran itu," tegasnya di Kantor DPP KNTI, Jakarta, Kamis (9/1).  Ia menyebutkan bahwa tindakan tersebut berpotensi merugikan Indonesia. Namun, jika hanya melintas, maka tidak ada masalah berdasarkan aturan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.  "Perairan ZTE itu kan boleh dilintasi sebenernya, tetapi Indonesia memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam didalamnya, jadi selama mereka melintasi daerah itu, itu sih nggak ada masalah," tuturnya.  Dalam kasus Natuna, disebutkan bahwa kapal coast guard Tiongkok mengiringi nelayan mereka untuk menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia tidak menerima hal tersebut.  "Mereka mengiringi nelayan Tiongkok menangkap ikan di perairan Natuna Utara, itu yang masalah, itu yang melanggar hukum internasional, itu kan mereka mengawal nelayan Tiongkok untuk menangkap ikan di sana, makanya itu kita persoalkan," tambahnya.  Sebelumnya Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengungkapkan nelayan di wilayahnya berhenti sementara untuk melaut. Hal itu karena nelayan Tiongkok akan menabrak perahu mereka jika berpapasan. ‎"Jadi mereka mau menabrak perahu nelayan kita kalau tidak lari,” ungkap Abdul Hamid.

Ancam Nelayan Natuna, KNTI: Tiongkok Langgar Hukum Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/kapal-tiongkok-tni-al.jpg" alt="China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos" width="100%">
<figcaption>China Coast Guard 5302 di perairan ZEE Indonesia Laut Natuna Utara yang terus diadang KRI, Senin (6/1). F. TNI AL Untuk Batam Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal mengatakan para nelayan sangat berharap adanya patroli rutin kapal milik TNI di perairan Natuna. Walaupun, hingga saat ini nelayan masih berani berlayar. Namun, Kapal Tiongkok itu masih mengejar-ngejar perahu nelayan yang berada di perairan Natuna.  ‎"Jadi diharapkan ada kapal pengawas kita yang continue di perbatasan itu,"ujar Abdul Hamid kepada JawaPos.com, Selasa (7/1).  Abdul Hamid menegaskan para nelayan di Natuna tidak takut adanya kapal milik Tiongkok yang sering datang ke perairan Natuna. ‎"Untuk melaut tidak takut. ‎Itu saja mereka ambil video enggak takut padahal tidak ada pengawas kita," tegasnya.  Abdul Hamid mendapat aduan dari masyarakat saat ini nelayan ingin melaut dan menangkap ikan dengan tenang. Tanpa harus dikejar oleh kapal coast guard milik Tiongkok. ‎"Cuma mereka mengingkan bisa melaut yang tenang, aman," katanya.  Abdul Hamid mengatakan, kapal milik nelayan di Natuna belum pernah ditabrak oleh coast guard Tiongkok. Para nelayan hanya dikejar apabila berpapasan dengan kapal coast guard Tiongkok. ‎"Kalau berapa kali saya kurang tahu. Tapi kalau dikejar pernah. Kalau tidak ada patroli kita dikejar nelayan kita. Kalau ada patroli kita mereka tidak berani‎," ungkapnya.  ‎Oleh sebab itu, Abdul Hamid berharap kapal TNI AU perlu sering beroperasi di perairan Natuna. Sehingga masyarakat Natuna bisa tenang dan aman untuk mencari ikan. ‎"Memang seharusnya perlu menguatkan pengawasan di wilayah perbatasan itu," pungkasnya.

Bupati: Nelayan Natuna Tidak Takut dengan Kapal Tiongkok

nelayan natuna

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nelayan natuna

Berita Terkini