<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/IMG-20240110-WA0075-1060549240.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berikan pidato politik di HUT ke-51 PDIP." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berikan pidato politik di HUT ke-51 PDIP.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Netralitas aparat dalam pemilu menjadi salah satu penekanan Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT Ke-51 PDIP kemarin (10/1). Ketua umum PDIP itu meminta aparat menjaga keamanan, bersikap netral, dan tidak mengintimidasi masyarakat selama pesta demokrasi berlangsung. Menurut Megawati, pemilu bukan alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan. Dalam pemilu juga ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Karena itu, semua pihak harus menghadirkan pemilu yang damai. &rdquo;Setelah pemilu, enggak ribut. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih,&rdquo; ucapnya di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden ke-5 RI itu mengingatkan, siapa pun pemimpin bangsa ke depan harus menyadari bahwa kekuasaan tidak berlangsung selamanya. &rdquo;Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu Yang di Atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apa pun jabatannya,&rdquo; ungkap Megawati. Pemilu, lanjut dia, merupakan ajang pesta demokrasi dan alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Namun, menurut Mega, akhir-akhir ini arah pemilu seperti sudah bergeser. Hal itu disebabkan adanya intimidasi kepada masyarakat. Megawati menyinggung kasus pengeroyokan aparat TNI kepada pendukung Ganjar Pranowo di Boyolali. Dia mengingatkan bahwa TNI dan Polri adalah abdi negara. Mereka dibayar negara dengan uang yang berasal dari rakyat melalui pajak. Megawati menegaskan bahwa dirinya bukan sentimen kepada aparat. Namun, hanya ingin mengingatkan bahwa aparat adalah abdi negara dan pelayan rakyat. &rdquo;Ini supaya tahu, kalian itu abdi negara. Negara bukan perorangan. Udah begitu mbok sadar, yang harus dilindungi itu sopo to? Rakyatlah,&rdquo; ujarnya. Megawati menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri adalah abdi negara yang terikat dengan sumpah jabatan sampai pensiun. Karena itu, netralitas harus benar-benar dijaga. Capres Ganjar Pranowo mengatakan, rakyat tidak takut diintimidasi. Mereka melawan dalam diam, bergerak dalam senyap. &rdquo;Oke silakan Anda tekan, silakan Anda paksa, kami inggih-inggih saja. Tapi, keputusan kami akan ada di TPS,&rdquo; tegas Ganjar yang juga hadir dalam perayaan HUT PDIP kemarin. Sementara itu, Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin yang hadir dalam perayaan HUT PDIP tersebut mengatakan, kehadiran partai politik di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Partai juga dianggap mewadahi kemajemukan yang ada dalam demokrasi. &rdquo;Partai politik memiliki peran sebagai kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebinekaan,&rdquo; tuturnya. Ma&rsquo;ruf menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan partai politik yang kuat. Pada kesempatan ini, dia menyampaikan harapannya agar partai politik di Indonesia dapat terus melanjutkan semangat demokrasi. Hal tersebut harus diawali dengan mencetak kader partai yang andal dan berintegritas. (lum/lyn/c7/fal)

Netralitas aparat dalam pemilu menjadi salah satu penekanan Megawati Soekarnoputri saat perayaan HUT Ke-51 PDIP kemarin (10/1).

Megawati: Aparat Adalah Abdi Negara, Harus Netral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/21_soro-982404592.png" alt="TOKOH AGAMA: Ganjar Pranowo berziarah ke makam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan nama Guru Tua di kompleks masjid Alkhairaat, Senin (4/12)." width="100%">
<figcaption>TOKOH AGAMA: Ganjar Pranowo berziarah ke makam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan nama Guru Tua di kompleks masjid Alkhairaat, Senin (4/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo bertemu dengan ratusan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah, pada Senin (4/12). Dalam pertemuan itu, Ganjar menerima kegelisahan para tokoh se-Sulsel terkait netralitas pemerintahan di Pemilu Presiden 2024. "Saya senang bisa bertemu bapak, ibu semuanya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat yang pasti menjadi kepercayaan masyarakat di tempatnya masing-masing. Jadi, hari ini saya mau mendengar masukan, kritik, dan usulan dari bapak, ibu semua," ucap Ganjar mengawali sambutannya. Sejumlah saran, kritik, dan masukan langsung disampaikan para tokoh agama dan tokoh masyarakat tanpa ragu. Mereka bisa dengan bebas menyampaikan pendapatnya tanpa ada rasa takut dan tak ada sekat. Misalnya, Shauqy Maskati yang menyampaikan kegelisahannya terkait Pemilu 2024. Dia menyoroti netralitas pemerintahan yang terjadi saat ini. &rsquo;&rsquo;Pak Ganjar, menjelang pemilu saat ini, yang paling penting adalah menjaga netralitas penguasa dalam pelaksanaan pemilu. Kami ingin pemilu berjalan netral tanpa ada intimidasi dari mana pun,&rsquo;&rsquo; ucap salah seorang tokoh masyarakat itu. Ada juga persoalan pendirian tempat ibadah, UMKM, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Ganjar mendengarkan dengan saksama masukan dan harapan yang diberikan. &rsquo;&rsquo;Tadi ada masukan terkait kepentingan kelompok agama, bagaimana rumah ibadah yang bisa dibuat dengan mudah, semuanya juga fair, tidak dipersulit, itu tentu saja bagian dari kita menjaga NKRI,&rsquo;&rsquo; ucap Ganjar. Ganjar meminta agar masyarakat mencatat dan melaporkannya jika melihat aparat yang tidak netral. &rsquo;&rsquo;Tadi ada Bawaslu, sudah ada PR soal cerita netralitas. Teman-teman tidak usah banyak gelisah, dengarkan baik-baik, apa yang terjadi dicatat, dilaporkan, kita di TPN, di TPD juga sudah punya tempat pengaduan sehingga kami follow up. Kita minta dan saya yakin para petugas pasti akan netral,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Cara kampanye Ganjar itu mendapatkan apresiasi dari tokoh agama dan tokoh masyarakat Sulteng. Mereka senang karena Ganjar mau mendengarkan masukan dan kritik yang membangun demi Indonesia daripada banyak bicara dan mengumbar janji. &rsquo;&rsquo;Beliau tidak mengumbar janji, tapi lebih banyak mendengarkan. Pemimpin yang mau mendengar itu jarang sekali,&rsquo;&rsquo; ucap Made, tokoh agama. Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo juga berziarah ke makam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau lebih dikenal dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua di kompleks Masjid Alkhairaat, Jalan Sis Aljufri, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Guru Tua merupakan seorang tokoh pejuang bidang pendidikan agama Islam di Provinsi Sulteng. Guru Tua lahir di Tarim, Hadramaut, Yaman, 15 Maret 1892, dan meninggal di Palu, Sulawesi Tengah, 22 Desember 1969 pada umur 77 tahun. Dia dianggap sebagai inspirator terbentuknya sekolah di berbagai jenis dan tingkatan di Sulawesi Tengah yang dinaungi organisasi Alkhairaat. Pada 2014, nama Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri juga diabadikan sebagai nama baru bandara Kota Palu. (als/c6/wir)

Capres Ganjar Pranowo bertemu dengan ratusan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah, pada Senin (4/12).

Bertemu Ganjar, Warga Palu Keluhkan Netralitas Aparat dalam Pilpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Ketua-Bawaslu-RI-Rahmat-Bagja-Dery-Ridwansah-1-1160920492.jpg" alt="Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono (kiri), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah), Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (6/4/2023). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyimpulkan tidak terdapat" width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono (kiri), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (tengah), Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (6/4/2023). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyimpulkan tidak terdapat</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) paslon 01 dan 03 sering hilang atau dirusak, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus&nbsp; mengatakan ini salah satu bukti ketidaknetralan penyelenggaran pemilu Dan Aparat Penegak Hukum ( APH). "Ini bukti bahwa kecurigaan masyarakat bahwa APH, KPU, Bawaslu sedang tidak netral mendekati kebenaran sekaligus menggambarkan betapa terdapat ketidakjujuran dan/atau ketidakadilan dalam proses pemilu," tegas Petrus di Jakarta, Jumat (15/12). Dia mengkritisi proses aduan perusakan APK yang lambat ditanggapi oleh pihak terkait.&nbsp; "Kalau Aparat Penegak Hukum bersikap netral, KPU dan Bawaslu Netral mestinya APK Capres-Cawapres 03 tidak akan hilang atau kalaupun hilang langsung diusut. Ini kan tidak dijaga, tidak diproses untuk mencari tahu siapa pelakunya dan lain - lain," jelas Petrus. Maka APH Dan penyelenggara Pemilu harus mengambil langkah tegas, untuk menjaga Pemilu yang Luber Dan Jurdil. "Dapat dibayangkan bagaimana situasi ini jika berlangsung sampai pada hari H pencoblosan dan penghitungan suara," tegas Petrus.&nbsp; Jika mereka tidak segera ambil tindakan tegas, maka&nbsp; opini publik akan semakin liar menghubungkan tanda-tanda kecurangan dan ketidaknetralan dalam pemilu dengan putusan MK No.90/PUU-XXI/2023.&nbsp; "Yang merupakan biang terjadinya kekisruhan pemilu karena berbasis pada Dinasti Politik dan Nepotisme," tandas Petrus lagi.&nbsp; Sebelumnya, Direktur Hukum dan Kajian Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy,&nbsp; menyesalkan hilangnya lebih dari 70 alat peraga kampanye menyambut kedatangan calon wakil presiden Mahfud MD di Banten. "Kemarin ada 70 spanduk untuk menyambut kedatangan Pak Mahfud di Banten dipasang pada siang hari, tetapi pada pukul 03.00 WIB sudah hilang," kata Ronny. Adapun Agenda Mahfud di Serang adalah menghadiri Seminar Kebangsaan di Universitas Falatehan, Serang, dialog dengan tokoh masyarakat Banten di Lebak, serta dialog dengan ulama se-Banten di Pondok Pesantren Roudlotul Ulum, Pandeglang. Kemudian, dari kubu paslon 01,Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Angga Putra Fidrian, mengklaim banyak alat peraga kampanye (APK) seperti spanduk dan baliho yang dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.Ia mengatakan, Timnas telah menerima banyak laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran tersebut.&nbsp; "Banyak yang kami terima laporan, itu kaitannya dengan perusakan alat peraga kampanye (APK). Sudah APK kami sedikit, dirusak lagi," kata Angga. Sementara itu, Pakar komunikasi politik Suko Widodo menilai Bawaslu seharusnya lebih sigap dalam merespons isu semacam itu.&nbsp; "Pertama, saya kira Bawaslu punya kuasa untuk misalnya melalukan penyelidikan itu dan kemudian memproses secara hukum jika kemudian ditemukan bukti yang cukup dan signifikan harus ada tindakan itu," terangnya. Suko juga mengungkapkan pentingnya kesediaan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran terhadap APK. "Saya kira sebagai bentuk partisipasi dimungkinkan untuk melakukan pelaporan-pelaporan, bisa juga dari partainya atau orang per orang atau kelompok," ungkapnya. Pelaporan atas kejadian pelanggaran terhadap APK merupakan bagian dari suatu yang dilindungi undang-undang. Jadi masyarakat juga harus aktif. Karena demokrasi itu urusan semua pihak. "Idealnya Bawaslu proaktif dengan perangkatnya, atau justru bisa menjembatani, kalau itu dianggap sebagai keterbatasan sarana, bisa meminta masyarakat untuk melaporkan. Dari situ kemudian melakukan verifikasi," tegasnya. Suko juga menekankan pentingnya pengawas pemilu untuk merangkul publik, agar publik merasa terlindungi dan tidak takut ketika melakukan pelaporan. "Artinya dia aktif hadir dalam ruang publik. Jangan diam saja. Utamanya itu, kalau semisal Bawaslu meminta pada publik, nantinya publik akan merasa terlindungi ketika melaporkan," kata Suko.

Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) paslon 01 dan 03 sering hilang atau dirusak. Penyelenggara pemilu terutam Bawaslu pun menuai kritik.

Maraknya Perusakan APK, Netralitas Penyelenggara Pemilu Jadi Sorotan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kotak-suara-transparan-bakal-digunakan-di-pemilu-2019-ini-tujuannya_m_149906.jpeg" alt="Ilustrasi Kotak suara pemilu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kotak suara pemilu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Network For Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia Muhammad Afit Khomsani mengatakan, potensi pelanggaran oleh Aparat Sipil Negara (ASN), TNI-Polri soal netralitas Pemilu masih mungkin terjadi. Sebab, adanya &lsquo;kekuatan yang lebih besar&rsquo; memungkinkan hal ini.&nbsp; &ldquo;Sangat sulit menjelaskan ketika ada bagian dari kekuasaan tertinggi di suatu negara ikut berkompetisi meskipun secara legalitas secara konstitusi tidak ada larangan, tetapi potensi adanya conflict of interest dan abuse of power itu sangat ada,&rdquo; tegas pria yang akrab disapa Afit pada wartawan, Rabu (13/12).&nbsp; Meskipun sudah banyak lembaga negara, kementerian yang melakukan deklarasi yang menunjukkan komitmen mereka menjaga netralitas, namun Afit berharap semua itu jangan cuma seremonial belaka.&nbsp; &ldquo;Kita sebagai masyarakat, insan media dan kelompok lainnya yang mengawasi bersama, apakah netralitas ASN, TNI, Polri itu benar-benar ada atau sekedar seremonial belaka. Penyelenggara pemilu, parpol dan instansi terkait juga,&rdquo; jelas Afit.&nbsp; Segala laporan, temuan dan dugaan pelanggaran harus diproses aparat penegak hukum dengan tepat. &ldquo;Aparat penegak hukum harus juga berlaku imparsial, dan patuh pada peraturan yang berlaku dan bisa menegakkan hukum,&rdquo; imbuh Afit.&nbsp; Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman menegaskan bahwa perlunya bagi Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan netralitas di Pemilu 2024. Hal itu penting agar aparat di bawah tidak terbawa arus euforia karena kandidasi Anak Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. "Meskipun sulit (menepis ketidaknetralan), namun penting bagi Jokowi untuk memberikan statemen. Hal ini untuk menjaga iklim pemilu agar tetap berjalan demokratis," ujarnya. Dikatakan Airlangga, kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengalami pelemahan, jangan sampai semakin terpuruk karena jalannya pemilu yang diwarnai oleh ketidaknetralan perangkat negara. Menurutnya, Jokowi perlu bersikap sebagai negarawan untuk mengakhiri krisis demokrasi saat ini. "Jangan sampai persoalan etika, yang kedudukannya lebih mulia dari hukum, justru diabaikan. Persoalan di MK (Mahkamah Konstitusi) jelas menggambarkan bagaimana para elite justru mengabaikannya, padahal hal itu jelas-jelang bukti pemanfaatan hukum untuk kepentingan kekuasaan," ujar Airlangga. Ia pun kembali mengingatkan bagaimana dalam debat Pilpres, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan dampak pencalonan Gibran karena putusan MK menjadi pembenaran di publik untuk permisif terhadap fenomena 'orang dalam'. "Ketika elite mengabaikan pelanggaran etika, penggunakan hukum dimanfaatkan untuk kekuasan keplompoknya saja, maka publik akan mengikuti dan menganggap hal itu lumrah. Ini yang menjadi persoalan yang patut persoalan," pungkas Airlangga.

potensi pelanggaran oleh Aparat Sipil Negara (ASN), TNI-Polri soal netralitas Pemilu masih mungkin terjadi. Sebab, ada kekuatan yang besar

Netfid: Sulit Menepis Ketidaknetralan Aparat dalam Pemilu 2024

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/Screenshot_20231129_151321-3511657414.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letjen Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11). (Foto: Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letjen Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11). (Foto: Istimewa)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, jajaran TNI AD akan bersikap netral selama gelaran Pemilu 2024. Setelah dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Maruli akan mewujudkan tekad tersebut.</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">&ldquo;Mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pribadi tidak ingin meng gambling kan (mempertaruhkan) nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik. Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah yang panjang, bahwa kami di TNI, Angkatan Darat khususnya, tidak netral dalam Pemilu,&rdquo; ujar Maruli, Kamis (30/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maruli menyatakan bersyukur atas amanah yang telah diberikan Presiden RI kepadanya. Ia berharap ke depan ia bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai orang nomor satu di TNI AD dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelantikan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 - TNI Tahun 2023, tentang Pemberhentian Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Pengangkatan Letjen TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, terhitung mulai tanggal 29 November 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013344339/usai-dilepas-persebaya-sho-yamamoto-resmi-bergabung-dengan-persis-solo">Usai Dilepas Persebaya, Sho Yamamoto Resmi Bergabung dengan Persis Solo</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat, kemudian Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jabatan KSAD, dan dilanjutkan dengan pengambilan Sumpah Jabatan, serta penandatanganan berita acara pengangkatan. Semua prosesi tersebut disaksikan pula oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal TNI Listyo Sigit Prabowo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 - Tahun 2023, tentang Kenaikan Pangkat Dalam Golongan Perwira Tinggi TNI, KSAD juga kini resmi menyandang pangkat baru sebagai Jenderal TNI (Bintang Empat).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara pelantikan KSAD juga dihadiri oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, para Pejabat Tinggi Negara, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Kasal Laksamana Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakasad Letjen TNI Arif Rahman, M.A., serta para pejabat tinggi di TNI dan Polri.</div>

Mengenai netralitas itu yang beliau sangat tekankan. Saya pribadi tidak ingin meng gambling kan (mempertaruhkan) nama institusi AD

Jadi KSAD Baru Akan Jaga Netralitas TNI AD, Maruli: Saya Tak Mau Pertaruhkan Nama Institusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/wapres-maruf-amin-objek-vital-3045650480.jpg" alt="Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Wapres Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di antara agenda kunjungan kerja Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin di Bratislava, Slovakia, adalah menggelar pertemuan dengan warga negara Indonesia (WNI). Pada pertemuan bertajuk dialog kebangsaan itu, Ma&rsquo;ruf menyampaikan sejumlah pesan kepada 160 orang perwakilan WNI di Slovakia. Ma&rsquo;ruf menyinggung soal rencana Pemilu 2024. Dia mengatakan, pelaksanaan pemilu untuk WNI di luar negeri juga harus berjalan dengan baik. Dia menjelaskan, agenda demokrasi lima tahunan itu harus berjalan dengan jujur, tertib, serta adil. &rdquo;Gunakanlah hak konstitusional tanpa harus menimbulkan perpecahan,&rdquo; katanya di Grand Hotel River Park Bratislava kemarin (26/11). Menurut Ma&rsquo;ruf, perbedaan pilihan adalah sebuah keniscayaan dalam berdemokrasi. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu menjadi tahapan penting dalam transisi menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Ma&rsquo;ruf juga menegaskan bahwa netralitas aparat sipil, kepolisian, maupun militer sangat penting. Netralitas itu sudah ada aturannya dan harus dijalankan. &rdquo;Ya (netralitas) bukan slogan. Benar-benar harus dijalankan,&rdquo; tuturnya. Mantan ketua umum MUI itu mengatakan, apa pun pilihan politiknya, aparat sipil harus menjaga netralitas. &rdquo;Artinya, jangan sampai ada paksaan, ada tekanan. Begitu kan?&rdquo; ucapnya. Netralitas juga harus dipegang teguh oleh aparatur yang bertugas di luar negeri. Pesan tersebut disampaikan Ma&rsquo;ruf kepada Duta Besar RI di Bratislava Pribadi Sutiono. Pada kesempatan yang sama, Pribadi menyatakan akan menjalankan Pemilu 2024 pada 10 Februari. &rdquo;Ini sesuai dengan aturan yang berlaku,&rdquo; katanya. Pelaksanaan pemilu di luar negeri memang lebih awal. Pertimbangannya, proses hasil sampai Jakarta selesai pada 14 Februari. Pribadi menuturkan, KBRI Bratislava memiliki DPT sebanyak 330 orang WNI. Mereka akan memberikan suara lewat coblosan di TPS dan melalui pos. Proses coblosan di TPS akan digelar mulai pukul 10.00 hingga 18.00 waktu setempat. Dubes Pribadi menjelaskan, seluruh personel PPLN (panitia pemilihan luar negeri) sudah siap. &rdquo;PPLN-nya 100 persen perempuan. Termasuk sekretariatnya,&rdquo; ungkap dia. Pribadi juga berharap pelaksanaan pemilu di wilayah kerjanya berjalan lancar, jujur, dan adil. Komposisi WNI di Slovakia didominasi pekerja migran Indonesia (PMI). Bekerja di sejumlah pabrik di Bratislava atau daerah lainnya. Slovakia merupakan negara di Eropa dengan industri otomotif yang cukup maju. Salah satu WNI yang hadir dalam dialog kebangsaan adalah Ryono Lanjar Kartiko. Pria 27 tahun asal Solo itu mengaku sudah resmi masuk dalam DPT Pemilu 2024. &rdquo;Waktu itu setor paspor untuk mendaftar,&rdquo; katanya. Dia sudah tidak sabar mengikuti coblosan di luar negeri untuk kali pertama. Ryono menceritakan, informasi tentang pelaksanaan pemilu sudah disebar. Di antaranya pelaksanaan coblosan nanti digelar di kantor KBRI di Bratislava. Ryono berharap seluruh WNI yang memenuhi persyaratan mendapatkan hak suaranya. &rdquo;Harapan berikutnya kepada WNI jangan golput,&rdquo; tuturnya. Sesuai dengan data di Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah DPT WNI di luar negeri mencapai 1.750.474 orang. Perinciannya, 751.260 pemilih laki-laki dan 999.214 pemilih perempuan. Seluruh DPT itu tersebar di 128 wilayah luar negeri di 3.059 TPS/pos/kotak suara keliling. Para WNI ini nantinya masuk dalam Dapil Jakarta II bersama Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. (wan/c9/oni)

Ma’ruf menyinggung soal rencana Pemilu 2024. Dia mengatakan, pelaksanaan pemilu untuk WNI di luar negeri juga harus berjalan dengan baik.

Bertemu WNI di Slovakia, Wapres Ma’ruf Amin Ingatkan Netralitas Aparat dan PPLN

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Formasi-3589210882.jpeg" alt="Diskusi publik bertajuk menakar isu &ldquo;netralitas, fakta atau strategi kampanye&rdquo; yang digelar Formasi Indonesia Moeda di Gedung Aula PGRI Kampus A Unindra, Jakarta Selatan, Selasa (22/11)." width="100%">
<figcaption>Diskusi publik bertajuk menakar isu &ldquo;netralitas, fakta atau strategi kampanye&rdquo; yang digelar Formasi Indonesia Moeda di Gedung Aula PGRI Kampus A Unindra, Jakarta Selatan, Selasa (22/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koordinator Nasional (Kornas) Formasi Indonesia Moeda Syifak Muhammad Yus menilai tudingan soal netralitas baik di kalangan TNI, Polri maupun ASN dalam Pemilu 2024 diduga sekadar isu yang dibuat oleh kelompok tertentu. Hal itu dikatakan Syifak dalam kegiatan diskusi publik bertajuk menakar isu &ldquo;netralitas, fakta atau strategi kampanye&rdquo; yang digelar Formasi Indonesia Moeda di Gedung Aula PGRI Kampus A Unindra, Jakarta Selatan, Selasa (22/11). Menurut Syifak, pihak yang menuding soal adanya pelanggaran netralitas harus berdasarkan bukti yang kuat, bukan sekadar isu belaka yang hanya membuat gaduh dan menimbulkan disinformasi. "Jangan sampai pihak yang menggaungkan isu ini bertujuan sekadar mencari simpati publik terhadap partai tertentu," kata Syifak, Selasa (22/11). Dikatakan Syifak, dalam setiap pemilu, isu netralitas aparat negara selalu ramai dibicarakan. Termasuk menghadapi Pemilu 2024 isu ini juga gencar dihembuskan oleh para tim sukses pasangan calon (paslon). Syifak menambahkan, tuduhan netralitas penyelenggara tentunya ini meninggalkan pertanyaan, benarkah tuduhan tersebut atau isu tersebut sengaja digelindingkan sebagai bagian dari strategi kampanye. "Satu hal yang pasti, isu ini bisa berpengaruh pada legitimasi pemilu 2024 dan mengancam stabilitas politik," paparnya. Oleh karena itu, Syifak mendorong agar setiap kali ada temuan yang berpotensi melanggar atau menyinggung soal netralitas dari penyelenggara negara sebaiknya segera melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). &ldquo;Pentingnya peran aktif Bawaslu untuk pencegahan tidak netralnya aparat negara. Jangan menjadikan isu netralitas pemilu ini sebagai upaya menggiring opini, apalagi sebagai strategi kampanye,&rdquo; tegasnya. Lanjut Syifak mengatakan sepatutnya setiap pihak yang menduga telah terjadi peristiwa pelanggaran pemilu harus melaporkan ke Bawaslu sebagai lembaga yang memang bertugas menjadi wasit di pemilu. Bukan malah menyebar luaskan tanpa melapor ke saluran resmi negara. Begitu pula dengan isu netralitas aparat negara maupun penyelenggara pemilu. Isu ini harus betul-betul terverifikasi kebenarannya oleh Bawaslu sebelum menggelinding menjadi opini publik. "Tanpa bukti-bukti yang valid, isu netralitas pada pemilu 2024 merupakan upaya penggiringan opini yang bisa mengancam kedamaian dan kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa bukti yang valid, isu ini bisa mentriger bermunculannya banyak fitnah dan hoax pada pemilu 2024," jelasnya. Lebih lanjut Syifak mengatakan jangan sampai isu dugaan pelanggaran netralitas penyelenggara negara menjadi tuduhan tak berdasar atau menjadi kabar hoax yang sengaja diciptakan untuk menyerang lawan. "Berita hoax dapat menjadi ancaman bagi kepercayaan terhadap penyelenggara negara, menimbulkan potensi disintegrasi bangsa, jika fitnah dan hoax terus beredar secara terstruktur, sistematis dan masif. Setiap isu apapun tanpa dilandasi bukti yang konkret merupakan fitnah dan hoax yang harus dicegah," paparnya. Dikatakan Syifak, pilpres adalah kompetisi sesama anak bangsa bukan perang saudara. Karena itu, pentingnya penekanan pada kampanye positif bagi setiap kontestan agar perdamaian, kerukunan dan persatuan Indonesia tetap terjaga. "Mari sama-sama merawat dan menjaga kerukunan dan persatuan Indonesia. Kampanye Pilpres harus diisi dengan kampanye positif, bulan kampanye negatif," tukas Syifak. Diketahui dalam diskusi tersebut dihadiri Ulta Levenia Nababan dari Tim Kampanye Muda (TKN) Pemilih Muda Prabowo Gibran, Marhadi Komisioner KPU Kota Jakarta Timur dan Nudzran Yusya peneliti Lab Psipol UI sekaligus dosen Psikologi Universitas Syiah Kuala.

Pihak yang menuding soal adanya pelanggaran netralitas harus berdasarkan bukti yang kuat, bukan sekadar isu belaka yang hanya membuat gaduh

Isu Netralitas di Pilpres 2024, Formasi: Jangan Sampai Sebar Kabar Hoax

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Politik Dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyebut, saling tuding soal ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Menurutnya, pihak yang berbeda pandangan dengan sikap politik Presiden Jokowi harus menahan diri. "Ini yang tidak bagus tidak sehat harus dihindari dari semua kubu untuk semuanya menahan diri dan harus netral semuanya, bukan hanya pihak yang sedang berkuasa, tetapi juga pihak yang sedang berbeda pandangan dengan Jokowi harus menahan diri untuk tidak terlalu kelihatan untuk menuduh pihak lain," kata Ujang, Jumat (17/11). Ujang mengimbau para kubu politik capres saling menahan diri. Jika ada tuduhan kecurangan lebih baik dilaporkan langsung. "Karena kalau ruang publik ya akhirnya terjadi keributan, terjadi saling tuduh saling serang satu sama lain yang membuat masyarakat jadi melihat proses pemilu ini berjalan seolah-olah tidak adil," ucapnya. Padahal, menurut Ujang, secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bila ada ketidakadilan, ada elemen masyarakat yang mengawasi bersama. Ujang juga meminta isu netralitas tidak digoreng-goreng di publik untuk mencari simpati. Menurutnya, isu ketidaknetralan selalu muncul pada pesta demokrasi lima tahunan. "Secara umum sudah KPU menjalankan tugasnya dengan baik walaupun seandainya nanti ada ketidakadilan kita awasi bersama," ucapnya. "Karena netralitas ini isu sensitif yang muncul setiap kali pemilu, ya jangan digoreng goreng ke publik juga untuk mencari simpati karena setiap pemilu isuya sama kalau ada ketidaknetralan kita awasi bersama sama termasuk bersama DPR," pungkasnya. Sementara itu, Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman menolak pembentukan Panja Netralitas Polri. Kata dia, akan bikin bingung kalau DPR membentuk Panja untuk setiap lembaga negara. Lantas, Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN. Lantaran tersebar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosson kepada pasangan Ganjar-Mahfud yang ditandatangani&nbsp;Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian (TSP) Silaban. "Kalau soal panja, saya pikir semua institusi negara harus netral, kalau kita ingin institusi negara harus netral harus dibikin Panja, saya bingung jadinya nanti, ada Panja Netralitas BIN misalnya karena ada pakta integritas yang belum tentu benar tadi ya sudah tershare ke publik, ada Panja Netralitas Komnas HAM, Panja Netralitas LPSK semua, padahal tupoksi kita masing-masing sudah sangat jelas diatur, mekanisme kerja kita dengan polri pun sudah diatur," kata Habiburokhman saat rapat Komisi III dengan Mabes Polri di DPR, Jakarta, Rabu (15/11). Sebagai anggota Komisi III, Habiburokhman mengaku siap ke mana saja menegur perwira Polri yang tidak melaksanakan dengan baik. Menurutnya Panja tidak diperlukan, karena selama ini tidak pernah ada Panja terkait pemilu. "Kalau ada Kapolres yang saya anggap tidak melaksanakan tugas dengan baik, saya bisa hubungi mengingatkan yang bersangkutan bisa, selama ini enggak ada masalah kok kenapa terkait pemilu kita bikin panja? Saya enggak tau, saya baru pertama kali jadi anggota DPR, apakah di periode setiap ada pemilu harus ada panja netralitas? Nah faktanya ada enggak?"&nbsp;ujar waketum Gerindra ini. Habiburokhman juga menantang untuk membuktikan bukti hukum ketidaknetralan Pemilu 2024. Menurutnya, tidak bisa menuduh ada ketidaknetralan Polri hanya berdasarkan asumsi. "Beri saya secuil saja bukti hukum kongkrit ketidaknetralan Polri di pemilu 2024 ini, beri saya, kalau kita bicara hukum kan kita bicara sesuatu yang ada dasar hukumnya, enggak bisa dengan asumsi lantas kita paksakan ya itu saya menegaskan apa yang disampaikan rekan saya pak Wihadi, kalau kita ingin Polri netral justru kita berangkat dengan asumsi bahwa Polri saat ini sudah netral," katanya. Ia mencontohkan masalah pemasangan baliho yang dituduh dilakukan oleh anggota Polri. Menurutnya perlu dibuktikan tanpa asumsi saja. "Saya kadang-kadang bisa frustasi kalau dengan cara berpikir seperti itu, kecuali jelas ada bukti oke, ini belum secara hukum, dibuktikan tapi sudah menghakimi ada aparat yang tidak netral?" tegasnya. Habiburokhman ingin persoalan ketidaknetralan ini didudukkan pada posisi yang proporsional. Jangan baru kali ini saja diusulkan Panja netralitas Polri di Pemilu. "Bisa rusak pak negara kita semua dibikin panja, lah, gunanya komisi apa?" tutupnya. Sementara, anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan mengusulkan untuk dibentuk Panja Netralitas Polri. Seperti dilakukan Komisi I dengan membentuk Panja pengawasan netralitas TNI saat pemilu. "Dari peristiwa-peristiwa ini, mengikuti apa yang disampaikan oleh Komisi I itu sudah terjadi di Komisi I, mereka membuat Panja Pengawasan Netralitas TNI. Saya kira Komisi III juga, kami mengusulkan saudara Ketua kita buat Panja Pengawasan Netralitas Polri ya,"&nbsp;ujarnya.

Saling tuding soal ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 adalah hal yang tidak baik. Ini harus segera dibenahi agar tak jadi masalah.

Marak Tudingan Polisi Tidak Netral, Ujang: Ini Sensitif dan Bisa Mengganggu Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bpn-polri-tak-sepenuhnya-salah-jokowi-yang-menyeretnya_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat diteman Kaplolri Jendral Tito Karnavian. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat diteman Kaplolri Jendral Tito Karnavian. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; JawaPos.com - Dugaan aparat ikut terjun dalam politik praktis kembali berhembus kencang. Apalagi dalam forum debat keempat, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara terang-terangan menegur Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenai indikasi aparat yang tidak netral. Juru Bicara Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahean mengatakan, isu indikasi aparat yang melancarkan dukungan ke salah satu paslon di pilpres dipastikan benar. Menurut kader Demokrat itu, fakta tersebut terlihat dari video yang banyak beredar di media sosial. "Selain video, kita sendiri yang sering turun ke bawah ini sering mendengar cerita banyak dari kepala desa, dari tokoh masyarakat yang diminta untuk memenangkan pasangam 01," kata Ferdinand ketika dikonfirmasi, Minggu (31/3). Menurut Ferdinand, adanya praktik tersebut lantaran ketokohan Jokowi tidak lagi dapat diandalkan di masyarakat. Karena itu, kubu 02 diduga harus menggunakan cara tidak elok tersebut. "Karena sudah tak laku, mereka kemudian harus memperalat tokoh-tokoh lokal seperti kepala desa, tokoh masyarakat dan lain-lain. Kita saksikan kok di lapangan dan videonya beredar di medsos," ujar Ferdinand. Di sisi lain, Ferdinand meyakini aparat yang terjun ke dalam politik praktis hanyalah beberapa oknum dari institusi berbaju coklat tersebut. Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu percaya masih banyak polri yang berjiwa kesatria di instirusi itu. "Saya menyebutnya oknum ya. Polri Tak Sepenuhnya Salah, Karena saya percaya prajurit polri masih banyak yang berjiwa netral dan berdiri sebagai benteng NKRI. Berjiwa tribrata, tidak menjadi pecundang dalam politik. Saya percaya itu," paparnya. Atas dasar itu, dia menyayangkan Jokowi yang diduga menjadi dalang untuk menarik institusi Polri ke dalam politik di pilpres. Menurutnya, cara ini tidak baik untuk masa depan institusi polri di Indonesia. "Kami tidak menyalahkan polisi, kami justru menyalahkan Jokowi sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini yang menyeret-nyeret kepolisian ke kancah politik. Ini tidak baik. Merusak masa depan kepolisian kita yang sedang kita bangun professional, tetapi di zaman jokowi ini dirusak dan ditarik-tarik ke tengah politik," pungkasnya. Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyindir adanya isu sejumlah aparat yang dikerahkan untuk mendukung salah paslon di pemilihan presiden 2019. Hal seperti ini dinilai akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Secara pribadi, Mantan Danjen Kopassus itu percaya bahwa Jokowi punya komitmen menegakkan demokrasi. Akan tetapi, adanya desas-desus itu tentu tak bisa dipandang sebelah mata. "Dengan sistem sebaik apapun kalau will untuk menjalankan demokrasi tidak dijalankan dalam pemerintahan, saya khawatir distrust ini bertambah," kata Prabowo dalam debat keempat pilpres di Hotel Sharingla, Jakarta, Minggu (31/3). Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadizly membantah tudingan Prabowo Subianto soal adanya pengerahan aparat untuk mendukung salah satu paslon di pilpres. Sebaliknya, TKN meyakini aparat tetap netral dalam pilpres 2019. "Tidak betul ada mobilisasi aparat untuk mendukung salah satu paslon.&nbsp; Presiden selalu menegaskan bahwa TNI, POLRI dan ASN menjaga netralitas. Politik TNI dan POLRI adalah Politik Negara," kata Ace ketika dikonfirmasi, Minggu (31/3)

BPN: Polri Tak Sepenuhnya Salah, Jokowi yang Menyeretnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mahfud-md-kabinet-tidak-kompak-banyak-partai-berkepentingan_m_.jpg" alt="Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam diskusi ‘Netralitas ASN’ di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (6/3)." width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam diskusi ‘Netralitas ASN’ di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD bicara mengenai upaya pemerintah memperbaiki kualitas dan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, penegakan hukum untuk ASN saat ini sudah baik. &ldquo;Sudah bagus kan kalau menurut Undang-Undang. Ini yang mengendalikan jalannya pembinaan ASN, mengawasi, merekomendasikan,&rdquo; ujarnya saat ditemui dalam diskusi &lsquo;Netralitas ASN&rsquo; di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (6/3). Dia pun berharap agar para abdi negara tersebut mematuhi Komisi ASN (KASN) yang bertugas mengawasi mereka. Menurutnya, netralitas juga dibekingi oleh masing-masing lembaga pemerintahan, dalam hal ini eksekutif. &ldquo;Kan sebenarnya selama ini sering yang begini ini. Selalu di kabinet sendiri tidak kompak karena di situ banyak partai-partai yang berkepentingan di dalam. Kadang nggak ada gunanya juga eleksi di bawah, sudah masuk ke tingkat menteri itu sudah partai ikut campur,&rdquo; tutur Mahfud. &ldquo;Makanya yang penting itu agar rekomendasi KASN ini dilaksanakan. Selama ini kan itu yang absen dari kehidupan kita,&rdquo; tambah dia. Terkait lembaga pengawas, dia menyebutkan ada KPK, MK, MPSK, KY, dan lain sebagainya. Sebanyak kurang lebih 120 lembaga bertugas untuk merespons agar birokrasi bisa netral dan profesional. Begitu pula dengan banyaknya produk hukum yang telah dibuat selama masa reformasi untuk membenahi birokrasi. Misalnya, yakni UU 5/2014 tentang ASN dan UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Sebenarnya tujuannya sama untuk memperbaiki birokrasi kita, cuma titik beratnya beda. Bahkan sebelum lahirnya UU pembenahan tentang ini, dilakukan juga penguatan PTUN. Semula adalah UU No 5 Tahun 1986 diubah menjadi UU No 9 Tahun 2004 dan masih diubah lagi UU No 51 Tahun 2009 di mana aparat birokrasi harus diawasi demikian ketat dan dibawa ke pengadilan secepatnya kalau melanggar peraturan," paparnya.

Mahfud MD: Kabinet Tidak Kompak, Banyak Partai Berkepentingan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#netralitas aparat

Berita Terkini