<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/17/IMG-20240617-WA0019-366692564.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Iriana meninjauan langsung ke proyek pengendalian banjir rob di Tambak Lorok, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Senin (17/6)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Iriana meninjauan langsung ke proyek pengendalian banjir rob di Tambak Lorok, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Senin (17/6).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div class=""> <div id=":11p" class="ii gt"> <div id=":11q" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Polri agar bersiap menghadapi Pilkada Serentak 2024. Waktu yang sebentar lagi harus digunakan Polri untuk menyiapkan diri sebaik mungkin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebentar lagi kita masuki tahapan Pilkada 2024. Saya minta Polri turut mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi ini," kata Jokowi di HUT ke-78 Bhayangkara di Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi meminta kepada Polri agar menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung. Selain itu, Polri harus menciptakan situasi kondusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014816574/pemindahan-asn-ke-ikn-dimatangkan-kementerian-panrb-paparkan-tiga-skema">Pemindahan ASN ke IKN Dimatangkan, Kementerian PANRB Paparkan Tiga Skema</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jaga netralitas, jaga stabilitas dan jaga demokrasi kita agar pilkada dapat berlangsung aman, jujur, dan adil," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Jokowi telah mendapat laporan bahwa survei terbaru Polri mendapat angka yang baik dari masyarakat. Bahkan nilainya masih di atas banyak lembaga lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya senang beberapa survei terbaru menunjukkan citra Polri yang semakin baik bahkan menempati urutan tertinggi kedua. Ini patut kita syukuri serta harus dipertahankan dan ditingkatkan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peningkatan tersebut bisa dengan komunikasi publik yang baik, memberikan teladan kepada masyarakat dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014816546/resmi-diumumkan-ini-harga-resmi-mobil-listrik-vinfast-vf-5-di-indonesia-mulai-rp-200-jutaan">Resmi Diumumkan, Ini Harga Resmi Mobil Listrik Vinfast VF 5 di Indonesia, Mulai Rp 200 Jutaan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tantangan ke depan tidaklah semakin mudah, baik dari sisi geopolitik, dari sisi ekonomi, teknologi, iklim, semuanya semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian," kata Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di sisi lain pelaksanaan tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa dalam menghadapi beragam tantangan serta daya saing kita di tengah kompetisi global," tandasnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Jokowi meminta kepada Polri agar menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung. Selain itu, Polri harus menciptakan situasi kondusif.

Jokowi Ingatkan Polri Jaga Netralitas dan Wujudkan Situasi Kondusif saat Pilkada 2024

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/deddy-tabarani-505219115.jpg" alt="DEDY TABRANI" width="100%">
<figcaption>DEDY TABRANI</figcaption>
</figure> <p><strong>PEMILIHAN</strong>&nbsp;umum (pemilu) nasional 14 Februari 2024 tinggal beberapa hari lagi. Indonesia memerlukan situasi sosial yang kondusif agar proses politik dapat berjalan dengan tidak keluar dari jalur demokrasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peran yang krusial menghadapi pemilu sehingga memunculkan kebutuhan mendesak untuk memberi pembekalan yang operasional bagi seluruh jajaran kepolisian di tanah air.</p> <p>Secara khusus, Polri dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 menerapkan strategi cooling system guna mewujudkan pemilu yang aman dan damai juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Komitmen ini didasarkan pada amanah konstitusi dan UU Polri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri sebagai aparat negara yang bekerja untuk rakyat dan bukan pada penguasa. Karena itu, Polri memainkan peran penting dalam mengamankan pelaksanaan pemilu untuk memastikan prosesnya berlangsung adil, aman, dan damai. Lantas, bagaimana peran polisi menciptakan pemilu damai?</p> <p><strong>Strategi Cooling System</strong></p> <p>Cooling system adalah salah satu strategi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya menjelang dan saat pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam rapat analisa dan evaluasi (anev) program Quick Wins Presisi Triwulan II tahun 2023 di Posko Presisi, disampaikan bahwa strategi cooling system adalah pendekatan pemolisian yang menekankan pada optimalisasi fungsi pemolisian.</p> <p>Tujuannya untuk menjaga dan mencegah potensi gangguan kamtibmas dengan melibatkan seluruh komponen bangsa sehingga kamtibmas terjaga dan terkendali. Pendekatan ini menekankan bahwa proses-proses penyelenggaraan dan pengupayaan pencegahan dan pemeliharaan keamanan melalui koridor dan proses demokratis dan sejak dini melalui kegiatan security assessment di masyarakat.</p> <p>Terma &rsquo;&rsquo;cooling&rsquo;&rsquo; merujuk pada konsepsi aparat polisi untuk selalu menjadi pendingin di tengah situasi &rsquo;&rsquo;panas&rdquo; pada tahun politik jelang pemilu. Strategi cooling system dapat diibaratkan seperti bekerjanya mesin radiator mobil. Radiator mobil yang sudah memanas jika diberi air dingin akan meledak. Cooling system yang dimaksudkan Polri bukan pendingin pada saat panas, melainkan radiator yang terus bekerja pada situasi dingin, hangat, dan panas. Dengan kata lain, Polri sebagai cooling system perlu menjaga tensi suhu politik di masyarakat agar tetap stabil. Dengan demikian, prosesproses security assessment akan dilakukan untuk mendeteksi persepsi dan interpretasi, serta potensi konflik di masyarakat sehingga pencegahan dan pengendalian dapat dilakukan sejak dini.</p> <p>Implementasi cooling system untuk keamanan Pemilu 2024 dijalankan dengan mengalihkan fokus perhatian masyarakat bukan pada persoalan politik semata. Melainkan juga pada aktivitas lainnya, seperti pertunjukan musik, perlombaan sepak bola, dan lainnya yang dapat mengurai konsentrasi masyarakat tidak hanya ke arah politik. Dalam cooling system, anggota Polri bersama masyarakat secara aktif bersama-sama mencegah dan mengendalikan potensi gangguan jelang Pemilu 2024.</p> <p>Contoh cooling system yang sudah dijalankan oleh Polri di tahun politik ini adalah kegiatan &rsquo;&rsquo;Jogja Asik&rsquo;&rsquo; yang diselenggarakan Polda DIJ bersama seluruh elemen masyarakat bertajuk Peace and Harmony (19/1/2024). Dalam kegiatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak seluruh masyarakat Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah momentum Pemilu 2024. Selain itu, pendekatan cooling system Polri juga dilakukan dengan kegiatan jalan sehat bersama masyarakat dan bakti sosial di beberapa polda atau polres di seluruh Indonesia.</p> <p>Pendekatan cooling system yang sudah dijalankan oleh Polri selama ini dirasa cukup berhasil hingga situasi saat ini. Pasalnya, tidak ada ancaman gangguan signifikan yang dapat menciptakan tensi panas di masyarakat. Demikian pula, sebaran berita hoax relatif lebih kecil dibandingkan pengalaman pemilu sebelumnya. Kondisi ini menjadi salah satu parameter keberhasilan Polri bersama masyarakat dalam menjalankan pendekatan cooling system menghadapi Pemilu 2024.</p> <p><strong>Netralitas Polri</strong></p> <p class="class-paragraph">Netralitas anggota Polri menjadi titik krusial dalam menjaga pelaksanaan pemilu damai. Fungsi Polri dalam penegakan hukum dan pemeliharaan kamtibmas adalah fungsi-fungsi pemolisian yang melekat 24 jam serta tidak bersifat partisan atau berpihak pada individu atau kelompok tertentu. Karena itu, penggalangan dukungan terhadap kontestan peserta pada partai politik tertentu, calon legislatif (caleg), dan calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 adalah pelanggaran terhadap amanah konstitusi dan Undang-Undang Polri.</p> <p>Netralitas anggota Polri dalam pemilu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 28 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Bahkan, netralitas Polri ditegaskan dalam ayat (2) bahwa anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.</p> <p>Selain itu, netralitas Polri dalam pemilu juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Peraturan perundang-undangan ini tidak hanya menjadi dasar hukum netralitas Polri dalam pemilu, akan tetapi juga landasan pedoman agenda reformasi Polri sebagai aparat yang menghormati prinsip dan nilai-nilai demokrasi.</p> <p>Dalam ekosistem pemolisian demokratis (democratic policing), institusi kepolisian tunduk pada nilai-nilai demokrasi, tidak berwawasan pendek, tidak hanya sekadar patuh pada penguasa (Tito &amp; Sulistyo, 2017). Karena itu, anggota Polri perlu menanamkan komitmen untuk selalu melaksanakan prinsip kebaikan bersama sebagaimana dirumuskan oleh Adrian Vermuele (2022) sebagai &rsquo;&rsquo;common good constitutionalism&rsquo;&rsquo;. Yaitu, ide bahwa konstitusi harus ditafsirkan dan diterapkan dengan cara yang mendorong dan melindungi kebaikan bersama, bukan hanya melindungi hak-hak individual atau kelompok tertentu.</p> <p>Prinsip pemolisian demokratis dalam mengawal pelaksanaan pemilu memerlukan keberanian dan tekad kuat bahwa anggota Polri bukan penjaga malam (schout) yang dipersenjatai dan bertugas sebagai watchdog di rumah besar para penguasa atau tuan tanah. Akan tetapi, anggota Polri adalah polisi yang mengabdi dan melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p><em>*) <strong>DEDY TABRANI</strong>, Anggota Polri dan peserta didik Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri angkatan ke-33</em></p>

Pemilu 14 Februari 2024 tinggal beberapa hari lagi. Indonesia memerlukan situasi sosial yang kondusif agar proses politik sesuai demokrasi.

Cooling System Polisi untuk Pemilu Damai

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/Dede-Indra-PermanaJPG-3139272251.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Dede Indra Permana." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Dede Indra Permana.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Munculnya beberapa narasi menyoal netralitas Polri dalam rangkaian pemilu 2024, mendapat tanggapan dari Politisi PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI Dede Indra Permana.</p> <p>&ldquo;Kami sebagai mitra Kepolisian Republik Indonesia meyakini bahwa kinerja Bapak Kapolri beserta jajaran sangat profesional dalam kinerja dan mengabdi kepada masyarakat terutama kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang damai,&rdquo; ujar Dede dalam siaran pers, Senin (27/11).</p> <p>Politisi muda dari dapil Jawa Tengah X ini menambahkan, bersama Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengundang para perwakilan seluruh partai politik dalam peresmian Museum Jenderal Hoegeng Pekalongan untuk mendeklarasikan Pemilu damai.</p> <p>&ldquo;Pak Kapolri menjadikan tauladan Almarhum Jenderal Hoegeng tentang integritas seorang pemimpin untuk menjaga dan menegakan hukum dengan penuh tanggung jawab dan kredibilitas,&rdquo; bebernya.</p> <p>Dede juga mengatakan, mengapresiasi Kapolri dan jajaran pejabat Polri, Bapak-bapak As dan Karo yang senantiasa memberikan support dan mengakomodir aspirasi dari dapil kami tanpa membeda-bedakan fraksi atau partainya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Terutama bagi PDI Perjuangan yang selalu mendapat perhatian yang luar biasa,&rdquo; tambah Dede.</p> <p>Untuk itu, lanjut Dede. Komisi III DPR mengajak seluruh masyarakat dan media untuk membuat narasi yang edukatif. Bukan yang negatif.</p> <p>&ldquo;Jangan membenturkan PDI Perjuangan dengan rekan-rekan Polri dan TNI. Karena PDI Perjuangan juga sangat sayang kepada Polri. Pada era Ibu Megawati, Ketua Umum kami menjadi presiden, Polri menjadi lembaga yang mandiri,&rdquo; tandasnya.</p>

Komisi III DPR mengajak seluruh masyarakat dan media untuk membuat narasi yang edukatif. Bukan yang negatif soal Polri dan TNI saat pemilu.

Fraksi PDIP: Jangan Benturkan Kami dengan Polri dan TNI

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/20230314_102529.jpg" alt="Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).  Ridean/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).  Ridean/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyatakan, bahwa Polri wajib hukumnya netral di Pemilu dan Pilpres 2024. Menurutnya, netralitas aparat akan membuat hasil pesta demokrasi lima tahunan mendapat kepercayaan publik yang tinggi.</p> <p>"Polri TNI hukumnya wajib untuk netral di dalam pemilu 2024 netralitas Polri TNI dan ASN hukumnya wajib untuk netral di dalam pemilu 2024 netralitas Polri TNI dan ASN adalah jaminan legitimasi demokrasi 2024 agar hasil pemilu 2024 memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi," kata Sugeng kepada wartawan, Senin (20/11).</p> <p>Sugeng mengatakan, Presiden, pimpinan Polri, dan TNI mesti memastikan netralitas pemilu. Maka, perlu pemantauan yang ketat dari Bawaslu maupun penyelenggara Pemilu.</p> <p>"Dan tiap-tiap tim dari pasangan capres untuk memastikan adanya netralitas ini," katanya.</p> <p>Sugeng pun mengimbau para pihak tidak serta-merta menuding Polri tidak netral di Pilpres 2024. Sebab, semua potensi kelompok politik berpotensi mendapatkan dukungan dari institusi.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p><span class="Apple-converted-space"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013303957/mahfud-md-sebut-netralitas-aparat-masih-jadi-tanggung-jawabnya-sebagai-menkopolhukam">Mahfud MD Sebut Netralitas Aparat masih Jadi Tanggung Jawabnya Sebagai Menkopolhukam</a></strong></span></p> <p>"Jangan dituduh satu kelompok didukung katakanlah Polri, karena potensi semua kelompok untuk mendapatkan dukungan sama saja oleh karena itu yang penting pemantauan, regulasi terkait atas netralitas ini ada oleh karena itu regulasi harus digunakan," tuturnya.</p> <p>Lebih lanjut, Sugeng menilai, usulan Panja Netralitas Polri tidak perlukan. Dia khawatir adanya Panja itu hanya untuk kepentingan politik di parlemen demi pemilu 2024.</p> <p>"Usulan Panja netralitas Polri oleh DPR usulan yang tidak perlu karena rakyat tidak perlu itu usulan tersebut muncul karena kepentingan kontestasi pilpres 2024 masing masing pasangan calon pilpres, tentu harus berkompetisi," ujarnya.</p> <p><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>"Tapi penggunaan lembaga parlemen untuk kepentingan politik di dalam pemilu 2024 harus ditolak karena parlemen milik rakyat bukan milik pasangan calon tertentu oleh karena itu tidak perlu ada panja netralitas yang dibutuhkan pemantauan bersama atas dugaan adanya keberpihakan atau tidak netral ini," pungkasnya.</p>

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyatakan, bahwa Polri wajib hukumnya netral di Pemilu dan Pilpres 2024.

IPW Minta Sebaiknya Jangan Asal Menuduh Polri Dukung Pasangan Tertentu 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/ganjar-nomor-urut-1377861314.jpg" alt="Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan nomor hasil undian pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024" width="100%">
<figcaption>Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD menunjukkan nomor hasil undian pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen menjadikan institusi Polri sebagai aparatur keamanan yang profesional dan tepercaya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam visi-misi yang mengangkat tema besar 'Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud yang berlatar belakang hukum ingin Korps Bhayangkara bersikap humanis namun tetap taat aturan. Bahkan, Ganjar-Mahfud ingin memastikan bahwa Polri mampu menjadi teladan bagi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengapresiasi keinganan pasangan Ganjar-Mahfud menjadikan Polri sebagai institusi penegak hukum profesional. "Ya, jika Ganjar-Mahfud punya program, punya visi-misi terkait polisi agar berjalan profesional dan terpecaya itu bagus, sesuatu yang positif bagi kepentingan bangsa dan negara," kata Ujang kepada <em>JawaPos.com,</em> Minggu (19/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud MD yang merupakan cawapres pendamping Ganjar Pranowo harus bisa memastikan penegakan hukum berjalan profesional. Mengingat, Mahfud saat ini merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sehingga diyakini mengetahui bagaimana membenahi pengawasan internal Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ujang menekankan, Ganjar-Mahfud juga harus memastikan bahwa instrumen penegakan hukum tak dijadikan alat politik. Menurutnya, Polri sejatinya akan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara untuk meningkatkan kepercayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi terkadang <em>user</em>-nya, penggunanya menggunakan untuk kepentingan politik. Selama ini setiap persoalan rezim selalu menggunakan isu-isu hukum termasuk kepolisian untuk kepentingan politik," tegas Ujang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar-Mahfud juga akan menghadirkan Bhayangkara Sejahtera. Program itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Bhayangkara dengan tugas dan tanggung jawab. Serta Polri juga mampu memberikan fasilitas layanan konseling psikologis dalam rangka mengatasi tekanan pekerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ganjar Pranowo meyakini aparat kepolisian akan bersikap netral pada pemilu 2024. Apalagi, petinggi TNI maupun Polri terus menggaungkannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya orang yang percaya aparat bisa netral. Kepolisian bisa netral karena pengalaman-pengalaman itu sudah ditunjukkan. Saya kira petinggi TNI-Polri sudah menyampaikan itu. Apalagi saya anak polisi," ujar Ganjar di UGM, Jogjakarta, Kamis (16/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar pun menekankan bersama Mahfud MD dirinya akan membawa Indonesia menjadi lebih baik, dan bersih terlebih dari budaya korupsi. Menurutnya, semua harus fokus untuk melayani masyarakat, serta negara harus menciptakan iklim ekonomi yang baik dan adil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Negara ini harus berjalan dengan baik, negara ini harus berjalan dengan bersih, negara ini harus membawa dirinya untuk anti korupsi dan melayani masyarakat," ucap Ganjar yang disambut meriah para pendukungnya di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis (19/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, bersama Mahfud MD, Ganjar ingin menciptakan iklim ekonomi yang baik dan adil, yang sama-sama menguntungkan para pengusaha dan para buruhnya, lewat komitmen antikorupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika rakyat kita semuanya betul-betul mengharapkan buruh bekerja dengan keras, pengusaha harus membanting tulang agar survive dari keadaan ekonomi yang tidak mudah ini, itu adalah cerita tentang kita," ujar Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"<em>Insya Allah</em> dengan mengucapkan <em>bismillahirrahmanirrahim</em>, saya dan Pak Mahfud akan menjalankan tugas itu," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar ingin memastikan, dirinya maju sebagai Presiden, bukan hanya untuk meraih kekuasaan. Ia ingin Indonesia lebih baik, sehingga harus memikirkan bagaimana nasib bangsa dan rakyat ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berdua ingin menekankan, sekali lagi. Ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud MD, ini bukan cerita tentang kekuasaan, tapi cerita tentang nasib bangsa, nasib rakyat, cerita tentang anak-anak kita yang butuh perlindungan dan akses pendidikan yang baik, cerita tentang ibu-ibu dan kelompok perempuan yang harus mendapatkan tindakan khusus, cerita penyandang disabilitas yang harus mendapatkan kesataraan," ungkap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dirinya juga akan memberikan perhatian kepada para guru untuk bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Serta menaikan derajat para petani dan nelayan, serta memberikan taraf hidup lebih baik untuk TNI, Polri, dan para aparatur negara yang senantiasa mengamankan, melayani dan melindungi masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan itu saja, mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun akan memberikan perhatian kepada para tenaga medis yang berada di pelosok negeri ini. "Bapak Ibu tentu saja, kalau kita melihat bidang tenaga medis dokter, mereka yang berada di ujung-ujung Indonesia, betapa mereka butuh perhatian kita semua," pungkas Ganjar.</div>

Ganjar pun menekankan bersama Mahfud MD dirinya akan membawa Indonesia menjadi lebih baik dan bersih, terlebih dari budaya korupsi.

Pastikan Aparat Profesional, Ganjar-Mahfud Ingin jadikan Polri Teladan bagi Masyarakat

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/aiman22-248019990.jpg" alt="Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono. (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Tim Kampanye Nasional (TKN) Ganjar-Mahfud dianggap sedang mengalami posisi dilematis menghadapi kasus jurubicara TKN, Aiman Witjaksono.</p> <p>Diketahui, Aiman kini telah dilaporkan Aliansi Elemen Masyarakat Sipil ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran informasi bohong karena menyinggung netralitas aparat hukum di Pemilu 2024.</p> <p>"Saat ini kubu Ganjar-Mahfud dilema," kata Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, Sabtu (18/11).</p> <p>Menurut Teddy, jika dibiarkan, Aiman bisa berdalih tudingan ketidaknetralan aparat hukum sebagai hasil pembahasan TPN, bukan inisiatif pribadi.</p> <p>"Namun jika dibela TKN, sulit karena sama sekali tidak ada bukti atas ucapan Aiman," lanjut Teddy.</p> <p>Ia juga menyoroti langkah TKN yang akan memberi bantuan hukum kepada Aiman. Menurutnya, upaya tersebut tidak akan memengaruhi proses hukum di kepolisian.</p> <p>Namun, Aiman yang merupakan mantan jurnalis ini tetap harus memberikan bukti atas tuduhan-tuduhan miring soal ketidaknetralan aparat hukum dalam mengawal Pilpres 2024.</p> <p>"Mau 1.000 tim hukum yang dikerahkan, itu hanya gaya-gayaan saja karena sama sekali tidak akan mengubah fakta bahwa Aiman harus membuktikan tuduhannya," tandasnya.</p>

Aiman bisa berdalih tudingan ketidaknetralan aparat  polri hukum sebagai hasil pembahasan TPN, bukan inisiatif pribadi.

Jubir Partai Garuda Komentari Persoalan Kasus Aiman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/royke-hingga-boy-rafli-ini-daftar-rotasi-para-jenderal-di-polri_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Polri melakukan mutasi para Jenderal dalam rangka melakukan penyegaran</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberikan pandangannya terkait isu pembentukan Panja Pemilu Netralitas TNI-Polri. Ia pun mengkritik&nbsp;isu pembentukan Panja Pemilu dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri pada tgl. 15 November 2023 lalu.</p> <p>Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus&nbsp;sangat tidak tepat apabila Komisi III DPR RI membentuk Panja Pemilu karena seharusnya pembahasan terkait Pemilu merupakan ranah kerja Komisi II DPR RI.</p> <p>Apalagi proses kerja Panja umumnya akan memakan waktu yang cukup panjang, sementara Pemilu sudah di depan mata. Karena itu, Pembahasan tentang Panja Pemilu pasti tidak akan efektif mengingat sebentar lagi DPR akan memasuki masa reses.</p> <p>Menurutnya, akan lebih baik kalau DPR fokus dengan konstituennya di daerah saja. Karena 90 persen anggota DPR maju kembali sebagai caleg pada Pemilu 2024.</p> <p>&ldquo;Mereka sudah pasti akan sibuk berkampanye. Kenapa ngga memaksimalkan kerja penyelenggara saja untuk memastikan tahapan pemilu berjalan lancar.&rdquo; kata Lucius.</p> <p>pan<strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013301663/soal-dilarang-jadi-pembicara-di-ugm-anies-seharusnya-kampus-netral">Soal Dilarang Jadi Pembicara di UGM, Anies: Seharusnya Kampus Netral</a></strong></p> <p>Ia menyatakan, sudah ada mekanisme yang berlaku terkait penanganan permasalahan hukum terkait Pemilu yaitu ada pada sentra Gakkumdu; dan terkait netralitas TNI-Polri pun sudah ada pernyataan tegas baik oleh Panglima TNI maupun Kapolri bahwa Polri menjamin netralitasnya pada pemilu mendatang.</p> <p>&ldquo;Kalau ada aksi pelanggaran oleh aparat, sebaiknya diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku. Jangan melakukan sesuatu karena desas desus atau rumor saja karena hanya akan menciptakan kegaduhan saja.&rdquo; kata dia.</p> <p>Wacana pembentukan Panja Pemilu, dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh kelompok/partai politik tertentu untuk kepentingannya sendiri dan bukan untuk kepentingan masyarakat luas.</p> <p>Pada prinsipnya, Lucius tidak setuju dengan wacana pembentukan Panja Pemilu karena dinilai hanya untuk kepentingan politis kelompok/partai tertentu saja tidak ada manfaatnya bagi publik</p> <p>&ldquo;Pembentukan Panja Pemilu oleh Komisi III DPR RI hanya akan membuang-buang energi, lebih baik dan bermanfaat DPR RI memfokuskan diri mengahadapi Pemilu 2024 yang sudah di depan mata.&rdquo; tandasnya.</p>

Proses kerja Panja umumnya akan memakan waktu yang cukup panjang, sementara Pemilu sudah di depan mata. Karena itu tidak akan efektif.

Pemilu Sebentar Lagi, Formappi Anggap Pembentukan Panja Netralitas Polri Tidak Efektif

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/02/IMG_20220609_092418_062_1-1292523684.jpg" alt="Anggota Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi Kepolisian Nasional Poengky Indarti.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com - </strong>Netralitas Polri menjadi sorotan di tahun politik. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti memastikan, aturan soal netralitas Polri sudah jelas tertuang pada undang-undang Polri Nomor 2 Tahun 2002.</p> <p>"Netralitas Polri adalah amanah UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat (1) dan (2), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri pasal 5 huruf b, serta Aturan Kode Etik Polri pasal 4 huruf h Perpol Nomor 7 Tahun 2022," kata Poengky saat dihubungi wartawan.</p> <p>Poengky menuturkan, aturan-aturan tersebut juga sudah ditindaklanjuti dan dijabarkan dengan surat telegram 2407 tentang Netralitas Polri. Serta aturan-aturan di tingkat Satuan Kerja dan Satuan Wilayah. Sehingga, pimpinan dan seluruh anggota Polri wajib taat dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.</p> <p>"Dengan taat dan melaksanakan aturan Netralitas Polri sebaik-baiknya, maka nama baik institusi Polri akan makin harum dan kepercayaan masyarakat kepada Polri akan meningkat," tuturnya.</p> <p>Lebih lanjut Poengky menuturkan, jika ada oknum yang coba-coba tidak netral bakal merusak nama baik Polri dan akan dikenai sanksi yang terberat adalah pemecatan.</p> <p>Menurutnya, Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri telah melakukan kunjungan kerja ke Polda-Polda untuk supervisi sekaligus pengawasan. Poengky berkata, bila ada temuan di lapangan maka pihaknya akan menyampaikan surat kepada Kapolri.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Kami mohon dukungan masyarakat dan bantuannya untuk dapat ikut serta mengawasi pelaksanaan Netralitas Polri," ucapnya.</p> <p>Poengky menambahkan, jika ada masyarakat yang menemukan dugaan polisi tidak netral, maka dipersilahkan melapor pada Kompolnas dengan mengirimkan surat pengaduan disertai bukti-bukti pendukung.</p> <p>"Pengaduan juga dapat diserahkan langsung ke kantor Kompolnas di alamat tersebut di atas," pungkasnya.</p>

Poengky Indarti memastikan, aturan soal netralitas Polri sudah jelas tertuang pada undang-undang Polri Nomor 2 Tahun 2002.

Kompolnas: Belum Ada Temuan Ketidaknetralan Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/1670515443669_copy_1024x575.jpg" alt="Ilustrasi polisi. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi polisi. Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Direktur Indonesia Government and Parliament Watch (IGPW), M. Huda Prayoga mengatakan, usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) netralitas Polri tidak relevan dan sarat muatan kepentingan politik kelompok tertentu.</p> <p>&ldquo;Tidak relevan, Polri sudah tahu aturan dan tupoksi mereka, tidak perlu diajari lagi. Apalagi wacana ketidaknetralan Polri itu hanya didasarkan pada asumsi. Tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti konkret,&rdquo; ujar Huda, Jumat, (18/11).&nbsp;</p> <p>Huda mensinyalir, Panja netraliras Polri sengaja dihembuskan hanya untuk meraih simpati masyarakat belaka dan keuntungan kelompok politik tertentu.</p> <p>&ldquo;Masyarakat kita sudah cerdas, tidak bisa lagi diprovokasi dan ditakut-takuti dengan hal-hal begini. Upaya meraih dukungan dan simpati rakyat dengan cara-cara seperti ini sudah tidak laku dan cenderung hanya akan membuat gaduh,&rdquo; paparnya.</p> <p>Huda menyarankan Institusi DPR, khususnya Komisi III sebagai pengawas sekaligus mitra kerja Polri turut berusaha untuk membuat masyarakat makin percaya terhadap institusi Polri.</p> <p>&ldquo;Bukan malah sebaliknya, melakukan upaya yang cenderung memprovokasi dan menjatuhkan institusi Polri tanpa didasarkan pada fakta-fakta yang mendasar,&rdquo; tandasnya.</p> <p>Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengungkapkan, panitia kerja khusus untuk netralitas Polri dalam Pemilh 2024 akan dibentuk.</p> <p>Pembentukan panja diusulkan saat Komisi III DPR RI rapat bersama Kabaharkam Polri Komjen pol Fadil Imran guna memastikan polri tetap menjaga komitmennya.</p> <p>"Ya nanti akan dibentuk, melalui rapat internal kita," kata Bambang Pacul kepada awak media, Kamis (16/11).</p>

usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) netralitas Polri tidak relevan dan sarat muatan kepentingan politik kelompok tertentu.

Dianggap Punya Kepentingan Politik Kelompok Tertentu, IGPW Sebut Panja Netralitas Polri Tak Relevan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/IMG_20230926_121700-2426298086.jpg" alt="Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan." width="100%">
<figcaption>Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan memastikan seluruh anggota Korps Bhayangkara akan bersikap netral dalam menghadapi pemilu 2024. Anggota Polri tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.&nbsp;</p> <p>Hal itu disampaikan Ramadhan menanggapi adanya isu ketidaknetralan aparat dalam pemilu 2024, berupa mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta terlibat politik praktis. "Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan kontestasi pemilu 2024," kata Ramadhan kepada <em>JawaPos.com,</em> Senin (13/11).</p> <p>Ramadhan menegaskan, anggota Polri yang melanggar netralitas akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya Anggota Polri harus bersikap netral.&nbsp;</p> <p>"Hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu berjalan aman, damai dan bermartabat," jelasnya.</p> <p>Ramadhan menjelaskan, netralitas anggota Polri sudah tertuang dalam sejumlah aturan. Yakni UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Polri, PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Lembar Penerangan Kesatuan ,Nomor: 4/I/ HUM.3.4.5/ 2023/ Pensat Netralitas Polri Dalam Pemilu 2024, dan Lembar Penerangan Kesatuan Nomor: 54/X/HUM 3.4.5/2023/Pensat, Arahan Bagi Personel Polri Jelang Pesta Demokrasi.</p> <p>Sebelumnya, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksana menyatakan bahwa dugaan&nbsp;ketidaknetralan aparat&nbsp;dalam&nbsp;pemilu 2024, didapat dari perwira kepolisian. Ia menekankan bahwa dugaan itu berdasarkan fakta yang didapat dari lapangan dan sumber internal kepolisian.</p> <p>"Yang saya sampaikan kemarin itu terkait dengan apa yang saya dapatkan fakta di lapangan. Apa yang saya dapatkan? Jadi, ada beberapa perwira kepolisian yang menelepon ke saya, bahkan ada yang chat juga, yang kemudian secara implisit maupun eksplisit ya menyampaikan sesuatu ada yang sedang tidak baik-baik saja," kata Aiman kepada&nbsp;<em>JawaPos.com,</em> Senin (13/11).</p> <p>Menurut Aiman,&nbsp;ketidaknetralan aparat&nbsp;itu sangat mengkhawatirkan. Sebab menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu, juga merugikan capres-cawapres lainnya.</p> <p>"Dari oknum yang kemudian diminta kepadanya agar katakanlah berpihak, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan salah satu paslon tertentu dan menguntungkan paslon yang lain. Nah, ini yang kemudian disampaikan," papar Aiman.</p> <p>Sementara itu, terkait pemasangan baliho Prabowo-Gibran, lanjut Aiman, dirinya mendapatkan informasi itu dari pemberitaan media massa. Ia meyakini, informasi itu benar.</p> <p>"Terkait dengan pemasangan baliho itu poin kedua yang saya sampaikan juga, itu terkait pemberitaan dari harian Media Indonesia yang saya kutip," ungkap Aiman.</p>

Ramadhan menegaskan, anggota Polri yang melanggar netralitas akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#netralitas polri

Berita Terkini