<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/IMG_20231104_130751-4129926298.jpg" alt="Ilustrasi Densus 88 Antiteror. (JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Densus 88 Antiteror. (JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kerja-kerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri selama 2025 bukan hanya mampu mempertahankan capaian zero terrorist attack. selama Natal dan tahun baru (Nataru) 2025/2026, sebanyak 7 teroris berhasil ditangkap. Polri mendeteksi para teroris itu terafiliasi Negara Islam Indonesia (NII) dan Ansharut Daulah (AD). Juru Bicara (Jubir) Densus 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana menyampaikan informasi tersebut saat dikonfirmasi oleh awak media. Dia mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh instansinya merupakan bagian dari langkah mitigasi untuk memastikan tidak terjadi aksi teror di pengujung tahun 2025 dan awal 2026. &rdquo;Ada 2 tersangka dilakukan penegakkan hukum terkait perannya dalam struktur organisasi NII. Keduanya diamankan di Sumatera Utara,&rdquo; ungkap Mayndra. Di luar 2 teroris itu, Mayndra menyampaikan, pihaknya menangkap 5 orang teroris yang terafiliasi AD sebagai organisasi pendukung ISIS. Para teroris itu ditangkap oleh Densus 88 Antiteror di Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), dan Papua. &rdquo;(Peran mereka) aktif menyerukan propaganda dan seruan untuk melakukan aksi teror,&rdquo; lanjut dia. Mayndra memastikan bahwa 7 teroris itu merupakan bagian dari 51 teroris yang ditindak oleh Densus 88 Antiteror sepanjang 2025. Informasi itu sudah disampaikan secara terperinci oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Syahardiantono dalam Rilis Akhir Tahun Polri pada Selasa (30/12). Syahardiantono menegaskan bahwa zero terrorist attack merupakan komitmen Korps Bhayangkara. Raihan itu terus terjaga sejak 2023, 2024, hingga 2025. Menurut dia, keberhasilan tersebut tidak lepas dari langkah penegakan hukum yang proaktif. &rdquo;Capaian itu didukung oleh penangkapan terhadap 147 tersangka pada tahun 2023, 55 tersangka pada tahun 2024, 51 tersangka di tahun 2025,&rdquo; kata dia. Menurut perwira tinggi bintang tiga Polri yang akrab dipanggil Syahar itu, kerja-kerja Densus 88 Antiteror tahun ini efektif menekan potensi ancaman serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Secara khusus, dia menyebutkan beberapa kasus menonjol yang ditangani oleh Densus 88 Antiteror tahun ini. &rdquo;Pengungkapan jaringan radikalisme pada anak di bawah umur dengan rekrutmen online yang melibatkan 5 tersangka teroris dengan target 110 anak di 23 provinsi,&rdquo; terang dia. Tidak hanya itu, Syahar menyebutkan bahwa ada 4 kali rencana aksi terorisme yang didalangi oleh Kelompok AD yang berhasil digagalkan oleh Polri. Kemudian 20 rencana aksi serangan oleh anak di bawah umur yang juga sukses dipatahkan oleh Densus 88 Antiteror. &rdquo;Penangkapan 7 tersangka terorisme dalam pengamanan Nataru tahun ini. Penanganan 68 anak di 18 provinsi yang terpapar ideologi kekerasan ekstrim melalui grup TCC seperti Neo-Nazi dan White Supremacy. Di mana mereka ditemukan telah menguasai berbagai senjata berbahaya dengan rencana aksi yang menyasar lingkungan sekolah serta teman sejawat,&rdquo; terang dia. &nbsp;

Densus 88 menangkap 7 teroris terafiliasi NII dan AD selama Nataru 2025-2026. Simak upaya antiteror dan penegakan hukum yang jaga keamanan.

Redam Potensi Teror Selama Nataru, Densus 88 Ringkus 7 Terduga Teroris Terafiliasi NII dan AD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/18/Screenshot_20240418-093605-141210647.jpg" alt="Ilustrasi Densus 88 Antiteror Polri./JawaPos." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Densus 88 Antiteror Polri./JawaPos.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Densus 88 Antiteror (AT) Polri mengungkapkan bahwa tujuh terduga teroris yang ditangkap dalam pengamanan momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) dan Ansharuh Daulah (AD). Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana mengatakan bahwa Densus menangkap dua tersangka terorisme dari kelompok NII di Sumatera Utara. "Dilakukan penegakan hukum terkait perannya dalam struktur organisasi NII,"&nbsp;katanya, dikutip dari Antara, Selasa (30/12). Sementara itu, Densus menangkap lima tersangka dari kelompok Ansharuh Daulah. "Pendukung Daulah (ISIS) yang aktif menyerukan propaganda dan seruan untuk melakukan aksi teror,"&nbsp;ucapnya. Kelima tersangka tersebut diamankan di beberapa tempat terpisah, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua. Dalam acara Rilis Akhir Tahun 2025 yang digelar Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol. Syahardiantono mengatakan bahwa Densus berhasil menyelesaikan sejumlah kasus menonjol selama 2025. Pertama, kata dia, pengungkapan jaringan radikalisme pada anak di bawah umur dengan rekrutmen daring. Kasus tersebut melibatkan lima tersangka teroris dengan target 110 anak di 23 provinsi. Kedua, Densus 88 berhasil menggagalkan empat rencana aksi terorisme oleh kelompok Ansharuh Daulah. Ketiga, Densus 88 menangkap tujuh tersangka terorisme dalam pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Keempat, Densus 88 berhasil melakukan penanganan 68 anak di 18 provinsi yang terpapar ideologi kekerasan ekstrim melalui grup TCC, seperti neo-Nazi dan&nbsp;white supremacy. &ldquo;Mereka ditemukan telah menguasai berbagai senjata berbahaya dengan rencana aksi yang menyasar lingkungan sekolah serta teman sejawat mereka,&rdquo; ucapnya.

Eka Wardhana mengatakan bahwa Densus menangkap dua tersangka terorisme dari kelompok NII di Sumatera Utara.

Densus 88 Antiteror Tangkap 7 Terduga Teroris saat Nataru, Ternyata Bagian dari NII dan AD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/pexels-meruyert-gonullu-6243769-1052705864.jpg" alt="ILUSTRASI: Sejarah NII. (PEXEL)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Sejarah NII. (PEXEL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Empat setelah Republik Indonesia diproklamirkan oleh proklamator Soekarno-Hatta, kondisi politik dalam negeri masih menuju dalam penataan. Ada sejumlah gerakan yang berupaya untuk makar. Salah satunya Negara Islam Indonesia (NII). NII diproklamirkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, di Cisampak, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 75 tahun silam. Tepatnya 7 Agustus 1949. Berdirinya NII kala itu menjadi peristiwa sejarah penting bagi Indonesia yang kontroversial. Solahudin dalam buku &ldquo;NII sampai JI: Salafy Jihadisme di Indonesia&rdquo; menuliskan proklamasi dari NII. Salah satu bunyi proklamasi itu, &ldquo;Kami umat Islam Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia adalah hukum Islam.&rdquo; Dikutip dari buku &ldquo;Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S.M. Kartosoewirjo&rdquo; karangan Al-Chaidar disebutkan bahwa, Kartosuwiryo menganggap pendirian NII sebagai kelanjutan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Menurut Kartosoewirjo, Indonesia telah jatuh ke tangan musuh setelah Perjanjian Renville dan penangkapan pejabat pemerintah Republik Indonesia Namun, bagaimana sejarah hingga terbentuknya Negara Islam Indonesia ini? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintahan Republik Indonesia didominasi oleh kelompok nasionalis sekuler, meskipun kelompok Nasionalis Islam juga terlibat. Pada Oktober 1945, Kartosuwiryo bersama beberapa anggota Masyumi, termasuk K.H. Wahid Hasyim dan Muhammad Natsir, mendirikan Partai Masyumi sebagai wadah politik untuk seluruh kelompok Islam. Disadur dari buku &ldquo;Bayang-Bayang Terorisme: Genealogi dan Ideologi Terorisme di Indonesia&rdquo; karya Yudi Zulfahri disebutkan bahwa situasi politik Indonesia semakin memanas ketika Belanda melakukan agresi militer pertama pada 21 Juli 1947. Belanda menduduki beberapa kota besar di Indonesia. PBB kemudian menyerukan gencatan senjata yang diikuti dengan Perjanjian Renville pada Januari 1948. Salah satu poin perjanjian itu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian Republik Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01436962/puluhan-anggota-nii-di-badung-berikrar-setia-nkri">Puluhan Anggota NII di Badung Berikrar Setia NKRI</a> Kekecewaan terhadap hasil Perjanjian Renville mendorong Kartosuwiryo dan tokoh-tokoh Islam Priangan untuk mengadakan konferensi di Cisayong pada 10-11 Februari 1948. Dalam pertemuan ini, mereka memutuskan untuk membekukan Partai Masyumi di Jawa Barat, membentuk pemerintahan baru untuk umat Islam di daerah tersebut, dan mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII). Al-Chaidar dalam bukunya menyebutkan bahwa pada Mei 1948, kongres ketiga berlangsung di Cijoho, menyusun struktur kabinet di bawah kepemimpinan Kartosuwiryo yang didaulat sebagai Imam. Saat itulah mereka mendirikan Darul Islam (DI) atau yang kemudian sering dikenal sebagai Gerakan DI/TII. Meskipun pemerintah Republik Indonesia berusaha menyelesaikan masalah NII secara damai, upaya-upaya ini gagal. Yudi Zulfahri mencatat dalam bukunya bahwa gerakan DI/TII kemudian mendapat dukungan dari daerah lain, seperti Sulawesi Selatan oleh Kahar Muzakkar pada 20 Januari 1952, di Aceh oleh Teungku Daud Beureueh pada 20 September 1952, dan di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hadjar pada 1954. Namun, seiring waktu, gerakan DI/TII mengalami kesulitan pendanaan dan dukungan masyarakat. Aksi-aksi teror yang dilakukan pasukan DI/TII, seperti penyerangan di kota-kota dan pembunuhan warga sipil, menimbulkan antipati masyarakat. Strategi pagar betis yang diterapkan TNI pada 1960 berhasil mengisolasi pasukan DI/TII dan memutus rantai logistik mereka. Akhirnya, pada 4 Juni 1962, Kartosuwiryo ditangkap dalam kondisi lemah. Penangkapan ini menandai berakhirnya huru-hara politik selama 13 tahun yang merusak pembangunan Jawa Barat. Kartosuwiryo kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Dia dieksekusi pada 5 September 1962 di Kepulauan Seribu. Meskipun gerakan DI/TII secara resmi berakhir dengan kematian Kartosuwiryo, pengaruhnya masih terasa hingga beberapa dekade kemudian. Pada 1970-an, gerakan Darul Islam dihidupkan kembali oleh para mantan tokohnya yang kemudian melahirkan berbagai gerakan Islam radikal di Indonesia. (*)

NII diproklamirkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, di Cisampak, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 75 tahun silam. Tepatnya 7 Agustus 1949.

Cerita Kelam di Balik Kemerdekaan RI, Negara Islam Indonesia (NII) Diproklamirkan pada 7 Agustus 1949

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/04/Pimpinan-Ponpes-Al-Zaytun-Panji-Gumilang-Dery-Ridwansah-9-619560765.jpg" alt="Pimpinan Ponpes&nbsp;Al Zaytun&nbsp;Panji Gumilang&nbsp;memenuhi panggilan penyidik Dittipidum&nbsp;Bareskrim&nbsp;Polri terkait kasus dugaan penistaan agama." width="100%">
<figcaption>Pimpinan Ponpes&nbsp;Al Zaytun&nbsp;Panji Gumilang&nbsp;memenuhi panggilan penyidik Dittipidum&nbsp;Bareskrim&nbsp;Polri terkait kasus dugaan penistaan agama.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pondok Pesantren AL Zaytun yang dipimpin oleh Abu Toto alias Panji Gumilang masih digunjingkan publik. Selain karena dianggap melakukan penistaan agama, Pondok ini juga dikaitkan dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) afiliasi dan keterkaitan antara Al Zaytun dengan NII secara historis memang ada. Namun, untuk mendalami pengaruhnya masih ada sampai saat ini harus ditelusuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Persoalannya adalah apakah sampai saat ini masih ada, tentu ini masih dalam proses kajian dan pendalaman BNPT bersama dengan stakeholder terkait lainnya," kata Direktur Deradikalsisasi BNPT, Ahmad Nurwakhid dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, DI/TII atau NII merupakan kelompok jaringan radikal terorisme melalui gerakan pemberontakan yang dipimpin Marijan Kartosuwiryo. Namun, pasca reformasi dengan dicabutnya UU Anti subversi Nomor 11/ PNPS /1963 praktis negara tidak punya instrumen hukum untuk menjerat gerakan dan organisasi ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Nurwakhid, walaupun ada keterkaitan historis antara Al Zaytun dan NII, BNPT juga tidak bisa serta merta menjeratnya dengan UU Anti Teror.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 hanya bisa diterapkan terhadap kelompok atau jaringan radikalisme yang masuk dalam list Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme (DTTOT) seperti: JI, JAD, JAT, dan lainya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, NII belum tercantum dalam DTTOT sebelum mendapatkan Ketetapan dari Pengadilan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;karena itulah, melihat dari aspek historis dan ideologi serta gerakannya yang masih ada hingga saat ini, tentu kita mendorong agar NII dimasukkan dalam DTTOT, sehingga bisa dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait penanganan kasus Al Zaytun, menurut Nurwakhid, harus dilakukan secara holistik dan kolaboratif dengan pendekatan hukum pidana umum maupun pidana khusus, sesuai bukti-bukti yang cukup. BNPT berperan dalam pengawasan dan monitoring bersama lembaga terkait guna melakukan pendalaman keterkaitan Al Zaytun dengan jaringan NII.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011742181/ternyata-ini-pencipta-lagu-rungkad-yang-dinyanyikan-happy-asmara-berikut-lirik-lagu-lengkap-dengan-artinya">Ternyata Ini Pencipta Lagu Rungkad yang Dinyanyikan Happy Asmara, Berikut Lirik Lagu Lengkap dengan Artinya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Namun, hal terpenting lainnya yang patut dipertimbangkan adalah mitigasi dan pembinaan khususnya terhadap para santri, serta cipta kondisi agar menjamin stabilitas Kamtibmas," pungkasnya.</div>

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) afiliasi dan keterkaitan antara Al Zaytun dengan NII secara historis memang ada.

Al Zaytun Punya Histori Berkaitan NII, Tapi Belum Bisa Dijerat UU Terorisme

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/23/panji-zaytun-3832330570.jpg" alt="JADI SOROTAN: Panji Gumilang bersama masa pendukungnya di depan gerbang Ponpes Al Zaytun, Indramayu, kemarin (22/6)." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Panji Gumilang bersama masa pendukungnya di depan gerbang Ponpes Al Zaytun, Indramayu, kemarin (22/6).</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan meminta, pemerintah mesti melakukan investigasi yang komprehensif terkait kasus Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang telah menyita perhatian publik. Terlebih, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut terdapat unsur pidana dari hasil investigasi tim Gubernur Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Langkah apapun yang akan diambil oleh pemerintah harus berdasarkan bukti-bukti faktual dan berlandaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Respons Pemerintah seyogianya diorientasikan pada pengungkapan kebenaran, perlindungan keamanan warga negara dan negara, serta penegakan hukum," kata Halili dalam keterangannya, Minggu (25/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Investigasi yang bersifat komprehensif, dan bukan sekedar reaktif-populis, mendesak untuk dilakukan. Sebab, polemik Al Zaytun cukup lama dan berulang, sejak Ponpes itu berdiri pada 1994 di atas lahan sangat luas sekitar 1.200 hektar yang disebut oleh sebuah media asing sebagai the largest Islamic madrasah in Southeast Asia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sudah cukup banyak pandangan dan kajian yang memberikan sinyalemen awal keterkaitan Al Zaytun dengan NII. Selain itu, eksistensi Al Zaytun yang kokoh hingga kini juga banyak dikaitkan oleh publik dengan bekingan intelijen dan militer.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Studi Human Security dan Security Sector Reform SETARA Institute mencatat, pada Pemilu 2004 kendaraan TNI bergerak dan melakukan mobilisasi massa guna melakukan pencoblosan di Kompleks Ponpes Al Zaytun. Dalam konteks itu, investigasi yang komprehensif akan menjamin terpenuhinya hak publik untuk mengetahui dan mendapat kebenaran (right to know and to truth)," tegas Halili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01570810/nii-crisis-center-duga-penembakan-di-kantor-mui-terkait-pesantren-alzaytun-indramayu">NII Crisis Center Duga Penembakan di Kantor MUI Terkait Pesantren Alzaytun Indramayu</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011273252/mui-indramayu-sebut-syariat-di-al-zaytun-berbeda-dengan-islam">MUI Indramayu Sebut Syariat di Al Zaytun Berbeda dengan Islam</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Halili juga meminta, pemerintah mesti bertindak adil. Pintu masuk yang paling strategis untuk mewujudkan keadilan dalam polemik Al Zaytun adalah berkenaan dengan afiliasi pimpinan dan sistem Al Zaytun dengan Negara Islam Indonesia (NII).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu juga pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan oleh entitas di dalam Al Zaytun, baik oleh individu maupun badan Al Zaytun sebagai Lembaga Pendidikan. Tindakan negara tidak boleh sekadar untuk memenuhi keinginan dan tuntutan massa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah hendaknya tidak masuk terlalu dalam pada polemik sesat tidak sesatnya pandangan dan ajaran keagamaan yang dikembangkan disana dan kemungkinan mengambil langkah populis yang berangkat dari penghukuman sesat tersebut," papar Halili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengenai sesat tidaknya pandangan dan ajaran keagamaan, kata Halili, biarlah menjadi domain perdebatan tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga keagamaan terkait. Sebagaimana dalam kasus-kasus berdimensi keagamaan lainnya, pemerintah tidak boleh meletakkan hukum negara di bawah pandangan dan fatwa lembaga keagamaan tertentu.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, SETARA Institute mengingatkan bahwa polemik Al Zaytun juga berkenaan dengan hak-hak atas pendidikan serta hak-hak atas perlindungan diri, integritas, dan keamanan warga negara di dalamnya, terutama 7000-an santri dan peserta didik disana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mitigasi dampak dan asesmen kebutuhan harus dilakukan oleh pemerintah, bersamaan dengan investigasi komprehensif dan adil tersebut," pungkasnya.</div> </div> &nbsp;

Mahfud MD menyebut terdapat unsur pidana dari hasil investigasi tim Gubernur Jabar terhadap pondok pesantren asuhan Panji Gumilang Al Zaytun

Polemik Al Zaytun Cukup Lama, SETARA Minta Pemerintah Lakukan Tindakan Komprehensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/PENEMBAKAN-DI-KANTOR-MUI_MIFTAHUL-HAYAT-2-3739859142.jpg" alt="Petugas kepolisian memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) dugaan penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Selasa (2/5/2023).Berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pelaku penembakan Kantor Maje" width="100%">
<figcaption>Petugas kepolisian memasang garis polisi di tempat kejadian perkara (TKP) dugaan penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Jakarta, Selasa (2/5/2023).Berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto pelaku penembakan Kantor Maje</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat intelejen dan terorisme Stanislaus Riynata menganalisa pelaku penembakan di kantor MUI Mustopa NR (60) yang mengaku wakil nabi. Menurut dia, pengakuan tersebut perlu diselidiki lebih jauh oleh pihak berwajib untuk membuktikan apakah Mustofa terafiliasi kelompok tertentu. "Kalau itu pihak berwenang harus melakukan penyelidikan," kata Stanislaus di Jakarta, Kamis (4/5). Alumni Universitas Indonesia (UI) itu tak mau berspekulasi lebih jauh terkait dengan pelaku penembakan kantor MUI yang mengaku wakil nabi. "Kalau saya tidak mempunyai hak untuk menentukan itu, saya kira ini perlu pendapat dari pakar psikologi juga, pihak kepolisian," ujarnya. Sebelumnya, pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan menduga pelaku penembakan di Kantor MUI Pusat diduga terafiliasi kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Menurut Ken, dugaan tersebut menguat lantaran pelaku mengaku sebagai wakil nabi saat memaksa ingin bertemu Ketua Umum MUI KH Miftahul Achyar sebelum terjadi penembakan. "Dalam doktrin NII, nabi itu seperti seorang lurah, orangnya boleh meninggal tapi jabatan akan terus berlanjut sampai kiamat, makanya para pengikut kelompok NII juga mengaku sebagai nabi baru," kata Ken, Selasa (2/5). Ken meminta pihak kepolisian dan pemerintah ntuk mengusut tuntas pengakuan pelaku penembakan kantor MUI sebagai nabi terakhir. "Diharapkan pemerintah dan aparat menindaklanjuti hasil temuan MUI pelaku yang mengaku nabi dengan mengusut tuntas ajaran sesat yang dianut pelaku," ujarnya.

pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan menduga pelaku penembakan di Kantor MUI Pusat diduga terafiliasi kelompok Negara Islam Indonesia.

Pengakuan Wakil Nabi Pelaku Penembakan Kantor MUI Harus Didalami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Setia-kepada-Pancasila-211.jpg" alt="Pelepasan baiat dan ikrar setia kepada NKRI bagi kelompok NII Bali di Badung, Kamis (16/2). Pemkab Badung/Antara" width="100%">
<figcaption>Pelepasan baiat dan ikrar setia kepada NKRI bagi kelompok NII Bali di Badung, Kamis (16/2). Pemkab Badung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sebanyak 30 orang anggota kelompok Negara Islam Indonesia (NII) mengikuti pelepasan baiat dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Kabupaten Badung, Bali.  ”Berkat kerja keras semua pemangku kepentingan atau stakeholder, warga ini bisa lepas dari NII. Ini merupakan upaya Densus 88 dalam menyelesaikan terorisme dengan mengedepankan upaya persuasif humanisme dan pencegahan,” ujar Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Bali Kombespol Ketut Widhiarta seperti dilansir dari Antara di Mangupura, Kamis (16/2).  Dia mengatakan, kegiatan pelepasan baiat dan ikrar setia kepada Pancasila dan NKRI tersebut merupakan kegiatan keempat di Bali dan yang kedua di Kabupaten Badung. Sebelumnya, hal serupa pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Badung diikuti 40 orang yang difasilitasi Polres Badung.  ”Jadi upacara baiat hari ini (16/2), merupakan gelombang keempat dan semoga ini gelombang terakhir,” ujar Ketut Widhiarta.  Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes mengapresiasi kinerja Kasatgaswil Densus 88 Bali yang dinilai luar biasa. Sebab, telah mampu mengajak anggota NII kembali bersumpah setia pada Pancasila dan NKRI.  ”Bangsa Indonesia bangsa yang majemuk dipersatukan empat pilar kebangsaan. Kami semua harus memiliki kesadaran untuk membangun dan mengisi kemerdekaan dalam satu bingkai dan dalam satu rumah Pancasila,” ungkap Leo Dedy Defretes.  Dia mengajak seluruh pihak juga ikut menjaga keamanan ketertiban di lingkungan masing-masing dan menjadi polisi bagi diri sendiri. ”Kami juga akan kawal terus Badung agar menjadi kabupaten yang unggul dan menjadi kabupaten Pancasila,” tutur Leo Dedy Defretes.  Sementara itu Bupati Badung Nyoman Giri Prasta berterima kasih kepada Kasatgaswil Densus 88 Antiteror Bali dan Kapolres Badung. Sebab, telah melaksanakan upacara pelepasan baiat serta melakukan Ikrar Setia kepada NKRI dan penguatan wawasan kebangsaan bagi kelompok Negara Islam Indonesia (NII) Bali di Badung. Untuk menguatkan paham deradikalisasi mengacu pada tindakan preventif kontra terorisme atau strategi untuk menetralisir paham-paham yang dianggap radikal dan membahayakan dengan cara pendekatan tanpa kekerasan.  ”Tujuan dari deradikalisasi ini adalah untuk mengembalikan yang radikal agar tidak radikal lagi. Dan mantan anggota NII sekarang sudah menyatakan sikap setia pada empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika,” kata Bupati Giri Prasta.

Puluhan Anggota NII di Badung Berikrar Setia NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-09-at-17.53.16.jpg" alt="Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo saat menghadiri kegiatan deklarasi NII kembali ke NKRI, di Koramil Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi" width="100%">
<figcaption>Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo saat menghadiri kegiatan deklarasi NII kembali ke NKRI, di Koramil Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan, Kodam III/Siliwangi berhasil membatalkan baiat bagi 50 anggota Negara Islam Indonesia (NII). Mereka kemudian menyatakan ikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo memimpin proses pengucapan sumpah setia kepada NKRI. TNI menyambut baik keputusan para anggota NII ini karena atas kesadaran dirinya mau kembali ke pelukam NKRI.  Selanjutnya, deklarasi kembali ke NKRI yang dilakukan oleh eks anggota NII tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kodam III/Siliwangi dengan sejumlah program-program untuk menjadi modal bagi mereka dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  "Harapannya akan ada deklarasi berikutnya dari anggota NII yang masih aktif lainnya untuk kembali ke pangkuan NKRI," kata Tatang.  Sbelumnya, sebanyak 95 anggota Negara Islam Indonesia (NII) di Bali juga mengikrarkan janji sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menghapus kesetiaan pada ideologi NII. Ikrar setia dilakukan di Aston Denpasar Hotel dan Convention Center, Bali, Selasa (9/8).  Wakapolda Bali Brigjen Pol I Ketut Suardana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian usaha merangkul eks anggota NII dan menjaga cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.  “Pada hari ini, menjelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita bersyukur bahwa ada satu niatan, satu keinginan dan semangat oleh teman-teman kita, keluarga besar eks anggota Negara Islam Indonesia (NII) Bali untuk menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Wakapolda Bali, Selasa (9/8).

51 Anggota NII Jabar Nyatakan Ikrar Setia Kepada NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-09-at-17.53.16.jpg" alt="Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo saat menghadiri kegiatan deklarasi NII kembali ke NKRI, di Koramil Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi" width="100%">
<figcaption>Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo saat menghadiri kegiatan deklarasi NII kembali ke NKRI, di Koramil Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi menggelar pembatalan baiat bagi 50 orang anggota Negara Islam Indonesia (NII) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anggota NII itu melakukan deklarasi mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo berharap dengan deklarasi itu, para eks anggota NII bisa memiliki pandangan yang sama dalam membangun Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila. "Kita harapkan ada deklarasi berikutnya lagi, yang artinya mereka menjadi jaminan untuk (mengajak) teman-temannya lagi," kata Kunto seperti dilansir dari Antara, di Koramil Cilengkrang, Kabupaten Bandung.  Sebelumnya, deklarasi serupa dari eks anggota NII pun dilakukan di Cileunyi pada Mei. Dari sisi keamanan, menurut Pangdam, adanya sejumlah deklarasi itu bisa memudahkan pihaknya dalam mempelajari basis NII.  Kunto memastikan deklarasi dari eks anggota NII tersebut bakal ditindaklanjuti dengan sejumlah program untuk menjadi modal bagi mereka dalam menjalani kehidupan. "Ada program-program yang sudah berjalan, dalam hal ini deradikalisasi untuk membangun, yakni kepelatihan, keilmuan, dan mengimplementasikan dalam pekerjaannya," terang Kunto Arief Wibowo.  Selain itu, komunikasi pun perlu terus dibangun agar para eks anggota NII itu bisa yakin bahwa mereka bagian dari NKRI. "Dan kita coba memberikan bantuan sosial yang sifatnya seadanya mungkin bisa jadi modal awal untuk jadi suatu paguyuban dari mereka," papar Kunto.  Dede Suryana, mantan Camat NII di wilayah tersebut, mengaku banyak kebohongan-kebohongan di organisasi terlarang tersebut. Di antaranya, penyimpangan soal ilmu agama.  Karena itu, dia pun mengajak kepada berbagai pihak yang masih aktif tergabung dalam NII untuk kembali ke NKRI dengan melakukan deklarasi. "Untuk yang masih aktif semoga cepat-cepat dikasih hidayah dan kembali ke NKRI," kata Dede yang merupakan Camat NII selama 12 tahun tersebut.

Kodam Siliwangi Batalkan Baiat 50 Anggota NII untuk Kembali ke NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220809-WA0042.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 95 anggota Negara Islam Indonesia (NII) di Bali mengikrarkan janji sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menghapus kesetiaan pada ideologi NII. Ikrar setia dilakukan di Aston Denpasar Hotel dan Convention Center, Bali, Selasa (9/8).  Wakapolda Bali Brigjen Pol I Ketut Suardana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian usaha merangkul eks anggota NII dan menjaga cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.  "Pada hari ini, menjelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita bersyukur bahwa ada satu niatan, satu keinginan dan semangat oleh teman-teman kita, keluarga besar eks anggota Negara Islam Indonesia (NII) Bali untuk menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Wakapolda Bali, Selasa (9/8).  Ketut Suardana berharap kesadaran itu tidak hanya berlaku dan dilaksanakan oleh mereka yang telah menyatakan ikrar setia, namun juga dapat dilaksanakan oleh saudara-saudara yang masih ingin mengubah dan menduakan ideologi Pancasila.  Hal itu, kata dia, mengingat betapa beratnya perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi strategi politik devide et impera atau adu domba yang dilakukan oleh penjajah Belanda dalam memecah-belah persatuan Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan.  Wakapolda Bali juga menyatakan, dalam menghadapi arus globalisasi yang penuh dengan gejolak, ketidakjelasan dan kompleksitas, masyarakat harus lebih selektif dalam menerima pertukaran informasi dan perkembangan teknologi yang berasal dari luar negeri.  "Kita bersyukur dan menyambut baik langkah anggota NII Bali yang berikrar setia pada NKRI dan Pancasila. Ini juga bagian usaha menjaga kamtibmas di Bali menjelang puncak KTT G20," kata Wakapolda Bali di Denpasar.  Kasatgas Wilayah Bali Densus 88 Polri Kombes Pol Ketut Widhiarto mengatakan kegiatan merangkul masyarakat Indonesia yang meninggalkan NKRI dan Pancasila berdasarkan perintah UU Nomor 5 Tahun 2018.  "Kita sebut ini sebagai pendekatan persuasif terorisme yang dinilai lebih efisien dan humanistik," kata Kasatgas Wilayah Bali Densus 88 Polri Kombes Pol Ketut Widhiarto.  Dalam pendekatan tersebut, kata dia, Densus 88 menjunjung tinggi tiga prinsip pendekatan persuasif yakni prinsip kesetaraan, prinsip membangun kepercayaan dan prinsip keberlanjutan.  "Prinsip ketiga inilah yang kita junjung dalam kegiatan ini, yakni melakukan pendekatan wawasan kebangsaan yang memiliki efek keberlanjutan," kata dia pula.  Ada tiga poin utama deklarasi pernyataan sikap eks anggota NII Bali yang berlangsung di Denpasar, yakni setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, menolak segala bentuk intoleransi, radikalisme dan terorisme, dan bukan lagi menjadi bagian dari organisasi NII.  Dalam sejarah Indonesia, NII didirikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo atau SMK yang juga terlibat dalam gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).  Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, Kartosoewirjo dinyatakan bersalah atas pemberontakan dan percobaan pembunuhan Presiden Soekarno oleh pengadilan militer.  NII dengan sayap militernya, Tentara Islam Indonesia, cukup kuat pada tahun 1950-an dan menguasai sebagian besar wilayah Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pergerakan tersebut juga melakukan sejumlah serangan ke NKRI antara 1950-1960-an sebelum akhirnya ditumpas pada tahun 1962.  Hukuman mati Kartosoewirjo akhirnya dilaksanakan pada 5 September 1962 dengan cara ditembak oleh regu tembak yang terdiri 12 orang.  Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada 12 April 2022 memperkirakan bahwa anggota dalam kelompok NII mencapai 1.125 ribu orang.

95 Anggota NII Bali Deklarasi Ikrar Setia kepada NKRI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nii

Berita Terkini