<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/Screenshot_145-1704120851.jpg" alt="Ilustrasi Pernikahan (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pernikahan (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kisah pernikahan sepasang remaja asal Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, viral di media sosial dan menimbulkan kehebohan. Sebut saja, YL, 15, siswi kelas 1 SMP, dan RN, 16, siswa kelas 1 SMK, resmi menikah meski usia mereka masih tergolong anak-anak.&nbsp; Video prosesi adat pernikahan keduanya tersebar luas, terutama lewat unggahan akun Facebook @Diyok Stars yang telah ditonton lebih dari 2,1 juta kali. Meski melanggar Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun, keluarga kedua mempelai tampak tak ambil pusing. Mereka tetap menggelar prosesi adat Sasak bernama Nyongkolan secara meriah, lengkap dengan iringan musik tradisional Gendang Beleq, Kecimol, hingga patung kuda Sasak atau jaran kampus. Dalam video yang viral, YL dan RN tampil mengenakan pakaian adat. Yang mengundang perhatian netizen, ekspresi dan tingkah laku pengantin perempuan masih terlihat sangat kekanak-kanakan. Ia tampak berjoget dan berteriak saat prosesi berlangsung, hingga menuai komentar miring dari warganet. Tak hanya saat Nyongkolan, di pelaminan pun YL menunjukkan gestur khas remaja, seperti berteriak dan berpose dengan salam metal. Fenomena ini membelah opini publik, antara yang prihatin dan menyesalkan, dan yang justru mendukung langkah keduanya menikah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Rupanya, kisah asmara YL dan RN sudah berjalan cukup lama dan sempat membuat repot keluarga dan aparat desa. Mereka diketahui pernah nekat menjalani tradisi kawin culik, salah satu tradisi khas Suku Sasak sebagai bentuk inisiatif menikah, meski belum mendapat restu. Kepala Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, yang juga merupakan desa asal RN, Lalu Januarsa Atmaja mengungkapkan bahwa pernikahan ini sebenarnya telah coba dicegah sejak awal.&nbsp; &ldquo;Dulu pernah mau nikah, tapi oleh Kadus dan kita berhasil melakukan pemisahan keduanya,&rdquo; kata Lalu Januarsa, sebagaimana dikutip dari Lombok Post, Jawa Pos Group, Minggu (25/5). Namun, tiga minggu setelah upaya pemisahan itu, RN justru membawa kabur YL ke Pulau Sumbawa selama dua hari dua malam. Aksi nekat ini dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga kedua belah pihak, dan membuat masalah semakin pelik. "Setelah kembali dari Sumbawa, kita coba pisahkan lagi. Tapi orang tua perempuan tidak mengizinkan. Mereka tidak mau menerima kembali anak perempuannya,&rdquo; ungkap Lalu Januarsa.&nbsp; Ia mengatakan, pihak keluarga perempuan khawatir anak mereka menjadi bahan omongan warga karena sudah pergi bersama RN selama beberapa hari. &ldquo;Alasannya, karena takut jadi fitnah. Anak sudah dibawa dua malam, orang kampung bisa berprasangka,&rdquo; lanjut Lalu Januarsa. Karena alasan inilah, orang tua YL akhirnya merestui pernikahan meski usia anak mereka belum mencukupi secara hukum. Lalu Januarsa juga menegaskan bahwa pihak desa sebenarnya sudah berusaha maksimal agar pernikahan usia dini itu tidak terjadi. Namun ketika semua cara tak berhasil, mereka memutuskan untuk tidak ikut campur lebih jauh.&nbsp; &ldquo;Kami dari pemerintah desa juga bilang, jangan urus kalau seperti itu. Terserah dia, kalau mau kawin anaknya silakan,&rdquo; ujarnya. Dia juga sudah mengingatkan keluarga agar prosesi tidak digelar secara besar-besaran, namun diabaikan. &ldquo;Saya sudah bilang jangan pakai alat kesenian saat nyongkolan. Tapi orang tuanya juga yang ngotot, dua-duanya. Harus pakai Gendang Beleq kata dari besan mempelai perempuan,&rdquo; tutur Lalu Januarsa. Menurut dia, tekanan dari keluarga besar kedua mempelai cukup besar, sehingga pernikahan itu tetap digelar secara adat lengkap. Meski begitu, ia menegaskan pihak desa tidak pernah memberikan izin resmi, melainkan hanya mencoba memediasi dan mencegah terjadinya fitnah berkepanjangan. "Yang penting kita sudah berusaha. Tapi kalau keluarga tetap ngotot, ya itu tanggung jawab mereka. Kita sebagai pemerintah desa hanya bisa mengingatkan,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Kisah pernikahan dini YL dan RN di Lombok Tengah, viral di media sosial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Bocah SMP di Lombok NTB yang Viral karena Nikah Dini Pernah Nekat Kawin Culik, Orang Tua Beralasan Menikahkan untuk Hindari Fitnah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/WhatsApp-Image-2024-02-23-at-103219-395942274-1-1687050667.jpg" alt="Antrean warga yang mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya di PA Kabupaten Kediri. (Devi Kusuma/Radar Kediri)" width="100%">
<figcaption>Antrean warga yang mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya di PA Kabupaten Kediri. (Devi Kusuma/Radar Kediri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Kediri mencatat selama bulan Januari tahun 2024 kemarin terdapat sekitar 30 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dini. Faktor yang membuat banyak anak menikah lebih awal tersebut rata-rata hampir sama yakni karena hamil duluan. Salah seorang yang mengajukan dispensasi nikah dini di PA Kabupaten Kediri adalah Mawar (bukan nama sebenarnya). Ia ditemui saat sedang menunggu antrian di PA pada hari Senin (12/2) lalu. Dengan kondisi perut yang membuncit, ia ditemani keluarganya dengan sabar menunggu antrean administrasi. Selain Mawar, ada sedikitnya 12 pasangan lainnya yang mengajukan nikah dini karena bernasib serupa dengannya. Sementara 18 pasangan lainnya mengatakan memilih nikah muda untuk menghindari zina. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01432535/nikah-dini-berdampak-lebih-berat-bagi-perempuan">Nikah Dini Berdampak Lebih Berat Bagi Perempuan</a> Menanggapi hal itu, panitera PA Kabupaten Kediri Ishadi menyatakan bahwa di tahun 2023 lalu kasus nikah dini juga marak di wilayahnya. Dalam tahun 2023 saja, total terdapat 429 kasus nikah dini yang ditanganinya. Dari jumlah tersebut sebanyak 190 kasus karena hamil duluan, sedangkan 214 kasus lainnya beralasan untuk mencegah zina. Ketika ditanya terkait kasus-kasus nikah dini lainnya, ia menjawab penyebabnya beragam karena ada yang terpaksa menikah karena terjerumus pergaulan bebas sebanyak 20 pasangan. Sisanya sebanyak tiga kasus karena terhimpit faktor ekonomi serta dua kasus karena perjodohan. &ldquo;Dispensasi nikah dini itu dipicu bukan hanya karena pergaulan bebas, namun juga karena anggapan masyarakat tentang usia anak yang sudah dewasa,&rdquo; ujar Ishadi seperti dilansir dari Radar Kediri (JawaPos Group). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01432533/setahun-51-ribu-kasus-nikah-dini-umumnya-karena-telanjur-hamil">Setahun, 51 Ribu Kasus Nikah Dini, Umumnya karena Telanjur Hamil</a> Menurutnya banyak orang tua yang sudah mantap ketika melihat anaknya mempunyai pasangan. Maka dari itu orang tua berinisiatif menikahkan mereka untuk menghindari zina. Hal itulah yang membuat banyak dispensasi nikah dini di Kabupaten Kediri. Namun, meskipun jumlah pemohon dispensasi nikah di Kabupaten Kediri pada tahun 2023 lalu mencapai ratusan, ia mengatakan bahwa jumlah tersebut telah relatif menurun jika dibandingkan data pada tahun 2022. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri mencatat tahun 2022 jumlahnya sebanyak 569 pemohon. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01409885/nikah-dini-peran-orang-tua-dominan-soal-dispensasi">Nikah Dini, Peran Orang Tua Dominan soal Dispensasi</a> Maka dari itu, menurut Kepala DP2KBP3A yaitu dr Nurwulan Andadari terjadi penurunan sebanyak 140 kasus karena beberapa faktor.&nbsp; Antara lain dengan terbitnya Surat Edaran (SE) terkait pencegahan perkawinan usia anak dan upaya perlindungan perempuan. &ldquo;Kami melakukan konseling dan pendampingan kejiwaan anak,&rdquo; ucap Andadari. Ia menyebutkan sejak bulan Oktober tahun 2023 lalu pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap 118 anak hingga akhir tahun. Ratusan anak yang mengajukan dispensasi nikah itu menurutnya karena mereka sudah hamil duluan akibat minim pengetahuan soal pendidikan seks dan kurangnya kontrol orang tua. &ldquo;Mereka hamil duluan akibat minimnya pengetahuan anak tentang pendidikan seks dan kurang kontrol dari orang tua,&rdquo; kata dia. Padahal dengan usia rata-rata di bawah 19 tahun, kesehatan dan psikologis anak belum siap untuk berkeluarga. Menurutnya dengan berkeluarga lebih dini, kesempatan anak untuk belajar dan mempunyai pekerjaan layak di masa depan jadi terlewatkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01409883/nikah-dini-erat-dengan-kekerasan-dan-stunting">Nikah Dini Erat dengan Kekerasan dan Stunting</a> &ldquo;Menurut kami ini merupakan bahaya dari pernikahan pada anak,&rdquo; imbuhnya. Pihaknya mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kasus nikah dini pada anak. Antara lain dengan memaksimalkan program penyuluhan lewat Duta GenRe (Generasi Berencana) yang melakukan motivasi terhadap teman sebaya. Terutama tentang wawasan kesehatan reproduksi di kalangan remaja. &ldquo;Kami juga telah melakukan pelatihan wirausaha untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera,&rdquo; pungkasnya.

Panitera PA Kabupaten Kediri Ishadi menyatakan selama bulan Januari tahun 2024 terdapat 30 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah dini.

Ratusan Anak di Kabupaten Kediri Ajukan Dispensasi Nikah Dini, PA Sebut Banyak yang Hamil Duluan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/urusan-bukti-nikah-kubu-prabowo-sandi-dukung-ide-pemerintah_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Kubu Prabowo-Sandi mendukung wacana perubahan bukti nikah dari berbentuk buku menjadi kartu seperti ATM." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Kubu Prabowo-Sandi mendukung wacana perubahan bukti nikah dari berbentuk buku menjadi kartu seperti ATM.</figcaption>
</figure><h3>Dispensasi Kawin Harus Diputuskan Hakim yang Tersertifikasi</h3> JawaPos.com – Presiden Joko Widodo ikut merespons soal maraknya perkawinan dini. Dia mengimbau agar pernikahan dilakukan saat calon mempelai telah memenuhi semua syarat. Terutama siap secara lahir dan batin. Sebab, pernikahan dini bisa menjadi penyebab terjadinya stunting pada anak.  "Masalah stunting itu juga masalah mengenai bagaimana kita menyiapkan prahamil dan saat hamil, penting,” katanya pada Rakernas Program Banggakencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di auditorium BKKBN.  Menurut dia, penyelesaian permasalahan stunting saat anak masih di dalam kandungan akan lebih mudah. "Jangan sampai mau nikah ada anemia. Kurang darah, itu nanti kalau hamil, kalau ini enggak diselesaikan, anaknya menjadi stunting,” kata Jokowi.  Jika pernikahan dini masih ada, dikhawatirkan target penurunan angka stunting hingga 14 persen pada 2024 tidak tercapai. Pemerintah memang menargetkan stunting ditekan. Kemarin Jokowi mengumumkan angka stunting terus turun. Menurut Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada 2014, prevalensi stunting mencapai 37 persen. Lalu, survei terakhir pada 2022 yang hasilnya diumumkan kemarin, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen. ’’Target yang saya sampaikan 14 persen pada 2024 harus bisa kita capai,’’ ujarnya.  Stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tapi juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. ’’Munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” kata Jokowi.  Pada kesempatan itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan bahwa setidaknya ada 2 juta pasangan yang menikah dalam satu tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,6 juta perempuan hamil pada tahun pertama pernikahan. Lalu, sekitar 400 ribu bayi yang lahir mengalami stunting. ’’Kalau ada anemia, gizi kurang, jangan hamil dulu. Mereka boleh hamil setelah stabil. Di situ peran BKKBN untuk memberikan kontrasepsi terlebih dahulu,” ujarnya.  Perempuan dengan usia di bawah 20 tahun masih memerlukan makanan untuk sumber energi pertumbuhan fisik. Ketika perempuan di bawah 20 tahun mengandung, kalsium diambil oleh janinnya. Ibunya akhirnya tumbuh tidak maksimal. Hal serupa bisa dialami janin.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, negara sudah berusaha supaya tidak terjadi perkawinan anak-anak atau di bawah umur. Salah satu caranya melalui undang-undang tentang perkawinan. Di dalam undang-undang itu sudah ditegaskan batas minimal usia perkawinan.  Menurut Ma’ruf, banyak alasan bagi negara melarang adanya perkawinan anak. Di antaranya, memicu stunting, menambah angka kemiskinan, bahkan sampai risiko kematian bayi dan ibu saat melahirkan.  ’’Memang ada pikiran di masyarakat bahwa agama tidak melarang (perkawinan di bawah umur), nah ini,’’ kata Ma’ruf di Jakarta kemarin (25/1).  Sementara itu, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Rohika Kurniadi Sari mengungkapkan, pemberian dispensasi kawin (diska) harus melalui sejumlah persyaratan, baik untuk hakim maupun pemohon. Hakim wajib tersertifikasi dan paham konvensi hak anak. Kemudian, ada kewajiban untuk memberikan nasihat-nasihat soal dampak perkawinan dini pada anak sebelum memberikan keputusan atas permohonan diska.  Kemudian, setelah putusan diambil, kata Rohika, entah itu diloloskan atau ditolak, pemerintah daerah (pemda) wajib mengawal mereka. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya praktik nikah siri bagi pasangan yang ditolak diskanya. Keputusan itu justru lebih berbahaya karena tak tercatat.  Selain itu, dinas PPPA harus aktif mendampingi untuk memberikan konseling. ”Ini tolong datanya direspons, dijangkau, dikoordinasikan segera. Jangan didiamkan,” tegasnya. <h3>Respons Pemkab Jember</h3> Jember tercatat sebagai pemilik angka pernikahan dini tertinggi di Jatim. Hal itu berdasar rekap data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya 2022. Total ada 1.388 dispensasi kawin (diska) sepanjang 2022.  Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Supri Handoko menjelaskan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu meninjau kembali angka tersebut. ”Mengukur kualitas dalam suatu daerah itu harus dengan banyak proyeksi,” terangnya.  Menurut dia, mencantumkan angka diska harus dikaitkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk Jember lebih banyak daripada Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi. Hal itu seharusnya menjadi tolok ukur dalam menempatkan jumlah diska pada data tersebut. ”Dari 1.388 kasus diska di Jember, itu hanya 0,25 persen dari jumlah seluruh penduduk Jember,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Anak Yang Lahir dari Pernikahan Dini Rawan Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/B49AA247-3974-473A-995F-CF0ED019A2D0-1.jpg" alt="Tangkapan layar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. Hreeloita Dharma Shanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo. Hreeloita Dharma Shanti/Antara</figcaption>
</figure>PERNIKAHAN di usia yang terlalu muda berisiko pada pola pengasuhan yang tidak baik hingga pengaruh pada kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi. Berikut wawancara dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo SpOG seputar pernikahan dini.  Bagaimana data pernikahan dini di BKKBN?  Untuk perempuan, data BKKBN dari survei kapan Anda hamil dan melahirkan kali pertama.  Dari hasil itu dibagi ke kelompok fertil pada usia tertentu. Pada 2021 ada 22 per 1.000 perempuan pernah hamil pada usia 15–19 tahun. Angkanya turun pada 2022 menjadi 21. Lima tahun lalu masih di angka 26. Lima belas tahun lalu 36. Jadi, 15 tahun lalu sampai sekarang mengalami penurunan. Secara objektif, kesimpulannya, makin sedikit orang yang pernah hamil dan melahirkan pada usia 15–19 tahun.  Apa dampak dari pernikahan dini, baik bagi perempuan maupun laki-laki?  Dari sisi biologis, laki-laki tidak seberat perempuan. Perempuan secara biologis berat karena saat hamil dia harus berbagai nutrisi kepada janinnya. Padahal, saat remaja dia butuh nutrisi untuk pertumbuhan tubuhnya. Ketika hamil, nutrisinya tidak maksimal, baik untuk janin maupun ibunya. Perempuan harus menanggung hidup yang ada di dalam rahimnya.  Laki-laki begitu punya sperma yang bisa membuahi, tidak masalah. Namun, dari sisi nonbiologis, kematangan dan kedewasaan penting sekali. Secara psikologis, kedewasaan dan kematangan laki-laki dalam memimpin keluarga diperlukan. Secara ekonomi, laki-laki juga harus mandiri. Maka, BKKBN kampanye usia pernikahan perempuan minimal 21 tahun dan laki-laki 25 tahun.  Kalau sudah telanjur menikah di bawah usia yang dianjurkan, apakah harus KB?  Bisa dua-duanya (laki-laki dan perempuan). Itu yang dianjurkan. Sekarang yang mau nikah harus punya sertifikat nikah bahwa dia sudah periksa kesehatan. Dari pemeriksaan itu, misal usianya di bawah 20 tahun atau ada riwayat anemia, terlalu kurus, dan lainnya, harapannya KB dulu. Gunakan KB yang ringan seperti kondom, pil, atau suntik. Belum pakai KB yang jangka panjang.  Apa yang biasanya dialami pasangan muda?  Yang saya lihat, angka perceraian tinggi di umur 25–35 tahun. Dari hasil penelitian, penyebab perceraian adalah cekcok kecil yang berkepanjangan. Cekcok yang berkepanjangan itu disebabkan keduanya kurang dewasa. Artinya, tidak mampu memaklumi perbedaan pasangannya. Saya pernah nemu di lapangan usia 17 tahun, istrinya 16 tahun. Egonya masih tinggi.  Sekarang banyak yang berhubungan seksual secara dini dan hamil di luar nikah pada usia muda. Apa faktor penyebabnya?  Tak bisa dimungkiri, paparan informasi bisa memberikan dampak negatif. Selain itu, gizi yang baik juga menyebabkan kesuburan yang lebih dini. Zaman nenek kita, mungkin menstruasi pertama pada usia 16 tahun itu tidak apa-apa. Sekarang, banyak anak usia 12 tahun yang sudah menstruasi. Inilah perlunya pendidikan seksual sesuai usia.

Nikah Dini Berdampak Lebih Berat Bagi Perempuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/nikah-dini.jpg" alt="ILUSTRASI NIKAH DINI: Selain usia, kesiapan fisik dan mental calon pengantin juga menjadi pertimbangan penting sebelum memasuki mahligai rumah tangga. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI NIKAH DINI: Selain usia, kesiapan fisik dan mental calon pengantin juga menjadi pertimbangan penting sebelum memasuki mahligai rumah tangga. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Lebih dari 15 Ribu Permohonan Dispensasi Kawin</h3> JawaPos.com – Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi di Indonesia. Selama 2022, terdapat 51 ribu pernikahan dini yang mendapat dispensasi kawin (diska) dari Pengadilan Agama (PA).  Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.095 pernikahan terjadi di Jawa Timur.  Angka itu mengacu pada putusan dispensasi kawin (diska) yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya.  Berdasar rekapitulasi data yang diterima Jawa Pos, Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama diska dengan 1.388 putusan. ”Prestasi” itu bertahan hingga Januari 2023. Sejak awal tahun sampai 24 Januari 2023, Pengadilan Agama (PA) Jember memproses 111 permohonan diska. Angka tersebut merupakan permohonan yang masuk pada 2023 dan sisa 2022 yang masih diproses.  Meski demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim mengklaim bahwa angka pernikahan anak di Jatim selama tiga tahun terakhir mengalami penurunan. ”Dibandingkan 2021, angka dispensasi pernikahan di Jatim justru turun pada 2022,” ucap Kepala DP3AK Jatim Restu Novi Widiani kepada Jawa Pos. Pada 2021 angka diska mencapai 17.151. Sedangkan di tahun 2022 menjadi 15.095 diska atau turun hampir 12 persen.  Novi menyebutkan, penurunan itu berkat peran banyak pihak. Mulai pencegahan di satuan pendidikan, masyarakat, hingga penyuluhan di keluarga. DP3AK Jatim juga bekerja sama dengan PA kabupaten/kota agar lebih selektif memproses pengajuan diska. Terutama usulan yang diajukan atas dasar perjodohan orang tua dan bukan hamil duluan.  Di Kota Malang, hampir 50 persen kasus dispensasi nikah diajukan anak lulusan SMP. Selanjutnya adalah anak-anak dengan pendidikan terakhir SD. Lalu disusul pendidikan terakhir SMA. ”Kebanyakan mereka sudah bekerja sebagai karyawan swasta,” jelas Panitera PA Kota Malang Chafidz Syafiuddin kepada Jawa Pos Radar Malang.  Kepala Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Malang Khairul Fanani menyebutkan, salah satu alasan pernikahan dini adalah pergaulan bebas yang berakhir dengan hamil sebelum menikah. Selain itu, menurut panitera muda hukum PA Kabupaten Malang Widodo Suparjiyanto, ada faktor lain yang memengaruhi angka pernikahan dini. Misalnya, pengaruh pola adat Jawa. Sebagian masyarakat masih memegang teguh keyakinan tentang bulan-bulan baik untuk menikahkan anak.  Diska di Level Nasional  Sesuai UU 16/2019, salah satu syarat menikah adalah berusia minimal 19 tahun. Pernikahan di bawan usia 19 tahun bisa dilakukan setelah mendapat diska dari PA setempat. Diska tersebut menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatat pernikahan.  Pengajuan diska tidak hanya dimonopoli Jawa Timur. Secara nasional, pengajuan diska juga tinggi. Pada 2021, misalnya, ada 63.361 permohonan diska yang masuk ke pengadilan tinggi agama (PTA) di seluruh wilayah Indonesia. Di tahun berikutnya memang ada penurunan, namun tak signifikan. Angka permohonan diska masih mencapai 51.031. Selama dua tahun terakhir, PTA Surabaya, Semarang, dan Bandung masih jadi PTA terbanyak yang menerima pengajuan diska.  Yang berbeda, faktor budaya tak lagi menjadi faktor utama penyebab perkawinan anak, melainkan telanjur hamil. ’’Yang diberi dispensasi kawin ini biasanya keadaan mendesak. Biasanya yang sudah hamil,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika kemarin (24/1).  Diduga, kehamilan dini itu terjadi karena beberapa hal. Di antaranya, minimnya pengawasan dan pola pengasuhan dari keluarga, pergaulan anak yang semakin bebas, hingga akses informasi.  Karena itu, lanjut dia, sangat penting untuk membekali anak dengan nilai-nilai agama, moral, pendidikan seksual, dan pengawasan. Pengawasan itu harus dilakukan oleh semua pihak.  Permohonan diska itu tidak serta-merta diberikan. Hakim harus mendapat bukti akurat terkait alasan mengapa dispensasi harus diberikan. Mulai dari rujukan dari rumah sakit umum daerah (RSUD)/RS setempat terkait kondisi fisik, psikologis, hingga sosiologis calon pengantin.  Tak kalah penting, anak yang diajukan diska mengetahui dan setuju atas rencana perkawinan. ”Jangan sampai ada paksaan yang melatarbelakangi perkawinan anak ini. Apakah faktor budaya atau ekonomi yang tidak baik, tidak boleh,” tegasnya.

Setahun, 51 Ribu Kasus Nikah Dini, Umumnya karena Telanjur Hamil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/nikah-dini.jpg" alt="ILUSTRASI NIKAH DINI: Selain usia, kesiapan fisik dan mental calon pengantin juga menjadi pertimbangan penting sebelum memasuki mahligai rumah tangga. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI NIKAH DINI: Selain usia, kesiapan fisik dan mental calon pengantin juga menjadi pertimbangan penting sebelum memasuki mahligai rumah tangga. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Regulasi dan Sosialisasi Tak Bisa Membendung Gelombang Pernikahan Dini  Legalisasi pernikahan selalu berfokus pada usia mempelai. Asal tak melanggar undang-undang (UU), pernikahan dianggap sah. Bahkan, saat usia tidak sesuai dengan anjuran, pernikahan tetap bisa menjadi legal lewat dispensasi.  ---  SECARA formal, pernikahan dini adalah perkawinan anak. Pasangan atau salah satu di antaranya belum memenuhi syarat usia pernikahan. Masih di bawah umur. Revisi UU Pernikahan membuat siapa pun yang usianya belum mencapai 19 tahun dianggap melanggar.  Banyak faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan anak. Kondisi ekonomi, norma sosial dan lingkungan, sampai tuntutan keluarga. Di atas kertas, angka perkawinan anak periode 2020 ke 2021 turun. Namun, penurunan tersebut masih jauh dari ekspektasi.  Karena itulah, ikhtiar untuk membendung gelombang perkawinan anak masih terus dilakukan. Terutama di daerah-daerah yang angka perkawinan anaknya masih tinggi. ”LBH APIK Nusa Tenggara Barat dan LBH APIK Sulawesi Selatan aktif melakukan kampanye dalam pencegahan perkawinan anak,” ungkap Khotimun Susanti saat diwawancarai Jawa Pos pada Jumat (23/9).  Khotimun adalah koordinator pelaksanaan harian di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK). Berdasar langkah aktif di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Selatan (Sulsel), LBH APIK mendapati keterangan yang menyatakan bahwa perempuan yang mengalami perkawinan anak kerap dilanda masalah.  ”Rata-rata menyampaikan rasa tidak nyaman berumah tangga sejak usia anak,” ujar dia. Namun, tidak sedikit pula yang tanpa malu-malu bicara blak-blakan, menentang perkawinan anak. Sayangnya, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki yang telah terjadi.  Karena harus menikah di usia dini, banyak dari mereka yang kemudian putus sekolah. Tidak sedikit pula yang rumah tangganya diwarnai kekerasan. Baik secara fisik maupun verbal. ”Maka, untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, upayanya harus lebih komprehensif,” ucap Khotimun.  Sosialisasi tentu tidak cukup. Buktinya, meski sudah dibantu dengan hadirnya aturan baru yang membatasi pasangan yang boleh menikah minimal harus berusia 19 tahun, perkawinan anak tetap saja terjadi. Bahkan, setelah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) hadir, perkawinan anak tidak serta-merta hilang.  Untuk itu, LBH APIK menilai perlu ada pembentukan budaya hukum yang lebih masif. ”Agar masyarakat menyadari bahaya perkawinan anak,” tutur Khotimun. Saat ini, lanjut dia, substansi hukum kadang tidak dapat diimplementasikan.  Menurut Khotimun, salah satu sebabnya adalah budaya hukum belum terbentuk. Kondisi tersebut diperparah dengan penegakan hukum yang juga belum sepenuhnya bebas masalah. ”Misalnya masih adanya dispensasi nikah yang mudah serta faktor lainnya,” tambah dia. Pihaknya menyadari, banyak masyarakat yang memilih perkawinan muda sebagai upaya untuk mencegah seks bebas. Atau menutupi perilaku bebas remaja yang dianggap aib keluarga.  LBH APIK menilai UU TPKS bisa menjadi jembatan untuk menyosialisasikan perkawinan anak dihentikan. Mereka melihat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama instansi terkait lainnya sudah mengambil langkah dengan mengampanyekan pencegahan perkawinan anak.  ”Namun perlu lebih dimasifkan dengan meningkatkan peran desa-desa, sekolah, dan komunitas,” imbuh Khotimun. Mereka juga disarankan segera memperkuat pencegahan perkawinan anak. Terlebih setelah UU TPKS lahir. ”Termasuk mendorong regulasi maupun koordinasi dalam merespons masih maraknya dispensasi nikah,” sambung dia.  Itu penting lantaran LBH APIK berpandangan bahwa perkawinan anak bisa berdampak pada kualitas generasi bangsa di masa yang akan datang. ”Apalagi, kementerian dan lembaga juga masih masif dalam pencegahan stunting. Yang berdasar berbagai penelitian, adanya perkawinan anak dan juga KDRT memiliki hubungan linier dengan adanya stunting,” beber Khotimun.  Di sisi lain, KPPPA menegaskan kembali bahwa perkawinan anak yang mengandung unsur pemaksaan perkawinan berpotensi masuk ranah hukum. Hal itu disampaikan Nahar yang bertugas sebagai deputi bidang perlindungan khusus anak KPPPA. ”Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS,” jelasnya. Hukuman penjaranya juga tidak main-main. Mencapai maksimal sembilan tahun atau sanksi denda maksimal Rp 200 juta.  Untuk itu, perkawinan anak harus dibendung. Tiara Sutari, salah seorang pekerja di Jakarta, menolak perkawinan anak atau pernikahan dini. Menurut dia, bukan hanya perlu aturan ketat, praktik perkawinan anak yang masih terjadi juga harus menjadi atensi serius. ”Soalnya, meskipun ada aturan, kalau nggak dibarengi dengan penyuluhan dan pemantauan, tetap bisa dilanggar,” terangnya.  ---  RISIKO PERKAWINAN ANAK <ul> 	<li>Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)</li> 	<li>Persoalan finansial</li> 	<li>Kesehatan bayi dan balita</li> 	<li>Risiko stunting tinggi</li> 	<li>Risiko perceraian pada usia muda</li> 	<li>Tidak terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak</li> </ul>

Nikah Dini Erat dengan Kekerasan dan Stunting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/ganjar-ajak_cinta.jpg" alt="MAKIN DEKAT: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kiri) dalam talk show di studio Jawa Pos TV, Surabaya, bersama presenter Kholil Syah dan Septi Diajeng. (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MAKIN DEKAT: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kiri) dalam talk show di studio Jawa Pos TV, Surabaya, bersama presenter Kholil Syah dan Septi Diajeng. (ROBERTUS RISKY/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki cara sendiri dalam mengajak kaum milenial serta generasi Z untuk mencintai budaya. Kampanye dengan mengenakan pakaian adat menjadi salah satu cara. Baik itu saat bekerja maupun bertemu dengan masyarakat.  Dalam seminggu, pakaian adat dikenakan setiap Kamis dengan tema yang berbeda-berbeda. "Bukan hanya saya, pakaian adat juga dikenakan PNS dan masyarakat di Jawa Tengah," kata Ganjar saat berkunjung ke kantor redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin (26/8).  Misalnya, pada Kamis minggu pertama. Saat berkantor dan menyapa masyarakat, Ganjar memamerkan kebudayaan Jawa Timur dengan mengenakan pakaian khas adat Madura atau Ponorogo. Sikap itu menular kepada masyarakat, termasuk generasi Z. Tidak mau kalah, mereka berlomba-lomba dalam melestarikan kebudayaan Indonesia.  Suami Siti Atikoh itu terus berkomitmen dalam menumbuhkan karakter kebangsaan kepada generasi muda. Misalnya, beberapa hari terakhir, Ganjar berada di Jawa Timur untuk bertemu dengan para mahasiswa.  Ganjar juga mengampanyekan program Jo Kawin Bocah yang tengah berjalan di Jateng. Melalui program tersebut, Ganjar mengajak generasi muda tidak menikah dini. Lebih baik mendahulukan pendidikan.  Sebab, dengan menikah dini, pasangan tersebut akan menghadapi potensi tidak siap mental. Hal itu dapat berdampak terhadap tumbuh kembang anak, seperti mengalami stunting.

Ganjar Ajak Kaum Milenial-Generasi Z Cinta Budaya dan Stop Nikah Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/5-kua-di-kota-malang-jadi-pilot-project-penerbitan-kartu-nikah_m_.jpg" alt="BUKU NIKAH: Kementerian Agama bakal menerbitkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia." width="100%">
<figcaption>BUKU NIKAH: Kementerian Agama bakal menerbitkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah di seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masa pandemi tidak menghalangi seseorang untuk membina rumah tangga. Termasuk mereka yang belum cukup usia. Hingga Selasa (23/8), banyak warga Sidoarjo yang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (PA). Selama Januari hingga Juli, sudah ada 182 perkara dispensasi kawin. Artinya, setiap bulan, rata-rata 26 orang tua mengajukan permohonan menikah untuk buah hati mereka yang belum cukup umur.  Berdasar peraturan anyar, warga yang dapat menikah harus berusia minimal 19 tahun. Baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan lama, perempuan diperbolehkan menikah jika sudah berumur 16 tahun. Akibat perubahan tersebut, makin banyak anak perempuan yang mengajukan dispensasi. ”Dulu menikah pada usia 17 tahun atau 18 tahun tidak perlu mengajukan dispensasi. Sekarang harus mengajukan ke pengadilan,” kata Panitera PA Sidoarjo Abdullah Faqih.  Selama ini banyak permohonan dispensasi yang telah dikabulkan hakim. Mereka mempertimbangkan alasan yang diajukan. Mulai kekhawatiran orang tua tentang pergaulan anak yang sudah terlalu jauh hingga ada di antara mereka yang lebih dulu berbadan dua.  Proses untuk memperoleh dispensasi pun tidak dipersulit. Sering kali sidang selesai dalam satu kali saat semua pihak hadir lengkap. Selain itu, lebih banyak permohonan yang dikabulkan. Faqih menyebutkan bahwa lima di antara enam permohonan dispensasi sudah dikabulkan. ”Jika pernikahan masih bisa ditunda dan kami nasihati, biasanya dispensasi tidak terjadi. Menunggu usia cukup untuk menikah,” jelas dia.  Pernikahan dini tidak menjamin langgengnya biduk rumah tangga. Ada yang pernah meminta permohonan dispensasi, lalu akhirnya bercerai. Mereka berpisah dari pasangan pada usia sangat muda. ”Ada yang masih berusia 19 tahun, tapi sudah mengajukan cerai. Saat proses mediasi sebelum sidang, kondisi masih sangat muda,” ungkap salah seorang anggota tim mediator PA Sidoarjo.

Permohonan Dispensasi Nikah Belum Cukup Umur di Sidoarjo Masih Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-10-at-22.55.14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik ajakan menikah dini yang dilakukan wedding organizer (WO) Aisha Wedding mendapat kecaman. Pasalnya, mereka mengajak anak yang sudah berumur 12 tahun untuk menikah.  Mengenai hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Femmy Eka Kartika menegaskan bahwa promosi WO Aisha Weddings sangat membuat tidak nyaman. Dia juga menilai ajakan tersebut tidak mendidik, serta tidak pantas dilakukan karena melukai hati anak Indonesia yang sedang semangat mengejar cita-citanya menuju Generasi Emas 2045.  "Adanya ajakan untuk menikah siri dan mau dipoligami juga sangat melukai perempuan. Hal ini sangat memprihatinkan," jelas dia dalam keterangannya, Selasa (16/2).  Menurutnya, keyakinan Aisha Wedding mengenai perempuan harus mencari pasangan sejak usia 12 tahun merupakan keyakinan yang didasari pemahaman sempit dengan mengatas namakan ajaran agama. Padahal, menikah di usia yang sangat muda bertentangan dengan tujuan syariat nikah itu sendiri, yaitu harus membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi keluarga dan anak.  "Kami mendesak pihak Kepolisian untuk mengusut siapa dibalik Aisha Wedding dan menindak oknum tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tambah Femmy.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/02/2021/kampanyekan-nikah-dini-mulai-12-tahun-aisha-wedding-dipolisikan/">Kampanyekan Nikah Dini Mulai 12 Tahun, Aisha Wedding Dipolisikan</a>  Seperti diketahui, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI saat ini masih menelusuri pemilik portal Aisha Wedding yang dianggap mempromosikan perkawinan anak. "Cyber crime Polri masih menelusuri. Kontak yang tercantum diduga fiktif. Perlu waktu dan proses untuk menelusuri pemilik akun tersebut," kata Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI Komisaris Polisi Ema Rahmawati, Senin (15/2).  https://youtu.be/cETo1scIGws

Kemenko PMK: Kampanye Nikah Dini Aisha Wedding Sangat Tidak Mendidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-10-at-22.55.14.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang warga, Disna Riantina membuat laporan polisi terhadap jasa penyelenggara pernikahan Aisha Wedding. Laporan didasarkan atas kampanye nikah dini yang dibuat oleh Aisha Wedding melalui situs www.aishawedding.com.  "Kami mendalami membuka web terkait yaitu aishawedding.com. Kemudian kami kesana ada anjuran-anjuran tentang menikahkan atau mewajibkan anak perempuan menikah pada usia 12 hingga 21 tahun," kata Disna di Polda Metro Jaya, Jakarta Rabu (10/2).  Diketahui, Aisha Wedding sempat menjadi perbincangan warganet. Dia menganjurkan agar perempuan muslim menikah muda, yakni pada usia 12-21 tahun. Situs ini juga mengajak agar perempuan muslim menikah siri dan mau dipoligami.  Kontroversi lainnya yang dibuat oleh situs ini yakni menyebut perempuan sebagai beban oran tua. Sehingga disarankan segera menikah, karena tugas perempuan adalah melayani kebutuhan suaminya.  Menurut Disna, konten seperti ini bisa membangun opini negatif dan berdampak buruk bagi perempuan. "Karena di dalam web itu ditulis bahwa cepat-cepatlah menikah agar tidak menjadi beban dari orang tua kalian," ucapnya.  Laporan Disna diterima oleh Polda Metro Jaya dengan nomor LP/800/YAN.2.5./2021/SPKT PMJ tanggal 10 Februari 2021. Adapun barang bukti yang disertakan yakni pamflet situ Aisha Wedding, serta salinan dari situs tersebut.  Terlapor disangkakan dengan Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  https://www.youtube.com/watch?v=uTT6Sm5sk2k

Kampanyekan Nikah Dini Mulai 12 Tahun, Aisha Wedding Dipolisikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nikah dini

Berita Terkini