<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/jokowi-ikn.png" alt="SEGERA DIBANGUN: Presiden Joko Widodo menunjuk gambar di peta yang disiapkan untuk dibangun fasilitas pemusatan latihan timnas di kawasan IKN, Kabupaten Penjaam Paser Utara. (Setneg)" width="100%">
<figcaption>SEGERA DIBANGUN: Presiden Joko Widodo menunjuk gambar di peta yang disiapkan untuk dibangun fasilitas pemusatan latihan timnas di kawasan IKN, Kabupaten Penjaam Paser Utara. (Setneg)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otorita IKN Nusantara (OIKN) mengungkapkan dua investor nasional yakni Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk (Konsorsium Triniti), dan PT Nindya Karya mendapatkan letter to proceed atau Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) untuk membangun hunian Aparat Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  "Dengan adanya tambahan dua investor yang membangun hunian ASN diyakini dapat mempercepat pembangunan Nusantara sehingga tahun depan, ASN dapat mulai pindah,” ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/3).  Bambang menambahkan, dua investor nasional yakni Konsorsium Triniti dan Nindya sudah mendapatkan Letter to Proceed dari OIKN untuk membangun hunian ASN bersama dengan tiga investor sebelumnya. Konsorsium Triniti menanamkan modal Rp 1,8 triliun untuk mengerjakan tujuh tower dan Nindya menginvestasi Rp 1,42 triliun untuk bangun delapan tower.  Skema bisnis untuk kedua investor tersebut adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).  Dengan skema KPBU, akan ada pembagian risiko antara pihak pemerintah dan investor beserta insentif dan penalti pada pelaksanaannya dalam penyediaan layanan dan atau infrastruktur publik. Dipastikan dengan skema KPBU, negara sama sekali tidak dirugikan.  Patut diketahui, kedua investor tersebut akan membangun hunian ASN di wilayah yang berbeda. Konsorsium Triniti membangun di wilayah West Residence WP1A-1 dan Nindya membangun di wilayah West Government WP1A-1.  Bambang mengatakan bahwa kebutuhan hunian ASN sangat banyak, yakni harus bisa menampung 16.990 ASN di tahun 2024 dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Maka dari itu, peluang investasi di hunian ASN masih sangat terbuka.  Tiga investor sebelumnya yang mendapatkan SIPP adalah PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), Konsorsium Nusantara (RBN CCFG) dan Korean Land and Housing Corporation (KLHC). Para investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada 2024.  Sementara itu, Presiden Direktur dan CEO PT Perintis Triniti Properti Tbk Ishak Chandra mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas kepercayaan OIKN kepada Konsorsium Triniti Land untuk ikut membangun Ibu Kota Nusantara.  "Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak dan pemangku kepentingan, kami bisa memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintah dalam ikut berpartisipasi membangun Ibu Kota Negara," ujar Ishak.  Sedangkan Direktur Utama PT Nindya Karya, Haedar A Karim mengatakan bahwa sudah menjadi komitmen Nindya untuk selalu hadir bersama pemerintah dalam pembangunan nasional.  "Pembangunan Nusantara sangat penting bagi masa depan Indonesia. Nusantara akan menjadi katalisator pembangunan Indonesia, terutama di wilayah timur. Nindya bangga dapat ikut serta dalam pembangunan Nusantara," kata Haedar A Karim.  Nindya juga mendapat dukungan dana dari Danareksa sebagai induk holdingnya. Nindya berinvestasi Rp 1,42 triliun dimana Nindya sebagai Member Holding Danareksa sepenuhnya mendapat dukungan Financial dari Induk Holding Danareksa.  Nindya sebagai perusahaan yang fokus pada konstruksi, EPC, dan investasi tengah mengembangkan diversifikasi investasi yang menghadirkan nilai tambah berbasis excellence engineering dengan inovasi serta human capital yang unggul dan berakhlak. Selain itu, pembangunan kawasan hunian ASN yang sebagian besar mempertahankan area hijau sejalan dengan semangat Nindya dalam menerapkan konsep lean and green construction yang berkelanjutan.

15 Tower Siap Dibangun untuk Hunian ASN di IKN, Investasi Rp 3,2 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korupsi-pembangunan-dermaga-kpk-periksa-tiga-saksi-nindya-karya_m_211625.jpeg" alt="Ilustrasi dermaga. PT Nindya Karya (Persero) menjadi BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh penyidik KPK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dermaga. PT Nindya Karya (Persero) menjadi BUMN pertama yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi korporasi oleh penyidik KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korporasi PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati akan menjalani sidang dakwaan pada jaksa penuntut umum (JPU), pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  "Benar (jalani sidang dakwaan)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (7/2).  PT. Nindya Karya merupakan pertama kalinya diadili dalam kasus korupsi yang melibatkan korporasi. Dalam kasusnya, PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati telah menyandang status tersangka dalam kasus dugaan korupsi, proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2011 sejak April 2018 lalu.  Perkara dugaan korupsi yang menjerat PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yakni Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam, Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang, Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ruslan Abdul Gani, dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Teuku Syaiful Ahmad.  KPK menduga, PT Nindya Karya yang menyandang status tersangka bersama PT Tuah Sejati, diduga terlibat merugikan keuangan negara senilai Rp 313 miliar dari nilai proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang sebesar Rp793 miliar.  PT Nindya Karya diduga mendapat keuntungan mencapai Rp 44,68 miliar. Sementara PT Tuah Sejati mendapat keuntungan sebesar Rp 49,9 miliar.  Kedua korporasi itu akan didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Korporasi Nindya Karya dan Tuah Sejati Hadapi Sidang Pembacaan Dakwaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/eks-dirut-nindya-karya-dicecar-soal-prosedur-pengurusan-proyek_m_224889.jpeg" alt="Mantan Direktur Utama PT Nindya Karya tahun 2011, I Gusti Ngurah Putra, usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta, Selasa (3/4)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama PT Nindya Karya tahun 2011, I Gusti Ngurah Putra, usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK Jakarta, Selasa (3/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Mantan Direktur Utama PT Nindya Karya tahun 2011, I Gusti Ngurah Putra, rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi&nbsp;Proyek Pembangunan Dermaga Sabang dibiayai APBN TA 2006 - 2011. Usai menjalani pemeriksaan, sekitar lima jam lamanya, dia mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya tindak pidana dugaan korupsi terkait pelaksanaan proyek tersebut. Gusti menyebut saat proyek tersebut berjalan, dirinya belum menjabat sebagai direktur. "Ditanya beritanya masalah Nindya karya di Sabang. Saya sebagai mantan Dirut di sana sebetulnya saya nggak tahu banyak. Karena proyek itu sudah dari tahun 2011 ke belakang. Saya jabat 2011 Juni, di Nindya karya yang ditanya itu saja," ungkapnya usai diperiksa penyidik, di Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/7). Selain itu kata Gusti, dalam pemeriksaan hari ini, penyidik lembaga antirasuah&nbsp;katanya, mengkonfirmasi perihal bagaimana prosedur perusahaan dalam mengurus proyek. "Jadi saya nggak tahu, tapi saya jelasin prosedur perusahaan-perusahaan ditanya itu juga," tukasnya. Sekadar informasi, KPK sudah memanggil Gusti pada Jumat (29/6). Namun, dia belum bisa memenuhi panggilan lembaga antirasuah untuk dijadwalkan ulang dan hadirlah Gusti pada hari ini. Dalam kasus ini, lembaga antirasuah itu telah menjerat PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati sebagai tersangka korporasi. Kedua korporasi ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2006-2010. Karena itu, maka PT NK dan PT TS disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Untuk diketahui, Penyidikan terhadap PT NK dan PT TS sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan tersangka sebelumnya, yaitu Kepala PT NK Cabang Sumatera Utara dan Nagroe Aceh Darussalam Heru Sulaksono, PPK Satker Pengembangan Bebas Sabang Ramadhany Ismy, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Ruslan Abdul Gani, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Teuku Syaiful Ahmad.

Eks Dirut Nindya Karya Dicecar Soal Prosedur Pengurusan Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-kpk-aset-pt-nindya-karya-diblokir_m_204568.jpeg" alt="Jubir KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua BUMN ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi korporasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya, PT Nindya Karya (NK) dan PT Tuah Sejati (TS). Akibat status itu, aset kedua BUMN tersebut diblokir lembaga antirasuah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, penyidik sudah memblokir rekening Nindya Karya dengan nominal Rp 44 miliar. Penyitaan juga dilakukan terhadap tiga aset PT TS senilai Rp 20 miliar. Dengan demikian, total nilai yang disita mencapai Rp 64 miliar. "Upaya ini diambil untuk memaksimalkan asset recovery," ujarnya kemarin. Seperti diwartakan, kasus yang melibatkan BUMN dan swasta itu terkait dengan pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dermaga itu terletak di Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Berdasar kajian KPK, pembangunan dermaga yang menggunakan APBN tahun anggaran 2006-2011 itu telah merugikan negara hingga Rp 313 miliar dari total anggaran Rp 739 miliar. Modusnya adalah penunjukan langsung pemenang tender, rekayasa dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), penggelembungan biaya, hingga prosedur izin-izin terkait seperti amdal yang belum ada. Febri menyatakan, dana Rp 44 miliar milik <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/13/204245/proyek-dermaga-sabang-kpk-tetapkan-pt-nindya-karya-sebagai-tersangka" target="_blank">Nindya Karya</a> sudah dipindahkan ke rekening penampungan KPK untuk penanganan perkara. Adapun aset PT TS yang disita, antara lain 1 unit SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) dan 2 unit SPBN (stasiun pengisian bahan bakar nelayan) di Banda Aceh dan Meulaboh. "Penyidik juga masih menelusuri aset lain PT TS," kata mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu. Penyidikan kasus korupsi tersebut juga sudah menjerat tiga pelaku yang diduga terlibat. Yakni, Kepala <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/14/204394/pejabat-nindya-karya-jadi-tersangka-korupsi-bumn-bilang-begini" target="_blank">PT NK</a> Cabang Sumatera Utara dan NAD Heru Sulaksono, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Ramadhani Ismy, serta Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ruslan Abdul Gani. Dihubungi secara terpisah, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN Ahmad Bambang berjanji, manajemen PT Nindya Karya akan mematuhi proses hukum. Seluruh BUMN juga diinstruksikan untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). "Skor GCG ini masuk penilaian kinerja direksi," ujarnya. Menurut Bambang, sebagai langkah preventif, kini semua proyek BUMN sudah mendapat pengawalan hukum dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) serta Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung.&nbsp;

Jadi Tersangka KPK, Aset PT Nindya Karya Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pejabat-nindya-karya-jadi-tersangka-korupsi-bumn-bilang-begini_m_204394.jpeg" alt="ilustrasi dermaga atau pelabuhan" width="100%">
<figcaption>ilustrasi dermaga atau pelabuhan</figcaption>
</figure>Jawapos.com - PT Nindya Karya (NK) (Persero) dan PT Tuah Sejati, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011. Pihak Kementerian BUMN pun angkat bicara mengenai kronologi proyek tersebut. Peristiwa ini bermula sejak 15 Oktober 2015. Dimana, Mahkamah Agung telah memutuskan Heru Sulaksono (Mantan Kepala PT Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh) dan kawan-kawan bersalah dalam kasus Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas yang dibiayai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 s/d 2011. Proyek itu dikerjakan secara bersama-sama oleh PT Nindya Karya (Persero) dan PT Tuah Sejati dengan membentuk Kerjasama Operasi yang dinamakan Nindya&ndash;Sejati, Joint Operating (JO). Pada 21 Februari 2018, PT Nindya Karya (Persero) telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Bongkar tersebut, yang diduga dilakukan oleh tersangka PT Nindya Karya (Persero) bersama-sama dengan PT Tuah Sejati. Sebagai perusahaan pelat merah yang menjunjung tinggi Good Corporate Governance (GCG) dan integritas perusahaan, Nindya Karya akan kooperatif terhadap penegak hukum dalam menghadapi kasus ini. Hal-hal yang diminta oleh aparat penegak hukum terkait permasalahan hukum juga telah dijalankan dengan kooperatif oleh PT Nindya Karya. PT Nindya Karya pun senantiasa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik kepada aparat penegak hukum demi menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai ketentuan yang berlaku. Selaku regulator dan pemegang saham dari PT Nindya Karya, Kementerian BUMN memastikan manajemen BUMN sekarang selalu menjalankan panduan dan penilaian GCG agar BUMN bertindak fair, profesional dan transparan dalam menjalankan bisnisnya. Penilaian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau pihak ketiga yang telah terakreditasi. "Score GCG ini masuk dalam Key Performance Indicator (KPI) Direksi BUMN," kata Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan (KSPP) Kementerian BUMN, Ahmad Bambang dalam keterangan resmi yang diterima Jawapos.com di Jakarta, Jumat (14/4). Dia melanjutkan, saat ini semua proyek BUMN sudah mendapatkan pengawalan hukum dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah (TP4D) Kejaksaan Agung RI. Sehingga, dalam pelaksanaan pengerjaan proyek Pemerintah baik pusat ataupun Daerah, BUMN bisa terbantu dari hal-hal yang menyimpang. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK La Ode M Syarif mengatakan terkait tindak pidana yang dilakukan kedua korporasi tersebut, menurut Syarif, PT NK dan PT TS melalui Heru Sulaksono (Kepala Cabang PT NK Cabang Sumatera Utara dam Nanggroe Aceh Darussalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation) diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, Aceh, tahun anggaran 2006-2011, dengan nilai proyek senilai Rp 793 miliar. "Diduga terjadi kerugian negara sekitar Rp 313 miliar dalam pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Bongkar pada kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ini," jelasnya. Ini akibat beberapa dugaan penyimpangan seperti penunjukkan langsung, kemudian Nindya Join Operation sejak awal diarahkan sebagai pemenang pelaksana pembangunan, rekayasa dalam penyusunan HPS dan penggelembungan harga (mark up), pekejaan utama diserahkan kepada PT Budi Perkasa Alam, dan terjadi kesalahan dalam prosedur, di mana izin-izin terkait seperti AMDAL dan lainnya belum ada namun pembangunan sudah dilaksanakan.

Pejabat Nindya Karya Jadi Tersangka Korupsi, BUMN Bilang Begini

nindya karya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nindya karya

Berita Terkini

15 Tower Siap Dibangun untuk Hunian ASN di IKN, Investasi Rp 3,2 T

Korporasi Nindya Karya dan Tuah Sejati Hadapi Sidang Pembacaan Dakwaan

Eks Dirut Nindya Karya Dicecar Soal Prosedur Pengurusan Proyek

Jadi Tersangka KPK, Aset PT Nindya Karya Diblokir

Pejabat Nindya Karya Jadi Tersangka Korupsi, BUMN Bilang Begini

Download Aplikasi JawaPos.com