<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-16-at-13.19.33.jpg" alt="Habib Bahar Smith saat menyapa pendukungnya di PN Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8)." width="100%">
<figcaption>Habib Bahar Smith saat menyapa pendukungnya di PN Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa kasus ujaran informasi bohong atau hoaks Habib Bahar Smith menyerukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila sebagai dasar negara adalah harga mati usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kota Bandung, Selasa (16/8).  ”Indonesia merdeka, merdeka, merdeka, NKRI harga mati, harga mati, Pancasila harga mati,” kata Habib Bahar di hadapan pendukungnya saat menaiki mobil tahanan kejaksaan seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, vonis enam bulan 15 hari yang lebih ringan dari tuntutan jaksa itu merupakan pertanda bahwa keadilan masih ada di Tanah Air. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Habib Bahar dihukum selama lima tahun penjara.  ”Besok (17/8) adalah hari kemerdekaan, mudah-mudahan Indonesia selalu merdeka,” ucap Habib Bahar.  Selain itu, dia pun berterima kasih kepada pihak kepolisian yang selalu menjaga keamanan selama proses persidangan dari awal hingga akhir. ”Saya serukan kepada seluruh jamaah pulang dengan tertib, pulang dengan aman,” ujar Habib Bahar.  Habib Bahar divonis enam bulan 15 hari hukuman penjara akibat perkaranya, yakni ujaran bohong saat mengisi ceramah di Kabupaten Bandung, pada Desember 2021. Saat itu, Habib Bahar mengatakan Habib Rizieq Shihab dipenjara karena menggelar Maulid Nabi dan enam laskar FPI disiksa hingga meninggal dunia.  Sementara itu, tim kuasa hukum Habib Bahar Smith menghormati dan mengapresiasi putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait hukuman enam bulan 15 hari penjara. Kuasa Hukum Ichwan Tuankotta mengatakan, yakin hakim bakal memberikan hukuman ringan kepada kliennya itu.  ”Jadi hari ini (16/8), kami menghormati putusan majelis hakim dan apresiasi terhadapnya,” kata Ichwan di PN Bandung.  Berdasar perhitungannya, Habib Bahar telah ditahan enam bulan kurang satu hari. Sehingga akan bebas dari tahanan dalam waktu dekat.  ”Tapi kami masih coba hitung-hitung lagi waktu pembebasannya,” ucap Ichwan.

Habib Bahar Serukan NKRI dan Pancasila Harga Mati Usai Sidang Vonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/injury_time.jpg" alt="R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO" width="100%">
<figcaption>R. BUDIJANTO ROHMAN BUDIJANTO</figcaption>
</figure>KETIKA NKRI Harga Mati diteriakkan, itu sebenarnya soal harga, bukan soal mati. Terdengar gagah memang. Namun, mengapa NKRI, singkatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikaitkan dengan harga? Meski, harga mati sebenarnya tetap istilah jual beli. Tak terkait dengan mati, berkorban nyawa. Dan, bukankah semestinya eksistensi sebuah negara tak dikaitkan dengan istilah transaksi perdagangan.  Barang yang diberi label harga mati tetaplah bisa dijual. Kalau kita ke supermarket, semua barang yang dijual di sana harga mati. Kalau mau beli, ya sesuai dengan harga label. Harga pas. Fixed price. Tak ada tawar-menawar seperti jualan di kaki lima atau pasar bawah pohon. Memang, kadang-kadang ada harga diskon, tetapi jatuhnya tetap harga mati juga. Sebab, penentunya tetap sang penjual. Bukan hasil tawar-menawar dengan pembeli.  Yang baru saja terjadi, pemerintah menentukan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Artinya, itu patokan harga mati minyak goreng untuk yang paling atas. Besarannya Rp 14 ribu. Ditegaskan, ini akan diberlakukan sampai Juni. Eh, ternyata minyak goreng tetap langka dan epiknya antrean emak-emak bikin malu NKRI. Dan, para penguasa timbunan minyak goreng cuek saja terhadap keputusan pemerintah itu. Akibatnya, peraturan ”harga mati” eceran tertinggi itu kembali dijilat. Dalam sekejap mata, minyak goreng kembali nangkring di rak-rak toko. Namun, harganya jadi setengah mati.  Saat pandemi Covid-19, slogan NKRI Harga Mati bertambah panjang. Di mana-mana dipasang spanduk NKRI Harga Mati, Tak Pakai Masker Bisa Mati. Dua kata ”mati” itu berbeda makna. Yang pertama, mati bermakna tak bisa ditawar. Yang kedua, mati betulan. Masuk ke liang kubur.  NKRI Harga Mati beda makna dengan slogan Merdeka atau Mati. Yang belakangan memang soal taruhan mati. Bahkan, slogan heroik itu ditambahkan Lebih Baik Mati daripada Hidup Dijajah Kembali. Lain halnya dengan slogan NKRI Harga Mati yang tak ada kaitan dengan bertaruh nyawa demi NKRI. Hanya penegasan bahwa bentuk negara kesatuan tak bisa ditawar.  Makna slogan itu juga masih mengandung pertanyaan. Apakah negara kita sedang terancam bentuk negara yang non kesatuan, yakni federalisme? Ternyata tidak juga. Ide-ide federalisme mati sejak 1950-an. Okelah, mungkin diimajinasikan ada ”ancaman” konsep teokratis dalam bernegara. Tetapi, negara teokratis seperti Republik Islam Iran tetap bisa berbentuk kesatuan dan republik pula. Namun, memang ada ancaman NKRI yang paling kentara, yaitu teror separatisme.  Kalau mau dikaitkan dengan konstitusi, slogan NKRI Harga Mati mungkin terkait dengan pasal paling perdana UUD 1945. Pasal 1 ayat (1) berbunyi, ”Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.” Agar tak ditawar, dikuncilah dengan pasal 37 ayat (5): ”Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”  Apakah dengan penguncian itu berarti tak mungkin dilakukan perubahan? Tetap saja bisa, yakni mengamandemen pasal 37 ayat (5). Sebab, selama konstitusi bisa diubah, pasal-pasal di dalamnya juga bisa diubah. Buktinya, jabatan presiden yang dikunci maksimal dua periode ternyata berupaya diutak-atik. Begitu pun masa jabatan presiden lima tahun yang bisa digoreng-goreng untuk diolor dua atau tiga tahun. Meski, sejauh ini upaya itu makin tumpul karena cemooh meluas.  NKRI Harga Mati juga sulit dikaitkan ke dalam praktik transaksional lintas negara yang makin terkoneksi. Agar investasi masuk, tentu harus bernegosiasi alias tawar-menawar yang tak boleh kaku kepada asing. Kalau kekurangan uang, negara juga tetap enteng saja berutang ke asing. Nilainya kini sudah melewati Rp 6.000 triliun. Setiap utang pasti mengurangi kedaulatan diri karena diri terikat dan menyerahkan jaminan kepada si pemberi utang. Dan, negeri kita pernah mengalaminya saat program negara didikte pemberi utang, yaitu IMF.  Kalau mau lebih heroik, bisa saja slogan NKRI Harga Mati mengadopsi pekikan Merdeka atau Mati. Yakni, menjadi NKRI atau Mati. Ini bermakna perjuangan bertaruh nyawa demi menegakkan negara kesatuan. Pilihannya, NKRI tegak atau mati berkalang tanah. Di sini ”mati” tak dikaitkan dengan ”harga” yang merupakan istilah para pedagang.  Mungkin membahas bahasa slogan tak perlu dipikir dalam-dalam. Sebab, yang paling penting dari bahasa slogan adalah daya gedor psikologisnya. Daya gugahnya. Ketika slogan dipekikkan, orang tak perlu berpikir untuk merespons. Yang penting langsung menirukan dengan tegas atau meninju ke udara. Bukan memeriksa dulu makna sejatinya. (*)  *) Senior Editor Jawa Pos

Harga Mati, Antara NKRI dan Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/AHY-Dery-Ridwansah-1-.jpg" alt="Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan sambutan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah, mulai dari koalisi di Pilkada Serentak 2020 hingga proses legislasi di DP" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat memberikan sambutan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah, mulai dari koalisi di Pilkada Serentak 2020 hingga proses legislasi di DP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) masih terus berlanjut. Kali ini Partai Demokrat memiliki sikap serupa.  Sikap itu dikemukakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai bersilaturahmi dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (14/7).  "Alhamdulillah Partai Demokrat dan MUI tegas menolak RUU HIP. Ini merupakan set back historis, yang menimbulkan masalah baru yang tidak diperlukan di negeri kita, di saat kita semua fokus untuk melawan pandemi Covid-19," ujar AHY kepada wartawan, Selasa (14/7).  Mantan pamen TNI-AD itu mengatakan, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya memecah belah, membentur-benturkan Pancasila dengan Islam, kemudian membawa isu ideologi tersebut, maka hal itu tidak bisa diterima.  "Karena kita mempunyai tujuan besar bersama, Pancasila final dan NKRI harga mati," katanya.  AHY menyebut memang perlu memproyeksikan diri untuk mencapai kemajuan dalam 5-10 tahun ke depan bahkan sampai 2045. Namun, tidak menghadirkan isu-isu yang tidak relevan di saat pandemi virus Korona di dalam negeri.  "Yang jelas, jangan menghadirkan isu-isu baru yang sebetulnya tidak relevan dan kontekstual terhadap kondisi bangsa dan perjuangan kita," tegasnya.  Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan tujuan kedatangan Demokrat adalah untuk silaturahmi. Termasuk ada beberapa isu yang mempunyai kesamaan pandangan dengan MUI, seperti RUU HIP.  "Kita memiliki kesamaan cara pandang dalam beberapa isu yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Semoga kunjungan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Insya Allah," ucap Muhyiddin.‎  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MG9xbEqeabM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=dK5C-9dTUCY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=QIjlvMkI8QI

AHY: Pancasila Final, NKRI Harga Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Nono-Sampono-Yess.jpg" alt="dok DPD" width="100%">
<figcaption>dok DPD</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPD RI menyatakan penolakan terhadap adanya referendum di Aceh. Pasalnya, kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati.  Pernyataan tegas itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta. Jum’at, 31 Mei 2019.  “Pandangan maupun wacana referendum ini harus kita luruskan karena tidak ada dasarnya," ujar Nono Sampono.  Menurut Nono, semua elemen bangsa boleh berjuang atas nama apa pun tapi jangan menyentuh atau mengganggu ranah kedaulatan negara, karena NKRI harga mati.  "Jangan ada lagi derita rakyat, air mata dan darah tumpah di bumi Indonesia!” tegasnya.  Senator asal Maluku itu menjelaskan, NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945 bagi rakyat Aceh itu sudah final. Dia juga menyatakan, bersatunya wilayah nusantara dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai ke Pulau Rote adalah kesepakatan bersama melalui penderitaan perjuangan seluruh komponen bangsa.  “Dari sudut pandang hukum sudah jelas Tap MPR Nomor 8 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 mencabut masalah referendum, artinya jelas konstitusi di Indonesia tidak mengakui adanya referendum karena mencabut itu semua,” lanjutnya.  Nono yang juga merupakan purnawirawan TNI AL itu juga menjelaskan, negara kesatuan Indonesia yang baru berusia 73 tahun ini sedang berproses, dan 17 Agustus 1945 berdirinya negara Negara Indonesia adalah puncak dari perjuangan seluruh elemen bangsa.  “Bagi sebuah negara, usia 73 tahun, masih sangat belia. Karena itu, jangan pertaruhkan lagi kedaulatan dan keutuhan NKRI. Saya ajak seluruh elemen bangsa Indononesia berjuang pada koridor hukum melalui perwakilan berjenjang dari daerah sampai tingkat pusat gunakanlah itu termasuk kami DPD RI,” ujarnya.  Menurutnya, DPD RI sebagai representasi daerah akan melakukan pendekatan preventif sesuai tugas dan kewenangannya, dan berjuang untuk kesejahteraan daerah.  “Saya ingin mengajak seluruh elemen bangsa jangan terprovokasi, terlalu mahal harganya mempertaruhkan kedaulatan negara ini," pungkasnya.

NKRI Harga Mati, DPD RI Tolak Keras Referendum Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/sby-tidak-cukup-hanya-bisa-bilang-nkri-harga-mati_m_156136.jpeg" alt="Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini banyak pihak-pihak yang mengklaim bahwa dirinya adalah Pancasilais, dan NKRI dan UUD 1945 adalah harga mati. Hal tersebut pun mendapat respons oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, pihaknya mendukung penuh tekad dan kesadaran ini. Namun, dirinya berpendapat pernyataan seperti itu belum cukup. "Disamping memang harga mati, tapi haruslah dipastikan bahwa yang hendak kita hadirkan adalah NKRI yang aman dan damai, NKRI yang menjamin tegaknya keadilan bagi semua, NKRI yang memakmurkan rakyatnya tanpa kecuali, serta NKRI yang menjamin kebebasan dan nilai-nilai demokrasi," ujar SBY dalam pidato HUT Partai Demokrat ke-16 di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Senin (9/9). SBY berpandangan bangsa Indonesia patut untuk melakukan refleksi kesejarahannya. Di mana tahun 2018, atau tepatnya bulan Mei nanti adalah genap 20 tahun reformasi di Indonesia. Sebagai salah seorang pelaku sejarah, dirinya mengajak saudara semua untuk sama-sama mengingat kembali mengapa negara yang dicintai ini dulu mengalami krisis besar, yang hampir saja menjadikan Indonesia sebagai negara gagal atau filed state. Selain kata SBY, Indonesia harus bisa menghadirkan kedua-duanya seperti ekonomi makin kuat, merata dan tidak merusak lingkungan hidup, namun tetap menjamin tegaknya nilai-nilai demokrasi. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi haruslah disertai dan bersamaan dengan peningkatan taraf hidup rakyat. "Rakyat tidak boleh dibiarkan menunggu dan hanya diberikan janji jika kelak ekonomi tumbuh tinggi, dijamin hidupnya akan menjadi baik," pungkasnya.

SBY: Tidak Cukup Hanya Bisa Bilang NKRI Harga Mati

Jangan Ganggu NKRI! Ada Pendekar Pagar Nusa Siap Membela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pagar-nusa-dan-komitmen-kebangsaan_m_127589.jpeg" alt="Emha Nabil Haroen" width="100%">
<figcaption>Emha Nabil Haroen</figcaption>
</figure> Saat ini warga Indonesia menghadapi ancaman berupa merebaknya ujaran kebencian dan sinisme antarkelompok. Sentimen tersebut semakin meluap dengan daya dorong kontestasi politik, khususnya di DKI Jakarta. Meskipun geografis ruang kontestasi hanya terjadi di DKI, energi kebencian meluap hingga ke daerah.  Energi kebencian yang meluap dari kanal-kanal politik semoga segera surut setelah momen politiknya usai. Pidato-pidato penuh prasangka yang berkumandang di mimbar-mimbar masjid semoga segera bergeser menjadi khotbah penuh cinta serta seruan-seruan untuk kemaslahatan publik.  Terlepas dari proses kontestasi yang terjadi, dengan drama politik maupun komodifikasi agama, apa yang terjadi dalam panggung politik negeri ini perlu menjadi renungan. Setidaknya, bagaimana menjaga energi bangsa ini agar tetap menjadi penyangga kedaulatan NKRI.  Kelompok-kelompok yang selama ini mengusung ide kekerasan beragama maupun berencana meruntuhkan sistem negara mendapat ruang kebebasan. Dengan dalih membela agama, dalam hal ini Islam, kelompok tersebut mendapatkan panggung untuk mengampanyekan ide-idenya. Padahal, apa yang disuarakan jelas mengarah pada usaha mengonsepsi sistem politik yang berbenturan dengan fondasi kebangsaan Indonesia.  Bangkitnya kelompok Islamis, dalam ungkapan Bassam Tibi (2016), sebenarnya memiliki motif politik, tapi dengan menggunakan jubah dan simbol-simbol agama. Tibi membedakan antara Islam dan Islamisme. Menurut Tibi, gerakan Islamisme yang diusung kelompok Islamis memiliki tujuan kekuasaan. Klaim-klaim keagamaan yang didengungkan untuk menarik simpati publik sekaligus memperbesar pengaruhnya di ruang sosial politik.  Riset Wahid Foundation (2016) mengonfirmasi tantangan tersebut, berupa meningkatnya radikalisme, terutama pada anak muda. Sebanyak 11,5 juta warga muslim berpotensi radikal atau sejumlah 7,7 persen dari proporsi 150 juta warga muslim. Sedangkan yang pernah terlibat dalam aksi-aksi radikal sejumlah 600 ribu.    Komitmen Kebangsaan   Pada titik ini, Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa konsisten pada komitmen untuk menjaga NKRI. Pagar Nusa merujuk pada sikap kiai-kiai pesantren dan arah organisasi NU yang berprinsip pada nilai Islam dan kebangsaan. Konsepsi itu muncul dari pemahaman mendasar atas sikap para kiai dalam memperjuangkan kemerdekaan serta menjaga negara. Hubbul wathan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Itulah yang menjadi prinsip NU serta menjadi rujukan Pagar Nusa.  Perjuangan kebangsaan para kiai NU berdasar pemahaman bahwa ad-din (agama) merupakan latar belakang perilaku dan pemikiran, berlandasan nilai dan prinsip Islam. Semisal musyawarah (asy-syura), kebebasan (al-hurriyah), keadilan (al-&rsquo;adalah), dan persamaan derajat (al-musawah). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai dasar Pancasila yang disepakati para pendiri bangsa.  Sejarah hadirnya Pagar Nusa tidak lepas dari perjuangan mengawal negara. Para pendekar silat dari pesantren telah sejak awal bergabung dalam perjuangan kemerdekaan. Bersama laskar rakyat dan barisan militer, para pendekar dan santri itu menjadi tulang punggung perjuangan.  Selanjutnya, untuk mewadahi para pendekar, para kiai sepakat membentuk perkumpulan. Pada 27 September 1985 diselenggarakan pertemuan para kiai untuk membahas wadah pencak silat dari komunitas pesantren dan warga nahdliyin. Pertemuan yang berlangsung di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, itu dihadiri KH Maksum Jauhary (Gus Maksum Lirboyo), KH Abdullah Usman, KH Muhajir, H Athoillah, Drs Lamro Azhari, KH Ahmad Buchori Susasto, dan Prof Dr Suharbillah.  Pertemuan tersebut menandai pembentukan Pagar Nusa untuk mewadahi kader-kader dan pendekar silat yang berafiliasi dengan nahdliyin. Kemudian, pada 3 Januari 1986, melalui pertemuan kiai dan pendekar-pendekar khos (khusus) di Pesantren Lirboyo Kediri, terbentuklah Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa yang secara resmi menjadi media komunikasi dan konsolidasi para pendekar silat.    Kemaslahatan Publik   Prinsip yang menjadi acuan Pagar Nusa dalam komitmen berbangsa adalah kemaslahatan publik, maslahah &rsquo;ammah. Hal itulah yang seharusnya menjadi tujuan pemimpin bangsa ini untuk mengupayakan kesejahteraan. Tasharruful imam &rsquo;ala ar-raiyyah manuthun bil mashlahah, kebijakan pemimpin haruslah bertumpu pada kemaslahatan bersama.  Islam menegaskan pentingnya organisasi (jam&rsquo;iyyah) yang mampu menghadirkan kemaslahatan umat. Menyatukan komitmen untuk menegakkan maslahat merupakan tujuan ibadah sosial yang diserukan Islam. Hal itu selaras dengan ayat Allah Swt dalam QS An Nisa 114: &rdquo;Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan-pembicaraan rahasia mereka, kecuali untuk menyuruh manusia memberi sedekah, menghadirkan kebaikan, atau mengupayakan perdamaian antara umat manusia.&rdquo; Islam menyerukan pentingnya kemaslahatan umat sebagai wujud dari peran penting kaum muslim.  Pagar Nusa berusaha menyiapkan kader-kader terbaiknya agar mampu menjadi pemimpin. Kepemimpinan yang berfondasi etika, moralitas, spiritualitas, dan strategi politik kebangsaan akan melahirkan kemaslahatan untuk publik. Momen Kongres III Pagar Nusa pada 3&ndash;5 Mei 2017 di Jakarta menjadi agenda untuk konsolidasi antarpendekar dan kader guna memantapkan komitmen kebangsaan di tengah tantangan kontestasi ideologi keagamaan di negeri ini. (*)     *Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pencak Silat Nahdlatul Ulama (PSNU) Pagar Nusa

Pagar Nusa dan Komitmen Kebangsaan

nkri harga mati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nkri harga mati

Berita Terkini