<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/20/Immanuel-Ebenezer-Gerungan-atau-Noel-5JPG-1439959792.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel menjalani sidang perdana di pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (19/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sikap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel yang dinilai kerap menyampaikan berbagai pernyataan di luar ruang persidangan. KPK mengingatkan agar fokus utama terdakwa tetap berada pada proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa ruang yang tepat untuk menyampaikan informasi terkait perkara adalah di hadapan majelis hakim. Menurutnya, persidangan merupakan forum resmi untuk menguji fakta secara terbuka dan objektif. &ldquo;Artinya di luar forum sidang ya. Ya, kami tentu mengimbau kepada terdakwa agar lebih fokus untuk mengikuti persidangan dengan menyampaikan fakta-fakta dengan benar dan utuh sehingga bisa membantu proses persidangan ini bisa berjalan efektif,&rdquo; kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (26/1). Budi juga menekankan, jika terdakwa memiliki informasi tambahan yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, sebaiknya disampaikan secara langsung dalam persidangan agar dapat dicatat sebagai fakta hukum. &ldquo;Dan jika memang memiliki informasi-informasi lain yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan, silakan disampaikan di depan majelis hakim supaya itu kemudian juga menjadi fakta persidangan,&rdquo; tegasnya. Ia menjelaskan, seluruh fakta yang muncul di persidangan akan dianalisis oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Analisis tersebut penting untuk menentukan apakah informasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti baru atau menjadi dasar pengembangan penyidikan lanjutan. &ldquo;Karena setiap fakta persidangan tentu akan dilakukan analisis oleh tim JPU KPK untuk melihat apakah kemudian nanti bisa menjadi bukti baru untuk proses atau untuk pengembangan penyidikan nantinya,&rdquo; ujar Budi. Lebih jauh, Budi menilai masyarakat saat ini semakin kritis dalam memilah informasi, terutama antara fakta persidangan dan narasi yang berkembang di luar pengadilan. Ia mengingatkan, opini yang dibangun di luar sidang tidak selalu mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya. &ldquo;Kami pikir masyarakat sudah semakin cerdas untuk melihat fakta-fakta yang memang betul-betul muncul di dalam persidangan karena memang dalam rangkaian persidangan perkara ini banyak informasi ataupun narasi dan juga opini yang dibangun di luar persidangan,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel membocorkan dugaan keterlibatan partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas) dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bocoran tersebut disampaikan Noel sebelum menjelang sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1). Noel merupakan terdakwa dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3. &ldquo;Ormasnya dulu lah ya, ormasnya yang jelas tidak berbasis agama. Partainya ada huruf K nya. Udah itu dulu clue nya ya,&rdquo; ungkap Noel. Meski demikian, Noel enggan memerinci partai maupun ormas dimaksud. Ia juga menolak mengungkap identitas lain, termasuk warna partai atau ormas tersebut. &ldquo;Nggak, saya ga mau nyebutin dulu. (Warnanya) nggak boleh tahu dong,&rdquo; ujar Noel. Saat kembali disinggung posisi huruf K, Noel tetap enggan memberikan penjelasan lebih lanjut. &ldquo;(Huruf K nya) ada di depan, tengah? Mau tau aja lu, ntar,&rdquo; bebernya. Noel mengklaim adanya aliran dana kepada pihak-pihak tersebut dalam perkara yang menjeratnya. &ldquo;Alirannya, bukan terlibatnya. Alirannya,&rdquo; sesumbarnya. Dalam kasusnya, Noel didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3.365.000.000 dalam kasus penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Selain itu, Noel bersama-sama 10 terdakwa lainnya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6.522.360.000,00 dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker RI. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12C Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK ingatkan eks Wamenaker Noel agar fokus dalam persidangan dan tak sesumbar opini liar soal kasus sertifikasi K3 yang sedang bergulir.

Eks Wamenaker Noel Banyak Vokal di Luar Persidangan, KPK Ingatkan Tak Sesumbar Opini Liar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/wamennbjds22-3183836507.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan&nbsp;Negeri&nbsp;Jakarta&nbsp;Pusat&nbsp;(PN&nbsp;Jakpus)&nbsp;segera&nbsp;menggelar&nbsp;sidang&nbsp;perdana&nbsp;terhadap&nbsp;mantan&nbsp;Wakil&nbsp;Menteri&nbsp;Ketenagakerjaan&nbsp;(Wamenaker)&nbsp;Immanuel&nbsp;Ebenezer&nbsp;Gerungan&nbsp;alias&nbsp;Noel. Noel akan menjalani persidangan&nbsp;dalam&nbsp;kasus&nbsp;dugaan&nbsp;korupsi&nbsp;berupa&nbsp;pemerasan&nbsp;dalam&nbsp;pengurusan&nbsp;sertifikasi&nbsp;Keselamatan&nbsp;dan&nbsp;Kesehatan&nbsp;Kerja&nbsp;(K3),&nbsp;di&nbsp;Kementerian&nbsp;Ketenagakerjaan&nbsp;(Kemenaker). Sidang&nbsp;perdana&nbsp;perkara&nbsp;tersebut&nbsp;dijadwalkan&nbsp;berlangsung&nbsp;pada&nbsp;Senin,&nbsp;19&nbsp;Januari&nbsp;2026,&nbsp;di&nbsp;Pengadilan&nbsp;Tindak&nbsp;Pidana&nbsp;Korupsi&nbsp;(Tipikor)&nbsp;pada&nbsp;PN&nbsp;Jakpus. Juru&nbsp;bicara&nbsp;PN&nbsp;Jakpus,&nbsp;Andi&nbsp;Saputra,&nbsp;mengonfirmasi&nbsp;bahwa&nbsp;perkara&nbsp;atas&nbsp;nama&nbsp;Immanuel&nbsp;Ebenezer&nbsp;Gerungan&nbsp;telah&nbsp;resmi&nbsp;diregister&nbsp;oleh&nbsp;kepaniteraan.&nbsp;Perkara&nbsp;Immanuel&nbsp;Ebenezer&nbsp;diregister&nbsp;dengan&nbsp;nomor&nbsp;1/Pid.Sus-TPK/2026/PN&nbsp;Jkt.Pst &ldquo;Kepaniteraan&nbsp;Pengadilan&nbsp;Tipikor&nbsp;pada&nbsp;Pengadilan&nbsp;Negeri&nbsp;Jakarta&nbsp;Pusat&nbsp;telah&nbsp;meregister&nbsp;perkara&nbsp;atas&nbsp;nama&nbsp;Immanuel&nbsp;Ebenezer&nbsp;Gerungan,&rdquo;&nbsp;kata&nbsp;Andi&nbsp;Saputra&nbsp;kepada&nbsp;wartawan,&nbsp;Selasa&nbsp;(13/1). Selain&nbsp;Noel,&nbsp;terdapat&nbsp;10&nbsp;terdakwa&nbsp;lainnya&nbsp;yang&nbsp;juga&nbsp;akan&nbsp;disidang&nbsp;dalam&nbsp;satu&nbsp;dakwaan&nbsp;bersama&nbsp;Noel,&nbsp;mereka&nbsp;yakni&nbsp;Irvian&nbsp;Bobby&nbsp;Mahendro&nbsp;selaku&nbsp;Koordinator&nbsp;Bidang&nbsp;Kelembagaan&nbsp;dan&nbsp;Personil&nbsp;K3&nbsp;periode&nbsp;2022-2025;&nbsp;Gerry&nbsp;Aditya&nbsp;Herwanto&nbsp;Putra&nbsp;selaku&nbsp;Koordinator&nbsp;Bidang&nbsp;Pengujian&nbsp;dan&nbsp;Evaluasi&nbsp;Kompetensi&nbsp;Keselamatan&nbsp;Kerja&nbsp;periode&nbsp;2022&nbsp;hingga&nbsp;sekarang;&nbsp;serta&nbsp;Subhan&nbsp;selaku&nbsp;Sub&nbsp;Koordinator&nbsp;Keselamatan&nbsp;Kerja&nbsp;Direktorat&nbsp;Bina&nbsp;K3&nbsp;periode&nbsp;2020&ndash;2025. Nama&nbsp;lainnya&nbsp;yakni,&nbsp;Anitasari&nbsp;Kusumawati&nbsp;selaku&nbsp;Koordinator&nbsp;Kemitraan&nbsp;dan&nbsp;Personel&nbsp;Kesehatan&nbsp;Kerja&nbsp;periode&nbsp;2020&nbsp;hingga&nbsp;sekarang;&nbsp;Fahrurozi&nbsp;selaku&nbsp;Direktur&nbsp;Jenderal&nbsp;Binwasnaker&nbsp;dan&nbsp;K3&nbsp;sejak&nbsp;Maret&nbsp;2025;&nbsp;Hery&nbsp;Sutanto&nbsp;selaku&nbsp;Direktur&nbsp;Bina&nbsp;Kelembagaan&nbsp;periode&nbsp;2021&nbsp;hingga&nbsp;Februari&nbsp;2025;&nbsp;Sekarsari&nbsp;Kartika&nbsp;Putri&nbsp;selaku&nbsp;sub-koordinator;&nbsp;Supriadi&nbsp;selaku&nbsp;koordinator;&nbsp;serta&nbsp;Temurila&nbsp;dan&nbsp;Miki&nbsp;Mahfud&nbsp;dari&nbsp;PT&nbsp;KEM&nbsp;Indonesia. Mereka&nbsp;akan&nbsp;diadili&nbsp;oleh&nbsp;Nur&nbsp;Sari&nbsp;Baktiana&nbsp;sebagai&nbsp;Ketua&nbsp;Majelis,&nbsp;dengan&nbsp;didampingi&nbsp;oleh&nbsp;dua&nbsp;hakim&nbsp;anggota,&nbsp;Fajar&nbsp;Kusuma&nbsp;Aji&nbsp;dan&nbsp;Alfis&nbsp;Setiawan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016970576/eks-wamenaker-noel-ebenezer-segera-disidang-total-dugaan-pemerasan-capai-rp-201-miliar">Eks Wamenaker Noel Ebenezer Segera Disidang, Total Dugaan Pemerasan Capai Rp 201 Miliar</a> Lebih&nbsp;lanjut,&nbsp;Andi&nbsp;memastikan&nbsp;seluruh&nbsp;terdakwa&nbsp;dalam&nbsp;perkara&nbsp;tersebut&nbsp;akan&nbsp;diadili&nbsp;oleh&nbsp;majelis&nbsp;yang&nbsp;sama. &ldquo;Sebanyak&nbsp;11&nbsp;terdakwa&nbsp;tersebut&nbsp;akan&nbsp;diperiksa&nbsp;dan&nbsp;diadili&nbsp;oleh&nbsp;majelis&nbsp;hakim&nbsp;yang&nbsp;sama,"&nbsp;pungkasnya. &nbsp;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) segera menggelar sidang perdana terhadap mantan Wamenaker Immanuel Eben Ezer

Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Akan Jalani Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/wamennbjds22-3183836507.jpg" alt="Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)" width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, berpenampilan nyentrik saat perkaranya P21. (Ridwan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah dinyatakan lengkap atau P21. Dengan lengkapnya perkara tersebut, maka kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, itu kini bakal memasuki tahap persidangan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap. Penyidik telah menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. &ldquo;Perkara pemerasan ini telah dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik telah menyelesaikan proses tahap II dengan menyerahkan barang bukti serta 11 orang tersangka kepada tim JPU,&rdquo; kata Budi dalam keterangannya, Kamis (18/12). Setelah menerima pelimpahan tahap II, JPU memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. Selanjutnya, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) guna menjalani proses persidangan. Budi mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran penyidik terhadap rekening para tersangka, total dugaan pemerasan dalam perkara ini mencapai Rp 201 miliar. Perbuatan tersebut diduga berlangsung dalam rentang waktu 2020 hingga 2025. &ldquo;Dari hasil identifikasi penyidik, dugaan tindak pemerasan mencapai Rp 201 miliar untuk periode 2020 sampai dengan 2025,&rdquo; ucap Budi. Nilai tersebut, lanjut dia, belum termasuk sejumlah pemberian dalam bentuk tunai maupun barang. Di antaranya kendaraan bermotor serta fasilitas pemberangkatan ibadah haji dan umrah, sehingga total nilai pemerasan berpotensi bertambah. &ldquo;Jumlah tersebut belum termasuk pemberian tunai maupun dalam bentuk barang seperti mobil, motor, serta fasilitas pemberangkatan ibadah haji, umrah, dan lainnya,&rdquo; tegasnya. Dalam perkara ini, KPK menetapkan total 11 tersangka yang akan segera menjalani persidangan. Selain Noel, para tersangka antara lain Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja periode 2022 hingga sekarang; serta Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 periode 2020&ndash;2025. Nama lainnya yakni Anitasari Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja periode 2020 hingga sekarang; Fahrurozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 sejak Maret 2025; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan periode 2021 hingga Februari 2025; Sekarsari Kartika Putri selaku sub-koordinator; Supriadi selaku koordinator; serta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Sementara, dalam pengembangan penyidikan, KPK kembali menetapkan tiga tersangka baru. Dengan penambahan tersebut, total tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 ini menjadi 14 orang. Tiga tersangka baru itu yakni, Chairul Fadly Harahap selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemenaker; Haiyani Rumondang selaku Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3; serta Sunardi Manampiar Sinaga selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan lengkapnya perkara tersebut, maka kasus yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel

Eks Wamenaker Noel Ebenezer Segera Disidang, Total Dugaan Pemerasan Capai Rp 201 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/23/JKT_-Wamenker-di-Tahan-KPK_SALMAN-TOYIBI_-04JPG-4286608870.jpg" alt="Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus korupsi pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya ketidaksinkronan laporan harta kekayaan milik Irvian Bobby Mahendro Putro, pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dijuluki sebagai 'sultan' di lingkungan Kemnaker RI. Irvian merupakan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3, yang kini menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 2 Maret 2022, Irvian hanya tercatat memiliki total harta Rp 3,9 miliar. Namun, dalam konstruksi perkara yang ditangani KPK, Irvian diduga menerima aliran dana hingga Rp 69 miliar, dari total dugaan gratifikasi sebesar Rp 81 miliar. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengamini adanya perbedaan mencolok antara LHKPN dan hasil temuan penyidik.&nbsp;"Jumlah asetnya tidak sinkron dengan temuan awal dalam kegiatan tangkap tangan ini," kata Budi dikonfirmasi, Senin (25/8). Ia memastikan KPK akan terus menelusuri aliran uang, serta aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Mengingat, KPK menyita berbagai aset dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat 11 orang sebagai tersangka, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. KPK menyita 15 mobil dan tujuh motor. Namun, dari jumlah itu, 12 mobil dan enam motor disita dari tangan Irvian. Salah satu barang bukti mencolok adalah motor gede (moge) Ducati Scrambler berwarna biru dengan pelat nomor B 4225 SUQ, yang diduga diberikan Irvian kepada Immanuel Ebenezer. Ducati tersebut kini masuk daftar alat bukti perkara. Sementara, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memastikan, penyidik akan mendalami setiap fakta dan keterangan yang terungkap dalam penyidikan kasus ini.&nbsp;"Penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU) akan mempelajari setiap fakta perbuatan dari keterangan yang diperoleh saksi, ahli, tersangka," ujar Tanak.&nbsp; Dalam LHKPN yang dilaporkan, Irvian hanya mencatat satu aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp 1,27 miliar, satu mobil Pajero Rp 335 juta, harta bergerak lain Rp 75,2 juta, serta kas dan setara kas Rp 2,2 miliar.&nbsp; Ia tidak melaporkan kepemilikan surat berharga maupun utang. Perbedaan besar antara laporan dan temuan penyidik membuat KPK semakin menaruh perhatian pada peran Irvian dalam skandal gratifikasi ini. Sebelumnya, KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selain Noel, terdapat delapan pejabat di lingkungan Kemnaker dan dua pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka di antaranya Irvan Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022&ndash;2025; Gerry Aditya Herwanto Putra selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022&ndash;2025; serta Anitasari Kusumawati selaku Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja 2020&ndash;2025. Selanjutnya, Subhan selaku Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 tahun 2020&ndash;2025; Fahrurozi selaku Dirjen Biswanaker dan K3 pada Maret 2025&ndash;sekarang; Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan 2021&ndash;2025; Sekarsari Kartika Putri dan Supriadi selaku Koordinator; serta dua pihak swasta Temurila dan Miki Mahfud dari PT KEM Indonesia. Penetapan tersangka ini dilakukan usai KPK menggelar OTT terhadap Noel, pada Rabu (20/8) malam. Seluruh tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, terhitung 22 Agustus hingga 10 September 2025, di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK Gedung Merah Putih. Mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada 2 Maret 2022, Irvian hanya tercatat memiliki total harta Rp 3,9 miliar.

KPK Temukan Harta Tak Sinkron Milik 'Sultan Kemnaker' yang Berikan Motor Ducati ke Eks Wamenaker Noel