<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/JKT_Pidato-Kenegaraan-Presiden-Prabowo-Subianto-_SALMAN-TOYIBI-5JPG-1105812425.jpg" alt="Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat" width="100%">
<figcaption>Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melanjutkan sejumlah agenda Astacita dan merancang anggarannya dalam RAPBN 2026. Dalam Pidato Nota Keuangan, Jumat (15/8), Presiden Prabowo menyebutkan salah satu program yang akan dilanjutkan tahun depan yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan hingga Rp 335 triliun.&nbsp; Berikut delapan agenda utama RAPBN 2026 dan alokasi anggarannya, dikutip dari paparan Nota Keuangan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (19/8). 1. Ketahanan Pangan Nasional: Rp 164,4 triliun -Cetak sawah baru -Subsidi pupuk: Rp 46,9 triliun -Perkuat Bulog: Rp 22,7 triliun 2. Transisi Energi Bersih: Rp 402,4 triliun -Pembangunan PLT Surya, Hidro, Panas Bumi -Target 100 persen EBT dalam 10 tahun -Subsidi energi tepat sasaran 3. Program Makanan Bergizi (MBG): Rp 335 triliun -Menjangkau 82,9 juta penerima -Fokus pada gizi anak, ibu hamil, balita -Libatkan UMKM &amp; petani lokal 4. Revolusi Pendidikan: Rp 757,8 triliun&nbsp; -Peningkatan kualitas guru -Beasiswa PIP dan KIP Kuliah -Sekolah Rakyat dan Unggul Garuda -Beasiswa LPDP luar negeri -Fasilitas pendidikan -Gaji dan tunjangan guru/dosen: Rp 178,7 triliun 5. Transformasi Layanan Kesehatan: Rp 244 triliun -Perluas Jaminan Kesehatan Nasional -Revitalisasi rumah sakit -Percepatan penurunan stunting -Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) -Jaminan untuk 96,8 juta jiwa 6. Penguatan Koperasi Merah Putih Melalui pembiayaan Bank Himbara -80.000 koperasi jadi pusat distribusi -Sembako, pupuk, dan layanan keuangan murah -Potong rantai logistik dan buka lapangan kerja 7. Pertahanan Nasional Komprehensif -Modernisasi alutsista -Kesejahteraan prajurit -Penguatan komponen cadangan -Pertahanan di bidang militer, ekonomi, sosial, dan politik 8. Investasi Strategis dan Perumahan Rakyat melalui Danantara -Proyek hilirisasi senilai USD 38 miliar -Program pembangunan 3 juta rumah rakyat -Penguatan rantai pasok global -Serap tenaga kerja secara massif

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan delapan agenda utama RAPBN 2026 dengan alokasi anggaran besar untuk kesejahteraan rakyat.

8 Agenda Ekonomi Prabowo Subianto di RAPBN 2026 beserta Anggarannya: dari MBG, Proyek Transisi Energi, hingga Kopdes Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/yKr2wJnzompChBmqfOzoP74s8RoefRCMcH0Mmnbr-1-4221298014.jpg" alt="menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang ke rumah duka mantan menteri Perekonomian Kwik Kian Gie, Selasa (29/7/2025). (Instagram @smindrawati)" width="100%">
<figcaption>menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang ke rumah duka mantan menteri Perekonomian Kwik Kian Gie, Selasa (29/7/2025). (Instagram @smindrawati)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa alokasi anggaran Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 hanya dialokasikan sebesar Rp 6,3 triliun. Angka ini lebih rendah dari alokasi anggaran IKN 2025 sebesar Rp 13,5 triliun.&nbsp; Meski begitu, Menkeu tidak begitu yakin dengan besaran anggaran tersebut. Ia mengaku perlu mengecek dan menunggu catatan dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).&nbsp; "Mungkin sebentar lagi, kayaknya Pak Luki sedang nulis, berarti sebentar lagi ke luar tuh angkanya," kata Sri Mulyani dalam sesi tanya jawab dengan awak media saat konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangannya di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).&nbsp; Tak lama, Sri Mulyani kemudian menyampaikan bahwa anggaran IKN ditetapkan Rp 6,3 triliun. Namun, bendahara negara itu menyebutnya dengan penuh ragu. Bahkan ia mengaku bakal segera dikoreksi jika angka yang disampaikannya ini tidak sesuai dengan RAPBN 2025.&nbsp;"Oh Rp 6,3 triliun Pak untuk IKN, maksud saya, kalau nggak salah ya? Bener nggak itu Pak, Rp 6,3 triliun paling nggak. Nanti kalau salah saya koreksi lagi," pungkas Sri Mulyani.&nbsp; Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto tak menyebutkan IKN sebagai program prioritas dalam penyampaian RAPBN 2026 dan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Jakarta. &nbsp; Meski begitu, dalam rapat terbatas (Ratas) yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.&nbsp; Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono melaporkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).&nbsp; Lebih lanjut, Thomas juga memastikan bahwa angka itu belum final. Pasalnya, pada pemerintahan baru nanti, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih memiliki diskresi alias wewenang khusus untuk menentukan besaran anggaran pembangunan IKN. &nbsp; "Total (anggaran) di IKN itu untuk 2025, saat ini Rp 15 triliun, tapi bisa ditambah dari diskresi Presiden (Prabowo Subianto)," lanjutnya.&nbsp; Namun begitu, berdasarkan laporan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN senilai Rp 13,5 triliun. Rinciannya sekitar Rp 5,4 triliun dari Otorita IKN dan tambahan sekitar Rp 8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan anggaran IKN 2026 hanya Rp 6,3 triliun, lebih rendah dari 2025, dan perlu verifikasi.

Pemerintah Bakal Ambil Rp 6,3 Triliun dari APBN 2026 untuk Anggaran IKN, Menkeu Ragu-ragu Sebut

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/JKT_-Sidang-Paripurna-RAPBN-_SALMAN-TOYIBI-07JPG-2486530409.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Salah satu program prioritas yang disinggung Presiden Prabowo Subianto dalam pidato nota keuangan RAPBN 2026 adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Di hadapan wakil rakyat di Senayan pada Jumat (15/8), Prabowo mengatakan tahun depan anggaran MBG mencapai Rp 335 triliun.&nbsp; Dengan anggaran yang sangat besar itu, publik berharap program MBG tahun depan bisa berjalan lebih baik. Pasalnya sepanjang tahun ini, implementasi MBG banyak masalah. Mulai dari sengkarut kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG dengan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).&nbsp; Kemudian juga ada kasus menu MBG diterima siswa dalam keadaan basi. Lalu kasus sejumlah siswa keracunan usai mengkonsumsi hidangan MBG. Dan setumpuk masalah lainnya.&nbsp; Persoalan MBG terbaru mencuat di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Puluhan mitra dapur SPPG untuk penyedia MBG diputus kerjasama secara sepihak. Akibatnya pengusaha atau masyarakat yang sudah menyiapkan infrastruktur dapur memasak MBG menjadi merugi.&nbsp; Keluhan tersebut disampaikan kepada jajaran DPRD Provinsi Sulsel. Mereka protes tidak dapat beroperasi menjadi mitra SPPG pada Program MBG padahal telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp 1 miliar.&nbsp; Sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulsel menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (15/8). Mereka memprotes penutupan puluhan dapur program MBG secara sepihak di Sulsel. Salah satu tuntutan mereka adalah mencopot Direktur Kerjasama dan &nbsp;Mitra BGN. Mereka juga mendesak agar Direktur Wilayah 9 BGN diturunkan. Koordinator Lapangan Rafli Tanda menaruh curiga ada persaingan tidak sehat dalam penentuan mitra MBG. Kuat dugaan penentuan kemitraan hanya dilakukan melalui email, tanpa ada pengecekan langsung di lapangan dengan alasan kuota sudah penuh. Akibatnya, kata dia, banyak calon mitra BGN yang gagal jadi mitra dengan alasan kuota penuh. "Ini sangat merugikan sehingga akibat penghentian sepihak ini," kata Rafli. Karena tidak hanya merugikan vendor pemilik dapur. Tetapi juga mencederai program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo untuk peningkatan gizi anak-anak bangsa. Dia menyayangkan sistem verifikasi untuk mendapatkan ID SPPG di BGN ini dilakukan secara serampangan. Untuk itu, dia mendesak agar DPRD Sulsel dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebab mereka sudah habis-habisan untuk ikut mensukseskan program mulia Presiden Prabowo Subianto itu. Dia menuntut ada keadilan dalam penentuan SPPG ini.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama aspirasi mengenai pemutusan kontrak mitra dapur MBG itu langsung diterima Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi. "Saya terima pernyataan sikap dan aspirasi dari teman-teman. Tentunya walaupun ini bukan menjadi kewenangan kami karena BGN merupakan badan otonom yang langsung vertikal ke Pemerintah pusat," katanya.&nbsp; DPRD Sulsel, sambung politisi Fraksi Nasdem ini, akan segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak yang terkait dengan MBG di Sulsel. Hanya saja, mereka tidak bisa menjamin akan bisa menghadirkan perwakilan BGN dalam rapat dengar pendapat tersebut. Tidak seperti kementerian atau lembaga lainnya, BGN tidak memiliki perwakilan di daerah. "Ini yang menyulitkan kami untuk berkoordinasi (dengan BGN) terkait hal tersebut. Jadi kalaupun mau lakukan RDP, yang kelihatannya bisa kita undang adalah dinas-dinas yang terkait dengan kegiatan Makan Bergizi Gratis," jelasnya. Dia berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para mitra MBG ini langsung ke BGN.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulsel menghadapi masalah serius, termasuk pemutusan kerjasama sepihak yang merugikan mitra dapur.

Pidato Nota Keuangan Prabowo Ungkap Anggaran MBG 2026 Tembus Rp 335 Triliun, tapi Masih Banyak Persoalan di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/yKr2wJnzompChBmqfOzoP74s8RoefRCMcH0Mmnbr-1-4221298014.jpg" alt="menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang ke rumah duka mantan menteri Perekonomian Kwik Kian Gie, Selasa (29/7/2025). (Instagram @smindrawati)" width="100%">
<figcaption>menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati datang ke rumah duka mantan menteri Perekonomian Kwik Kian Gie, Selasa (29/7/2025). (Instagram @smindrawati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Momen pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan kerap menjadi salah satu momen yang paling ditunggu. Bukan tanpa alasan. Pasalnya, selama ini kerap ada selipan soal kabar kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) di tahun depan. Sayangnya, hari ini, angin segar tersebut tak berhembus. Lalu, bagaimana kejelasan nasibnya? Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, untuk kebijakan terkait rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS), pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini terkait kebutuhan pegawai. Baik itu di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda). Mengingat, pada tahun ini, proses rekrutmen pun sudah berjalan. "Jadi nanti tergantung kebutuhan kementerian, lembaga, dan daerah. Namun di saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang harus dipertimbangkan," ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2026 dan nota keuangan, di Jakarta, Jumat petang (15/8). Diakuinya, sampai saat ini, pihaknya belum menyampaikan hal itu. "Kita belum melakukan perhitungan terkait hal itu. Terutama, untuk rekrutmen CPNS," katanya. Hal ini juga ditekankan olehnya untuk kenaikan gaji ASN. Dia memberi sinyal tak akan ada kenaikan gaji untuk para abdi negara tahun depan. Menurutnya, saat ini pemerintah tengah fokus pada program-program prioritas. "Untuk gaji kita juga akan melihat kepada fiscal space yang tadi mayoritas diisi program-program prioritas nasional," sambungnya. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan Rancangan Undang-undang APBN 2026 dan Nota Keuangan. Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan beberapa agenda prioritas pada 2026. Diantaranya, bidang pendidikan, pangan, energi, kesehatan, pertahanan, hingga perekonomian kerakyatan.&nbsp;Adapun total belanja negara direncanakan sebesar Rp 3.786,5 triliun. Sedangkan, penerimaan negara ditarget sebesar Rp 3.147 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengonfirmasi tidak ada pembahasan kenaikan gaji PNS dalam RAPBN 2026, fokus pada program prioritas pemerintah.

Tak Ada Kabar soal Gaji PNS di Pidato Nota Keuangan RAPBN 2026, Begini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/JKT_-Sidang-Paripurna-RAPBN-_SALMAN-TOYIBI-06JPG-4038027904.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN TA 2026. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN TA 2026. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah telah mengajukan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai, RAPBN 2026 disusun dengan target-target yang moderat dan realistis, khususnya dalam indikator asumsi ekonomi makro. Menurutnya, pemerintah menyusun angka realistis dalam RAPBN 2026. "Pemerintah memilih target yang moderat dan realistis pada angka-angka RAPBN 2026," kata Said kepada wartawan, Jumat (15/8). Dalam RAPBN 2026, target pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, dan imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diproyeksikan 6,9 persen. Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan Rp 16.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 610 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak per hari. Menurut Said, angka-angka ini mencerminkan pilihan pemerintah untuk mengambil titik tengah dari batas bawah dan atas kesepakatan antara Banggar DPR dan pemerintah dalam pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). "Pilihan angka moderat ini menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan 2026 yang tidak mudah, seperti dampak tarif dari Presiden Trump, konflik geopolitik, menurunnya daya beli rumah tangga, dan maraknya PHK di sektor manufaktur," jelasnya. Dari sisi postur APBN 2026, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun, yang merupakan batas atas dari pembahasan awal di KEM PPKF. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun dipilih pada posisi moderat. Dengan demikian, defisit RAPBN 2026 diproyeksikan sebesar 2,48 persen dari PDB atau setara Rp638,8 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Said mendukung tingginya target pendapatan negara, tetapi mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam kebijakan perpajakan. Ia menyoroti adanya sensitivitas masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di banyak daerah. "Pemerintah hendaknya hati-hati dan menimbang ulang jika akan memperluas atau menaikkan tarif pajak demi mengejar target pendapatan," tegasnya. Di sisi belanja negara, pemerintah mengambil posisi angka tengah dari hasil pembahasan KEM PPKF. Strategi ini, menurut Said, bisa menekan defisit APBN di bawah 2,5 persen PDB sehingga kebutuhan pembiayaan tidak terlalu besar. Namun, ia mencatat adanya pergeseran porsi belanja yang signifikan antara pusat dan daerah. "Belanja pusat dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 3.136,5 triliun, naik Rp 435,1 triliun dari APBN 2025, sedangkan transfer ke daerah dan desa turun menjadi Rp650 triliun dari Rp 919,9 triliun tahun ini," pungkasnya.

Banggar DPR menilai RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto realistis dan moderat, mencerminkan tantangan ekonomi.

Banggar DPR Sebut Nota Keuangan RAPBN 2026 yang Diserahkan Presiden Prabowo Realistis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/15/JKT_-Sidang-Paripurna-RAPBN-_SALMAN-TOYIBI-06JPG-4038027904.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN TA 2026. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto disaksikan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menandatangani berita acara penyerahan RUU Tentang APBN TA 2026. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025&ndash;2026 yang menandai dimulainya tahun kedua masa bakti DPR RI periode 2024&ndash;2029.&nbsp; Dalam rapat tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya. Penyampaian RUU APBN 2026, Nota Keuangan, dan dokumen pendukung dilakukan Prabowo kepada Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8). Puan menyinggung dampak ketidakpastian global terhadap ekonomi nasional, mulai dari melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, terganggunya distribusi komoditas strategis, hingga rantai pasok industri yang terancam.&nbsp;"Yang pada akhirnya ikut mempengaruhi kondisi moneter, fiskal, sektor riil nasional, dan pendapatan masyarakat di Indonesia," ujarnya. Puan berharap penyusunan RUU APBN 2026 mempertimbangkan faktor global tersebut dalam kebijakan fiskal. Ia menegaskan APBN memiliki ruang fiskal terbatas sehingga pemerintah harus menetapkan prioritas dan menerapkan belanja negara yang efektif dan efisien. "Kebutuhan belanja negara untuk pembangunan akan selalu lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan negara," katanya. Puan turut menceritakan dinamika rapat kerja DPR dengan kementerian/lembaga terkait kebijakan efisiensi anggaran.&nbsp;"Bapak Presiden Yang Terhormat, mengenai efisiensi belanja tahun 2025, kementerian/lembaga curhat ke komisi-komisi mitra kerjanya soal &lsquo;cinta segitiga&rsquo; antara program prioritas, tambahan anggaran, dan kebijakan efisiensi," ungkapnya.&nbsp; "Namun cinta segitiga itu tidak harus berakhir patah hati, karena semua pihak dapat saling memahami kepentingannya dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya," sambungnya. Menurut Puan, kebijakan efisiensi sejalan dengan amanat UU Keuangan Negara yang mengharuskan APBN dikelola efektif, efisien, transparan, tertib, adil, dan patut.&nbsp; Ia juga menyinggung hasil pembahasan bersama pemerintah mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang menjadi dasar Nota Keuangan dan RUU APBN 2026. "Di balik setiap pos anggaran APBN, tersembunyi harapan jutaan rakyat. Apakah anak mereka bisa terus sekolah? Apakah rakyat bisa berobat? Apakah ada lapangan kerja? Bagaimana nasib petani, nelayan, buruh, dan lain sebagainya," tuturnya.&nbsp; Puan berharap RAPBN 2026 dapat memudahkan kehidupan rakyat dan memperkuat pembangunan daerah. Ia menutup pidatonya dengan optimisme bahwa pesan Prabowo akan menjadi sumber semangat nasional.&nbsp; "Bahwa di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia memiliki arah yang jelas, harapan cerah, semangat bergotong royong, dan tekad untuk maju bersama-sama," pungkasnya.

Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna yang membahas Nota Keuangan APBN 2026, menyoroti efisiensi anggaran.

Terima Nota Keuangan dari Prabowo, Puan Ungkap Kementerian Sering Curhat soal Cinta Segitiga Anggaran