<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/29/76eyI0SNvyeOy8eWsLeA19eUz1GAFBFyNhcRmqyv-593931296.jpg" alt="Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Irfan Ardiyansyah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia Irfan Ardiyansyah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui Pengurus Pusat (PP) menyampaikan sejumlah perkembangan penting, mulai dari pelaksanaan Ujian Kode Etik, rencana Kongres Luar Biasa (KLB), hingga putusan hukum yang memperkuat legitimasi kepengurusan organisasi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen INI menjaga profesionalisme, etika, dan tata kelola organisasi, di tengah dinamika hukum yang berkembang. Sekretaris Umum PP INI Amriyati menjelaskan, akan menyelenggarakan Ujian Kode Etik Notaris pada Jumat (31/10), di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan.&nbsp;Pelaksanaan ujian ini dipusatkan di Jakarta, namun bersifat terbuka agar dapat diikuti peserta dari seluruh Indonesia. Ditargetkan sebanyak 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. "Ujian ini merupakan bagian dari komitmen INI dalam menegakkan integritas, profesionalisme, dan standar etika Notaris sebagai pejabat umum," ujar&nbsp;Amriyati di Jakarta Selatan, Senin (29/9). Selanjutnya, INI juga akan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) dan Rapat Pengurus Pusat Yang Diperluas (RP3YD) pada 24&ndash;26 November 2025. Dalam forum itu, organisasi akan membahas serta menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. "Tujuannya adalah memperkuat tata kelola, memperjelas arah strategis, serta memastikan organisasi tetap adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat," terang Amriyati. Selain agenda organisasi, INI juga menyampaikan perkembangan terkait sejumlah gugatan hukum yang melibatkan perkumpulan tersebut. Beberapa putusan penting antara lain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Putusan No. 169/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Sel, menyatakan tidak berwenang mengadili perkara. PTUN Jakarta, dalam Putusan No. 79/G/2025/PTUN.JKT tertanggal 28 Agustus 2025, menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Dua gugatan lain di PTUN Jakarta dengan Nomor 573/G/TF/2023/PTUN.JKT dan 579/G/TF/2023/PTUN.JKT juga dimenangkan INI. Serangkaian putusan tersebut menegaskan posisi sah Pengurus Pusat INI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Irfan Ardiyansyah. Fakta itu juga memperlihatkan bahwa pihak penggugat menunjukkan itikad tidak baik, karena menolak kesepakatan perdamaian yang telah difasilitasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), serta mengabaikan SK Kementerian Hukum tertanggal 16 Januari 2025 yang telah meneguhkan legitimasi kepengurusan INI. Ketua Umum INI Irfan Ardiyansyah menegaskan, tidak akan tinggal diam menghadapi itikad buruk oknum yang telah merusak nama baik profesi notaris dan menyusahkan anggota. Baik Notaris maupun Anggota Luar Biasa (ALB).&nbsp; "Kami akan terus mengambil langkah tegas demi menjaga marwah perkumpulan, memperjuangkan kepentingan anggota, dan melindungi kehormatan profesi Notaris sebagai pilar penting dalam sistem hukum nasional," ungkap Irfan.

Ikatan Notaris Indonesia akan menggelar Ujian Kode Etik dan Kongres Luar Biasa untuk memperkuat organisasi dan profesionalisme

INI Umumkan Ujian Kode Etik dan KLB: Tegaskan Kepengurusan Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/IETYoCekq5ucNVVe60MkXfyZ8hrA1l9lPHtcCQWa-1877451645.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dr. H. Irfan Ardiansyah (tengah). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dr. H. Irfan Ardiansyah (tengah). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Profesi notaris kini tengah memasuki babak baru di era digital. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dr. H. Irfan Ardiansyah menyatakan, transformasi digital bukan sekadar tantangan tapi justru membuka peluang emas bagi para notaris untuk tampil lebih efisien dan adaptif. "Era digital bukanlah ancaman, melainkan peluang bagi profesi notaris untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam pelayanan," ujar Irfan di Jakarta. Irfan menegaskan, INI berkomitmen untuk terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan di tengah arus digitalisasi layanan hukum dan administrasi publik yang semakin masif. Sebagai langkah nyata menghadapi era digital, lanjut dia, INI terus mendorong para anggota untuk mengembangkan kompetensi digital. "Kami mendorong seluruh anggota untuk terus mengembangkan kompetensi dan literasi digital," tegas Irfan Ardiansyah. Digitalisasi layanan notariat juga menjadi perhatian utama. Irfan memastikan, proses ini tetap mengedepankan asas legalitas dan kerahasiaan dokumen hukum.&nbsp;Dia mengungkapkan rencana strategis ke depan, termasuk pelatihan dan sertifikasi berbasis teknologi untuk para notaris. "Berperan aktif dalam penyusunan regulasi yang mengakomodasi praktik kenotariatan di era digital," ucap&nbsp;Irfan Ardiansyah. "Menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem hukum digital yang terpercaya dan berkeadilan," tambah Irfan. INI juga turut mengambil peran dalam program nasional pendirian Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Tak tanggung-tanggung, proses pembentukan akta pendirian koperasi telah menyentuh angka 90 persen dari target 80.000 koperasi. Selain itu, INI juga menggelar Seminar Nasional (Semnas) di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, sebagai bentuk penguatan kapasitas notaris dalam menghadapi tantangan zaman.

Profesi notaris memasuki era digital, membuka peluang baru untuk efisiensi dan inovasi dalam pelayanan hukum

Notaris Siap Hadapi Era Digital, Ketua INI Sebut Era Digital Bukan Ancaman tapi Peluang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/e8357872-2de0-4e37-a29a-d8199ffebce5-975868434.jpeg" alt="Wakil Pengurus Daerah Kabupaten Mojokerto Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Yuyun Renawati. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Pengurus Daerah Kabupaten Mojokerto Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Yuyun Renawati. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya untuk menggairahkan pasar properti terus dilakukan pemerintah daerah dengan membuat berbagai inovasi. Salah satunya Pemkab Mojokerto. Perbup yang mengatur tentang menggratiskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah dibentuk, dan menunggu aturan pelaksananya untuk diberlakukan. Dalam Peraturan baru tersebut, yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Mojokerto Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemkab Mojokerto akan menggratiskan BPHTB bagi MBR. Salah satu syaratnya adalah jika objek BPHTB adalah rumah, itu adalah rumah pertama bagi mereka. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur kriteria penerima fasilitas BPHTB gratis. Siapa saja yang dimaksud MBR dalam perbup tersebut? Salah satu kriteria MBR adalah memiliki penghasilan maksimal Rp 7 juta rupiah per bulan untuk warga yang tidak kawin. Sedangkan warga kategori kawin nilainya lebih tinggi, yakni Rp 8 juta per bulan. Begitu juga untuk kategori satu orang peserta tabungan perumahan rakyat, jumlah penghasilan maksimalnya adalah Rp 8 juta per bulan. Selain itu, kriteria lain yang diatur dalam perbup tersebut adalah luas lantai rumah. Untuk rumah umum, luas maksimal adalah 36 meter persegi sedangkan rumah swadaya 48 meter persegi. Sementara untuk rumah susun, maksimal 72 meter persegi. Kedua kategori tersebut dibatasi dengan harga jual maksimal Rp 166 juta. Wakil Pengurus Daerah Kabupaten Mojokerto Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Yuyun Renawati menyambut baik peraturan tersebut. Menurut dia, perbup tersebut bakal berdampak positif bagi pertumbuhan pasar properti di Kabupaten Mojokerto. Apalagi kriteria penghasilan warga yang disebut MBR cukup moderat. "Berdasarkan pengalaman kami di Mojokerto, pasar properti yang paling dinamis memang untuk rumah-rumah dengan luas 36 meter persegi. Dan rata-rata penghasilan pembeli rumah di kisaran Rp 7 juta hingga Rp 8 juta per bulan," kata Yuyun Renawati, Senin (28/4). Karena itu, Yuyun optimistis kebijakan tersebut akan menggairahkan pasar properti di Bumi Majapahit. Apalagi, sejak memasuki 2025, geliat berbagai sektor ekonomi, termasuk properti, belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. "Tinggal menunggu aturan pelaksananya, mengoptimalkan sosialisasi dan implementasinya. Saya yakin, banyak yang masyarakat yang ingin memanfaatkan momentum penggratisan BPHTB ini," kata Yuyun yang juga notaris berkedudukan di Mojokerto ini. Implementasi kebijakan tersebut diyakini akan membawa dampak signifikan bagi pasar properti di Mojokerto, Yuyun yakin kebijakan serupa yang akan diterapkan di daerah-daerah lain juga menjadi sumber optimisme baru untuk banyak pihak yang terlibat. Sebab, lesunya pasar properti juga dialami daerah-daerah lain belakangan ini. "Aturan serupa akan diterapkan dan direplikasi daerah-daerah lain karena banyak yang ingin menggenjot pasar properti yang sedang lesu, dan ini menjadi salah satu solusi terbaik, semoga." kata Yuyun.

Salah satu kriteria MBR adalah memiliki penghasilan maksimal Rp 7 juta rupiah per bulan untuk warga yang tidak kawin.

Notaris dan PPAT Mojokerto Sambut Baik Program BPHTB Gratis Bagi MBR Bumi Majapahit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/16/A500D1C9-61D5-4455-A429-7FFACC1FDADD-3681913909.jpeg" alt="KOMPETENSI: Ketua Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Risbert Sulini Soeleiman SH MH saat pembukaan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum)." width="100%">
<figcaption>KOMPETENSI: Ketua Dewan Kehormatan Pusat (DKP) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Risbert Sulini Soeleiman SH MH saat pembukaan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah vakum selama dua tahun, Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) akhirnya kembali digelar sebagai syarat kompetensi bagi calon notaris di Indonesia. Pemerintah mengizinkan kembali pelaksanaan UKEN setelah Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi menetapkan Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) periode 2023-2026 pada 16 Januari 2025. Selama ini, ujian tidak bisa dilaksanakan karena dualisme kepemimpinan di INI, yang menyebabkan kebijakan organisasi tidak berjalan maksimal. Dengan resminya kepemimpinan tunggal di INI, pemerintah memastikan bahwa UKEN kembali menjadi bagian dari syarat wajib bagi calon notaris. UKEN pertama setelah vakum dua tahun ini digelar di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu (15/3/2025). Sebanyak 600 calon notaris mengikuti ujian yang terdiri dari tes tertulis dan lisan, yang berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 16.30 WIB. Ketua Dewan Kehormatan Pusat (DKP) INI, Risbert Sulini Soeleiman menegaskan bahwa dengan digelarnya UKEN ini, tidak ada lagi dualisme dalam organisasi INI. &ldquo;Ini adalah event perdana setelah keluarnya SK Menteri. Kami berharap tidak ada lagi kegiatan lain di luar INI. Hanya ada satu organisasi yang diakui Kemenkumham. Mari kita kembali bersatu dan mengutamakan kepentingan para anggota INI,&rdquo; ujar Risbert saat membuka ujian di Kantor Kemenkumham, Jumat (14/3). Ketua Umum INI, Irfan Ardiansyah, mengingatkan para calon notaris bahwa kenujuran adalah nilai utama yang harus dijunjung tinggi dalam profesi notaris. &ldquo;Apa yang kita tanam hari ini akan menjadi cerminan perilaku kita saat menjadi notaris di masa depan. Ujian ini harus dikerjakan dengan penuh integritas dan sesuai dengan kemampuan masing-masing,&rdquo; ungkapnya. Lebih lanjut, Irfan menegaskan bahwa kini tidak ada lagi keraguan bagi calon notaris untuk mengikuti UKEN, karena statusnya sudah ditetapkan oleh Kemenkumham. &ldquo;Bagi mereka yang sudah diangkat sebagai notaris tetapi belum menjalani ujian kode etik, kami akan segera mengakomodir dengan menggelar ujian susulan. Tentu kami akan mencari formula terbaik agar tidak memberatkan. Saat ini, ada lebih dari 2.000 notaris yang harus kami selamatkan,&rdquo; tegasnya. Dengan kembalinya UKEN, diharapkan seluruh calon notaris dapat menjalankan profesinya dengan standar etika yang tinggi, sesuai dengan prinsip hukum dan kepercayaan publik.

Setelah dua tahun vakum akibat dualisme INI, ujian kode etik notaris kembali digelar. Sebanyak 600 calon notaris mengikuti ujian di Kemenkum

Vakum 1 Tahun, Ujian Kode Etik Notaris Kembali Digelar, 600 Calon Notaris Ikut Tes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/close-up-businessman-with-digital-tablet_1098-549-2112508041.jpg" alt="ILUSTRASI. (FREEPIK)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. (FREEPIK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memulai bisnis sendiri merupakan impian banyak orang. Dengan memiliki bisnis sendiri, seseorang dapat memiliki kendali, menetapkan target keuangan yang lebih ambisius, dan mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Apalagi dengan perkembangan teknologi dan tren ekonomi saat ini, banyak peluang usaha yang bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil. Namun, tidak sedikit orang yang ingin berwirausaha tetapi masih bingung harus memilih bisnis apa. Jika sedang mencari ide bisnis yang menguntungkan pada tahun 2025, berikut 15 ide bisnis kecil yang menjanjikan sebagaimana dikutip dari Entrepreneur, Kamis (20/2). 1. Konsultan Keuangan Pribadi Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan, jasa konsultan keuangan pribadi semakin dibutuhkan. Seseorang bisa membantu individu dalam merencanakan investasi, menyiapkan dana pensiun, atau mengelola anggaran rumah tangga. Jika ingin lebih kredibel, Anda bisa mengambil sertifikasi seperti Certified Financial Planner (CFP) untuk meningkatkan kepercayaan klien. 2. Franchise dengan Modal Kecil Membuka bisnis waralaba adalah pilihan menarik bagi mereka yang ingin memiliki usaha dengan model bisnis yang sudah terbukti. Beberapa waralaba bisa dimulai dengan modal kurang dari Rp 150 juta, seperti bisnis kuliner, jasa kebersihan, atau agen perjalanan. Dengan sistem yang sudah teruji dan dukungan dari pemilik merek, peluang sukses menjadi lebih besar. 3. Jasa Notaris Publik Jasa notaris selalu dibutuhkan dalam berbagai transaksi legal, seperti pembelian properti, perjanjian bisnis, dan dokumen hukum lainnya. Meskipun Anda perlu mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi tertentu, modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis ini relatif kecil. Dengan semakin banyaknya transaksi digital, layanan notaris online juga bisa menjadi peluang baru yang menjanjikan. 4. Jasa Pengecatan Rumah Pengecatan rumah merupakan bisnis yang bisa dimulai dengan modal kecil, terutama jika Anda memiliki keterampilan mengecat atau bersedia belajar dari tenaga profesional. Selain itu, Anda hanya memerlukan peralatan dasar seperti kuas, roller, dan tangga. Dengan strategi pemasaran yang tepat, Anda bisa menarik pelanggan yang ingin memperbaiki tampilan rumah mereka. 5. Desain Grafis Jika Anda memiliki keterampilan desain, membuka jasa desain grafis bisa menjadi pilihan bisnis yang menguntungkan. Banyak perusahaan yang membutuhkan desain logo, brosur, kartu nama, hingga desain media sosial. Dengan platform freelance seperti Fiverr atau Upwork, Anda bisa mendapatkan klien dari seluruh dunia. 6. Web Development Seiring dengan meningkatnya kebutuhan bisnis untuk memiliki kehadiran online, jasa pengembangan website menjadi peluang yang besar. Jika Anda memiliki keterampilan coding atau desain web, Anda bisa menawarkan layanan pembuatan dan pengelolaan website untuk bisnis kecil dan menengah. Dengan kursus online, siapa pun bisa mempelajari dasar-dasar pengembangan website. 7. Fotografi dan Videografi Jasa fotografi dan videografi tetap menjadi bisnis yang menjanjikan, terutama untuk pernikahan, acara keluarga, atau konten media sosial. Anda bisa membangun portofolio secara online dan mempromosikan layanan Anda melalui media sosial untuk menarik lebih banyak klien. 8. Kursus Online Jika Anda memiliki keahlian dalam bidang tertentu, membuat dan menjual kursus online bisa menjadi sumber penghasilan pasif yang menarik. Platform seperti Udemy dan SimpleLearn bisa menjadi pilihan Anda dalam menjual materi pembelajaran dalam berbagai format, seperti video, e-book, atau webinar. 9. Jasa Cuci dan Detailing Mobil Banyak pemilik kendaraan yang ingin mobil mereka selalu bersih tetapi tidak memiliki waktu untuk mencuci sendiri. Dengan modal yang relatif kecil untuk membeli alat dan bahan pembersih, Anda bisa menawarkan layanan cuci mobil panggilan atau membuka tempat pencucian sendiri. 10. Wedding Organizer Industri pernikahan selalu memiliki pasar yang besar. Jika Anda memiliki keterampilan organisasi dan kreativitas, bisnis perencana pernikahan bisa menjadi peluang yang menguntungkan. Anda bisa membantu pasangan dalam memilih venue, dekorasi, katering, hingga dokumentasi pernikahan mereka. 11. Jasa Les Privat Jika Anda memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dalam suatu bidang, jasa les privat bisa menjadi bisnis yang menjanjikan. Dengan semakin banyaknya siswa yang membutuhkan bimbingan belajar, Anda bisa menawarkan jasa secara online maupun offline sesuai kebutuhan pasar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/015487705/ide-bisnis-unik-bagaimana-santo-suruh-mengubah-tugas-sehari-hari-jadi-peluang-sukses">Ide Bisnis Unik: Bagaimana Santo Suruh Mengubah Tugas Sehari-Hari Jadi Peluang Sukses</a> 12. Bisnis Food Truck Membuka usaha food truck bisa menjadi alternatif bagi Anda yang ingin berbisnis kuliner tanpa harus menyewa tempat. Dengan menu yang unik dan strategi pemasaran yang tepat, bisnis ini bisa menarik banyak pelanggan di berbagai acara dan lokasi strategis. 13. Grooming Hewan Peliharaan Banyak pemilik hewan peliharaan yang membutuhkan jasa grooming, seperti memandikan dan merapikan bulu hewan mereka. Jika Anda menyukai hewan dan memiliki keterampilan dalam perawatan hewan, bisnis ini bisa menjadi peluang yang menarik. 14. Social Media Management Banyak bisnis kecil yang membutuhkan bantuan dalam mengelola media sosial mereka. Jika Anda memahami strategi pemasaran digital dan memiliki keterampilan dalam membuat konten menarik, Anda bisa menawarkan jasa manajemen media sosial untuk membantu bisnis meningkatkan visibilitas mereka secara online. 15. Jasa Perbaikan Peralatan Rumah Tangga Dengan semakin banyaknya perangkat elektronik di rumah tangga, jasa perbaikan peralatan rumah seperti kulkas, AC, atau mesin cuci memiliki peluang bisnis yang besar. Jika Anda memiliki keterampilan teknis, bisnis ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan. Memulai bisnis pada 2025 bisa menjadi langkah besar menuju kemandirian finansial dan profesional. Dengan memilih ide bisnis yang sesuai dengan keahlian, modal, dan tren pasar, Anda bisa membangun usaha yang sukses dan berkembang. Pastikan untuk melakukan riset pasar dan menyusun strategi bisnis yang matang agar dapat bersaing dan bertahan di dunia usaha yang dinamis. Semoga ide-ide di atas bisa menginspirasi Anda dalam memulai perjalanan wirausaha.

Banyak peluang usaha yang bisa dimulai dengan modal yang relatif kecil. Tidak sedikit pula yang ingin berwirausaha tetapi masih bingung.

15 Ide Bisnis dengan Modal Kecil dan Untung Penuh Cuan pada 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/05/Untitled1-2770779985.jpg" alt="Ribuan pelari mulai berlari dalam Patriot Run 2024, Minggu (4/5). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ribuan pelari mulai berlari dalam Patriot Run 2024, Minggu (4/5). (Narendra Prasetya/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ajang lari 5K Patriot Run digelar Minggu (4/8). Berlangsung di Alun-Alun Surabaya, ajang tersebut digelar Pengwil Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jatim dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jatim. Ajang lari yang telah memasuki edisi kedua itu diikuti 1.550 pelari. Rata-rata dari peserta tersebut datang dari Pengurus Daerah (Pengda) INI dan IPPAT kota/kabupaten se-Jatim. Bahkan, ada pula yang datang dari Kalimantan. Dalam lari 5K itu, peserta menempuh rute dengan start dari Alun-Alun Surabaya, melewati Jalan Wali Kota Mustajab dengan memasuki kawasan Balai Kota Surabaya, lalu menyusuri Stasiun Gubeng menuju ke Monumen Kapal Selam. Dari situ, pelari melanjutkan rutenya menuju ke kawasan Bambu Runcing, lalu ke arah Patung Karapan Sapi. Setelah menyusuri Jalan Basuki Rahmat, peserta kembali lagi ke garis finish di Alun-Alun Surabaya. Berbeda dengan ajang yang sama tahun lalu, INI Jatim dan IPPAT Jatim mengajak pelari-pelari peserta Patriot Run agar membubuhkan tanda tangan dalam spanduk deklarasi pernyataan sikap INI Jatim terkait dualisme kepemimpinan INI Pusat. &rsquo;&rsquo;Dengan tanda tangan ini kami berharap ke depannya INI semakin solid dan bisa terus bersama untuk menghadapi segala tantangan di masa depan,&rsquo;&rsquo; harap Ketua Dewan Kehormatan Pengwil INI Jatim Mamiek Jatmiko. &rsquo;&rsquo;INI tetap bersatu, tidak akan pernah terpecah, dan selalu solid,&rsquo;&rsquo; imbuh Mamiek. Dia mengatakan, INI Jatim tidak berpihak ke salah satu di antara dua pihak dalam dualisme pucuk pimpinan INI Pusat yang terbentuk tahun lalu. &rdquo;Kami akan terus berjuang agar dualisme ini nanti bisa segera rekonsiliasi. Sebab secara prinsip, sesungguhnya kami masih tetap bersama-sama,&rsquo;&rsquo; tutur Ketua Pengwil INI Jatim Isy Karimah Syakir. Deklarasi itu, tambah Isy, sejalan dengan manfaat dari ajang lari 5K Patriot Run tersebut. &rsquo;&rsquo;Sama-sama menjunjung sportivitas dan kebersamaan,&rsquo;&rsquo; sebut Isy. Pada tahun-tahun berikutnya, dia mengharap ajang itu digelar dengan lebih banyak lagi peserta.

Ajang lari 5K Patriot Run digelar Pengwil Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jatim dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Jatim

Patriot Run, Berlari 5K dan Berdeklarasi dalam Patriot Run, INI Tetap Bersatu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/WA-POLISI-4285141618.jpg" alt="TERENCANA: Anton Bramianto menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (29/5)." width="100%">
<figcaption>TERENCANA: Anton Bramianto menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (29/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anton Bramianto membuat tiga akun WhatsApp (WA) menggunakan nama tiga pejabat polisi. Mereka adalah, kapolres Mojokerto, kapolda Jatim, dan Wakapolri untuk meyakinkan Neni Sumartik, istri AKBP Gusti Bagus Sulaksana agar mau membeli tanah yang ditawarkannya. Namun, setelah Neni menyerahkan uang sebesar Rp 3 miliar, tanah itu tidak dapat dikuasai.&nbsp; Transaksi jual beli tanah itu dilakukan Anton dengan Gusti. Uangnya milik Neni. "Saya buat akun atas inisiarif sendiri. Saya buat dengan tujuan untuk meminta uang ke Pak Gusti," kata Anton saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (29/5). <h3>Kapolres, Kapolda, Hingga Wakapolri Palsu Telepon Caloon Pembeli Tanah</h3> Anton menawarkan tanah seluas lima hektar di Lontar kepada Gusti. Di tengah proses transaksi, Anton menelepon Gusti dan Neni agar tidak ragu membeli tanah itu menggunakan tiga nomor berbeda dengan mengaku pejabat polisi.Yaitu kapolres Mojokerto, kapolda Jatim, dan wakapolri. Gusti dan Neni diminta tidak ragu membeli tanah itu. "Saya register nomor telepon pakai identitas kakak saya dan mertua," ujar Anton.&nbsp; Ketika itu tanah yang ditawarkan Anton alas haknya masih berupa pethok D. Neni awalnya sempat ragu untuk membelinya karena alas hak itu masih dipegang orang lain. Namun, tiga pejabat polisi palsu itu meyakinkan jika Neni membeli tanah itu, maka harganya akan cepat naik berkali lipat sehingga keuntungan yang didapatkannya besar.&nbsp; <h3>Korban Serahkan Rp 3 M Meski Belum Jual Beli</h3> Neni mulai yakini setelah ditelepon tiga pejabat polisi fiktif itu secara bergantian. Seseorang yang mengaku sebagai Komjen Pol Agus Andrianto, orang suruhan wakapolri menelepon Neni. Penelepon tersebut meminta Neni mentransfer Rp 2,5 miliar ke rekening Anton untuk mengurus peningkatan alas hak dari petok menjadi sertifkat hak milik.&nbsp; Neni tanpa ragu mentransfer uang yang diminta penelepon tersebut setelah diyakinkan suami sirinya, Gusti Bagus Sulaksana. "Total uang yang sudah diserahkan Neni sekitar Rp 3 miliar. Tapi, belum ada ikatan jual beli di notaris," tutur Anton. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014703727/ganyang-mafia-tanah-nirina-zubir-siap-bantu-korban-yang-senasib-dengan-dirinya">Ganyang Mafia Tanah, Nirina Zubir Siap Bantu Korban yang Senasib dengan Dirinya </a>&nbsp; Uang untuk Nyawer Biduan Pengurusan alas hak menjadi sertifikat itu tidak pernah ada di kantor pertanahan. Itu hanya akal-akalan Anton saja untuk mendapatkan uang dari Neni. "Uangnya saya pakai untuk membelikan perhiasan istru, sepeda motor, dan sebagian untuk foya-foya nyawer biduan juga judi online," katanya. (gas/eko)

TERENCANA: Anton Bramianto membuat akun WA dengan nama kapolres Mojokerto, kapolda Jatim, dan Wakapolri agar tanahnya cepat laku.

Terkuak. Biar Tanah Cepat Laku, Telepon Ngaku Kapolres, Kapolda, Hingga Wakapolri untuk Yakinkan Pembeli agar Segera Transfer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/berkas-penyidikan-polisi-mandeg.jpg" alt="Ilustrasi penyidikan kasus pencabulan. Humas Polres Trenggalek/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyidikan kasus pencabulan. Humas Polres Trenggalek/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Oknum notaris FM telah dilaporkan manajemen P3I (Pusat Pelatihan Perasuransian Indonesia) ke Bareskrim Polri. Laporan itu Nomor: STTL/231/VI/2023/BARESKRIM, pada Pada 20 Juni 2023. Laporan tersebut tentang dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, dengan ancaman 5 tahun penjara. Namun hingga 11 bulan usia pelaporan tetap belum ada titik terang. Pihak pelapor meminta dilakukan gelar perkara sebagai wujud perhatian serius Bareskrim Polri. Namun hal itu tergantung keputusan penyidik soal penetapan tersangka setelah gelar perkara. &rdquo;Sebenarnya persoalan ini agak sederhana dan pelapor sudah menyerahkan segala macam bukti kepada penyidik. Tetapi sampai saat ini statusnya perkara masih belum jelas, kalau tidak salah dalam tahap penyelidikan,&rdquo; demikian kutipan keterangan manajemen P3I. Pihak manajemen menjelaskan, sesuai petunjuk dokumen, setelah pelunasan pembelian tanah dalam satu kawasan yang terintegrasi, kelompok usaha itu menjalin kerja sama dengan Notaris FM untuk penatausahaan administrasi pertanahan di BPN Bogor. Pada 8 Januari 2019, kantor Notaris FM menerbitkan tanda terima yang ditandatangani bersama pemilik tanah/dokumen. Masalah muncul saat pemilik tanah berniat menarik kembali dokumen yang dititipkan. Namun, notaris FM menolak mengembalikan dokumen tanpa dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak (penjual tanah/pemilik lama dan pembeli) di hadapan notaris. &rdquo;Bukankah tanda terima yang diterbitkan kantor notaris FM (8/1/2019) berarti notaris FM mengakui sudah terjadi perpindahan kepemilikan? Bukankah Notaris FM paham bahwa dokumen yang ditahan selama bertahun-tahun bukan milik kantor notaris, dan bukan juga akta notaris,&rdquo; uangkap pihak manajemen P3I. kemungkinan sikap oknum Notaris FM didasarkan pada tanda terima 3 Mei 2017, yang ditandatangani bersama notaris MGH di Karawang. Di mana di bagian akhir tertulis dokumen-dokumen tersebut hanya dapat diambil oleh pihak penjual dan pihak pembeli secara bersama-sama. &rdquo;Tanda terima yang diterbitkan kantor notaris FM (3/5/2017) ini sudah tidak berlaku lagi. Mungkin notaris FM lupa dengan asas Lex Posterior Derogat Legi Anteriori, hukum (alat bukti hukum) yang terakhir (8/1/2019) mengesampingkan alat bukti hukum yang terdahulu,&rdquo; papar manajemen P3I. Ditegaskan manajemen P3I, ketika seluruh dokumen pertanahan diminta pemilik/klien yang sah, notaris wajib mengembalikan. Lebih dari itu, notaris sudah bisa dikategorikan penggelapan dokumen dalam jabatan sebagaimana dimaksud pasal 374 KUHP. Sementara itu, secara terpisah, terkait pelaporan manajemen P3I, secara tegas notaris FM membantah melakukan penggelapan dokumen klien dan dokumen-dokumen tersimpan rapi di kantornya. Pada prinsipnya dia hanya mau menyerahkan dokumen tersebut di hadapan kedua belah pihak dan dibuatkan berita acara. Notaris FM tidak mengizinkan pernyataannya dikutip utuh. Praktisi hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional Saiful Anam mengatakan, notaris tidak berwenang seperti jasa titipan. &rdquo;Jadi tidak boleh notaris menjamin atau bahkan kemudian notaris tidak memberikan dokumen yang sebenarnya menjadi milik dari pembeli maupun penjual,&rdquo; ujar Saiful Anam, Selasa (14/5). Saiful Anam mengaku sebagai pengacara Ikatan Notaris Jakarta, paham betul terkait seperti itu. Hanya saja dalam praktiknya, banyak notaris melampaui kewenangannya dengan menyimpan atau tidak memberikan dokumen. &rdquo;Bahkan sebelum pelunasan diselesaikan pihak pembeli, biasanya surat-surat dikuasai notaris. Itu sebenarnya tidak boleh,&rdquo; ujar Saiful Anam. Menurut Saiful Anam, apabila diadukan secara etik ke Dewan Etik, oknum yang bersangkutan bisa kena sanksi. &rdquo;Karena notaris tidak boleh bertindak atau menyimpan atau menggaransi terhadap proses jual beli itu,&rdquo; ujar Saiful Anam. Saiful Saiful menegaskan, pada dasarnya notaris tidak berwenang untuk menahan atas dokumen. Sebab, dokumen itu harus diposisikan dia sebagai siapa pemegang atas alas hak dari dokumen yang masih berproses di notaris. &rdquo;Bahkan kalau notaris-notaris yang sangat kredibel, dia kemudian tidak berkenan untuk dititipkan dokumen apapun karena itu risiko hukum sangat besar bagi notaris yang bersangkutan,&rdquo; ujar Saiful Anam. Secara teori, menurut Saiful Anam, notaris tidak diperkenankan untuk kemudian menyimpan bahkan menggaransi termasuk tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang bukan atas dasar milik yang bersangkutan.

Manajemen P3I laporkan oknum notaris ke Bareskrim tentang dugaan penggelapan dalam jabatan. Namun hingga kini belum ada titik terang

Oknum Notaris Dilaporkan ke Bareskrim Polri Dalam Dugaan Penggelapan Dokumen Klien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/1714520843667-1829673390.jpg" alt="Ketua Umum PP Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tri Firdaus Akbarsyah (tiga dari kiri) di Jakarta (30/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tri Firdaus Akbarsyah (tiga dari kiri) di Jakarta (30/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana pemberlakuan Cyber Notary atau e-notaris sedang jadi pembicaraan serius di kalangan profesi notaris. Lewat Cyber Notary, layanan terkait profesi notaris dilakukan berbasis digital. Kalangan notaris keberatan dengan pemberlakuan Cyber Notary, jika kemudian pertemuan tatap muka dengan klien dapat digantikan lewat dunia digital. Isu pemberlakuan Cyber Notary tersebut, disinggung Ketua Umum PP Ikatan Notaris Indonesia Tri Firdaus Akbarsyah. Dia mengakui di era menyambut Revolusi Industri 5.0 seperti sekarang, pemanfaatan teknologi digital tidak bisa dielakkan. Seperti penggunaan kecerdasan buatan, teknologi robotika, dan sejenisnya. Pemanfaatan teknologi digital itu, menurut Tri Firdausi, juga bersinggungan dengan profesi notaris. "Maka notaris harus menumbuhkan kreativitas untuk merespon tantangan yang muncul," katanya di&nbsp;seminar internasional Peran Notaris di Era Revolusi Industri 5.0 oleh PP Ikatan Notaris Indonesia (INI) di kampus Universitas Yarsi pada Selasa (30/4). Pada kesempatan itu Tri Firdausi didampingi Sekretaris Umum PP INI Agung Irianto. Lebih lanjut Tri Firdausi menuturkan di era digital sekarang, terus berkembang wacana penerapan Cyber Notary. "Semakin maju dunia, Indonesia sangat memungkinkan menggunakan Cyber Notary atau notaris by digital atau remote notary," tuturnya. Keberadaan Cyber Notary itu dalam rangka mendukung meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan lalu lintas pelayanan jasa berbasis elektronik. Dia menjelaskan wacana Cyber Notary atau notaris elektronik itu sudah mengemuka sejak sepuluh tahun terakhir. Di kalangan profesi notaris banyak diskusi membahas digitalisasi notaris. Seperti pembuatan akta notaris secara elektronik. Meskipun begitu Tri Firdausi mengatakan pemanfaatan teknologi digital tidak bisa serta merta diterapkan dalam dunia notaris. Dia mencontohkan kehadiran klien di depan notaris masih diperlukan. Kehadiran langsung tersebut, tidak bisa digantikan lewat media digital seperti Zoom atau sejenisnya. Tri Firdaus menegaskan jika&nbsp;Cyber Notary tersebut dimaknai kewajiban menghadap notaris bisa dilakukan secara elektronik, banyak notaris yang keberatan. "Karena notaris tidak mampu mempertanggungjawabkan keotentikan kehadiran penghadap (klien)," jelasnya. Selain itu juga tidak bisa memastikan kebenaran dari kehendak para penghadap atau klien yang nantinya dituangkan dalam akta notaris. Tri Firdausi sempat menyinggung ada oknum notaris yang menggunakan media Zoom untuk memfasilitasi pertemuannya dengan klien saat membuat akta notaris. Cara tersebut ternyata menimbulkan kasus hukum. Saat ini kasus tersebut sedang berproses di kepolisian. Dia menegaskan bekerja secara elektronik atau digital, bukan hal baru bagi notaris. Tetapi tetap ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi.

Rencana pemberlakuan Cyber Notary atau e-notaris sedang jadi pembicaraan serius di kalangan profesi notaris.

Keabsahan Data Sulit Dipertanggungjawabkan, Notaris Soroti Implementasi Cyber Notary

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/notaris-674879285.jpg" alt="Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tri Firdaus Akbarsyah dalam seminar internasional di kampus Universitas Yarsi di Jakarta (30/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) Tri Firdaus Akbarsyah dalam seminar internasional di kampus Universitas Yarsi di Jakarta (30/4).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Notaris bukan sebuah profesi sembarangan di Jerman. Pasalnya untuk bisa mendapatkan surat keputusan (SK) sebagai notaris, warga di Jerman butuh waktu sembilan tahun. Lebih lama dibandingkan untuk menjadi dokter di Indonesia, yan butuh waktu delapan tahun saja. Informasi soal lamanya menjadi notaris di Jerman itu, disampaikan Rektor Universitas Yarsi Prof Fasli Jalal. "Dua hari ini saya belajar banyak. Betapa di Jerman begitu serius mendidik notaris," kata dia dalam seminar nasional soal Peran Notaris di Era Revolusi Industri 5.0 oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) di kampus Universitas Yarsi pada Selasa (30/4). Acara tersebut juga melibatkan The Federal German Chamber of Notaries. Fasli menjelaskan untuk jadi seorang notaris di Jerman, diawali dengan kuliah hukum selama empat tahun penuh. Setelah itu bekerja atau magang bersama jaksa atau hakim di sana selama dua tahun. Setelah itu hanya sekitar satu sampai dua persen saja peserta terbaik, yang bisa mengikuti pendidikan lanjutan calon notaris. "Pendidikan lanjutan calon notaris ini selama tiga tahun," katanya. Pendidikan ini memang lebih bersifat non akademik. Yaitu berupa kegiatan magang atau sejenisnya. Setelah itu dilakukan peninjauan oleh Kementerian Hukum Jerman. Jika dinyatakan memenuhi syarat, maka dikeluarkan SK sebagai notaris. Jadi, ditotal butuh waktu sembilan tahun untuk jadi notaris di Jerman. "Bayangkan empat tahun kuliah. Ditambah lagi dua tahun. Lalu tiga tahun lagi. Luar biasa," katanya. Mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional itu sistem pendidikan notaris di Indonesia juga hampir sama. Selain ada pendidikan akademik juga ada pendidikan profesi. Meskipun waktu yang dibutuhkan tidak selama di Jerman. Pada kesempatan yang sama Ketua Umum PP INI Tri Firdaus Akbarsyah menoroti Revolusi Industri 5.0 yang sudah di depan mata. Baginya Revolusi Industri 5.0 adalah penggabungan teknologi canggih yang semakin berkembang saat ini. Seperti kecerdasan buatan, robotik, and sejenisnya. "Penggabungan teknologi canggih itu dengan inovasi manusia, mendorong pengembangan sistem produksi yang lebih efisien, berkelanjutan, dan kebermanfaatan," katanya. Dia tidak bisa mengelak bahwa Revolusi Industri 5.0 itu juga akan bersinggungan dengan profesi notaris. Untuk itu dia berharap para notaris untuk bisa terus berinovasi dan memacu kreativitas. Sehingga bisa menjawab tantangan yang muncul dari Revolusi Industri 5.0 mendatang. Isu-isu di profesi notaris yang berkembang belakangan adalah adanya cyber notary atau e-notaris. Dia menegaskan sejak 2000 lalu, notaris di Indonesia sudah bersinggungan dengan dunia digital. Tepatnya ketika Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan penerbitan dokumen pengesahan bahan hukum secara elektronik. Tetapi dia menegaskan e-notaris jangan diartikan pertemuan atau penghadapan langsung notaris dengan klien dalam media digital. "Banyak notaris keberatan," katanya. Karena sulit untuk menjamin keabsahannya.

Fasli menjelaskan untuk jadi seorang notaris di Jerman, diawali dengan kuliah hukum selama empat tahun penuh.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Notaris

Berita Terkini