<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PERKENALAN-DIRUT-BULOG-YANG-BARU-ali1-199694338.jpg" alt="Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) menerima Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) menerima Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mulai 1 Juli lalu, Novi Helmy Prasetya sudah tidak lagi bertugas sebagai direktur utama (dirut) Perum Bulog. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Prihasto Setyanto menduduki jabatan itu. Sementara Novi Helmy kembali berdinas di TNI dan melanjutkan karirnya di militer sebagai perwira tinggi berpangkat letjen. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan serius. Mengingat TNI sempat menyampaikan bahwa Novi Helmy sudah mengajukan pengunduran diri dari institusi militer sejak dirinya diminta bertugas sebagai dirut Perum Bulog. Co Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi yang juga pemerhati isu-isu militer pun angkat bicara terkait kondisi itu.&nbsp; &rdquo;Penugasan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai direktur utama Perum Bulog dan kembalinya beliau ke dinas aktif TNI menimbulkan pertanyaan serius, terutama soal kepatuhan terhadap aturan hukum yang mengatur batasan keterlibatan militer dalam jabatan sipil,&rdquo; ungkap dia saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com pada Sabtu (5/7).&nbsp; Menurut Fahmi, persoalan utama dari polemik tersebut terletak pada status hukum Novi Helmy saat pertama kali ditugaskan ke Perum Bulog. Banyak pihak meyakini bahwa statusnya akan diperjelas dengan mengacu pada ketentuan tentang kewajiban untuk pensiun dini atau mengundurkan diri sebelum menduduki jabatan sipil seperti aturan dalam pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004. &rdquo;Dengan kata lain, meskipun saat Letjen Novi ditunjuk sebagai dirut Bulog pada awal Februari 2025 revisi UU TNI belum berlaku, aturan tentang keharusan pensiun dini sudah berlaku penuh sejak dua dekade lalu. Perum Bulog pun bukan termasuk dalam daftar instansi yang boleh diisi prajurit aktif sebagaimana disebut dalam Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 maupun dalam revisi UU TNI,&rdquo; terang dia.&nbsp; Fahmi menyatakan bahwa saat Novi Helmy diangkat secara resmi menjadi dirut Perum Bulog, tidak ada informasi atau dokumen resmi yang menyatakan bahwa dia telah mengundurkan diri atau pensiun dini. Bahkan pernyataan lisan dari pejabat tinggi TNI, termasuk KSAD, yang menyebut Letjen Novi telah pensiun, tidak pernah diperkuat dengan SK atau dokumen administratif yang dapat diverifikasi oleh publik.&nbsp; &rdquo;Padahal, jika benar-benar telah pensiun, mustahil beliau bisa ditarik kembali ke dinas aktif, karena tidak ada dasar hukum dalam UU TNI yang memungkinkan reaktivasi prajurit yang sudah pensiun,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh TNI pada 3 Juli lalu, Fahmi menyatakan bahwa, semakin jelas menunjukkan adanya persoalan. Sebab disebutkan bahwa panglima TNI bersurat kepada menteri BUMN pada 5 Juni 2025 untuk menarik Novi Helmy kembali ke institusi TNI, dan Kementerian BUMN menyetujui permintaan itu pada 30 Juni.&nbsp; &rdquo;Fakta itu menunjukkan bahwa Letjen Novi masih berstatus prajurit aktif selama menjabat Dirut Bulog, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keabsahan penempatannya sejak awal,&rdquo; kata dia.&nbsp; Atas kondisi itu, Fahmi menyampaikan dua kemungkinan. Pertama, penugasan Novi Helmy di Perum Bulog dilakukan sebelum prosedur administratif pensiun dini diselesaikan, dengan asumsi bahwa proses pengakhiran kedinasan akan berjalan paralel dan mengacu pada Pasal 55 Ayat (1) huruf g UU TNI. Aturan itu menyatakan bahwa prajurit diberhentikan dengan hormat karena menduduki jabatan yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak dapat diduduki oleh prajurit aktif.&nbsp; &rdquo;Namun, jika proses pemberhentian itu belum selesai atau tertunda, dan Letjen Novi kemudian berubah pikiran untuk tetap berdinas aktif, maka koreksi administratif berupa penarikan kembali ke TNI dapat dilakukan secara formal,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Kedua, masih kata Fahmi, bisa saja memang ada proses pensiun dini yang sempat berjalan, namun kemudian dilakukan semacam rekayasa administratif untuk memungkinkan yang bersangkutan kembali ke dinas aktif sebagai salah satu perwira tinggi TNI. &rdquo;Jika itu yang terjadi, mekanismenya perlu dijelaskan secara terbuka, karena tidak ada dasar dalam UU TNI, UU ASN, maupun peraturan kepegawaian lainnya yang mengatur reaktivasi prajurit yang telah pensiun,&rdquo; tambahnya.&nbsp; Lebih lanjut, Fahmi menyampaikan bahwa apapun skenario penempatan Novi Helmy pada posisi dirut Perum Bulog, prosedur yang dijalani tidak sesuai dengan semangat maupun ketentuan hukum yang sudah lama berlaku. Bahkan, penarikan kembali pada Juni 2025 memperkuat dugaan bahwa penugasan ke Bulog sejak awal tidak memenuhi syarat administratif yang sah. &rdquo;Dari sisi hukum, hal itu berpotensi menjadi preseden buruk,&rdquo; sesalnya.&nbsp;

Novi Helmy Prasetya tidak lagi menjabat sebagai direktur utama Perum Bulog, kembali ke TNI, status hukumnya dipertanyakan.

Letjen TNI Novi Helmy Prasetya kembali Berdinas di TNI setelah Tak Lagi jadi Dirut Bulog, ini Kata Pemerhati Isu Militer dari ISESS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PERKENALAN-DIRUT-BULOG-YANG-BARU-ali3-4035769552.jpg" alt="Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masa tugas Novi Helmy Prasetya di Perum Bulog hanya bertahan beberapa bulan. Bahkan tidak sampai setengah tahun bertugas sebagai dirut salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu, Novi Helmy sudah diganti. Kini dia kembali berdinas aktif sebagai perwira tinggi (pati) TNI dengan pangkat letjen. Begini penjelasan Mabes TNI atas situasi yang kembali menuai perhatian publik tersebut.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan bahwa Letjen TNI Novi Helmy Prasetya bakal kembali berdinas aktif di lingkungan TNI. Hal itu dilakukan setelah dirinya menyelesaikan penugasan di luar struktur TNI, yakni sebagai dirut Bulog. Dia menyebut, tugas itu dijalankan oleh Novi Helmy sebagai bagian dukungan TNI terhadap kebijakan pemerintah.&nbsp; Sebelum disetujui oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, penugasan Novi Helmy di Bulog juga atas permintaan resmi yang disampaikan oleh Kementerian BUMN. Berdasar Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, &nbsp;Pasal 47 menyebutkan bahwa prajurit TNI yang ditugaskan di luar 14 instansi yang diatur undang-undang TNI &nbsp;tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif.&nbsp; &rdquo;Dalam proses tersebut, Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI,&rdquo; terang Kristomei kepada awak media di Jakarta.&nbsp; Artinya, proses pengunduran diri untuk pensiun dini Novi Helmy sempat terjadi. Namun, yang bersangkutan memutuskan kembali ke TNI sebelum keputusan diterbitkan. Atas dasar kepentingan organisasi, pembinaan personel, dan pertimbangan keputusan Letjen TNI Novi Helmy tersebut, panglima TNI bersurat kepada menteri BUMN pada 5 Juni 2025 lalu.&nbsp; Lewat surat itu, panglima TNI meminta persetujuan penarikan personel TNI atas nama Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dari penugasan di Perum Bulog. Sebagai respons, Kementerian BUMN memberikan persetujuan resmi melalui surat Nomor SR-75/DSI.MBU/07/2025 tertanggal 30 Juni 2025, yang menyetujui pengakhiran penugasan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dan pengembalian yang bersangkutan ke institusi TNI. &rdquo;Letjen Novi Helmy telah memilih untuk tetap berdinas menjadi prajurit TNI, atas dasar pertimbangan itu, dikaitkan juga dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan personel sehingga &nbsp;TNI menerima kembali &nbsp;Letjen TNI Novi Helmy Prasetya &nbsp;yang memutuskan tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI. Hal ini merupakan wujud ketaatan terhadap aturan perundang-undangan dan dedikasi terhadap institusi,&rdquo; ungkap Kristomei.&nbsp; Kristomei pun menyampaikan bahwa Perum Bulog memberi apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Letjen TNI Novi Helmy Prasetya. Tercatat beberapa capaian penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran Bulog sebagai pondasi ketahanan pangan nasional.&nbsp; &nbsp;

Novi Helmy Prasetya kembali ke TNI setelah masa tugas singkat di Bulog, keputusan penting yang berdampak pada institusi.

Novi Helmy Prasetya Kembali ke TNI setelah Penugasan Singkat di Bulog, Simak Penjelasan Mabes Berikut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/helmy-238303782.jpg" alt="Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengumumkan pergantian kepemimpinan baru di Perum Bulog." width="100%">
<figcaption>Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengumumkan pergantian kepemimpinan baru di Perum Bulog.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengumumkan pergantian kepemimpinan baru di Perum Bulog. Novi Helmy Prasetya dinyatakan telah mengakhiri jabatannya dan digantikan oleh Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Lingkungan Pertanian, yakni Prihasto Setyanto. Keputusan ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 tanggal 30 Juni 2025. Melalui keputusan itu, Prihasto Setyanto ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bulog. Sementara itu, Novi Helmy Prasetya disebut akan kembali melanjutkan karier di Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Keputusan ini sekaligus mengakhiri masa penugasan dan pengabdian Bapak Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog dan kembali melanjutkan karir dan Pengabdian di TNI," bunyi keterangan resmi Bulog yang dikutip Jumat (4/7). Perum Bulog menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian Novi Helmy Prasetya selama menjabat sejak 7 Februari 2025. "Di bawah kepemimpinannya, Perum Bulog mencatat berbagai capaian penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat peran Bulog sebagai fondasi ketahanan pangan nasional," lanjutnya. Seiring dengan adanya pergantian Direktur Utama, berikut adalah susunan terbaru jajaran Direksi Perum Bulog terbaru: &bull; Pelaksana Tugas Direktur Utama sekaligus Direktur Pengadaan: Prihasto Setyanto &bull; Wakil Direktur Utama: Mayjen TNI (Purn) Marga Taufiq &bull; Direktur Bisnis: Febby Novita &bull; Direktur Keuangan: Hendra Susanto &bull; Direktur Operasional dan Pelayanan Publik: Mokhamad Suyamto &bull; Direktur SDM dan Umum: Sudarsono Hardjosoekarto. Sebelumnya, penunjukan Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Perum Bulog sempat berpolemik. Hal ini lantaran dirinya yang diangkat menjadi dirut saat masih aktif menjadi anggota TNI. Dalam perjalanannya, proses pengunduran diri sebagai TNI aktif sedang berjalan secara administratif. Namun, tiba-tiba ia memilih mundur sebagai Dirut Perum Bulog dan tetap melanjutkan karier di TNI.

BUMN umumkan pergantian kepemimpinan di Perum Bulog, Prihasto Setyanto ditunjuk sebagai Plt Dirut menggantikan Novi Helmy Prasetya.

Novi Helmy Prasetya Dicopot sebagai Dirut Perum Bulog, Digantikan Prihasto Setyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PERKENALAN-DIRUT-BULOG-YANG-BARU-ali3-4035769552.jpg" alt="Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah menunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya menjadi direktur utama Perum Bulog. Penunjukan itu mendapat beragam persepsi dari publik, termasuk dari kalangan petani. Ketua Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraaatmaja meyakini kepemimpinan Novi Helmy Prasetya di Perum Bulog dapat membawa perubahan besar terhadap upaya pemerintah dalam mewujdukan swasemabda secara cepat dan singkat. Menurut Entang, Novi Helmy Prasetya memiliki banyak kelebihan, seperti jaringan lapangan yang sangat luas sehingga berdampak besar pada performa kinerja Bulog. Dari sisi koordinasi, Mayjen Novi juga punya kedekatan khusus dengan para Babinsa di seluruh Indonesia yang membuat sosialisasi harga gabah ke petani dapat terukur dan tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram atau naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp 5.500 per kilogram. &ldquo;Saya optimis Bulog di bawah Pak Novi akan jauh lebih baik, karena beliau memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai tekanan sehingga dapat membantu dalam menghadapi situasi yang menekan Bulog,&rdquo; ujar Entang kepada wartawan pada Sabtu (15/2). Entang mengatakan, penyerapan gabah seperti yang dilakukan Bulog dapat mempercepat swasembada sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Apalagi sektor pangan adalah sektor yang sangat strategis karena erat kaitannya dengan ketahanan dan keamanan negara seperti yang dibutuhkan Indonesia saat ini. &ldquo;Jujur kita akui tentara aktif yang menjadi Dirut Perum Bulog memiliki beberapa kelebihan seperti disiplin yang tinggi. Tentara juga memiliki latar belakang struktur yang kuat sehingga dapat membantu dalam mengelola dan mengorganisir Bulog dengan lebih efektif,&rdquo; katanya. Bahkan tentara juga memiliki pengalaman panjang dalam mengelola logistik dan supply chain. &ldquo;Jangan lupa, tentara itu memiliki kemampuan dalam menghadapi krisis dan situasi darurat lho sehingga dapat membantu dalam menghadapi situasi yang tidak terduga,&rdquo; katanya. Sebagai informasi, Bulog sendiri telah diberi penugasan khusus untuk melakukan penyerapan gabah sebanyak 3 juta ton pada kegiatan panen raya yang akan berlangsung pada 3 bulan ke depan yaitu Januari, Februari dan Maret. &ldquo;Bagi saya ini bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan. Justru yang harus kita dorong adalah tugas Perpadi untuk menyerap gabah petani 2,1 juta ton. Itu sebabnya, perlu ada tim khusus yang mendampingi Perpadi. Dan Pak Novi adalah jawaban dari harapan selama ini,&rdquo; jelasnya.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat Entang Sastraaatmaja meyakini kepemimpinan Novi Helmy Prasetya di Perum Bulog.

Komentar HKTI Ketika Perum Bulog Dipimpin Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/IMG-20250210-WA0019-1871469856.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ogah jawab pertanyaan soal penunjukan Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya yang merupakan TNI aktif sebagai Direktur Utama Perum Bulog yang berpotensi melanggar Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Potensi melanggar undang-undang gimana karena TNI aktif?) Ya, yang lain," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia sebelumnya membeberkan bahwa pergantian jabatan di pucuk Perum Bulog dilakukan dengan alasan penyegaran. Sebelumnya, Erick memang mengganti Dirut Bulog Wahyu Suparyono yang baru saja menjabat 10 bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015629529/bos-persita-tangerang-sebut-2-pemainnya-curi-perhatian-patrick-kluivert-dan-gerald-vanenburg-masuk-proyeksi-timnas-indonesia-u-23">Bos Persita Tangerang Sebut 2 Pemainnya Curi Perhatian Patrick Kluivert dan Gerald Vanenburg, Masuk Proyeksi Timnas Indonesia U-23</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun penyegaran ini dilakukan guna membangun ekosistem dan menyukseskan penugasan yang diberikan pemerintah untuk Perum Bulog.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tentu penyegaran harus dilakukan, memang kan penugasan yang diberikan ini harus bisa dilakukan kita secara maksimal," beber Erick.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Perum Bulog memang sedang ditugaskan untuk bisa menyerap 3 juta ton gabah dari petani di sepanjang panen raya tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Erick menilai penyerapan gabah tersebut masih minim sehingga diperlukan penyegaran guna memastikan penugasan tersebut dapat berjalan secara maksimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, kata Erick, pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan untuk bisa swasembada beras yang selama ini kita selalu impor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada kebijakan 3 juta gabah yang harus diserap dari data-data serapannya masih kecil dan perlu ada penyegaran dan perlu semua supporting system untuk memastikan penugasan ini maksimal," jelas Erick.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015629510/jika-anda-tak-ingin-mudah-dilupakan-orang-lain-lakukan-7-kebiasaan-ini-kata-psikologi">Jika Anda Tak Ingin Mudah Dilupakan Orang Lain, Lakukan 7 Kebiasaan Ini Kata Psikologi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena yang terpenting jangan sampai dengan sekarang kita menuju swasembada beras yang selama ini kita impor. Akhirnya serapannya tidak maksimal, harga gabahnya turun, petaninya kasihan, akhirnya kapok menanam," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, dalam UU 34 Tahun 2004 memang tidak memungkiri bahwa anggota TNI aktif dapat menduduki jabatan sipil di pemerintahan. Hanya saja, tentara aktif hanya dapat mengisi jabatan sipil yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti jabatan yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.</div>

Erick Thohir ogah jawab pertanyaan soal penunjukan Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya yang merupakan TNI aktif sebagai Dirut Perum Bulog.

 Erick Thohir Ogah Jawab Soal Potensi Langgar UU karena Tunjuk TNI Aktif jadi Dirut Bulog

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/pang-1478826948.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan arahan dalam Rapim TNI 2025. (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memberikan arahan dalam Rapim TNI 2025. (Puspen TNI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai orang nomor satu di institusi TNI menyetujui penunjukkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Bulog. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto kepada awak media pada Senin (10/2).&nbsp; Hariyanto menyampaikan bahwa ada nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendasari keputusan tersebut. Sehingga Mayjen TNI Novi Helmy diizinkan menjadi dirut BUMN meski masih berstatus TNI aktif.&nbsp; &rdquo;Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,&rdquo; ungkap Hariyanto.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015628923/takdir-kaya-dan-hidup-makmur-inilah-10-weton-yang-dipercaya-membawa-keberuntungan-besar-dalam-urusan-rezeki">Takdir Kaya dan Hidup Makmur! Inilah 10 Weton yang Dipercaya Membawa Keberuntungan Besar dalam Urusan Rezeki</a> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015628913/sejak-lahir-ditakdirkan-kaya-ini-5-weton-dengan-rezeki-melimpah-menurut-primbon-jawa">Sejak Lahir Ditakdirkan Kaya, Ini 5 Weton dengan Rezeki Melimpah Menurut Primbon Jawa</a> Jenderal bintang dua TNI AD itu menyatakan, penunjukkan Novi Helmy sebagai dirut Bulog atas permintaan Kementerian BUMN. Alasannya karena mantan pangdam Iskandar Muda tersebut memiliki pengamanan dan jaringan yang luas hingga ke level babinsa.&nbsp; Dengan begitu, Kementerian BUMN yakin Novy Helmi dapat mendukung niatan pemerintah untuk melaksanakan program ketahanan pangan nasional. Atas dasar dan pertimbangan itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyetujui penunjukkan Novy Helmy menjadi dirut Bulog.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,&rdquo; terang Hariyanto.&nbsp; Sebelumnya, dia menyampaikan bahwa TNI merupakan lembaga negara yang taat dan patuh pada undang-undang. Sehingga mereka akan memproses status jenderal bintang dua TNI AD itu sebagai salah satu perwira tinggi (pati) aktif. Juga pengganti Novi Helmy sebagai asisten teritorial (aster) panglima TNI.&nbsp; &rdquo;Adapun nantinya proses administrasi terkait status keanggotaan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya dalam lingkup TNI tentunya akan dilakukan sesuai ketentuan melalui mekanisme aturan yang berlaku,&rdquo; imbuhnya.

Jenderal TNI Agus Subiyanto menyetujui penunjukkan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Bulog.

Panglima TNI Agus Subiyanto Menyetujui Penunjukkan Mayjen TNI Novi Helmy Sebagai Dirut Bulog, Bagian dari MoU dengan BUMN

Novi Helmy Prasetya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Novi Helmy Prasetya