<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/IMG_3516-1762115993.jpeg" alt="Kuswandi" width="100%">
<figcaption>Kuswandi</figcaption>
</figure> LAMAN media sosial Rabu (17/1) diramaikan pesan berantai perihal undangan untuk menjemput seseorang di Bandara Halu Oleo Kendari, Kamis (18/1). Surat undangan ini sungguh di luar nalar dan membuat saya tercengang. Sebab bukan orang biasa yang diminta pihak sohibul bait untuk di jemput oleh masyarakat Sulawesi Tenggara itu. Namun seorang koruptor yang menghuni Lapas Sukamiskin, Bandung. Dia adalah Nur Alam. Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2018 yang menjadi maling uang rakyat dan merugikan keuangan negara Rp 4,3 triliun, dalam kasus suap dan gratifikasi sejumlah perizinan tambang (Vonis kasasi jadi kasus gratifikasi yang dinilai terbukti dan disunat hukumannya menjadi 12 tahun penjara). Tak hanya menjemput di bandara. Dalam surat undangan yang dibuat Forum Sultra Satu &ldquo;Satu untuk Sultra&rdquo;, pengundang juga meminta agar masyarakat Sultra menggelar Salat Dzuhur berjamaah dan sujud syukur di Masjid Al-Alam Kendari, usai keluarnya mantan orang nomor satu di Sultra itu dari Hotel Prodeo. Sebagai bentuk rasa syukur, pengundang juga meminta agar masyarakat untuk mengikuti acara &ldquo;Doa Syukuran&rdquo; di kediaman Nur Alam di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi, Kota Kendari. Boleh-boleh saja menggelar syukuran untuk merayakan kebahagiaan seseorang. Namun seharusnya sang pengundang acara berkaca dan malu menggelar acara penyambutan meriah kepada orang yang jelas-jelas sudah divonis bersalah melakukan korupsi oleh pengadilan. Sebab, korupsi masuk dalam kejahatan yang luar biasa (ekstra ordinary crime), yang penanganan kasusnya sangat rumit dan butuh aparat penegak hukum yang level kecerdasannya tinggi, mengingat pelakunya mayoritas orang-orang pintar. Selain itu, dampak besar yang timbul dari korupsi juga seharusnya menjadi pertimbangan pengundang, untuk tidak mengimbau mayoritas warga yang menjadi korban perbuatan korup pelaku korupsi itu sendiri. Alangkah lucunya, jika sampai masyarakat yang menjadi korban kejahatan, justru malah ikut-ikutan merayakan kebebasan pelaku kejahatannya secara massal. Fenomena penyambutan massal masyarakat atau lebih tepatnya para pendukung koruptor tersebut, tak hanya hanya terjadi kali ini saja. Sebelumnya, saat mantan terpidana korupsi kasus korupsi sarana proyek olahraga terpadu, Hambalang Anas Urbaningrum bebas pada Selasa (11/4) lalu, dia juga disambut ratusan pendukungnya di depan Lapas Sukamiskin Bandung. Bak pahlawan yang berjasa bagi negara, Anas disambut dengan selawat badar saat resmi keluar dari jeruji besi. Di hadapan ratusan simpatisanya, Anas juga kembali lantang mengatakan jika dirinya tak bersalah. Dia tetap kekeuh jika ada orang yang sengaja menjebloskan dirinya ke penjara agar karir politiknya hancur. Setali tiga uang, penyambutan meriah juga dilakukan para pendukung Saipul Jamil, saat pedangdut tersebut bebas dari LP Cipinang, Kamis (2/9/2021). Dia bahkan disambut meriah dan dikalungi bunga bak pahlawan. Padahal, kala itu mantan suami Dewi Perssik itu adalah seorang terpidana korupsi dalam bentuk suap menyuap. Seperti halnya Anas, tanpa malu-malu, Bang Ipul dengan gagah berpidato di atas mobil mewah berkelir merah di halaman lapas. Hilangnya Rasa Malu Fenomena penyambutan meriah para mantan terpidana korupsi ini jelas sangat menciderai hati nurani kita, yang menjadi korban para koruptor yang sudah menggarong uang negara. Kita memang tidak bisa menghakimi terus menerus para mantan terpidana korupsi atas perbuatan yang pernah dilakukannya. Sebagai manusia, mereka punya hak untuk hidup dan memperbaiki kehidupannya yang sempat terampas karena terkurung dalam penjara. Namun, karena para mantan pelaku korupsi ini tak jera, kehilangan urat malu, bahkan seperti merasa tak bersalah usai divonis terbukti bersalah dan dipenjara, maka sudah selayaknya kita bersikap tegas dengan tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi para mantan terpidana korupsi ini, untuk menduduki jabatan publik lagi. Hukuman sosial ini penting dilakukan, agar sifat bebal para mantan pelaku praktik lancung ini jera dan menyadari, bahwasanya mereka telah melakukan kejahatan besar, sehingga tak layak mendapat penyambutan meriah bak pahlawan yang pulang dari&nbsp;medan&nbsp;laga. Travis Hirschi, seorang pemikir sosiologis asal Amerika yang mengembangkan terori kontrol sosial atau&nbsp;social bond theory mengatakan, kontrol ada dalam hubungan seseorang atau relasi dengan masyarakat. Menurut Hirschi, semakin kuat ikatannya, maka semakin besar kejahatan bisa dikontrol, sehingga konformitas akan muncul. Sebaliknya, semakin lemah ikatan, maka semakin besar kemungkinan orang yang melanggar hukum mengikuti keinginannya. Hirschi membagi empat ikatan sosialnya antara lain kasih sayang (attachment), tanggung jawab (commitment), keterlibatan (involvement), dan keyakinan (belief) (Lilly, et al., 2015: 133). Berkaca dari teori itu, saya berpendapat jika dewasa ini masyarakat kita cenderung apatis dan kurang kuat ikatan sosial terhadap perbuatan korupsi yang dilakukan para koruptor. Masyarakat tak sadar atau atau tak tahu jika dampak korupsi menimbulkan kerugian yang sistemik melebihi kejahatan bom bunuh diri yang dilakukan teroris. Masyarakat kita, terutama simpatisan tokoh yang menjadi pelaku korupsi, juga kurang kritis menelisik rekam jejak seorang dan cenderung menelan mentah-mentah citra diri yang diinformasikan tokohnya yang jelas-jelas telah bersalah di mata hukum. Oleh karena itu, wajar apabila mudah diombang-ambingkan dengan narasi positif para pelaku korupsi yang menyatakan merupakan korban rekayasa politik&nbsp;dan&nbsp;hukum <hr /> *) Kuswandi, Jurnalis JawaPos.com

Fenomena penyambutan massal masyarakat atau lebih tepatnya para pendukung koruptor tersebut, tak hanya hanya terjadi kali ini saja.

Rame-rame Sambut Koruptor Bebas Bak Pahlawan, Masih Waraskah Bangsa Ini?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-eksekusi-mantan-gubernur-sulawesi-tenggara-ke-lapas-sukamiskin_m_.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1)." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ke Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeksekusi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ke Lapas Sukamiskin Bandung. Nur Alam dieksekusi setelah putusannya berstatus hukum tetap. "Hari ini dilakukan eksekusi terhadap Nur Alam, eks Gubernur Sulawesi Tenggara dalam kasus tindak pidana korupsi," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin (14/1). Febri menyebut Nur Alam yang telah berstatus sebagai terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin Bandung Jawa Barat pada hari ini. Dia juga menjelaskan eksekusi dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2633 K/PID.SUS/2018 tanggal 5 Desember 2018. Kasus yang menjerat Nur Alam, sebut Febri yaitu dugaan tindak pidana korupsi dalam Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara 2008-2014. Sekadar informasi, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam divonis selama 15 tahun kurungan penjara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung (MA), hukuman Nur Alam dipangkas menjadi 12 tahun. Nur Alam divonis hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar serta subsider 6 bulan kurungan. Dia juga dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun dan diminta membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Saat itu, Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor menilai Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra dan memperkaya diri sendiri dari uang yang didapat dari pengurusan izin pertambangan. Namun, dalam vonis itu, majelis hakim mengesampingkan tuntutan soal kerugian ekologis terhadap terdakwa sebesar Rp 2,7 triliun sehingga hanya menetapkan Rp 1,5 triliun sebagai angka kerugian negara.

KPK Eksekusi Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-minta-hakim-tolak-gugatan-nur-alam-terhadap-basuki-wasis_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan gugatan sebagai pihak yang terganggu kepentingannya atas gugatan yang dilayangkan mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam terhadap Basuki Wasis. Basuki digugat oleh Nur Alam di Pengadilan Negeri Cibinong usai menyampaikan kesaksian dalam perkara korupsi pemberian persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Ini merupakan bentuk komitmen KPK untuk memberikan perlindungan hukum dan dukungan terhadap ahli yang sebelumnya sangat membantu KPK dalam penanganan kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Nur Alam," ucapnya pada awak media, Rabu malam (31/10). Dalam gugatanya, mantan aktivis ICW ini menyebut ada beberapa argumentasi yang diajukan, seperti kewenangan untuk menilai keterangan ahli saat bersaksi, hak mutlaknya berada pada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, bukan pada ranah peradilan perdata ini. "Terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka telah diuji melalui praperadilan dan kami pandang hal itu merupakan kewenangan praperadilan, bukan melalui gugatan perdata ini," tukasnya. Selain itu, KPK juga mengingatkan bagi seluruh aparat penegak hukum untuk berkomitmen melindungi ahli-ahli yang berperan strategis dalam pemberantasan korupsi. "Karena itulah, KPK meminta pada majelis hakim PN Cibinong untuk menolak gugatan yang diajukan Nur Alam, mengabulkan seluruh usulan KPK dan menegaskan bahwa ahli sebagai pihak yang berkontribusi dalam pemberantasan korupsi," tegas Febri. Untuk itu, lembaganya akan terus mengawal rangkaian persidangan Basuki dengan cara mendukung Basuki sepeeti menghadirkan para saksi, bukti-bukti relevan dan ahli sesuai kebutuhan persidangan. Sebelumnya, ancaman perlawanan balik dari koruptor rupanya tak hanya dialami oleh aparat penegak hukum yang kerap melakukan tugasnya memberantas korupsi. Baru-baru ini, ancaman tersebut juga dialami oleh seorang saksi ahli yang dihadirkan untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam sebuah perkara korupsi. Adalah Basuki Wasis, ahli perhitungan kerugian lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Dia digugat secara perdata oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, terdakwa perkara korupsi korupsi pemberian persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Musababnya, Nur Alam merasa dirinya mengalami kerugian senilai Rp 3 triliun. Dia juga meminta ganti rugi dana operasional sebesar Rp 1,47 miliar atas pernyataan Basuki. Nur Alam tak terima dengan kesaksian Basuki yang menyatakan, mantan orang nomor satu di Provinsi Sultra tersebut melakukan kerugian sebesar Rp 1,5 triliun karena turut merusak lingkungan. Ini karena dari hasil penelitian yang dilakukan Basuki bersama tim nya, terdapat tiga kerugian yang dilakukan Nur Alam. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan, dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan. (IPP)

KPK Minta Hakim Tolak Gugatan Nur Alam Terhadap Basuki Wasis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-pihak-ketiga-kpk-berharap-hakim-tolak-gugatan-nur-alam_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan gugatan sebagai pihak ketiga dalam gugatan yang diajukan Nur Alam terhadap Basuki Wasis, saksi ahli lingkungan yang menghitung perkara kerugian negara kasus yang pernah melilitnya. Ini dilakukan karena lembaga antirasuah merasa terganggu terhadap&nbsp;langkah&nbsp;terdakwa perkara korupsi tersebut. "Untuk gugatan sebagai pihak ketiga, terhadap perkara Nur Alam yang menggugat ahli KPK Basuki Wasis itu, kami sudah datang ke PN Cibinong menyerahkan permohonan dan gugatan, permohonan sebagai pihak ketiga," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Sabtu (6/10). Atas pengajuan gugatan tersebut, mantan aktivis ICW itu mengatakan, pihak pengadilan akan memproses terlebih dahulu permohonannya dan akan dipertimbangkan dengan matang. "Nanti hakim akan melihat apakah pihak ketiga itu termasuk KPK di sana," tukasnya. Kata Febri, gugata yang dilayangkan pihaknya, dilakukan lantaran khawatir,&nbsp; jika nanti hakim sampai menerima gugatan Nur Alam, maka lembaga antirasuah ini sebagai pihak yang sangat dirugikan. Karena seperti memberi peluang atau resiko pada saksi lain agar takut dalam bersaksi di Pengadilan. Oleh karena itu, dia berharap agar hakim bisa mempertimbangkan dengan baik perihal gugatan yang diajukan KPK demi. Kemudian menolak gugatan Nur Alam. "Ada risiko rasa takut yang diakibatkan kalau saksi dan ahli memberikan keterangan dalam tindak pidana korupsi justru merasa terancam baik kriminalisasi ancaman lain ataupun gugatan perdata. Jadi kami sangat berharap pihak pengadilan terutama PN Cibinong dalam konteks ini itu punya visi dan persepsi yang sama tentang pemberantasan korupsi," jelasnya. "Hakim agar menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Nur Alam karena selain aspek formilnya kami pandang keliru secara substansi juga banyak kekeliruan," imbuhnya. Sebelumnya, ancaman perlawanan balik dari koruptor rupanya tak hanya dialami oleh aparat penegak hukum yang kerap melakukan tugasnya memberantas korupsi. Baru-baru ini, ancaman tersebut juga dialami oleh seorang saksi ahli yang dihadirkan untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam sebuah perkara korupsi. Adalah Basuki Wasis, ahli perhitungan kerugian lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Dia digugat secara perdata oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, terdakwa perkara korupsi korupsi pemberian persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Musababnya, Nur Alam merasa dirinya mengalami kerugian senilai Rp 3 triliun. Dia juga meminta ganti rugi dana operasional sebesar Rp 1,47 miliar atas pernyataan Basuki. Nur Alam tak terima dengan kesaksian Basuki yang menyatakan, mantan orang nomor satu di Provinsi Sultra tersebut melakukan kerugian sebesar Rp 1,5 triliun karena turut merusak lingkungan. Ini karena dari hasil penelitian yang dilakukan Basuki bersama tim nya, terdapat tiga kerugian yang dilakukan Nur Alam. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan, dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan.

Jadi Pihak Ketiga, KPK Berharap Hakim Tolak Gugatan Nur Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menggugat-saksi-ahli-meminta-ganti-rugi-rp-3-triliun_m_.jpg" alt="Mantan Gubernur Sultra Nur Alam saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Sultra Nur Alam saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman perlawanan balik dari koruptor rupanya tak hanya dialami oleh aparat penegak hukum yang kerap melakukan tugasnya memberantas korupsi. Baru-baru ini, ancaman tersebut juga dialami oleh seorang saksi ahli yang dihadirkan untuk membuktikan adanya kerugian negara dalam sebuah perkara korupsi. Adalah Basuki Wasis, ahli perhitungan kerugian lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Dia digugat secara perdata oleh mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, terdakwa perkara korupsi korupsi pemberian persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Musababnya, Nur Alam merasa dirinya mengalami kerugian senilai Rp 3 triliun. Dia juga meminta ganti rugi dana operasional sebesar Rp 1,47 miliar atas pernyataan Basuki. Nur Alam tak terima dengan kesaksian Basuki yang menyatakan, mantan orang nomor satu di Provinsi Sultra tersebut melakukan kerugian sebesar Rp 1,5 triliun karena turut merusak lingkungan. Ini karena dari hasil penelitian yang dilakukan Basuki bersama tim nya, terdapat tiga kerugian yang dilakukan Nur Alam. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan, dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan. Adanya gugatan ini mengundang tanda tanya publik dan kecaman dari berbagai pihak. Sebuah petisi pun dibuat oleh sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam &ldquo;Koalisi Anti Mafia Tambang&rdquo;. Dari petisi yang dikirim melalui laman change.org, saat ini sudah ditandatangani hingga 36.428 ribu, yang menolak gugatan Nur Alam. Ini dilakukan, karena banyak pihak yang berpendapat, gugatan ini bisa membuat terhambatnya proses pemberantasan korupsi dalam mengungkap fakta. Selain itu, kemungkinan juga bisa menyebabkan ketakutan yang muncul dari saksi ahli lain dalam memberikan keterangan.&nbsp; Kuasa Hukum Basuki Wasis, Muji Kartika Rahayu menegaskan, peristiwa yang dialami kliennya bisa memberikan pengaruh negatif terhadap lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs ini. Bagi Muji, agenda pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia bisa juga terhambat. &ldquo;Gugatan terhadap pak Wasis (Basuki Wasis) bagian dari serangan balasan terhadap pegiat-pegiat dalam pemberantasan korupsi,&rdquo; ujar Muji ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (8/9). "Gugatannya tak biasa karena &nbsp;gugatan ini semata-mata serangan balasan. Pak Basuki Wasis dianggap merugikan terdakwa, sehingga terdakwa melakukan serangan balik pada pak Wasis," imbuhnya. Kekhawatiran Muji ini makin kuat, mengingat fakta yang ada saat ini seorang akademisi yang juga ahli perhitungan kerugian lingkungan digugat karena memberikan kesaksian berdasarkan data. Apalagi, para pegiat antikorupsi juga berasal dari kelompok masyarakat sipil yang aktif melawan korupsi dan melindungi lingkungan. &ldquo;Ini tidak bisa dianggap kasus biasa. Komitmen KPK sangat penting menjamin pak Basuki yang akan datang menjadi ahli dijamin dan dilindungi negara dalam hal ini KPK,&rdquo; tegasnya. Hal lain yang dikhawatirkan oleh Muji, mungkin saja bisa membuat saksi ahli lain takut hadir di persidangan kasus korupsi membantu mengungkap fakta. "Semoga gugatan terhadap pak Basuki tidak membuat ahli-ahli lain takut untuk menjadi ahli di persidangan," imbuhnya. Hal senada juga disampaikan oleh Bambang Heru Sahardjo, akademisi dari IPB yang kerap menjadi saksi ahli. Dia menyebut apa yang terjadi dengan pak Basuki Wasis semacam warning kepada ahli saksi lain dan jangan sampai hal tersebut terjadi.&nbsp; "Jangan-jangan kami nanti akan dikriminalkan. Kami mohon dukungan rekan-rekan, dengan sama sama menolak gugatan yang diajukan kepada pak Basuki Wasis," tuturnya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief berpendapat jika hal yang dialami Basuki Wasis bukan hanya serangan terhadap seorang saksi ahli. Namun kepada semua aparat penegak hukum. "Ini sebenarnya bukan serangan pada saksi ahli, tapi serangan kepada seluruh penegak hukum di Indonesia. Polisi, kejaksaan, KPK pasti minta ahli. Ini adalah persoalan besar. KPK akan ikut menjadi pihak tergugat," jelasnya. "Saya berharap pada pada pimpinan universitas agar integritas para ahli diperhatikan dengan baik. Kalau gugatan ini diterima, ini akan membuat preseden baru. Maka saya minta kebijaksanaan para hakim," imbuhnya. Untuk menyelesaikan kasus ini, sebelumnya proses mediasi sudah dilakukan pada Rabu (18/4). Namun, saat itu, pihak Nur alam tetap ingin melanjutkan perkara ini. Padahal menurut Basuki, gugatan perdata ini tidak tepat mengingat kapasitas dirinya yang hanya sebagai seorang ahli yang &nbsp;bertugas memenuhi permintaan KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan tim pembela Basuki, termasuk menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).&nbsp; Tak hanya itu, sebut Agus, jika gugatan diterima maka bisa membuat seseorang saksi ahli takut memberi keterangan di persidangan. "Nah ini kami berkomitmen, KPK dan LPSK dan juga yang saya yakin teman-teman di pemerintahan dalam hal ini KLHK, akan bantu yang bersangkutan sekuat tenaga kami, sebaik-baiknya, sehingga yang bersangkutan bisa memenangkan kasusnya," katanya. Sementara, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, perlindungan terhadap ahli masuk dalam wewenang lembaganya. Untuk itu, kata Haris, LPSK akan melindungi dosen IPB tersebut. "Ahli ini akan kami tangani bersama-sama karena ahli penting perannya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, khususnya ahli yang diminta KPK," tandasnya. Haris juga mengecam langkah Nur Alam yang menggugat Basuki secara perdata. Menurut Haris, langkah Nur Alam akan melemahkan upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. "Kami tidak menghendaki, ada ahli diminta KPK hadir, tetapi belakang mendapat bentuk serangan balik. Kami sepakat akan advokasi, berikan bantuan agar supaya masalah bisa dihadapi," lanjutnya. Terkait gugatan yang dilakukan Nur Alam kepada Basuki Wasis, kata Muji sidang sudah berlangsung di PN Cibinong pada (28/8) lalu. Saat itu, Basuki Wasis memang tak menghadiri karena ada urusan lain. Namun proses sidang terus berjalan, hingga pihak Nur Alam membacakan gugatan, yang pada intinya berisikan laporan dan keterangan Basuki Wasis saat persidangan dianggap melanggar hukum, sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 KUHPerdata. "Sidang tanggal 28 Agustus 2018 Pak Wasis tidak hadir karena ada tugas lain. Tapi sebagai principal memang tidak wajib hadir karena sudah ada kuasa hukum," ujarnya. Sementara sidang kedua dengan agenda jawaban penggugat akan digelar pada (12/9) mendatang. Untuk menghadapi gugatan ini, pihak Basuki sudah menyiapkan berbagai jawaban. "Jadi yang disiapkan adalah jawaban dengan agendanya jawaban tergugat," paparnya. Muji mengatakan pihaknya akan mengikuti proses persidangan dengan sebaik mungkin. Perihal ditolak atau diterima gugatan tersebut, pihaknya akan bergumentasi sesuai fakta. "Kalau terhadap proses persidangan, ya dihadapi saja dengan sebaik-baiknya. Semua argumentasi diajukan ke pengadilan," pungkasnya. Sekadar informasi, dalam kasus ini, sebelumnya mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam divonis 12 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah. Dia menyatakan, Nur Alam terlibat korupsi terkait pemberian persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," terang Diah Siti Basariah saaat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu Malam (28/3). Selain hukuman pidana, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Nur Alam senilai Rp 2,7 miliar setelah keluarnya putusan pengadilan. "Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Premier Estate Kaveling I No 9 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang disita KPK. Apabila terdakwa tidak membayar, akan dipidana 1 tahun penjara," tegasnya. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang sebelumnya menuntut agar majelis hakim menghukum Nur Alam dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair satu tahun kurungan. Tak terima vonis tersebut, Nur Alam mengajukan banding. Namun belakangan, pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Nur Alam. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu diperberat hukumannya dari 12 tahun menjadi 15 tahun penjara. Selain itu, Nur Alam juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar. Tak hanya itu, Nur Alam juga diminta membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar. Kemudian, mencabut hak politiknya selama 5 tahun setelah kasusnya berkekuatan hukum tetap (inkracht). "Menerima permintaan banding jaksa penuntut umum dan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta," terang Kepala Humas PT DKI Jakarta Johanes Suhadi. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menggugat Saksi Ahli, Meminta Ganti Rugi Rp 3 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/koalisi-mafia-tambang-kecam-gugatan-terdakwa-korupsi-kepada-saksi-ahli_m_204841.jpeg" alt="Gubernur Sultra Nur Alam saat akan ditahan" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sultra Nur Alam saat akan ditahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koalisi Anti Mafia Tambang menuntut empat hal terkait gugatan perdata yang dilayangkan terdakwa kasus korupsi, Nur Alam, terhadap saksi ahli kasus yang diajukan KPK, Doktor Basuki Wasis. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota koalisi, yang berasal dari &nbsp;Indonesian Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun. Dalam konferensi persnya, dia meminta agar Pengadilan Negeri Cibinong tidak menerima/menolak Gugatan Nur Alam terhadap Basuki Wasis. Selain itu, dia juga meminta KPK agar melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor untuk mempertahankan perhitungan kerugian negara yang sudah jelas terjadi dan dihitung berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.&nbsp; "Dalam gugatan perdata terhadap Basuki Wasis kami meminta agar KPK menjadi turut tergugat intervensi. Supaya KPK bisa memanfaatkan, akibat kerusakan lingkungan," jelasnya, di kantor YLBHI, Menteng Jakarta Pusat, Senin (16/4). Kemudian, kata<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank"> Tama</a>, untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) harus terlibat dalam pembelaan dan perlindungan terhadap Basuki Wasis. Tak hanya itu, Koalisi Anti Mafia Tambang juga menghimbau seluruh pegiat anti korupsi dan Pejuang-pejuang lingkungan hidup. "Untuk bersama mendukung dan bergerak membantu<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank"> Basuki Wasis</a>," ujarnya. Menurut Tama, kondisi ini bila tak segera ditindak maka akan mengancam agenda pemberantasan korupsi dan perjuangan Lingkungan Hidup.&nbsp; Seorang ahli katanya, tidak bisa diancam karena kesaksiannya yang dia sampaikan di persidangan.&nbsp; "Ini bagian dari serangan balik terhadap partisipasi publik dalam lingkungan hidup atau dikenal Strategic Lawsuit Agains Pubic Partisipation (SLAPP)," katanya.&nbsp; "Pasal 66 UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jelas menyebutkan &nbsp;&ldquo;Setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat yang didasarkan i'tikad baik tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata&rdquo;, tuturnya. Kata Tama, jika gugatan ini diterima, akan menjadi teror bagi siapa saja yang akan menjadi ahli di persidangan.&nbsp; "Dengan ini kami mengecam gugatan Nur Alam sebagai Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara untuk mencabut gugatannya dan fokus pada upaya hukum banding yang sedang berjalan," tutupnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Koalisi Mafia Tambang Kecam Gugatan Terdakwa Korupsi Kepada Saksi Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penegak-hukum-didesak-tak-kriminalisasi-akademisi_m_203344.jpeg" alt="Gubernur Sultra Nur Alam" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sultra Nur Alam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Kajian Antikorupsi seluruh Indonesia mendesak kepada aparat penegak hukum agar tidak mengkriminalisasi terhadap seorang akademisi dalam menjalankan tugasnya. Ini menyusul adanya gugatan yang dilayangkan mantan Gubernur Sultra Nur Alam, yang menggugat Dr. Basuki Wasis secara perdata, karena berhasil meyakinkan hakim mengadili kasus kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian negara, sehingga Nur Alam divonis bersalah. &ldquo;Seluruh elemen diharap untuk tidak lagi mengkriminalisasi akademisi, karena kesaksian berdasarkan based on research and scientifict evidence yang secara bebas untuk mengungkapkan penemuan riset dan penelitannya dengan bebas tanpa ada rasa takut dan ancaman yang menyertainya,&rdquo; kata Aktivis PUSAD UM Surabaya Satria Wicaksana, dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com, di Jakarta, Selasa (10/4). Selain itu, Pukat juga mendesak agar KPK segera mengajukan banding atas putusan Nur Alam. Lebih lanjut, Pukat juga mendesak agar lembaga antirasuah segera menetapkan 20 koorporasi HTI di Riau tersangka menyuap dan merugikan negara senilai Rp 3 triliun saat mengajukan IUPHHKHT dan BKT/RKT di atas hutan alam di Pelalawan dan Siak Tahun 2001-2007, dengan menggunakan perhitungan kerugian ekologis. Untuk diketahui, akademisi merupakan insan yang tidak lepas dari kaidah ilmiah dalam setiap tindakan dan ucapannya. Karena akademisi memiliki kebebasan akademik dalam konteks usaha-usaha akademis (based on research and scientifict evidence) yang secara bebas untuk mengungkapkan penemuan riset dan penelitannya dengan bebas tanpa ada rasa takut dan ancaman yang menyertainya. Namun, hari ini, persoalan kebebasan akademik kembali terancam, di mana Dr. Basuki Wasis sebagai ahli kerusakan tanah sedang digugat oleh Nur Alam. Gugatan ini dilakuka untuk menjatuhkan kredibilitas ahli yang berhasil meyakinkan hakim mengadili pada kasus kerusakan lingkungan sebagai basis penghitungan kerugian negara. Temuan dari Dr. Basuki Wasis bisa dianggap sebagai temuan penting atas proses hukum atas kerusakan lingkungan yang sampai saat ini jarang dikabulkan oleh majelis hakim, padahal dampak atas praktik kerusakan lingkungan selain menyebabkan kerugian negara yang berlipat ganda. Berdasarkan amanah Pasal 66 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa: setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Hal ini kemudian dilakukan oleh Nur Alam untuk menggugat secara perdata pada 12 Maret 2018, dimana Nur Alam menggugat Perbuatan Melanggar Hukum pada Dr. Basuki Wasis sebagai ketua tim pembuat laporan penghitungan kerugian akibat kerusakan tanah dan lingkungan PT. AHB Kabupaten Buton dan Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penegak Hukum Didesak Tak Kriminalisasi Akademisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-cabut-hak-politik-gubernur-sultra-nur-alam_m_199785.jpeg" alt="Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi oranye saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7) malam." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi oranye saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/7) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain hukuman pidana, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga memberikan hukuman tambahan, yakni berupa pencabutan hak politik Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam, untuk dipilih dan memilih selama lima tahun atas kasus korupsi pemberian izin pertambangan. "Mencabut hak politik selama 5 tahun selesai menjalani masa hukuman," ungkap Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, (28/3). Sementara itu, usai divonis, Nur Alam tak terima dan langsung mengajukan upaya hukum banding. "Saya nyatakan banding semoga majelis hakim memahami dan memberi keadilan, karena patut dipertimbangkan untuk saya sebagai aparatur negara yang sudah melakukan pembelaaan dan pembelaaan kami telak (ditolak)," kata&nbsp;Nur Alam&nbsp;usai di bacakan putusan oleh Majelis Hakim pada Rabu (28/3). Pengajuan upaya hukum ini dilakukan Nur Alam&nbsp;tanpa berkonsultasi dengan Penasehat hukumnya. "Saya gak pakai konsul (konsultasi) ke penasihat hukum, karena semua saya yang rasakan. Saya nyatakan ini dan tanpa menunda waktu untuk banding," tegasnya. Meskipun tak terima dan langsung mengajukan banding, Nur Alam juga memohon maaf atas semua kesalahannya yang sudah dilakukan baik sebelum, proses dan usai persidangan. "Mohon maaf atas kesalahan saat selama sidang berlangsung, terima kasih untuk JPU, hakim dan semua," tuturnya. Sebelumnya, majelis hakim memvonis Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan 12 tahun kurungan penjara. Padahal, Jaksa Penuntutan Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan masa hukuman 18 tahun penjara. "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, dan denda Rp 1 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," ungkap Ketua Majelis Hakim&nbsp;Diah Siti Basariah&nbsp;di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu Malam (28/3) Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Nur Alam senilai Rp 2,7 miliar setelah keluarnya putusan pengadilan. "Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Premier Estate Kaveling I No 9 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang disita KPK. Apabila terdakwa tidak membayar, akan dipidana 1 tahun penjara," bebernya. Dalam pertimbangan, hakim menyatakan Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Hingga akhirnya Nur Alam mengeluarkan surat Izin Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Permohonan yang diajukan PT AHB dilakukan tanpa dilengkapi rekomendasi Bupati Buton atau Bupati Bombana padahal wilayah IUP itu meliputi Kabupaten Buton maupun Bombana, yang diserahkan Burhanuddin selaku Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra yang semuanya bertanda tangan mundur," urai majelis hakim. Majelis hakim menyebut Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena lahan yang dimohonkan PT Anugerah Harisma Barakah itu sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi kontrak karya PT International Nickel Indonesia (INCO) pad ablok Malapulu di Pulau Kabaena. Namun, terdakwa memerintahkan agar tetap menerbitkan izin IUP tersebut. "Bahkan Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena wilayah tersebut masuk PT INCO. Atas perintah terdakwa memerintahkan Atikurrahman yang isinya pencabutan rekomendasi PT AHB dan pernyataan seluruh kegiatan PT AHB sudah sesuai prosedur," sambung hakim. Hakim juga menyatakan Nur Alam terbukti menerima gratifikasi Rp USD 4,4 juta atau Rp 40,2 miliar saat menjabat Gubernur Sulawesi Tengggara dari Richcorp International Ltd. Uang gratifikasi itu diterimanya melalui rekening polis asuransi AXA Mandiri. Atas perbuatannya, Nur Alam terbukti melanggar melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Nur Alam juga dinilai melanggar Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Karena, terdakwa bersama-sama dengan saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,5 triliun atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberap hal. Hal-hal yang memberatkan ialah Nur Alam tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, dan banyak mendapatkan penghargaan saat menjabat sebagai Gubernur Sultra.

Hakim Cabut Hak Politik Gubernur Sultra Nur Alam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-terima-divonis-12-tahun-gubernur-sultra-langsung-ajukan-banding_m_199777.jpeg" alt="Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi oranye saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi oranye saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam langsung mengajukan upaya hukum banding, usai dirinya divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim. "Saya nyatakan banding semoga majelis hakim memahami dan memberi keadilan, karena patut dipertimbangkan untuk saya sebagai aparatur negara yang sudah melakukan pembelaaan dan pembelaaan kami telak (ditolak)," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/47036/nur-alam" target="_blank">Nur Alam</a> usai di bacakan putusan oleh Majelis Hakim pada Rabu (28/3). Pengajuan upaya hukum ini dilakukan Nur Alam&nbsp;tanpa berkonsultasi dengan Penasehat hukumnya. "Saya gak pakai konsul (konsultasi) ke penasihat hukum, karena semua saya yang rasakan. Saya nyatakan ini dan tanpa menunda waktu untuk banding," tegasnya. Meskipun tak terima dan langsung mengajukan banding, Nur Alam juga memohon maaf atas semua kesalahannya yang sudah dilakukan baik sebelum, proses dan usai persidangan. "Mohon maaf atas kesalahan saat selama sidang berlangsung, terima kasih untuk JPU, hakim dan semua," tuturnya. Sebelumnya, majelis hakim memvonis Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan 12 tahun kurungan penjara. Padahal, Jaksa Penuntutan Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan masa hukuman 18 tahun penjara. "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, dan denda Rp 1 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," ungkap Ketua Majelis Hakim&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/47036/nur-alam" target="_blank">Diah Siti Basariah </a>di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu Malam (28/3) Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Nur Alam senilai Rp 2,7 miliar setelah keluarnya putusan pengadilan. "Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Premier Estate Kaveling I No 9 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang disita KPK. Apabila terdakwa tidak membayar, akan dipidana 1 tahun penjara," bebernya. Dalam pertimbangan, hakim menyatakan Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Hingga akhirnya Nur Alam mengeluarkan surat Izin Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Permohonan yang diajukan PT AHB dilakukan tanpa dilengkapi rekomendasi Bupati Buton atau Bupati Bombana padahal wilayah IUP itu meliputi Kabupaten Buton maupun Bombana, yang diserahkan Burhanuddin selaku Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra yang semuanya bertanda tangan mundur," urai majelis hakim. Majelis hakim menyebut Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena lahan yang dimohonkan PT Anugerah Harisma Barakah itu sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi kontrak karya PT International Nickel Indonesia (INCO) pad ablok Malapulu di Pulau Kabaena. Namun, terdakwa memerintahkan agar tetap menerbitkan izin IUP tersebut. "Bahkan Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena wilayah tersebut masuk PT INCO. Atas perintah terdakwa memerintahkan Atikurrahman yang isinya pencabutan rekomendasi PT AHB dan pernyataan seluruh kegiatan PT AHB sudah sesuai prosedur," sambung hakim. Hakim juga menyatakan Nur Alam terbukti menerima gratifikasi Rp USD 4,4 juta atau Rp 40,2 miliar saat menjabat Gubernur Sulawesi Tengggara dari Richcorp International Ltd. Uang gratifikasi itu diterimanya melalui rekening polis asuransi AXA Mandiri. Atas perbuatannya, Nur Alam terbukti melanggar melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Nur Alam juga dinilai melanggar Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Karena, terdakwa bersama-sama dengan saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,5 triliun atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberap hal. Hal-hal yang memberatkan ialah Nur Alam tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, dan banyak mendapatkan penghargaan saat menjabat sebagai Gubernur Sultra.

Tak Terima Divonis 12 Tahun, Gubernur Sultra Langsung Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rugikan-negara-rp-15-t-gubernur-sultra-divonis-12-tahun-penjara_m_199775.jpeg" alt="Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi orange saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam." width="100%">
<figcaption>Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengunakan rompi orange saat keluar dari gedung KPK, Jakarta, Rabu (05/07) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nonaktif Nur Alam divonis 12 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Diah Siti Basariah. Dia menyatakan, Nur Alam terlibat korupsi terkait pemberian persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, dan denda Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 bulan," terang <a href="https://warta.jawapos.com/news/199775/Diah Siti Basariah" target="_blank">Diah Siti Basariah</a> saaat membacakan amar putusan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu Malam (28/3). Selain hukuman pidana, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Nur Alam senilai Rp 2,7 miliar setelah keluarnya putusan pengadilan. "Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,7 miliar dengan ketentuan memperhitungkan harga 1 bidang tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Premier Estate Kaveling I No 9 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, yang disita KPK. Apabila terdakwa tidak membayar, akan dipidana 1 tahun penjara," tegasnya. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang sebelumnya menuntut agar majelis hakim menghukum <a href="https://warta.jawapos.com/news/199775/Diah Siti Basariah" target="_blank">Nur Alam</a> dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidier satu tahun kurungan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Nur Alam menyalahgunakan jabatannya sebagai Gubernur Sultra untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Hingga akhirnya Nur Alam mengeluarkan surat Izin Peningkatan IUP Ekplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). "Permohonan yang diajukan PT AHB dilakukan tanpa dilengkapi rekomendasi Bupati Buton atau Bupati Bombana, padahal wilayah IUP itu meliputi Kabupaten Buton maupun Bombana, yang diserahkan Burhanuddin selaku Kabid Pertambangan Umum pada Dinas ESDM Prov Sultra yang semuanya bertanda tangan mundur," urai majelis hakim. Majelis hakim menyebut, Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena lahan yang dimohonkan PT Anugerah Harisma Barakah itu sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi kontrak karya PT International Nickel Indonesia (INCO) pada blok Malapulu di Pulau Kabaena. Namun, terdakwa memerintahkan agar tetap menerbitkan izin IUP tersebut. "Bahkan Bupati Bombana Atikurahman membatalkan rekomendasinya karena wilayah tersebut masuk PT INCO. Atas perintah terdakwa memerintahkan Atikurrahman yang isinya pencabutan rekomendasi PT AHB dan pernyataan seluruh kegiatan PT AHB sudah sesuai prosedur," sambung hakim. Dalam putusannya, majelis hakim juga menyatakan Nur Alam terbukti menerima gratifikasi Rp USD 4,4 juta atau Rp 40,2 miliar saat menjabat Gubernur Sulawesi Tengggara dari Richcorp International Ltd. Uang gratifikasi itu diterimanya melalui rekening polis asuransi AXA Mandiri. Atas perbuatannya, Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain itu, Nur Aalam juga dinilai terbukti melanggar Pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Ini karena,&nbsp;Nur Alam&nbsp;bersama-sama dengan saksi Burhanuddin dan saksi Widdi Aswindi juga telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,5 triliun atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan beberapa hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan, Nur Alam tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga, dan banyak mendapatkan penghargaan saat menjabat sebagai Gubernur Sultra.

Rugikan Negara Rp 1,5 T, Gubernur Sultra Divonis 12 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#nur alam

Berita Terkini