<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemuda-ketagihan-nonton-film-porno-ayah-potong-tangannya_m_194139.jpeg" alt="Ilustrasi Film Porno (Cosmopolitoan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Film Porno (Cosmopolitoan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, mengatakan isu Ganjar yang dikaitkan dengan nonton video panas akan berampak ke pemilih muslim konservatif. Isu moralitas menjadi isu yang sering dipakai dalam kontestasi politik. Nyarwi mengatakan, isu suka nonton video hot&nbsp;bagi kalangan pemilih muslim konservatif menjadi isu penting. Tapi bagi kalangan masyarakat sekuler, isu pornografi dianggap tidak penting.&nbsp; "Persoalan itu akan punya dampak di pemilih muslim yang punya nilai-nilai konservatif, tapi kecil ke pemilih dari kalangan muslim moderat apalagi sekuler,&rdquo; ungkap Nyarwi, Rabu (15/11). Meski demikian, lanjut Nyarwi, isu moralitas tetap menjadi isu yang sering dipakai dalam persaingan politik. Seperti moralitas yang sebenarnya bisa muncul dari berbagai aspek, seperti agama, ketatanegaraan, hingga isu korupsi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013226862/soal-isu-ganjar-dan-film-dewasa-elite-ppp-rommy-itu-ringan-dan-bisa-diluruskan">Soal Isu Ganjar dan Film Dewasa, Elite PPP Rommy: Itu Ringan dan Bisa Diluruskan</a> &ldquo;Hanya seringkali (isu moralitas) dipersempit dalam isu-isu agama. Dan karena pemilih Indonesia rata-rata muslim maka diyakini relevan,&rdquo; papar Nyarwi. Jika dikaitkan dengan moralitas keislaman, menurut Nyarwi, maka masyarakat bisa berpikir secara rasional atau emosional. Jika dari sisi emosional maka yang akan dilihat adalah ritual keagamaan kandidat.&nbsp; &ldquo;Tapi kalau dari sisi rasional, maka yang dilihat adalah capres yang memiliki keberpihakan nyata terhadap kebijakan, program muslim. Memberi perhatian dan keberpihakan pada pendidikan masyarakat muslim yang masih di bawah, ekonominya masih menengah ke bawah, &rdquo; papar Nyarwi. Sementara, dari sisi emosional maka masyarakat akan mempertanyakan pantas tidak seorang pemimpin suka nonton film porno. &ldquo;Tapi itu kan bisa saja kebiasaan di masa lalu. Sekarang bisa jadi&nbsp;tidak (suka nonton porno),&rdquo; kata Nyarwi. Memang dibanding kasus lain, menurut Nyarwi, isu suka nonton film porno lebih ringan dibanding isu pornografi lainnya. Karena di pilkada juga banyak beredar video porno kandidat calon kepala daerah.

Masyarakat bisa berpikir secara rasional atau emosional. Jika dari sisi emosional maka yang akan dilihat adalah ritual keagamaan kandidat.

Isu Nonton Film Biru, Pengamat UGM: Bisa Berdampak ke Pemilih Muslim Konservatif

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/ganjar-jokowi-2-281230202.jpg" alt="Jokowi didampingi Ganjar Pranowo setelah salat Idul Fitri di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo." width="100%">
<figcaption>Jokowi didampingi Ganjar Pranowo setelah salat Idul Fitri di Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selain variabel model kepemimpinan dan performa kepemimpinan, Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) Nyarwi Ahmad menyebut kriteria kandidat bakal calon wakil presiden (Cawapres) untuk diduetkan dengan Ganjar Prabowo bisa bersumber pada variabel faktor elektoral atau seberapa kuat figur tersebut didukung oleh pemilih. Masalahnya, kata dia, bursa tiket bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar akan menjadi rebutan para tokoh maupun pimpinan partai politik, khususnya partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Partai Golkar, PAN, dan PPP. &ldquo;Saya kira ketum-ketum partai yang nantinya bergabung dengan PDIP untuk memasangkan kandidat cawapres yang mendampingi Ganjar akan mematok sejumlah kriteria yang harus dipenuhi,&rdquo; ujar Nyarwi. Meski demikian, Nyarwi mengingatkan bahwa dinamika elektoral terkait bakal capres maupun cawapres masih akan terus berlangsung sehingga bisa naik dan turun setiap saat. &ldquo;Tentu saja kita perlu mencermati perubahan dinamika elektoral preferensi pemilih pada sosok-sosok potensial yang berpeluang dinominasikan oleh partai-partai sebagai pendamping Ganjar,&rdquo; kata dosen dan pengamat komunikasi politik Universitas Gadjah Mada (UGM) itu. Sebelumnya, Jumat (21/4), PDI Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024-2029 pada Rapat DPP Partai ke-140 Diperluas Tiga Pilar dengan agenda konsolidasi internal dan silaturahim Idul Fitri 1444 H di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. &ldquo;Mengucapkan menetapkan Saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai Calon Presiden Republik Indonesia 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,&rdquo; ucap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kanal YouTube PDIPerjuangan, dipantau dari Bogor, Jawa Barat, Jumat. Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Dinamika elektoral terkait bakal capres maupun cawapres masih akan terus berlangsung sehingga bisa naik dan turun setiap saat.

Bursa Tiket Cawapres Ganjar Bakal Jadi Rebutan Ketum Partai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/nyarwi-ahmad.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DALAM pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10), Presiden Jokowi menekankan agar para birokrat yang bekerja di berbagai lembaga negara mampu memastikan bahwa kebijakan dan program-program pemerintah benar-benar ter-deliver dan dirasakan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan presiden sebelum memaparkan lima agenda prioritas yang hendak diwujudkannya lima tahun mendatang.  Jika menyimak materi yang disampaikan dalam pidato tersebut, tampaknya Presiden Jokowi terus berusaha tampil sebagai sosok populis. Namun, sejumlah pertanyaan muncul di sejumlah kalangan. Masihkah Jokowi menjadi sosok pemimpin populis? Jika ya, seperti apa wajah populisme yang dia tampilkan selama lima tahun terakhir? Seberapa jauh karakter populisme tersebut berubah?  Populisme (dan) Jokowi  Populisme merupakan sebuah ideologi tipis (thin ideology) yang tidak sekadar menganut pandangan adanya dua jenis kelompok, yaitu masyarakat biasa (the pure people) dan elite yang korup (the corrupt elite). Lebih dari itu, setiap urusan politik dan publik harus diformulasikan dan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat (general will of the people) (Mudde, 2004: 543). Penganut populisme meyakini bahwa masyarakat adalah pemegang kedaulatan politik yang sering dilupakan dan dieksploitasi oleh para politisi mapan, kususnya mereka yang menguasai dan mengendalikan lembaga-lembaga negara (Panizza, 2005: 4).  Populisme bisa tumbuh di negara mana pun dan dapat berkelindan dengan orientasi ideologi apa pun. Tidak hanya dengan ideologi konservatif/sayap kanan maupun liberal dan sayap kiri (Albertazzi &amp; McDonall, 2008: 4), namun juga ideologi nasionalis sekuler dan Islam (Hadiz, 2016; Hadiz, 2018; Hadiz &amp; Robison, 2017). Populisme bisa dikembangkan, baik dengan pendekatan top-down maupun bottom-up (Mudde &amp; Rovira Kaltwasser, 2013, p. 153).  Jika melihat latar belakang Jokowi, tidak diragukan lagi bahwa dia adalah sosok yang populis. Dia bukan dari kalangan elite papan atas. Sebaliknya, dia berasal dari kalangan masyarakat kebanyakan. Dia bukan sosok pemimpin dan pendiri parpol. Sebaliknya, dia hanya kader dan ’’petugas’’ sebuah partai, yaitu PDI Perjuangan.  Dukungan besar yang didapatkannya dari pemilih ketika maju dalam pilkada Solo periode kedua, Pilkada DKI 2012, dan Pilpres 2014 menunjukkan dia adalah sosok yang populis. Program-program dan tindakan politik yang dilakukannya sejak menjabat wali kota Solo dan gubernur DKI hingga maju dalam Pilpres 2014 juga mengindikasikan bahwa dia sebagai pemimpin yang populis. Sejumlah kalangan bahkan menyebut dia sebagai sosok populis teknokrat (Mietzner, 2015: 23) dan populist distributive (Aspinall, 2015: 11-12).  Kendati demikian, di tengah mandeknya tingkat kepuasan publik atas kinerjanya beberapa saat sebelum Pilpres 2014, sejumlah kalangan sempat mempertanyakan apakah Jokowi masih sebagai sosok yang populis. Populisme dia juga dipertanyakan ketika tingkat kepuasan publik di bidang hukum dan pembangunan ekonomi pada akhir periode pertama masa pemerintahan yang dipimpinnya cukup rendah. Hal itu juga menguat ketika dia tak kunjung menerbitkan perppu KPK.  Populis Akomodatif  Jika melihat apa yang terjadi sejak dia terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2014 hingga saat ini, karakter populisme kepemimpinannya, tampaknya, mengalami perubahan yang cukup mendasar. Tak bisa dimungkiri, Jokowi kian akrab dengan beragam jenis elite. Strategi akomodatif tampak sering dilakukannya ketika berhadapan dengan kepentingan elite.  Selama lima tahun terakhir, tampaknya, Jokowi telah bertransformasi menjadi sosok populis akomatif. Hal itu dapat kita baca dari indikator berikut.  Pertama, berbeda dengan pidato yang disampaikannya dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014, pidato yang disampaikannya dalam pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 tanpa disertai judul populis. Lima tahun lalu, dalam acara pelantikan presiden, dia menyampaikan sebuah pidato dengan judul Di Bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi. Judul tersebut menyiratkan bahwa dia adalah sosok pilihan rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan di negeri ini sesuai dengan amanah konstitusi yang dirumuskan para founding fathers NKRI.  Kedua, dalam proses pelantikan presiden kemarin, Jokowi tak lagi menyertakan judul populis semacam itu. Kendati demikian, dia secara jelas menegaskan bahwa rakyat adalah elemen penting yang harus diprioritaskan dan dilayani oleh para pimpinan lembaga negara dan birokrasi pemerintahan. Bukan sebaliknya dipersulit dalam mendapatkan pelayanan maupun direpotkan atau dipersulit oleh para elite dan aparatur negara.  Meski menyampaikan poin itu, Jokowi tidak secara eksplisit mengecam sejumlah elite yang masih menikmati sejumlah privilege untuk mengeksploitasi dan menikmati sumber daya ekonomi politik di negeri ini. Dia juga tidak menyinggung kesenjangan tingkat pendapatan dan kepemilikan aset antara kaum elite dan oligarch dengan masyarakat biasa. Dia juga tidak mengecam secara keras sejumlah elite yang korup maupun (yang pernah menjadi) aparat negara yang melakukan tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Pilihan politik semacam itu menunjukkan bahwa Jokowi merupakan sosok pemimpin yang makin akomodatif.  Ketiga, Jokowi tampak terus berkomunikasi dan mengakomodasi kepentingan politik para elite dan pimpinan parpol berseberangan dengan dirinya dalam Pilpres 2019. Tidak hanya bertemu dengan SBY dan Zulkifli Hasan. Dia juga menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto di Istana Negara. Bahkan, pada 21 Oktober 2019, Jokowi mengundang sosok yang pernah menjadi rivalnya dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 itu. Bersama dengan Edhy Prabowo yang juga wakil ketua Partai Gerindra, Prabowo merapat ke Istana. Prabowo akhirnya menduduki menteri pertahanan, sedangkan Edhy menjadi menteri kelautan dan perikanan.  Seberapa besar gaya populis akomodatif Jokowi itu bagi masa depan politik di negeri ini lima tahun mendatang? Dua kemungkinan dapat terjadi. Jokowi bisa mengamankan basis dukungan dari dua lini sekaligus, yaitu rakyat dan elite politik. Itu bermanfaat positif dalam menjaga stabilitas politik dan dukungan politik dalam pengelolaan pemerintahan yang dipimpinnya selama lima tahun mendatang.  Meski demikian, model koalisi tambun (over-sized coalition) yang dipilihnya dan sikap akomodatif yang dikedepankannya bisa menjadikan ruang kritik dan oposisi kian sempit. Hal itu jelas akan membawa risiko bagi kelangsungan dan tingkat kesehatan demokrasi di negeri ini. (*)  <hr />  *) Nyarwi Ahmad, Dosen Komunikasi dan Marketing Politik, Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Jogjakarta

Populisme Akomodatif Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/nyarwi-ahmad.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMILU 2019 telah usai. Selasa, 1 Oktober lalu, para wakil rakyat yang terpilih dilantik. Di antara mereka, telah terpilih pula satu orang yang menjadi ketua dan empat lainnya sebagai wakil ketua DPR periode 2019–2024. Terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR mewarnai sejarah baru negeri ini.  Dia bukan sekadar sosok perempuan pertama yang memimpin lembaga tersebut sejak negeri ini diproklamasikan kakeknya, Soekarno, bersama Muhammad Hatta. Lebih dari itu, dia juga menjadi sosok ketua DPR termuda di antara para pendahulunya yang pernah menduduki kursi yang sama.  Namun, yang jauh lebih penting untuk dibahas adalah pernyataan yang disampaikannya sesaat setelah dia dilantik. Di depan para wartawan, Puan menyatakan pentingnya agenda kolektif untuk memperbaiki citra dan kinerja DPR di mata rakyat.  Agenda itu jelas sangatlah penting dan mendesak mengingat kondisi berikut. Pertama, DPR merupakan salah satu lembaga politik penting dalam sistem demokrasi kita. Sesuai dengan apa yang dituangkan dalam konstitusi kita, DPR tidak hanya memiliki peran penting dalam fungsi checks and balances terhadap jalannya pemerintahan. Namun, DPR juga bertanggung jawab menyerap aspirasi dan melayani beragam harapan, kebutuhan, serta keinginan rakyat/konstituen yang memilih mereka.  DPR merupakan sebuah lembaga politik strategis. Tidak semua elite politik di negeri ini mampu mendapatkan kursi di lembaga tersebut. Hanya politisi andal, dengan modal kuat (mulai dukungan partai hingga modal finansial), yang mampu bersaing dalam pemilu dan mendapat tempat di lembaga tersebut.  Bukan Sekadar Panggung Pencitraan  Pascareformasi, DPR telah berkembang sebagai panggung bagi para politikus andal yang mewakili berbagai partai politik (parpol) yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Namun, banyak di antara mereka yang tumbang dan terpaksa melepaskan jabatan karena tersandung kasus korupsi.  Akibatnya, citra lembaga itu pun kian berantakan. Sejumlah lembaga riset pernah merilis hasil jajak pendapat bahwa tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR terus menurun dan sulit dipulihkan.  Sebagai lembaga politik, DPR sebenarnya dapat dimanfaatkan para politikus. Yakni, menjadikannya arena untuk mengaktualisasikan arah dan format ideologi serta platform kebijakan politik parpol yang mengusung mereka. Juga, mewujudkan harapan, aspirasi, serta keinginan para pemilih yang telah memilih mereka dalam pemilu.  Namun, yang disaksikan publik selama ini justru sering kali bertolak belakang. Alih-alih mewujudkan hal tersebut, malah banyak elite yang duduk dan berkuasa dalam lembaga itu yang terjebak atau bahkan menjebakkan diri dalam lingkungan bagi-bagi kekuasaan yang kolusif dan koruptif.  Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas kinerja mereka terus menjadi sorotan. Meski, banyak di antara mereka yang sebenarnya sangat serius memperjuangkan apa yang diimpikan dan diinginkan pemilih. Juga, bekerja keras untuk mencapai cita-cita mulia yang diinginkan para pendiri NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ini.  Tapi, pada akhirnya, apa yang mereka lakukan tidak lagi terlihat dan mendapat apresiasi yang layak dari masyarakat. Hal itu tak lepas dari ulah sejumlah kolega mereka yang harus menjadi ”pasien” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Perbaikan Citra Saja Tidak Cukup  Citra DPR memang harus segera diperbaiki. Namun, pencitraan saja tidak cukup. Yang dibutuhkan jelas lebih dari itu. Di bawah Puan, DPR perlu mengembangkan strategi komunikasi politik dan marketing politik secara komprehensif.  Lantas, bagaimana strategi tersebut dijalankan? Terkait dengan hal itu, ada beberapa model yang bisa diadaptasi Puan dan jajarannya sebagai pimpinan DPR.  Salah satunya adalah Proactive Political Marketing and Market-Oriented Model. Strategi marketing politik itu bisa diadaptasi untuk menjadikan DPR sebagai lembaga demokrasi yang kuat, modern, dan mendapat kepercayaan rakyat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.  Melalui adaptasi model itu, DPR tidak hanya bisa lebih proaktif menangkap dan merespons suara-suara rakyat dari berbagai kalangan. Lebih dari itu, undang-undang yang dihasilkannya bersama pemerintah nanti bisa memenuhi harapan ragam masyarakat yang diwakili.  Menurut saya, sudah saatnya DPR saat ini mengadaptasi model strategi marketing politik tersebut. Sehingga mereka bisa lebih proaktif dan market-oriented.  Proaktif berarti berbagai fungsi, mulai pengawasan, penganggaran, supervisi, dan kritik ke pemerintah, yang dijalankan harus didasarkan pada suara-suara dan aspirasi rakyat/konstituen. Yang diekstrak/diserap/didapat melalui langkah-langkah proaktif (bukan reaktif).  Itu dilakukan bukan sekadar dalam konteks pemilu dan untuk merebut suara pemilih/konstituen. Namun juga dilakukan pascapemilu ketika mereka menjalankan fungsi checks and balances terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpin presiden dan jajaran menteri. Market-oriented diubutuhkan agar arah dan format kebijakan-kebijakan politik dan produk-produk legislasi yang dirumuskan di DPR tidak bersifat elitis dan egosentris.  Elitis berarti kebijakan-kebijakan dan produk-produk tersebut hanya (dipersepsikan) melayani kepentingan sejumlah elite semata. Egosentris berarti elite-elite di DPR dalam menjalankan agenda-agenda tersebut hanya peduli dengan diri sendiri. Dan, abai atas harapan, perasaan, keinginan, dan kebutuhan yang disuarakan para pemilih, baik melalui petisi, media sosial, hingga demonstrasi jalanan.  Dengan mengadaptasi dan menjalankan strategi itu secara maksimal, para pimpinan dan anggota DPR dapat mendapatkan beberapa manfaat sekaligus. Pertama, DPR tidak lagi dipandang sebagai lembaga politik elitis.  Kedua, DPR tidak lagi menjadi panggung politik kolutif dan koruptif. Ketiga, DPR tidak lagi menjadi lembaga politik yang egosentris (fokus dengan dirinya sendiri, tidak peduli, dan selalu gagal mendengarkan suara, keinginan, serta harapan rakyat).  Keempat, aktor-aktror politik yang berkuasa di DPR nanti bisa lebih visible secara politik. Mereka juga bisa lebih menunjukkan prestasi dan kinerja di mata para pemilih serta konstituen. Dan, yang terakhir yang lebih penting, DPR bisa menjadi lembaga yang lebih kredibel, berpengaruh, serta mendapat kepercayaan rakyat secara luas. Tidak seperti sekarang ini. (*)  *) Dosen Komunikasi dan Marketing Politik Fisipol Universitas Gadjah Mada

Memasarkan (Kembali) DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/nyarwi-ahmad.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>SELAMA dua dekade pascareformasi, cukup banyak di antara para pimpinan parpol di daerah dan pusat yang berhasil menjadi kandidat dalam bursa pilkada maupun pilpres. Namun, mayoritas di antara mereka gagal untuk menjadi pemenang. Sebaliknya, sejumlah tokoh nonparpol dengan mudah melenggang ke bursa pilkada dan pilpres dan banyak di antara mereka yang kemudian terpilih sebagai pemenang.  Mengapa tren tersebut kian kuat dalam panggung politik kita? Apa saja konsekuensinya bagi perkembangan sistem politik dan demokrasi kita di masa depan?  Masih Mengakar ke Atas  Selama dua dekade pascareformasi, karakteristik parpol kita belum mengalami perubahan substantif. Mayoritas partai kita belum sepenuhnya tumbuh dari bawah. Sebaliknya, banyak di antaranya masih mengakar ke atas. Ketika penetrasi pengaruh sejumlah elite populis yang mayoritas nonpartai tampak kian dominan, mayoritas parpol kita masih sangat bergantung kepada kelompok-kelompok dinasti politik dan kalangan oligarch.  Desain konstitusional menempatkan partai sebagai pilar penting penyangga sistem politik dan demokrasi. UU politik dan kepartaian juga membuka peluang bagi kelompok masyarakat mana pun untuk mendirikan partai politik. UU tersebut juga mengindikasikan pentingnya penguatan parpol agar tumbuh sebagai institusi politik demokratis dan tidak lagi tersubordinasi dalam kekuatan dan kepentingan rezim politik yang berkuasa.  UU tersebut juga membuka kemungkinan lahirnya mekanisme keorganisasian partai, regenerasi elite-elite parpol. Selain itu, mekanisme internal demokrasi bisa berkembang dengan baik di tiap-tiap partai. Namun, UU tersebut tampaknya belum mampu menjadikan partai kita tumbuh sebagai institusi politik yang demokratis. Partai yang ada belum sepenuhnya mampu tumbuh dari dan mengakar ke bawah. Sebaliknya, banyak di antara mereka yang masih terjebak dalam arus kepentingan politik dinasti dan tangan-tangan oligarki.  Kondisi itu memiliki konsekuensi cukup serius. Sulit sekali bagi kita untuk mendapatkan sosok pimpinan parpol yang lahir dari masyarakat biasa. Banyak di antara mereka masih dipandang sebagai sosok yang elitis. Akibatnya, tidak banyak yang mampu berkembang sebagai sosok populis yang benar-benar marketable, khususnya dalam arena pilpres dan pilkada.  Popular Vote sebagai Panglima  Tren tersebut tidak terlepas dari perubahan regulasi politik dan pemilu pascareformasi. Regulasi politik dan pemilu yang ada saat ini sebenarnya telah membawa kita ke arah marketisasi politik. Marketisasi yang saya maksudkan itu adalah sebuah kondisi dalam arena politik di mana proses interaksi, transaksi, dan kontestasi politik yang ada kian ditentukan oleh mekanisme pasar (bebas) dan kekuatan-kekuatan yang mengendalikan mekanisme tersebut (Ahmad, 2017). Dalam konteks Indonesia, arena politik beragam, baik yang terkait dengan pemilu maupun pasca/nonpemilu.  Terkait dengan pemilu, arena tersebut meliputi pileg, pilpres, dan pilkada. Arus marketisasi politik dalam arena itu beberapa dasawarsa terakhir tampak kian nyata. Majoritarian democratic system yang kita adaptasi dalam sistem pemilu kita telah melahirkan popular vote sebagai panglima yang menjadi penentu arah politik dan pemerintahan kita. Siapa pun yang mendapatkan suara terbanyak memiliki peluang untuk menjadi pemenang dan penguasa di lembaga-lembaga politik dan pemerintahan.  Tren marketisasi politik itu membawa konsekuensi positif. Salah satunya, mengakibatkan sebuah kondisi di mana setiap warga negara/pemilih dapat menggunakan hak pilih dalam beragam jenis pemilu secara langsung. Tren tersebut juga membuka peluang lahirnya para pemimpin populis. Banyak di antara mereka yang nonpartai, tapi kemudian bergabung ke salah satu partai, bahkan berpindah-pindah partai. Hanya, mayoritas memiliki karakteristik yang sama, yaitu bukan sosok organisatoris maupun ideologis yang berkarir dalam struktur organisasi partai.  Kembali Memperkuat Penyangga Demokrasi  Tren marketisasi politik itu berdampak struktural bagi keorganisasian, ideologisasi, dan kaderisasi parpol. Popularitas dan pengaruh para tokoh organisatoris dan ideologis di hampir setiap partai selama beberapa dasawarsa terakhir tampak kian berkurang. Di antara mereka, banyak yang gagal memenangi pileg dan pilkada. Bahkan, sangat banyak di antara pimpinan parpol yang sulit untuk masuk bursa kandidat serta memenangi pilpres dan pilkada. Penyebabnya adalah elektabilitas yang rendah dan beragam tekanan ”kekuatan pasar politik”.  Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat posisi dan peran parpol sebagai kekuatan penyangga sistem demokrasi?  Pertama, Diamond &amp; Gunther (2001: xiv) menjelaskan, parpol dalam sistem demokrasi harus mampu menjalankan tujuh fungsi tradisionalnya. Antara lain, merekrut dan menominasikan kandidat yang diajukan dalam pemilu, memobilisasi dukungan dan partisipasi pemilih, serta menentukan isu-isu strategis yang tepat dalam berbagai arena pemilu dan kampanye. Selain itu, merepresentasikan berbagai jenis kelompok pendukung serta mengagregasi beragam kepentingan politik pemilih dan konstituen. Juga menyusun model pemerintahan yang efektif ketika berkuasa dan menyatukan beragam kelompok masyarakat yang terbelah menjadi entitas negara bangsa yang solid.  Di tengah arus marketisasi politik, keberadaan institusi parpol yang mampu menjalankan fungsi-fungsi tersebut menurut saya tidak lagi memadai. Parpol harus memiliki kemampuan lebih dari itu. Yaitu, mampu menjalankan fungsi marketing politik secara strategis serta memiliki strategi jangka pandek dan panjang dalam merespons tren marketisasi politik. Terkait dengan hal itu, kekuatan keorganisasian partai perlu terus dikonsolidasikan ke arah yang disebut Ormrod (2009), Lees-Marshment (2001a, 2001b, 2004, 2010), Lees-Marshment &amp; Stromback (2012), dan Ahmad (2017) sebagai market oriented. Harapannya, parpol bisa semakin lincah dalam memetakan dan mengakuisisi elemen-elemen yang menjadi penentu mekanisme pasar politik dan kesuksesannya dalam arena pemilu dan nonpemilu.  Kedua, sudah saatnya para ketua umum parpol di negeri ini mengembangkan sistem meritokrasi serta talent schooling dan talent scouting yang andal sebagai bagian dari proses kaderisasi dan regenerasi. Dengan cara itu, terbuka kemungkinan bagi parpol untuk mendapatkan kader yang populis sekaligus memiliki karakter ideologis yang sejalan dengan basis ideologi partai. Sosok-sosok semacam itu tidak hanya bisa menjadi brand ambassador partai. Lebih dari itu, mereka juga berpeluang menjadi ketua umum partai. Tentu saja hal tersebut bisa terwujud jika demokrasi di tiap-tiap parpol berkembang dengan maksimal. (*)  *) Staf pengajar bidang komunikasi politik dan direktur Presidential Studies-Decode, Fisipol UGM, Jogjakarta

Parpol dan Dilema Marketisasi Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/nyarwi-ahmad.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>KABAR tentang merapatnya sejumlah elite Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat ke kubu pemenang Pilpres 2019 menyisakan spekulasi dan kekhawatiran banyak kalangan. Tidak hanya terkait dengan komposisi koalisi dan pembagian jatah kursi di kabinet. Lebih dari itu juga terkait dengan pelembagaan politik oposisi dan masa depan demokrasi di Indonesia.  Mengapa sekelompok parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno cenderung kurang tertarik membangun blok oposisi? Faktor apa saja yang menjadikan oposisi sulit berkembang di Indonesia?  Dilema Oposisi  Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi. Namun, sejumlah faktor berikut masih menjadikan oposisi sulit berkembang di negeri ini. Pertama, sistem pemerintahan presidensial yang dipilih para founding father kita dan yang juga kita jalankan hingga saat ini sesungguhnya tidak memberikan tempat ”resmi” bagi hadirnya blok politik oposisi. Dalam sistem tersebut, DPR memang memiliki posisi dan peran untuk menjalankan check and balance terhadap pemerintahan yang dipimpin presiden. Namun, presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ia tidak hanya berkuasa penuh pada ranah eksekutif, tapi juga bisa menjangkau ke ranah legislatif hingga yudikatif.  Kedua, selama rezim Orde Baru berkuasa, pandangan negatif terhadap oposisi tampak sangat kuat tertanam di kalangan elite dan masyarakat kita. Pengadaptasian the single state-party system yang dijalankan rezim Orde Baru telah memperkuat hadirnya oposisi sebagai barang haram. Sejak 1970-an, arus deparpolisasi dan deideologisasi politik serta menguatnya persepsi antipartai kian menjadikan Golkar sebagai mesin politik utama penyangga pemerintahan Presiden Soeharto yang mengakar ke berbagai lapisan masyarakat. Ketika oposisi politik diidentikkan dengan makar, oposisi politik di lembaga parlemen pun mati suri. Sejak dekade 1990-an, sejumlah oposisi jalanan memang cukup kuat dijalankan para aktivis demokrasi dan LSM. Namun, aktivitas kelompok-kelompok oposisi itu kian sepi ketika para aktivis tersebut ditangkap dan dipenjara, bahkan ada yang diasingkan atau mengasingkan diri ke negara lain.  Ketiga, pascareformasi, parpol-parpol lama dan baru disibukkan dengan ajang perebutan kekuasaan. Sejumlah parpol tersebut lahir dan besar karena gelombang oposisi yang menentang kekuasaan Orde Baru. Namun, mayoritas parpol itu, anehnya, tidak tertarik untuk memperkuat pelembagaan oposisi. Hanya sebagian kecil parpol yang memiliki basis ideologi dan pendukung militan yang cukup konsisten dalam menjalankan peran serta fungsi oposisi di lembaga legislatif. Selebihnya lebih tertarik berebut atau menjadi pendukung penguasa di lembaga eksekutif.  Keempat, penerapan model pilpres dan pilkada langsung selama hampir dua dasawarsa terakhir juga berdampak sistemik terhadap dinamika interaksi politik yang mengarah pada tidak terlembagakannya kekuatan oposisi. Berkuasa di lembaga eksekutif menjadi pilihan paling seksi dibanding mengelola kekuasaan di lembaga legislatif. Kerja-kerja di lembaga eksekutif lebih mudah terlihat dan mereka yang ada di lembaga tersebut dengan sumber daya yang dimilikinya terus berlomba-lomba agar lebih terlihat di mata masyarakat.  Sebaliknya, kerja-kerja yang dijalankan mereka yang ada di lembaga legislatif makin kurang kelihatan. Mereka yang menjalankan fungsi check and balance di lembaga tersebut, meski dengan baik dan benar sekalipun, tampaknya masih sulit sekali mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Sebaliknya, banyak di antara mereka yang mendapatkan stigma sebagai ”penghambat” kerja-kerja pemerintah (eksekutif). Situasi itu menjadikan tidak terlembagakannya kekuatan politik oposisi dan peran serta fungsi oposisi sulit sekali dijalankan di lembaga legislatif.  Dua Dimensi Kebutuhan  Menyimak perkembangan di atas, sebagian dari kita mungkin akan bertanya: mungkinkah oposisi bisa eksis dan berkembang dengan baik di Indonesia pada masa mendatang? Meski kita menganut sistem pemerintahan presidensial, pelembagaan oposisi sebenarnya tetap dapat diwujudkan melalui dua ranah berikut.  Pertama, oposisi di ranah politik. Pada ranah ini, oposisi merupakan aktivitas power struggle yang dapat dilakukan di internal lembaga legislatif maupun antara lembaga legislatif dan eksekutif. Di sini oposisi dapat diwujudkan para elite di lembaga legislatif dalam bentuk sikap-sikap politik terkait dengan agenda pengelolaan kekuasaan politik dan pemerintahan dijalankan para elite di lembaga eksekutif. Oposisi di sini tentu bukan sekadar ”asal beda” karena adanya kepentingan para elite yang tidak terakomodasi. Oposisi di sini perlu dijalankan atas dasar platform politik personal para elite maupun parpol-parpol yang menjadi afiliasinya.  Kedua, oposisi pada ranah kebijakan (policy). Pada ranah ini, oposisi dapat dijalankan pada keseluruhan tahapan sejak proses perumusan hingga pengimplementasian kebijakan-kebijakan politik yang ditunjukkan untuk memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan masyarakat. Perdebatan yang diusung aktor-aktor oposisi di ranah ini perlu difokuskan pada apa saja kebijakan-kebijakan dan produk-produk kebijakan politik/publik yang benar-benar diharapkan, dibutuhkan, serta diinginkan masyarakat. Pada ranah ini, oposisi mestinya tidak menjadi ajang pertarungan kepentingan elite. Sebaliknya, oposisi menjadi pilihan tindakan politik untuk memastikan bahwa para elite di eksekutif memberikan produk-produk dan pelayanan-pelayanan terbaik bagi mayoritas masyarakat.  Beragam jenis aktivitas oposisi pada dua ranah tersebut penting untuk kita kembangkan secara sehat di Indonesia. Hal itu tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif bagi pemegang kekuasaan eksekutif. Lebih dari itu juga dibutuhkan untuk memperkuat pelembagaan oposisi dan penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. Sejauh aktivitas-aktivitas dan agenda-agenda oposisi di negeri ini tidak menyentuh ranah policy yang terkait konstruksi imaji negara-bangsa kita sebagai NKRI, oposisi sesungguhnya tidak berbahaya. Bahkan, sebagaimana yang disampaikan Lippmann, oposisi adalah sebuah keharusan bagi sustainabilitas sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. (*)  *) Staf Pengajar Bidang Komunikasi Politik dan Direktur Presidential Studies-Decode Fisipol UGM Jogjakarta

Dilema Politik Oposisi Pascapilpres

Nyarwi Ahmad

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Nyarwi Ahmad