<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tahanan-korupsi-cabup-jombang-tak-bisa-coblos-diri-sendiri_m_223564.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak semua tahanan korupsi di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya di Kejati Jatim mencoblos di dalam rutan kemarin (27/6). Ada empat tahanan yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Mereka yang mencoblos melakukannya di TPS 20 Kelurahan Gayungan, Kecamatan Ketintang, Surabaya. Hanya, petugas yang mendatangi ke-16 tahanan ke rutan. "Yang empat sudah kami daftarkan, tetapi ditolak karena menurut KPU tidak terdaftar di DPT. KPU yang tahu alasannya," ujar Kepala Rutan Dedy Iriawan Kristianto. Keempatnya adalah Filipus Susilo Darsono, I Wayan Yoga Junaidi, Bambang Soemitro, dan Muhamad Yahya. Wayan dan Yahya merupakan petinggi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) yang terlibat korupsi proyek tangki pendam di Muara Jambi. Filipus merupakan tersangka korupsi di bank. Sedangkan Bambang adalah tersangka kasus korupsi pajak fiktif. Mereka tidak bisa menggunakan hak pilih dalam pilgub Jatim kali ini. "Kalau nyoblos di sini tidak bisa karena tidak terdaftar sebagai DPT," ujar anggota KPPS TPS 20 Basarodin. Sementara itu, dari 16 tahanan yang terdaftar dalam DPT, semuanya menggunakan hak pilih. Mereka mencoblos kertas suara dari balik dua bilik yang dibawakan anggota KPPS ke dalam rutan. Mereka mencoblos dua-dua secara bergiliran setelah dipanggil petugas. Sembari mengenakan baju tahanan jingga, sebagian tampak malu-malu. Beberapa menggunakan masker dan berusaha menutupi wajah. Salah satunya <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/04/2018/kpk-perpanjang-penahanan-bupati-jombang-non-aktif" target="_blank">Bupati nonaktif Jombang</a> Nyono Suharli Wihandoko. Berbeda dengan lainnya, dia mengenakan kaus merah muda. Bertopi hitam, wajahnya juga ditutupi masker. Dia terus saja menundukkan kepala. Saat Jawa Pos menyapanya, dia memilih diam dan langsung masuk ke tahanan setelah mencoblos tanpa berkata apa pun. "Nyono tidak pakai baju tahanan dari kami karena tahanan titipan KPK," ujar Dedy. Nyono dalam pilkada kali ini sejatinya mencalonkan kembali sebagai bupati petahana dalam pilbup Jombang. Namun, kemarin dia hanya bisa mencoblos kertas suara untuk pilgub Jatim, tidak untuk <a href="https://www.jawapos.com/features/07/04/2018/ketika-limbah-beracun-bertebaran-di-tiga-kecamatan-di-jombang" target="_blank">pilbup Jombang</a>. "Yang dicoblos kemarin surat suaranya hanya untuk pilgub. Yang ada pilkada di daerah masing-masing tidak bisa mencoblos," ucap Dedy.&nbsp;

Jadi Tahanan Korupsi, Cabup Jombang Tak Bisa Coblos Diri Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-perpanjang-penahanan-bupati-jombang-non-aktif_m_201573.jpeg" alt="Bupati Jombang Nyono Suharli Widiantoko saat akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan Minggu (5/2) malam" width="100%">
<figcaption>Bupati Jombang Nyono Suharli Widiantoko saat akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan Minggu (5/2) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Jombang non aktif, Nyono Suharli Wihandoko (NSW) selama 30 hari kedepan guna merampungkan berkas pemeriksaan miliknya. Perpanjangan masa penahanan dimulai dari Kamis (5/4). &ldquo;Terhadap NSW, Bupati Jombang dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari terhitung 5 April hingga 4 Mei 2018,&rdquo; ungkap juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a> melalu pesan kepada JawaPos.com, Rabu (4/4). Menanggapi perpanjangan masa penahanannya, Nyono tak banyak bicara. Hanya saja dia sempat membantah saat ditanyai awak media, perihal pemanggilannya hari ini apa dilakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, terkait kasus yang tengah menjeratnya. &ldquo;Enggak (pelimpahan berkas),&rdquo; ucapnya singkat seraya memasuki mobil tahanan KPK yang telah siap menjemputnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Jombang periode 2013-2018, Nyono Suharli Wihandoko dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati sebagai tersangka. Keduanya menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait perizinan dan pengurusan pengisian jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penetapan tersangka keduanya merupakan hasil lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK. Pada Sabtu (04/02) di tiga wilayah berbeda yakni; Jombang, Surabaya dan Solo. Dalam operasi itu, KPK mengamankan lima orang lain yakni Oisatin, Kepala Puskemas Perak yang juga Bendahara Paguyuban Puskesmas Jombang; Didi Rijadi Kepala Paguyuban Puskemas Jombang; Munir ajudan Nyono; serta S dan A yang merupakan keluarga Inna.

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Jombang Non Aktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkas-dilimpahkan-penyuap-bupati-jombang-ini-segera-hadapi-sidang_m_201110.jpeg" alt="Penyuap Bupati Jombang Inna Silestyowati usai menjalani pemeriksaan" width="100%">
<figcaption>Penyuap Bupati Jombang Inna Silestyowati usai menjalani pemeriksaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara, barang bukti beserta tersangka Plt Kadis Kesehatan Pemkab Jombang, Inna Silestyowati, kepada pihak penuntut umum (tahap dua).&nbsp; "Penyidik hari ini (3/4) telah melimpahkan barang bukti dan tersangka Inna Silestyowati Plt Kadis Kesehatan Pemkab Jombang kepada penuntut umum atau tahap dua," ungkap juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/38636/bupati-jombang" target="_blank">Febri Diansyah</a>, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/4). Dengan dilimpahkannya berkas Inna ke penuntut umum, kata Febri, mulai hari ini penyuap Nyono ini akan dilakukan penahanan oleh penuntut umum selama 20 hari ke depan, di Rutan Klas IIA Perempuan Surabaya. Selain itu, perkaranya juga akan disidangkan di Surabaya. "Sehubungan dengan perkara Inna Silestyowati (IS) yang akan dilimpahkan ke PN Tipikor Surabaya," jelasnya. Dalam perkara ini, Febri menuturkan, pihaknya sudah memeriksa saksi untuk tersangka dari beberapa pihak, seperti : Asisten I Pemkab Jombang; Kepala BKKBN; Anggota DPRD Kabupaten Jombang Periode 2014 - 2019; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang; Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jombang; Plt Kepala Puskesmas Pulorejo; , Kepala Puskesmas Bareng; Kepala Puskesmas Perak Kabupaten Jombang; Kepala Puskesmas Bandar Kedung Mulyo; Plt Kepala Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jombang; Pensiunan PNS Pemda Jombang; Direktur Rumah Sakit Rumah Sakit Jombang; Dokter Rumah Sakit Bedah Surya Darma Husada dan Teller Bank Jawa Timur Kabupaten Jombang. "Hingga tahapan penyidikan telah diperiksa total 29 saksi untuk tersangka Inna," tuturnya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Jombang periode 2013-2018, Nyono Suharli Wihandoko dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jombang, Inna Silestyowati sebagai tersangka. Keduanya menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait perizinan dan pengurusan pengisian jabatan di Pemerintahan Kabupaten Jombang. Penetapan tersangka keduanya merupakan hasil lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK, pada Sabtu (4/2) di tiga wilayah berbeda yakni; Jombang, Surabaya dan Solo. Dalam operasi itu, KPK mengamankan lima orang lain yakni Oisatin, Kepala Puskemas Perak yang juga Bendahara Paguyuban Puskesmas Jombang; Didi Rijadi Kepala Paguyuban Puskemas Jombang; Munir ajudan Nyono; serta S dan A yang merupakan keluarga Inna.

Berkas Dilimpahkan, Penyuap Bupati Jombang Ini Segera Hadapi Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkuak-ini-kode-suap-bupati-jombang-untuk-samarkan-kejahatannya_m_186291.jpeg" alt="Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, dan akan dibawa ke Rutan, Minggu (4/2)." width="100%">
<figcaption>Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko usai ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, dan akan dibawa ke Rutan, Minggu (4/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Plt Kadinkes) Pemkab Jombang Inna Sulestyowati sebagai tersangka. Terkait penetapan tersangka keduanya, KPK mengungkap adanya penggunaan kode tertentu agar tindakan suap menyuap yang dilakukan keduanya tak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggunaan kode suap dalam kasus yang menjerat orang nomor satu di &lsquo;kota santri&rsquo; tersebut adalah menggunakan kata &lsquo;arisan&rsquo;. Kata ini digunakan untuk mengumpulkan uang suap yang nantinya diberikan kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Kode itu dipakai oleh level kepala dinas ke bawahannya. "Dalam komunikasi-komunikasi, digunakan kode &lsquo;arisan&rsquo; untuk pengumpulan uang tersebut di level kadis ke bawah," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (5/2). Uang suap yang diberikan Inna Sulestyowati kepada Nyono diduga berasal dari pungutan liar (pungli) dana kapitasi. Dana kapitasi merupakan mekanisme pembiayaan dalam sistem jaminan kesehatan nasional (JKN) terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Menurut Wakil Ketua <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/04/186176/meski-kena-ott-kpk-bupati-jombang-dipastikan-tetap-nyalon-lagi" target="_blank">KPK</a> Laode M Syarif, Inna diduga melakukan pungli dana kapitasi dari 34 puskesmas di Jombang. Dari dana pungli yang dilakukan&nbsp;sejak Juni 2017 dan terkumpul senilai Rp 434 juta. "Atas dana yang terkumpul tersebut, IS (Inna Sulestyowati) menyerahkan kepada NSW (Nyono Suharli Wihandoko) sebesar Rp 200 juta pada Desember 2017," papar Laode M Syarif saat menggelar konferensi pers Minggu (4/1). Pria kelahiran Muna, 52 tahun yang lalu ini juga menyebutkan bahwa uang Rp 200 juta yang diberikan Inna kepada Nyono dilakukan agar Inna ditetapkan sebagai <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/04/186142/ott-bupati-jombang-giliran-pejabat-dinas-kesehatan-digarap-kpk" target="_blank">Kadinkes Pemkab Jombang</a> definitif. Terlepas dari itu, rupanya Inna melakukan pungli lainnya yaitu terkait izin operasional sebuah rumah sakit swasta di Jombang. "Dari pungli itu, Inna menyerahkan Rp 75 juta ke Nyono. Duit itu telah dipakai Nyono sebesar Rp 50 juta untuk keperluan pembayaran iklan terkait kampanye dalam rangka maju lagi ke Pilkada Bupati Jombang 2018," tutup Laode.

Terkuak! Ini Kode Suap Bupati Jombang untuk Samarkan Kejahatannya