<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/cerita-minggu-1-12-20-a.jpg" alt="Pemandangan Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/1/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Pemandangan Pulau Tiga Barat, Natuna, Jumat (10/1/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia akan memulangkan 57 WNI Anak Buah Kapal (ABK) kapal pesiar Grand Princess dari Amerika Serikat. Selanjutnya mereka akan dibawa ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau untuk menjalani proses observasi sebelum dikembalikan kepada keluarga.  Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, hari ini dia sudah tiba di Ranai, Kepulauan Riau untuk mengecek kesiapan lokasi karantina. Sejumlah personel pun sudah diboyong untuk menyambut kedatangan 57 WNI ini.  "Saya baru mendarat Ranai, Natuna untuk meninjau kesiapan tempat observasi bagi mereka, sekaligus mobilisasi personel pendukung," kata Yudo saat dikonfirmasi, Senin (16/3).  Yudo mengatakan, mereka akan diobservasi di Lanud Raden Sadjad. Tempat yang sama digunakan untuk observasi WNI dari Wuhan, Tiongkok beberapa waktu lalu.  Untuk tim yang dikerahkan, memiliki komposisi yang sama dengan personel obervasi di Pulau Sebaru dan WNI dari Wuhan. Dengan rincian, tim pendamping dari Yonkesh Marinir dan Kostrad serta Kemenkes.  Tim dapur lapangan dari Bekangdam Jaya, tim Dekon dari Zeni TNI AD dengan 2 mobil dekon, tim pengamanan dari Marinir, Paskhas, Brimob Polda Kepulauan Riau dan pasukan dari Lanud, Lanal, Kodim serta Polres.  Kendati demikian, Yudo mengatakan pemulangan WNI dari Grand Princess batal dilakukan hari ini. Dia pun tak mengetahui pasti kapan pemerintah menjemput mereka.  "Itu ranahnya Kemenlu, kita di Natuna sudah siap semua, termasuk KRI Suharso dan Hely panter TNI AL untuk stand by emergency," pungkas Yudo.  Diketahui, kapal Grand Princess berlayar dari Hawaii ke San Fransisco pada (4/3). Di dalam kapal tersebut ada 21 orang yang dinyatakan positif korona (COVID-19). Di dalam kapal tersebut tercatat 57 orang ABK berasal dari Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gbQOORUizHw  https://www.youtube.com/watch?v=pMmEfdMBzZQ  https://www.youtube.com/watch?v=OmmptVbu-g4

TNI Mulai Siapkan Natuna Jadi Tempat Observasi WNI Grand Princess

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/observasi.jpg" alt="SHIP TO SHIP: WNI kru kapal World Dream dievakuasi ke KRI dr Soeharso-990 kemarin. Ke-188 WNI menjalani observasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Kecil, selama14 hari. (DISPEN TNI-AL)" width="100%">
<figcaption>SHIP TO SHIP: WNI kru kapal World Dream dievakuasi ke KRI dr Soeharso-990 kemarin. Ke-188 WNI menjalani observasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Kecil, selama14 hari. (DISPEN TNI-AL)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meluasnya wabah virus korona (Covid-19) membuat pemerintah memberikan perlakuan berbeda terhadap 188 WNI yang dievakuasi dari kapal pesiar World Dream kemarin (26/2). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan bahwa observasi bakal lebih ketat.  Kepala Pusat Krisis Kemenkes Budi Sylvana menuturkan, langkah itu diambil sebagai antisipasi dinamika penanganan wabah virus korona.  Ratusan WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal pesiar itu, menurut dia, memang mendapat sertifikat sehat dari pemerintah Hongkong.  Namun, itu tidak membuat Kemenkes mengendurkan prosedur. ”Jadi, kami akan melakukan pemeriksaan ulang, laboratorium dan swab,” terang Budi kemarin.  Swab merupakan pengambilan sampel dari permukaan organ. Pada pemeriksaan Covid-19, swab dilakukan di mulut, tenggorokan, dan hidung. Pengambilan sampel tersebut dilakukan di atas KRI dr Soeharso-990 sebelum tiba di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu. Tim Kemenkes yang ikut dalam misi evakuasi itulah yang akan menangani.  Budi menegaskan, pihaknya sudah menyiapkan banyak skenario. Termasuk untuk menghadapi kemungkinan situasi terburuk. ”Kami berusaha mempertahankan kalau bisa jangan sampai ada (kasus korona) di Indonesia,” tegasnya.  Karena itu, perlakuan terhadap WNI yang diobservasi di Pulau Sebaru Kecil lebih ketat ketimbang observasi di Natuna. ”Kali ini Kemenkes menurunkan tim multidisiplin,” ungkap Budi.  Tim itu terdiri atas dokter spesialis. Mulai spesialis penyakit dalam, anestesi, paru, jantung, hingga kesehatan jiwa atau psikolog. Semua didatangkan dari berbagai rumah sakit rujukan utama seperti RSCM dan RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta. ”Jadi, lebih komplet, lebih komprehensif layanan yang kali ini,” terang Budi. Secara keseluruhan, tim multidisiplin tersebut berisi 39 dokter.  Bukan hanya pemeriksaan laboratorium dan swab, dia memastikan bahwa general checkup dilaksanakan di KRI dr Soeharso-990. Tujuannya, meyakinkan bahwa 188 WNI tersebut benar-benar sehat dan bebas virus korona. ”Walaupun sudah dinyatakan sehat dari kapal (World Dream), tapi boleh dong kami periksa lagi,” imbuhnya.  Pemeriksaan terhadap WNI kru World Dream itu bakal diteruskan selama masa observasi berlangsung. Hitungannya dimulai sejak mereka tiba di Pulau Sebaru Kecil.  Kemarin para WNI dipindahkan ship-to-ship dari World Dream ke KRI dr Soeharso-990 dengan menggunakan sekoci sekitar pukul 10.00. Di bibir kapal, empat petugas karantina dengan pakaian khusus sudah menyambut. Para ABK diturunkan bersama koper mereka dan masuk ke lambung kapal untuk didata. Sekitar pukul 14.00 kapal bantu rumah sakit tersebut berlayar ke Pulau Sebaru Kecil.  Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I memprediksi KRI dr Soeharso-990 merapat di Pulau Sebaru Kecil besok (28/2). Untuk menyambutnya, kemarin tim gabungan dari TNI, Polri, Kemenkes, BNPB, dan Artha Graha Peduli (AGP) dikirim ke Pulau Sebaru Kecil menggunakan KRI Banda Aceh-593.  Menurut Budi, semua personel yang dikirim sudah diperiksa dan dipastikan sehat. Sejumlah alat kesehatan juga diangkut kapal milik TNI-AL tersebut. Di antaranya, kebutuhan untuk membuka rumah sakit mini, layanan IGD, dan ICU.  Meski berusaha agar tidak ada kasus korona di Indonesia, Kemenkes tetap menyiapkan strategi apabila di antara WNI yang diobservasi di Pulau Sebaru Kecil menjadi suspect Covid-19. ”Kalau eskalasinya meningkat, ada proses karantina, isolasi yang ketat,” imbuhnya. Pemerintah juga menyiapkan tiga rumah sakit untuk rujukan. Yakni, RSPI Sulianti Saroso, Rumah Sakit Persahabatan, dan RSPAD Gatot Soebroto.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/observasi_1-750x502.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BANTU OBSERVASI: Tim gabungan bersiap menuju Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, menggunakan KRI Banda Aceh-593 kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)  Sementara itu, Panglima Kogabwilhan 1 Laksamana Madya TNI Yudo Margono menyatakan, tim gabungan yang dikirim ke Pulau Sebaru Kecil tergabung dalam Kogasgabpad. Secara keseluruhan, jumlah personelnya 762 orang. Termasuk kru KRI dr Soeharso-990 dan KRI Banda Aceh-593.  Secara umum, Yudo menyebutkan, organisasi tim gabungan itu sama dengan yang dikerahkan dalam observasi WNI di Natuna. Namun, kali ini alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI-AL lebih banyak berperan. ”Kalau kemarin di Natuna banyak melibatkan pesawat TNI-AU,” kata dia.  Observasi yang dilaksanakan secara ketat oleh Kemenkes, sambung Yudo, turut dipantau Kogasgabpad. KRI Banda Aceh-593 akan dijadikan markas apung. ”Yang KRI dr Soeharso-990 begitu menyelesaikan tugas menurunkan (188 WNI) itu selesai. Langsung kami ambil alih untuk observasi,” paparnya. Tiga helikopter juga disiapkan untuk membantu apabila ada WNI yang perlu dipindah dari Pulau Sebaru Kecil ke rumah sakit.  Selama observasi, KRI Banda Aceh-593 yang jadi markas Kogasgabpad memantau dari jarak dekat. Tepatnya 300 meter dari bibir pantai Pulau Sebaru Kecil. KRI Banda Aceh-593 kemarin juga mengangkut logistik untuk keperluan selama masa karantina ke Pulau Sebaru Kecil.  Di bagian lain, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menganaktirikan ABK di kapal pesiar Diamond Princess. Namun, langkah evakuasi lebih dulu dilakukan terhadap ABK di kapal World Dream karena posisi kapal memang dekat dengan Indonesia. ”Ini dirampungkan dulu satu-satu,” katanya.  Lagi pula, untuk mengevakuasi ABK di kapal Diamond Princess, pemerintah Indonesia masih terus bernegosiasi dengan pemerintah Jepang. ”Kita akan berusaha secepat-cepatnya untuk negosiasi ini,” lanjutnya. Yang jelas, pemerintah tetap memperhatikan para ABK di kapal Diamond Princess.

KRI Banda Aceh Jadi Markas Apung di Kepulauan Seribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/virus-korona-10.jpg" alt="ILUSTRASI. 118 WNA ditolak masuk Indonesia untuk mencegah penyebaran virus korona. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. 118 WNA ditolak masuk Indonesia untuk mencegah penyebaran virus korona. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai proses sterilisasi lokasi observasi 188 warga negara Indonesia (WNI) di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.  "Lokasi sudah steril dari segala aktivitas yang tidak berhubungan dengan proses observasi," kata Husein dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.  Husein menyatakan pihaknya sebagai pemerintah daerah hanya sebatas memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat, bahwa proses observasi itu tidak mengangu masyarakat. "Lokasi observasi letaknya strategis jauh dari pulau pemukiman dan dikelilingi pulau kosong. Ini keputusan negara demi keselamatan warga,” jelas Husein.  Husein Murad mengklaim warga Kepulauan Seribu siap menerima kedatangan warga negara Indonesia (WNI) yang akan diobservasi di Pulau Sebaru, Kelurahan Pulau Kelapa. "Tugas saya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat dan semua nya telah paham untuk rencana observasi tersebut," kata Husein dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.  Husein mengatakan, dirinya bersama instansi teknis terkait, baru selesai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Pengamanan Pulau Sebaru telah dilakukan beberapa hari sebelumnya, yang dibagi beberapa zona.  Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putrano menyebutkan sebanyak 188 WNI bekerja di kapal pesiar World Dream akan diobservasi di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Para WNI itu saat ini masih berada di perairan internasional dekat Bintan, Kepulauan Riau karena ditolak bersandar di seluruh negara termasuk Indonesia.  Hasil pemeriksaan kesehatan ekstensif berikut suhu tubuh itu menunjukkan bahwa seluruh kru WNI terbebas dari virus corona, demikian pula seluruh penumpang kapal yang telah meninggalkan kapal pada pelayaran terakhir pada 9 Februari 2020 dari Hong Kong.

Jadi Tempat Observasi WNI, Pulau Sebaru Mulai Disterilkan

Observasi WNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Observasi WNI

Berita Terkini

TNI Mulai Siapkan Natuna Jadi Tempat Observasi WNI Grand Princess

KRI Banda Aceh Jadi Markas Apung di Kepulauan Seribu

Jadi Tempat Observasi WNI, Pulau Sebaru Mulai Disterilkan

Download Aplikasi JawaPos.com