<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG-20230316-WA0126_1.jpg" alt="Kapolres Bone AKBP Arief Doddy Suryawan. Humas Polres Bone/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Bone AKBP Arief Doddy Suryawan. Humas Polres Bone/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polres Bone (Sulawesi Selatan) akan tindak tegas oknum anggota Polri yang diduga lakukan pelecehan seksual terhadap dua perempuan.  Kapolres Bone AKBP Arief Doddy Suryawan melalui keterangan rilisnya menyatakan akan menindak tegas oknum anggota Polri berinisial AA, 38, tersebut, sesuai aturan hukum yang berlaku.  ”Oknum anggota Polri (AA) itu akan ditindak tegas dan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Saat ini oknum tersebut sudah menjalani pemeriksaan dan diamankan Propam Polres Bone,” tegas Arief Doddy Suryawan seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, perbuatan merusak citra Polri tersebut dilakukan oknum anggota Polri AA yang bertugas di Polsek Patimpeng. Dua perempuan yakni AS, 42, dan MR, 45, menjadi korban perbuatan pelecehan seksual.  ”Aksi pelecehan seksual ini terjadi di Puskesmas Kahu ketika korban AS sedang tidur menemani suami yang menjalani perawatan. Pelaku melakukan aksinya dengan cara meraba kaki, paha, dan perut korban,” kata Kasubsi PIDM Sihumas Polres Bone Iptu Rayendra Muchtar.  Dia menjelaskan, peristiwa pelecehan itu terjadi pada Selasa (14/3) pukul 02.30 wita, di Ruangan Melati Puskesmas Kahu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone.  ”Terduga pelaku AA yang bertugas di Polsek Patimpeng sebagai anggota Polri,” terang Rayendra Muchtar.

Polres Bone Pastikan Tindak Tegas Polisi Terduga Pelaku Pelecehan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/komnas-ham-kerangkeng-langkat.jpg" alt="HASIL PENYELIDIKAN: Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menunjukkan bukti pabrik milik Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam keterangan pers kemarin (2/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HASIL PENYELIDIKAN: Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menunjukkan bukti pabrik milik Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam keterangan pers kemarin (2/3). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Kesimpulan Penyelidikan Kerangkeng Manusia di Langkat  JawaPos.com – Adanya <a href="https://www.jawapos.com/tag/perbudakan-modern/">perbudakan modern</a>, kerja paksa, hingga penyiksaan dalam praktik kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjadi kesimpulan penyelidikan dan pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hal itu merujuk sederet fakta dan keterangan sejumlah saksi.  Analis Pelanggaran HAM <a href="https://www.jawapos.com/tag/komnas-ham/">Komnas HAM</a> Yasdad Al Farisi membeberkan temuan-temuan tersebut. Di antaranya, 26 bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat para penghuni kerangkeng. Meliputi pemukulan di bagian rusuk, kepala, muka, dan bibir. Ada pula penghuni yang ditempeleng, ditendang, diceburkan ke kolam ikan, direndam, dan dipaksa bergelantungan seperti monyet.  ”Juga, dicambuk menggunakan slang, mata dilakban, dan kaki dipukul menggunakan palu atau martil hingga kuku jarinya copot,” kata Yasdad dalam konferensi pers secara virtual kemarin (2/3). Selain itu, ditemukan perlakuan merendahkan martabat lain seperti dipaksa tidur di atas daun jelatang dan dipaksa makan cabai.  Komnas HAM juga menemukan 18 alat atau media yang digunakan untuk melakukan kekerasan dan merendahkan martabat tersebut. Antara lain, besi panas, ulat gatal, lilin, jeruk nipis, garam, plastik yang dilelehkan, rokok, tang, batako, hingga alat setrum. ”Kekerasan itu menimbulkan bekas luka. Juga dampak traumatis yang membuat salah satu penghuni melakukan percobaan bunuh diri,” bebernya.  Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam menambahkan, pihaknya juga mendapati temuan lain yang tak kalah penting. Yakni, dugaan keterlibatan oknum anggota <a href="https://www.jawapos.com/tag/polri-dan-tni/">Polri dan TNI</a>. Mereka ditengarai sebagai pihak yang menyarankan pelaku kriminal untuk menjadi penghuni kerangkeng. ”Jadi, ada oknum (Polri dan TNI) yang terlibat di sini (kerangkeng manusia, Red),” tegasnya.  Anam mengaku mendapatkan informasi penunjang terkait keterlibatan oknum aparat itu. Mulai nama hingga pangkat oknum yang dimaksud. ”Saat ini dilakukan pendalaman hukum (kepada oknum Polri dan TNI) atas permintaan Komnas HAM,” ungkapnya.  Komnas HAM juga mendapati temuan penghuni kerangkeng usia sekolah. Dari keterangan yang diperoleh, anak di bawah umur itu dijebloskan ke kerangkeng lantaran bolos sekolah dan menggeber gas motor ketika berpapasan dengan keluarga Cana, panggilan Terbit Rencana Perangin Angin. ”Kami belum sempat mendalami karena dapatnya ketika proses (penyelidikan, Red) akhir,” ujarnya.  Secara umum, Komnas HAM menyebut pelaku kekerasan dan merendahkan martabat itu berjumlah 19 orang. Selain oknum Polri dan TNI, pihak-pihak yang diduga kuat sebagai pelaku adalah pengurus kerangkeng. Mulai pembina, kepala lapas kerangkeng, penghuni lama, hingga keluarga Cana sendiri.

Komnas HAM: Ada Keterlibatan Oknum Polri-TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jika-ada-oknum-polri-tak-netral-kapolri-akan-berikan-hukuman_m_222970.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Tito Karnavian." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Tito Karnavian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri terus menggadang-gadang netralitas dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 yang berlangsung besok, Rabu (27/6). Jika ada oknum yang coba bermain-main dalam pemilihan itu katanya terancam sanksi. "Bapak Kapolri tidak segan-segan untuk melakukan punishment. Tetapi, kalau rekan-rekan yang di lapangan itu memang berprestasi ya mendapatkan reward," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, di kantornya, Jakarta, Selasa (26/6). Kalau memang ditemukan oknum yang tidak netral, Setyo menyarankan agar dilaporkan ke panitia pengawas pemilu. "Kalau ada buktinya silakan sampaikan ke panwaslu, proses lah," kata dia. Untuk mengawasi para anggota, Mabes Polri pun katanya sudah mengirim pemantau wilayah (pamatwil). "Kami kirim para pamatwil-pamatwil ke 17 wilayah. Sore ini semua sudah ada dilokasi dan kita melakukan pemantauan," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Mochammad Iqbal mengatakan, pihaknya juga membuat layanan pengaduan masyarakat untuk melapotkan oknum polri yang nakal dalam Pilkada 2018. Aduan itu bisa disampaika ke&nbsp;divpropam99@gmail.com&nbsp;atau telepon dengan nomor 021-7218615. "Silakan kalau ada (ketidaknetralan polisi) laporkan ke hotline tersebut. Kita akan respons," pungkas Iqbal.

Jika Ada Oknum Polri Tak Netral, Kapolri Akan Berikan Hukuman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/jika-terlibat-selundupkan-narkoba-oknum-polisi-air-akan-ditindak_m_145936.jpeg" alt="Ilustrasi: Pengedar sabu-sabu tertangkap" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pengedar sabu-sabu tertangkap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu oknum&nbsp;anggota Polri dari Direktorat Polisi Air (Dirpolair) diduga terlibat kasus penyelundupan 45,59 kilogram sabu di Pantai Cermin, Sumatera Utara pada Sabtu (15/7). Dia adalah SH (42) yang menjabat sebagai Kepala Pos Polisi Air Pantai Cermin Polda Sumatera Utara. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Polri sangat menyayangkan adanya oknum polisi yang terlibat dalam peredaran narkoba.&nbsp;"Dia ditempatkan di tempat rawan enggak kuat imannya," kata Setyo ketika dikonfirmas, Sabtu (22/7). Nantinya, bila terbukti oknum itu terlibat, maka Polri bakal memberikan sanksi tegas kepada oknum polisi tersebut.&nbsp;"Ya pasti. Kalau terbukti, pasti akan dievaluasi dan ada reward dan punishment nya," katanya. Diketahui, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan 45,59 kilogram narkotika jenis sabu di Pantai Cermin, Sumatera Utara, Sabtu 15 Juli. Anggota Polri dari Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang terlibat mengaku dibayar Rp 125 juta untuk sekali membantu penyelundupan. "Pengakuannya Rp 125 juta sekali mengawal," tutur Kepala BNN Komjen Budi Waseso di Kantor BNN,&nbsp;Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta&nbsp;Timur, Kamis&nbsp;(20/7) Menurut pria yang akrab disapa Buwas itu, anggota berinisal SH (42) menjabat sebagai Kepala Pos Polisi Air Pantai Cermin Polda Sumatera Utara. Yang bersangkutan telah lima kali memuluskan peredaran&nbsp;narkoba&nbsp;yang melintas melewati jalur tersebut.  &nbsp;

Jika Terlibat Selundupkan Narkoba, Oknum Polisi Air Akan Ditindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/propam-polri-buru-pelaku-lain-pungli-polda-sumsel_m_121247.jpeg" alt="Brigjen Rikwanto" width="100%">
<figcaption>Brigjen Rikwanto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim dari Divisi Propam Mabes Polri terus mengusut kasus dugaan pungutan liar yang ada di Polda Sumatera Selatan saat penerimaan anggota baru tahun 2015. Di mana total ada 15 anggota Polri dan PNS Polri yang diperiksa pada kasus itu. Bahkan Propam Polri masih mencari apakah ada pelaku lain yang belum terungkap. Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto, Propam saat ini tengah membuka dokumen penerimaan calon anggota polisi 2015 di Polda Sumsel. "Tentunya membuka filenya lagi dan memeriksa petugas-petugas yang berdinas waktu itu supaya beritanya itu lengkap," kata Rikwanto di Mabes Polri, Rabu (5/4). Lanjut dia mengatakan, bukan tak mungkin jumlah pelaku dalam kasus ini akan bertambah "Nanti perkembangannya kita lihat apakah ada lagi yang terlibat di situ,&rdquo; timpalnya Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini juga berkata, saat ini ada delapan perwira menengah Polda Sumsel yang masih diperiksa Propam di Mabes Polri, Jakarta. Sementara yang lainnya, menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan. "Sementara delapan ya, nanti bisa jadi ada yang diperiksa lagi karena memang berkaitan dengan pihak-pihak yang bekerja pada waktu 2015 itu," tambah Rikwanto. Sebelumnya Kapolda Sumsel Irjen Agung Budi Maryoto berkata bahwa pihaknya menyerahkan semua proses perkara disiplin kepada Propam Mabes Polri. "Nanti akan disidang displin dulu," ucap dia kepada JawaPos.com, Selasa (4/4). Setelah proses persidangan, lanjut mantan Kapolda Kalimantan Selatan ini menerangkan, para pelaku yang berasal dari Pamen, Pama, Bintara dan PNS Polri itu akan dijerat pidana. "Nanti (dijerat pidana), selesai diperiksa akan disidang dulu," tambah dia. Ketika disinggung, apakah penanganan pidana akan dilakukan oleh Polda Sumsel atau Bareskrim, menurut dia itu hasil rekomendasi sidang. "Selesai sidang nanti kita lihat rekomendasinya apa," terangnya. (elf/JPG)

Propam Polri Buru Pelaku Lain Pungli Polda Sumsel

oknum polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#oknum polri

Berita Terkini

Polres Bone Pastikan Tindak Tegas Polisi Terduga Pelaku Pelecehan

Komnas HAM: Ada Keterlibatan Oknum Polri-TNI

Jika Ada Oknum Polri Tak Netral, Kapolri Akan Berikan Hukuman

Jika Terlibat Selundupkan Narkoba, Oknum Polisi Air Akan Ditindak

Propam Polri Buru Pelaku Lain Pungli Polda Sumsel

Download Aplikasi JawaPos.com