<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/21/WhatsApp-Image-2023-07-21-at-084206-2229542508.jpg" alt="Ombudsman RI Jatim memonitor pelayanan perekaman e-KTP di Pacitan." width="100%">
<figcaption>Ombudsman RI Jatim memonitor pelayanan perekaman e-KTP di Pacitan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman RI Jawa Timur berusaha semakin dekat masyarakat. Salah satunya dengan jemput bola membuka booth pengaduan atau PVL (penerimaan, verifikasi, dan laporan) on the spot di salah satu lokasi terpelosok di Jawa Timur, yakni di Pacitan. Empat hari, 19-23 Juli, Ombudsman berkegiatan di bumi kelahiran Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lembaga negara pengawas pelayanan publik itu mengadakan serangkaian kegiatan. Selain buka booth pengaduan di mal pelayanan publik (MPP) dan Dispendukcapil, Ombudsman memonitor pelayanan perekaman e-KTP di Desa Wonokarto, Ngadirojo, dan mengadakan talk show di salah satu radio. Dua kegiatan lain adalah bersosialisasi dengan jajaran PC Muslimat NU Pacitan dan bersilaturahmi dengan Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, sengaja memilih Pacitan karena warga setempat kurang merasakan manfaat Ombudsman. Tiga tahun terakhir tidak ada pengaduan warga Pacitan. Padahal, tren pengaduan pelayanan publik di Jawa Timur mengalami kenaikan yakni 408 laporan (2020), 436 (2021), dan 766 (2022). Warga Surabaya selama ini tertinggi melapor ke Ombudsman. &rdquo;'Ada dua penyebab tidak adanya pengaduan. Pertama, Ombudsman memang kurang begitu dikenal di Pacitan. Kedua, bisa jadi pengelolaan pengaduan di Pemkab Pacitan berjalan dengan baik, sehingga masalah pelayanan warga diselesaikan secara internal,&rdquo;' kata Agus dalam penjelasan di Pacitan, Jumat (21/7). Menurut Agus, Ombudsman Jawa Timur sudah hadir sejak 13 tahun lalu. Hanya saja, permasalahan klasik yang belum tuntas adalah pemerataan domisili pelapor. Warga di pantai utara yang terpusat di Lamongan, Surabaya, hingga Pasuruan, selama ini lebih mendominasi sebagai pelapor. &rdquo;Kondisi itu diperparah dengan keterbatasan personel yang hanya 16 asisten untuk melayani pengawasan di 38 kabupaten/kota dan 1 provinsi di Jawa Timur,&rdquo; terang Agus Muttaqin. Agus membeberkan, kehadiran Ombudsman di Pacitan diharapkan meningkatkan literasi warga terhadap hak-hak mendapatkan pelayanan publik yang baik. '&rdquo;Jadi, tidak sekadar menaikkan jumlah laporan,&rdquo; ujar Agus. Selain itu, lanjut dia, Ombudsman terus memotivasi aparatur Pemkab Pacitan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satunya, mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) melimpahkan pelayanan administrasi ke MPP. &rdquo;Kami juga sudah mendapat komitmen dari Mas Aji (Bupati Indrata) bahwa bakal mengingatkan pimpinan OPD untuk semakin meramaikan MPP,&rdquo;' jelas Agus. Selebihnya, Ombudsman mendapatkan keluhan dari pelaku industri wisata melalui DPMPTSP terkait aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa kegiatan wisata minimal harus berjarak 200 meter dari bibir pantai. &rdquo;Informasi dari teman-teman DPMPTSP, aturan ini menghambat pengembangan wisata di Pacitan,&rdquo;' kata Agus Muttaqin. '&rdquo;Kami menyarankan, agar pelaku wisata bisa melapor ke Ombudsman atas,&rdquo; imbuh dia.

Ombudsman RI Jawa Timur jemput bola buka booth pengaduan atau PVL (penerimaan, verifikasi, dan laporan) on the spot di Pacitan

Minim Pengaduan, Ombudsman RI Datangi Pacitan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/WhatsApp-Image-2023-07-11-at-104121-128710184.jpeg" alt="Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin (kiri)." width="100%">
<figcaption>Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin (kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ombudsman Jawa Timur ikut memantau proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Hasilnya, Ombudsman Jawa Timur mencatat ada penurunan laporan atau aduan terkait PPDB di Jawa Timur. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin mengatakan, tahun ini, pihaknya menerima aduan tentang PPDB Jawa Timur sebanyak 22 laporan. Angka itu berbeda dengan tahun lalu. Ombudsman Jawa Timur mencatat aduan tentang PPDB tahun lalu sebanyak 72 laporan. &rdquo;Rincian laporan tahun lalu sebanyak 69 laporan konsultasi, dan 3 laporan yang ditangani reaksi cepat ombudsman (RCO). Kalau tahun ini, dari total 22 laporan masuk, ada 18 laporan konsultasi (konsultasi non laporan) dan 4 laporan ditangani RCO,&rdquo; terang Agus Muttaqin saat dikonfirmasi JawaPos.com. Menurut dia, penurunan aduan tentang PPDB karena dua faktor kemungkinan. Pertama, karena panitia penyelenggara PPDB mulai melakukan pembenahan pengelolaan pengaduan internal. Aduan cukup diselesaikan di sekolah, panitia PPDB, dan dinas pendidikan. Kemudian, kemungkinan kedua yakni masyarakat yang kurang tertarik melapor ke Ombudsman. &rdquo;Bisa jadi persepsi yang bakal sia-sia melapor, kecurangan PPDB sudah jamak, dan pilihan rasional bahwa menyekolahkan anak tidak perlu di sekolah negeri,&rdquo; tambah Agus Muttaqin. Tahun ini, menurut Agus Muttaqin, mayoritas pengaduan berkaitan aspek teknis. Untuk aduan soal kecurangan PPDB, menurut dia, belum ada. Dia menambahkan, sekalipun isu seputar kecurangan bisa jadi banyak terjadi. Misal, mengakali titip calon siswa ke KK dekat sekolah, praktik jual beli kursi, titip calon siswa ke pihak yang berpengaruh secara politik, dan maladministrasi lain. Sementara itu, untuk aspek teknis misalnya tidak bisa mendapatkan PIN sehingga sulit login, penjelasan penyebab tidak lulus tahap administrasi, tanya alamat posko pengaduan panitia PPDB, solusi ketika telat validasi data pada PPDB SMP, info nomor pengaduan PPDB SMA, verifikasi rapor, kendala pengambilan PIN, solusi ketika gagal masuk jalur nilai dan zonasi, syarat pengambilan PIN pakai kartu keluarga lama atau baru. Selain itu, jarak zonasi yang dianggap tidak konsisten, bantuan buka kunci seputar nilai prestasi gabungan, informasi solusi ketika jalur afirmasi tertutup, kendala jaringan internet dan teknis input dokumen, kesulitan daftar tahap ke-2, dan kesulitan mengakses jalur pindah orang tua. Agus Muttaqin menyampaikan, meski mayoritas terkait aspek teknis, Ombudsman masih menunggu laporan berkaitan kecurangan PPDB. Ombudsman meyakini masih ada praktik kecurangan. &rdquo;Tapi, kami menunggu inisiatif dan kerja sama masyarakat untuk melapor. Data soal indikasi kecurangan PPDB yang jamak terjadi seperti menumpang KK, perjokian wali, manipulasi data kemiskinan SKTM, jual beli kursi kosong, penambahan pagu/rombel, intervensi anggota DPRD/pejabat tertentu untuk titip calon siswa sesuai konstituen, dan lain,&rdquo; beber Agus.

Ombudsman Jatim ikut memantau proses seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Tercatat ada penurunan aduan terkait PPDB 2023

Aduan PPDB 2023 Menurun, Ombudsman Jawa Timur Beberkan Faktanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/agus-widiyartika.png" alt="KEMBALI KE KAMPUS: Mantan Kepala Ombudsman Jatim Agus Widiyarta sekarang menjadi dosen di UPN" width="100%">
<figcaption>KEMBALI KE KAMPUS: Mantan Kepala Ombudsman Jatim Agus Widiyarta sekarang menjadi dosen di UPN</figcaption>
</figure>Selama menjabat kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur dua periode, Agus Widiyarta membuat banyak gebrakan. Salah satu legacy yang ditinggalkan adalah menyusun rapor kinerja pelayanan publik setiap kabupaten/kota. Tak sedikit kepala daerah yang marah-marah karena dapat rapor merah. Bagaimana kesibukannya sekarang? Berikut petikan wawancara Jawa Pos dengan Agus.  BAGAIMANA kabarnya, Pak Agus?  Alhamdulillah. Kabar baik.  Setelah tidak lagi menjabat kepala Ombudsman Jatim, apa aktivitas saat ini?  Saya kembali ke kampus. Sehari-hari saya mengajar sebagai dosen administrasi publik di UPN ’’Veteran’’ Jawa Timur.  Selain itu?  Saya dipercaya sebagai anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur periode 2022–2026. Tugas kami memberi masukan kepada Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam memperbaiki kualitas pendidikan.  Anda memimpin Ombudsman Jatim selama dua periode. Apa yang paling dikenang?  Saya menjadi ketua Ombudsman Jatim ketika masa-masa awal pembukaan kantor Ombudsman Provinsi Jatim. Itu sekitar pertengahan 2010. Kami babat alas.  Pekerjaan awal yang berat adalah melakukan sosialisasi keberadaan Ombudsman di Jawa Timur. Kami bekerja sama dengan media massa lokal di seluruh daerah di Jatim. Termasuk menggandeng radio milik pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah kota.  Masih ingat gebrakan yang paling fenomenal saat menjabat dulu?  Pada periode awal kepengurusan, yang paling banyak laporan soal pungli (pungutan liar, Red). Saat itu pemanfaatan pelayanan berbasis online atau IT belum semasif sekarang. Sehingga pertemuan fisik antara petugas layanan dan masyarakat sangat intens.  Nah, itu sangat berpotensi membuka celah terjadinya pungli. Sebab, pemohon harus bolak-balik mengurus berbagai tahapan administrasi secara manual. Termasuk dalam mengurus perizinan.  Laporan pungli ini terjadi di bidang apa?  Salah satu yang paling banyak laporan adalah perizinan. Misalnya, perizinan dalam mendirikan usaha. Pernah kami melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Kami melakukan penyamaran. Anggota menyamar untuk mengurus izin usaha restoran di Surabaya. Itu sekitar 2014.  Kami bikin skenario untuk mengurus perizinan. Ternyata, di berbagai jenjang pengurusan izin terjadi potensi pungli. Mulai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga naik ke OPD terkait. Yakni, unit pelayanan terpadu pelayanan terpadu satu atap (UPT PTSA) di Manyar.  Apa bentuk potensi punglinya?  Dalam mengurus perizinan, pemohon memang dimintai sejumlah uang. Di antaranya, menerbitkan surat keterangan domisili perusahaan. Itu bisa diterbitkan kelurahan dan kecamatan. Namun, karena ini untuk kebutuhan investigasi internal, tentu tidak sampai melakukan transaksi pembayaran.  Tindak lanjutnya apa?  Hasil temuan sangat valid karena didokumentasikan dengan video dan foto yang lengkap. Hasil temuan itu disampaikan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat itu. Kami memberikan rekomendasi kepada Bu Risma yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan. Alhamdulillah, direspons baik oleh beliau.  Bu Risma sampai memberi sanksi kepada oknum pelayanan perizinan tersebut. Juga, diikuti dengan memperbaiki sistem perizinan Surabaya Single Windows (SSW). Itu mencegah celah pungli karena mempersempit pertemuan fisik antara pemohon dan petugas.  Selain perizinan, apa lagi?  Proses pengurusan sertifikat tanah di kantor pertanahan juga perlu diwaspadai. Saat saya masih di Ombudsman, laporan pungutan saat mengurus sertifikat tanah selalu menempati ranking pertama dan kedua. Bayangkan ketika mengurus secara manual, pemohon harus melalui 16 meja. Potensi pungli besar sekali. Misalnya, karena berkas persyaratan kurang atau belum lengkap. Nah, untuk bisa cepat, harus bayar sekian. Waktu saya di Ombudsman, banyak laporan seperti itu.  Kalau saat ini, bagaimana?  Kita patut berbangga karena perbaikan pelayanan publik sudah banyak berbenah. Salah satunya, pemanfaatan teknologi yang masif. Itu mencegah terjadinya persinggungan fisik antara pemohon dan petugas layanan.  Namun, tidak berarti potensi pungli hilang begitu saja. Masih tetap ada, tapi intensitasnya sudah berkurang. Itu biasanya terjadi ketika pemohon mengambil produk perizinan yang diurus secara fisik. Saat itulah transaksi masih dilakukan.  Apa saran Anda untuk menghindari terjadinya potensi pungli?  Harus ada pengawasan internal yang kuat dan efektif. Setiap instansi kan memiliki lembaga sebagai pengawas internal. Di pemkot/pemkab, misalnya, ada inspektorat. Di Polda Jatim, ada Irwasda. Kalau fungsi pengawasan itu berjalan maksimal dan ditindaklanjuti dengan penegakan aturan yang tegas, saya kira tindakan pungli bisa diberantas.  TENTANG AGUS WIDIYARTA  - Lahir di Klaten, 8 Agustus 1971  Riwayat Jabatan:  - Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jatim 2010–2015 dan 2015–2020  - Anggota Dewan Pendidikan Jatim 2022–2026  - Dosen FISIP UPN ’’Veteran’’ Jawa Timur

Agus Widiyarta Pernah Bongkar Praktik Pungli di Kelurahan sampai Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/grafis-pelayanan-publik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indeks pelayanan publik pemerintah daerah di Jatim mengalami peningkatan. Tak hanya di lingkungan Pemprov Jatim, tapi juga di pemerintah kabupaten/kota.  Tercatat, tahun ini ada 14 kabupaten/kota yang mendapatkan kategori zona hijau. Naik dibandingkan tahun lalu yang hanya sembilan daerah. Selain itu, tahun ini sudah tidak ada lagi kabupaten/kota yang masuk zona merah.  Penilaian itu berdasar survei dan analisis Ombudsman RI serta hasil penilaian opini pengawasan pelayanan publik (OPPP) 2022. Dari 38 pemerintah kabupaten/kota, ada 14 pemda yang masuk kategori hijau.  Tak hanya kabupaten/kota yang mengalami peningkatan. Skor pelayanan publik di lingkup Pemprov Jatim juga mengalami peningkatan. Tahun sebelumnya pemprov masuk zona kuning. Akhir tahun ini, berdasar penilaian Ombudsman, pemprov naik ke zona hijau dengan skor 79,35.  ’’Tentu saja, tren positif ini menunjukkan ada perbaikan kualitas pelayanan publik di Jatim,’’ ucap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin.  Sementara itu, zona merah layanan publik sudah nihil. Pemkab Malang dan Pemkab Nganjuk yang sebelumnya menyandang status tersebut kini sudah mengalami peningkatan.  Pada tahun ini, dalam metode penilaian, ORI menerapkan beberapa poin tambahan dibandingkan pada uji 2021. ”Tahun lalu kami hanya menggunakan penilaian pemenuhan standar pelayanan publik. Dengan demikian, pada 2022 penilaiannya menggunakan metodologi yang lebih kompleks,’’ ujar Agus.  Dalam penilaian tahun ini, juga ada penambahan OPD yang disasar. Sebelumnya, survei dilakukan di dispendukcapil, PTSP, dispendik, dinkes, dan puskesmas. ’’Kemudian, ada tambahan penilaian untuk dinsos tahun ini. Karena menyangkut pelayanan langsung ke masyarakat,’’ paparnya.  Meski mengalami kenaikan, Agus menyebut perlu adanya pembenahan beberapa sektor layanan di kabupaten/kota. Misalnya, petugas di layanan front office yang berhadapan langsung dengan masyarakat.  Banyak petugas pelayanan yang belum paham mengenai teknis dan penanganan pelayanan. Termasuk mekanisme pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, dan ibu hamil.  ’’Maka, pemda harus memperbaiki kompetensi petugasnya di lapangan,’’ katanya.

Layanan Publik Pemprov Jatim dan 14 Pemda Zona Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_503997451.jpg" alt="Ilustrasi Gedung DPRD Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung DPRD Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Jawa Timur bakal menemui para pimpinan DPRD Jatim pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (14/12).  Kepala Ombudsman Jatim Agus Muttaqien menjelaskan, pihaknya menemui para pimpinan DPRD Jatim untuk membahas soal Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simandjuntak yang terkena OTT KPK.  ”Ombudsman bakal benahi internal dewan. Kira-kira pengelolaan pengaduan internal harus dibuat seperti apa supaya bisa profesional bila ada perilaku penyimpangan (seperti suap hingga terjadi OTT KPK),” kata Agus, Jumat (16/12).  Agus mengakui, dengan adanya OTT KPK, Ombudsman telah kecolongan.  Alasannya, ada potensi maladministrasi yang tidak bisa dicegah. Seharusnya, Ombudsman Jatim bisa mencegah potensi maladministrasi.  ”Tapi kami nggak bisa turun langsung periksa karena kami baru gerak kalau ada aduan masyarakat. Kami pakai sistem stelsel aktif. Kalu ada pengaduan jadi stelsel pasif. Jadi kami yang aktif bisa menindaklanjuti,” papar Agus Muttaqien.  Dia mengaku prihatin dengan penangkapan itu. Apalagi KPK, Ombudsman, hingga Inspektorat telah berkali-kali mengingatkan untuk menggunakan dana rakyat sesuai dengan kebutuhan.  ”Kami prihatin dengan apa yang terjadi. Padahal kan sudah berulang kali ada pengikraran supaya penyelenggara negara untuk tidak main-main dengan uang negara,” ucap Agus Muttaqien.  Dia berharap masyarakat bisa melaporkan bila melihat ada potensi maladminstrasi atau penyimpanan prosedur. ”Sejauh ini  belum ada laporan atau aduan. Apalagi yang menyangkut secara spesifik tentang dana aspirasi masyarakat,” ungkap Agus Muttaqien.  Sahat Tua Simandjuntak terkena OTT KPK bersangkutan dengan dana aspirasi masyarakat yang diterimanya. KPK juga telah mengamankan barang bukti uang dalam bentuk pecahan rupiah dan mata uang asing. Disinyalir, barang bukti uang yang diamankan mencapai Rp 5 miliar.  ”Tim KPK turut mengamankan bukti berupa uang pecahan rupiah dan mata uang asing serta sejumlah dokumen,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.  Ali menyampaikan, barang bukti uang yang diamankan tersebut masih dalam klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diamankan. Tim penindakan KPK seluruhnya mengamankan empat orang, salah satunya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak.

Pasca OTT KPK, Ombudsman Bakal Temui Pimpinan DPRD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/AKSI-SUPORTER-USUT-TUNTAS-TRAGEDI-KANJURUAN-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Suporter sepak bola melakukan aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (30/10/2022).Pada aksinya mereka menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan secara transparan serta adil dan meminta PSSI untuk bert" width="100%">
<figcaption>Suporter sepak bola melakukan aksi solidaritas tragedi Kanjuruhan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jakarta, Minggu (30/10/2022).Pada aksinya mereka menuntut penuntasan tragedi Kanjuruhan secara transparan serta adil dan meminta PSSI untuk bert</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ombudsman Jawa Timur sudah merampungkan draft hasil pemeriksaan tragedi Kanjuruhan. Rencananya, draft itu bakal dikirimkan ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) minggu depan.  Kepala Ombudsman Jatim Agus Muttaqien menyebut, draft laporan itu telah siap dikirimkan untuk melanjutkan proses pengusutan. ”Bakal digunakan minggu depan. Pertengahan Desember,” kata Agus, Sabtu (3/12).  Agus memastikan, pihaknya masih mendampingi korban tragedi Kanjuruhan dalam proses penyidikan. Mengingat tragedi yang pecah pada Sabut (1/10) itu telah menewaskan 135 orang.  ”Setelah draft final, langsung dikirimkan Ombudsman RI. Apalagi kemarin suporter Arema sudah ke Ombudsman RI,” ujar Agus Muttaqien.  Berdasar arahan Ombudsman RI, pemeriksaan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus itu sudah rampung. Pihaknya tinggal menambahkan beberapa hal dari terlapor.  ”Sambil merampungkan draft, kami juga menyusun finalisasi data,” ucap Agus Muttaqien.  Sebelumnya, pendamping hukum TGA (Tim Gabungan Aremania) Anjar Nawan Yusky menjelaskan, suporter Arema dan korban tragedi Kanjuruhan berkunjung ke Ombudsman Republik Indonesia dan Mabes Polri. ”Kami menanyakan progress pengusutan. Kami juga mendesak supaya proses pengusutan segera dikebut,” tegas Anjar.  Sementara itu, untuk kedua kali, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengembalikan berkas perkara tragedi Kanjuruhan ke Polda Jatim. Pada November, berkas sudah dikembalikan untuk dilengkapi polisi.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Fathur Rohman membenarkan kabar tersebut. Dia mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah dua kali mengembalikan berkas perkara.  ”Tim JPU (jaksa penuntut umum) pada Kamis (1/12), mengundang tim penyidik untuk berkoordinasi mengenai belum dipenuhinya sebagian petunjuk yang diberikan,” ujar Fathur, Sabtu (3/12).  Ditanya soal poin yang belum lengkap, Fathur tak bisa menjelaskan. Dia juga bungkam ketika ditanya apa saja poin petunjuk jaksa yang belum diperbaiki penyidik.  ”Bahwa terkait petunjuk JPU yang belum dipenuhi, kami belum disampaikan (ke publik) karena masuk dalam materi perkara,” tegas Fathur.

Ombudsman Jatim Rampungkan Draft Pemeriksaan Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ombudsman.jpg" alt="PEMAPARAN: Komisioner Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng saat memberikan penjelasan mengenai pengawasan pelayanan publik. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PEMAPARAN: Komisioner Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng saat memberikan penjelasan mengenai pengawasan pelayanan publik. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hingga triwulan II pada tahun ini, Surabaya menduduki wilayah yang paling banyak dilaporkan kepada Ombudsman terkait dengan maladministrasi. Misalnya, ketika warga mengurus sebuah dokumen di kantor pelayanan publik yang seharusnya tidak ada pungutan biaya, tetapi petugas justru meminta biaya.  Agus Muttaqin, kepala perwakilan Ombudsman Jawa Timur, mengungkapkan, berdasar catatannya, pada triwulan II 2022, sebanyak 56 laporan disampaikan kepada Ombudsman Jawa Timur (Jatim). Persentasenya tertinggi di antara 26 kota/kabupaten lain.  Pada triwulan II, Ombudsman menerima 236 laporan dari kabupaten/kota di seluruh Jatim. ”Tertinggi setelah Surabaya itu ada Kabupaten Sidoarjo. Ada 35 laporan yang masuk ke Ombudsman,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (15/9).  Dari puluhan laporan tersebut, Agus menyampaikan bahwa laporan terbanyak berkaitan dengan pertanahan dan urusan pendidikan. Mekanisme pelaporan yang diterima beragam. Mayoritas pelapor mengadu melalui telepon. Kemudian, instansi terlapor ternyata bukan melulu pemerintah daerah.  Dari seluruh laporan, pemerintah daerah memang menduduki urutan pertama dengan 104 laporan. Namun, ada delapan laporan yang menyeret Badan Pertanahan Nasional di Jatim hingga lima rumah sakit pemerintah.  Untuk menjaring laporan maladministrasi lebih masif, Ombudsman membentuk Sahabat Ombudsman. Agus menyatakan, tidak semua orang bersedia melaporkan kejadian maladministrasi. Dia menilai, jika tidak ada laporan, belum tentu tidak ada permasalahan. Karena itu, Sahabat Ombudsman diharapkan ikut berpartisipasi dalam pengawasan hingga pelaporan.  Sementara itu, anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menjelaskan, setiap tahun pihaknya merilis hasil pengawasan dari Ombudsman di setiap wilayah. Tidak terkecuali di Jatim. Pada 2021, di antara 38 kabupaten/kota di Jatim, ada 2 wilayah yang masuk ke kategori merah.  Salah satunya adalah Kabupaten Malang. Surabaya masuk daftar kawasan hijau yang artinya kepatuhan administrasinya bagus. ”Selain Surabaya, ada delapan wilayah lain yang juga hijau. Misalnya, Probolinggo, Kota Malang, hingga Pemkab Ponorogo,” paparnya.

Ajak Melek Awasi Pelayanan Publik, Bentuk Sahabat Ombudsman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/pemukiman-padat-surabaya.jpg" alt="JADI PERHATIAN: Potret kawasan permukiman padat dan keluarga MBR di Kemayoran Baru. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JADI PERHATIAN: Potret kawasan permukiman padat dan keluarga MBR di Kemayoran Baru. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih tinggi menjadi sorotan wakil rakyat. Berdasar data terakhir yang dikeluarkan pemkot, jumlah MBR mencapai 934.026 jiwa. Mereka berasal dari 328.254 kepala keluarga (KK).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, data jumlah MBR masih cukup tinggi. Kondisi itu dipicu dampak pandemi Covid-19 selama 2020–2021. ”Sebelum pandemi, seharusnya mereka tidak masuk MBR. Tapi, karena terdampak Covid-19, akhirnya masuk dalam data,’’ kata Eri.  Selama pandemi, warga yang bekerja mengalami penurunan pendapatan karena terdampak pengurangan jam kerja dan bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Income berkurang, bahkan hilang. Dampaknya, sampai Desember 2021, MBR mencapai lebih dari 1 juta orang. Persisnya 1.303.608 jiwa. ”Sekarang ini mulai turun lagi,’’ jelas Eri.  Beragam intervensi digencarkan pemkot. Di antaranya, pelatihan kerja oleh dinas ketenagakerjaan (disnaker). Juga ada pembukaan bursa kerja online dengan menggandeng dunia usaha. Ada pula pelatihan kerja informal. Misalnya, menjahit, kuliner, serta mencuci kendaraan. Pemkot juga sedang gencar melakukan program padat karya dengan memanfaatkan aset. ”Yang bekerja di sana adalah warga MBR,’’ papar Eri.  Sementara itu, kritik terkait data MBR yang stagnan dijawab dengan rencana revisi peraturan wali kota (perwali). Yaitu, Perwali Nomor 24 /2021 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data MBR. Dengan merevisi regulasi, harapannya ada perbaikan tata kelola MBR.  ”Kami mendorong pemkot untuk menyempurnakan perwali ini,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah.  Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono meminta pemkot melakukan pemberdayaan MBR secara kontinu. Misalnya, dengan membantu menjualkan produk UMKM. Pemkot juga harus ikut membeli produk itu.  Kadinsos Kota Surabaya Anna Fajriatin setuju untuk merevisi perwali. Dengan begitu, jelas dia, ada persamaan persepsi soal MBR. ”Karena acuannya kan regulasi. Jadi, kriteria MBR harus sesuai dengan perwali,’’ jelasnya. <h3>Ombudsman Minta Pemkot Benahi Pelayanan</h3> STRATEGI penanganan MBR dengan menempelkan stiker tanda warga miskin menuai pro-kontra. Bagi pemkot, pemasangan stiker bertujuan untuk memudahkan intervensi agar bantuan tepat sasaran. Sementara itu, DPRD menentang karena pelabelan warga miskin bisa menurunkan harkat dan martabat mereka.  Kepala Ombudsman Jatim Agus Muttaqin menyampaikan, ada beberapa daerah yang menerapkan langkah itu untuk memudahkan pendataan. Tapi, ada juga yang membatalkan dengan alasan ketidakpatutan karena faktor kemanusiaan. ”Saya tidak mau masuk ke polemik pro-kontra itu. Sebab, itu bergantung cara pandang,’’ kata Agus.  Dia menyampaikan, seharusnya pro-kontra labelisasi warga miskin tidak penting. Yang terpenting, tegas dia, adalah membenahi standar pelayanannya. Tujuannya, warga MBR benar-benar terlayani haknya dengan tepat sasaran.  Ombudsman optimistis jika standar pelayanan dipenuhi secara maksimal, tidak akan terjadi kesalahan dalam pendataan warga miskin. Syarat dan kriteria MBR harus jelas dan terperinci. Kalau tidak, sangat berpotensi tidak tepat sasaran. ”Maka, berbagai intervensi oleh pemkot dan pemerintah pusat bisa jadi sia-sia,’’ tegas Agus.  Ombudsman meminta pemkot untuk memenuhi standar pelayanan MBR. Salah satunya, harus responsif dalam pelayanan dan pemberian bansos. Harus ada skema pengawasan, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan kepastian, jaminan keamanan, dan evaluasi pelayanan bansos.  Komponen standar pelayanan itu harus benar-benar terinformasikan secara utuh kepada seluruh warga.  ALUR PENGUSULAN DATA MBR  - Usulan datang dari RT/RW.  - Usulan diverifikasi oleh kelurahan.  - Dinsos melakukan survei.  - Penilaian dengan menghitung sejumlah indikator.  - Keluar hasil survei apakah MBR atau tidak.  Sumber: Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya

Pandemi Pemicu Jumlah MBR Surabaya Naik, Saat Ini 900 Ribu Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/dahlan-iskan-ombudsman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mendapatkan materi dari Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. Materi yang diberikan merupakan sosialisasi menjelang pelaksanaan penilaian opini penyelenggaraan pelayanan publik 2022.  Sosialisasi itu diberikan pada Senin (8/8), dan ditujukan kepada perwakilan Pemprov Jawa Timur dan 38 pemkab/pemkot.  Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin membuka acara yang dihadiri 3 utusan dari masing-masing pemkab tersebut. Acara juga dihadiri pendiri Harian Disway Dahlan Iskan dan guru besar FISIP Universitas Airlangga Prof Jusuf Irianto.  Keduanya melengkapi narasumber dari internal yang juga Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur Muflihul Hadi. Acara juga dihadiri Asisten I Bidng Pemerintahan dan Kesra Benny Sampirwanto mewakili Gubernur Jawa Timur.  Agus mengatakan, dua tugas utama Ombudsman adalah pencegahan praktik maladministrasi dan penerimaan aduan masyarakat.  "Penilaian opini penyelenggaraan pelayanan publik adalah salah satu upaya Ombudsman untuk melaksanakan tugas pencegahan maladministrasi," kata Agus dalam sambutannya.  Menurut dia, di tahun ini penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi menggunakan metode survei berbasis pengamatan (observasi) atas pemenuhan standar pelayanan.  Tetapi, menguji lebih mendalam dengan menggunakan empat dimensi, yakni uji kompetensi penyelenggara pelayanan dan sarana/prasarana, pemenuhan standar pelayanan, wawancara pengguna layanan untuk menguji persepsi maladministrasi, dan pengelolaan pengaduan.  "Dengan berubahnya metodologi dan banyaknya instrumen penilaian, kami anggap perlu dilakukan sosialisasi dengan mengundang seluruh pemda calon responden. Kami berharap, semua pemda nantinya memahami dan menyiapkan dokumen yang kami minta,'' kata Agus.  Lebih lanjut Agus membeberkan, Ombudsman sengaja memperbanyak dimensi penilaian seiring dengan peningkatan produk penilaian dari survei menjadi opini penyelenggaraan pelayanan publik.  ''Kami berikhtiar produk opini ini bisa setara dengan opini pengawasan keuangan dari BPK, yakni WTP (wajar tanpa pengecualian),'' jelasnya.  Harapannya lagi, imbuh Agus, opini penyelenggaraan pelayanan publik menjadi salah satu komponen pertimbangan bagi Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan besaran dana insentif daerah (DID).  Nah, kegiatan sosialisasi, lanjut Agus, merupakan tahapan awal dalam penilaian yang bertujuan menyampaikan segala informasi atas rencana tim Ombudsman turun ke lapangan.  "Masa pengambilan data akan dilakukan mulai 22 Agustus hingga 5 November 2022," jelas Agus.  Selain itu, sosialisasi ini menjadi pengingat bagi stake holder dalam penilaian untuk terus memperbaiki pelayanan publik.  "Kami sengaja menghadirkan dua narasumber di luar Ombudsman untuk memperkuat pemahaman terkait standar pelayanan. Prof Jusuf dari akademisi bisa menjelaskan filosofis standar pelayanan. Dan, Pak Dahlan bisa memberikan motivasi kepada penyelenggara pelayanan publik atas pentingnya pemenuhan standar pelayanan,'' papar Agus.  Dia juga memaklumi bahwa selama ini pemda sangat sering menjadi objek penilaian. Sebut saja, survei integritas SPI KPK, zona integritas WBK/WBBM Kemenpan RB, indeks pelayanan publik Kemenpan RB, indeks standar pelayanan minimal Kemendagri, dan survei internal dari Pemda.  "Namun, sekali ini, semua penilaian itu jangan sampai mengganggu apalagi mengorbankan pelayanan. Seolah tidak ada waktu untuk melayani pemohon, sekadar melayani penilaian," ungkap Agus.  Yang menjadi prioritas, lanjut Agus, tetap pemohon pelayanan. Penilaian itu sekadar salah satu instrumen mengukur kualitas pelayanan. Sasaran akhirnya adalah pemenuhan kepuasan pelayanan.  Agus juga menyampaikan, hasil survei pada 2021 menempatkan mayoritas pemda di Jawa Timur memiliki kepatuhan sedang atas pemenuhan standar pelayanan. Rinciannya, total ada 28 pemkab/pemkot mendapatkan zona kuning alias kepatuhan sedang.  ''Sementara yang kepatuhan tinggi (zona hijau) hanya 9 pemkab/pemkot dan dua pemkab mendapatkan zona merah atau kepatuhan rendah,'' jelas Agus.

Ombudsman Jatim Mulai Sosialisasi Penyelanggaran Pelayanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/ppdb2.jpg" alt="KONSULTASI: Wali murid berkonsultasi dengan petugas pos pelayanan PPDB SMP di kantor Dinas Pendidikan Banyuwangi. Penyebabnya, server PPDB sempat ngadat. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>KONSULTASI: Wali murid berkonsultasi dengan petugas pos pelayanan PPDB SMP di kantor Dinas Pendidikan Banyuwangi. Penyebabnya, server PPDB sempat ngadat. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di semua jenjang masih banyak dikeluhkan.  Sejauh ini, yang paling banyak jadi pertanyaan calon siswa/wali murid adalah persyaratan pendaftaran serta sistem penerimaan calon siswa, terutama untuk jalur zonasi.  Hal itu terlihat dari rekapitulasi sementara laporan PPDB yang sudah diterima Posko Pengaduan Ombudsman RI (ORI) Jatim. Hingga kemarin, lembaga tersebut sudah menerima 12 pengaduan. ’’Pengaduan itu terjadi, baik pada PPDB jenjang SMP/sederajat maupun SMA/SMK,’’ kata Kepala Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Jatim Achmad Khoiruddin.  Dia menjelaskan, salah satu keluhan yang cukup banyak disampaikan para pelapor adalah penentuan zonasi. Yakni, jarak antara domisili calon siswa dan sekolah yang dituju.  Pihak operator sekolah ternyata dianggap salah menentukan titik rumah dengan sekolah tujuan oleh wali murid. ’’Sebagian wali murid sudah meminta adanya perbaikan. Tapi, oleh operator sekolah belum direvisi,’’ katanya.  Selain itu, laporan lain yang masuk adalah soal pemakaian zonasi pada PPDB jalur prestasi. Ada pengaduan yang masuk dari orang tua. Yang merasa anaknya berprestasi karena peringkat pertama di sekolah, tapi kalah dengan peserta lain yang jarak sekolah dengan rumahnya lebih dekat.  ’’Karena itu, terkait masih dipakainya sistem zonasi pada jalur prestasi, ORI Jatim tengah mengkaji,’’ kata Kepala Perwakilan ORI Jatim Agus Muttaqin.  Sebab, menurut dia, pertimbangan jarak domisili siswa dengan sekolah tujuan sebenarnya sudah difasilitasi lewat zonasi. ’’Ini masih kami lihat. Apa memang ada aturannya dari peraturan Kemendikbudristek. Atau, hanya turunan petunjuk teknis oleh pemerintah daerah,’’ jelasnya.  Pengaduan lain yang diterima ORI Jatim adalah masa penutupan pendaftaran jalur prestasi di PPDB SMP di Surabaya. Ada laporan telah terjadi perbedaan jam yang tertera dalam sistem PPDB dan waktu yang ada. Di sistem PPDB, ada keterlambatan 20–30 menit.  Ada pula pengaduan perihal status calon peserta dalam kartu keluarga (KK). Ada sekolah yang hanya menerima calon siswa yang berstatus anak kandung. Sementara itu, di luar itu tidak diterima. ’’Ini juga akan diklarifikasi,’’ katanya.  Di bagian lain, penerapan skema zonasi dalam PPDB ternyata belum sepenuhnya mengatasi problem pemerataan persebaran siswa ke semua sekolah negeri. Terbukti, masih banyak sekolah yang sulit menjaring siswa.  Contohnya Magetan. Ada enam sekolah yang gagal menjaring murid baru pada PPDB tahun ini. Salah satunya di SMPN 2 Sukomoro. Sampai-sampai, guru harus datang ke rumah-rumah untuk mendapat siswa.  ’’Kalau hanya mengandalkan jalur PPDB yang sudah ditetapkan, tidak ada yang mau mendaftar,’’ kata Kepala SMPN 2 Sukomoro Supatmi kemarin (23/6).

Skema Zonasi PPDB Paling Banyak Jadi Keluhan di Ombudsman Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ombudsman jatim

Berita Terkini