<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/Screen-Shot-2025-11-19-at-205642-3944586954.png" alt="Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Rabu (19/11). (Polri)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Rabu (19/11). (Polri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Lebih kurang sebulan menjaring masukan dari masyarakat, Komisi Percepatan Reformasi Polri kembali melaksanakan rapat pleno di Jakarta pada Kamis (18/12). Dalam rapat tersebut, komisi sepakat untuk menggunakan metode omnibus law dalam usulan revisi Undang-Undang (UU) Polri maupun aturan turunannya.</p> <p>Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menyampaikan bahwa usulan revisi UU Polri dan peraturan pemerintah atau aturan turunan lain terkait Polri akan disertakan dalam laporan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto.</p> <p>Setelah menjaring masukan dari puluhan kelompok masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, dia menyatakan bahwa metode ombinus akan kembali digunakan.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Hari ini kami mengambil keputusan, di samping ada hal-hal yang kami anggap mendesak, diantaranya karena kami sepakat nanti di akhir laporan kami kepada presiden ada laporan menyeluruh dilampiri konsep rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Polri dan juga rancangan PP,&rdquo; ungkap dia kepada awak media.&nbsp;</p> <p>PP yang dimaksud oleh Jimly termasuk PP turunan UU ASN yang sejak 2023 masih belum disusun. Kemudian PP lain berhubungan dengan UU lain yang saling berkaitan satu sama lain. Menurut Jimly dan jajaran komisi, metode omnibus dirasa paling cocok untuk merumuskan UU dan aturan-aturan lain yang saling berkaitan satu dengan lainnya.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP, misalnya undang-undang kalau nanti ada kaitan dengan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang tentang TNI, undang-undang tentang kehutanan. Maka kami akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Menurut Jimly, keputusan tersebut diambil dengan maksud untuk melakukan pembenahan sistem aturan yang tidak harmonis dan tidak sinkron antara satu dengan lainnya. Termasuk polemik yang muncul pasca terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025. Dia menyampaikan bahwa substansi aturan tersebut memang lintas instansi.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Maka solusinya kami angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam, tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan,&rdquo; tegasnya.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>***</p>

Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar rapat pleno di Jakarta, sepakat menggunakan metode omnibus law untuk revisi UU Polri.

Komisi Percepatan Reformasi Polri Sepakat Gunakan Metode Omnibus Law dalam Usulan Revisi UU Polri maupun Aturan Turunannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/buruhiii-1478086931.jpg" alt="Ribuan buruh padati Kantor Gubernur Jatim pada aksi May Day 2025, Kamis (1/5). (Juliana Christy/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh padati Kantor Gubernur Jatim pada aksi May Day 2025, Kamis (1/5). (Juliana Christy/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja mulai memadati kawasan depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, pada Kamis (1/5) sore. Sekitar pukul 15.40 WIB, massa berdatangan dari berbagai penjuru daerah di Jatim dengan mengenakan atribut warna-warni&mdash;merah, hijau, biru&mdash;seraya membawa bendera serikat masing-masing.</p> <p>Mereka tergabung dalam berbagai organisasi buruh, di antaranya Federasi Serikat Rakyat Pekerja (FSRP), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Indonesia (SPI), hingga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Aksi ini berlangsung meriah namun tertib. Massa buruh datang menggunakan truk komando, sepeda motor, hingga berjalan kaki dari titik kumpul yang telah ditentukan. Sepanjang aksi, mereka meneriakkan yel-yel perjuangan dan membawa poster-poster berisi berbagai tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah.</p> <p>Salah satu suara yang lantang disuarakan datang dari Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Jawa Timur, Ahmad Fauzi. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa aksi ini adalah murni gerakan buruh dan bukan massa bayaran.</p> <p>&ldquo;Ya, tentu kita organisasi yang berbasis massa. Ini bukan massa bayaran, ini massa riil. Ini massa yang termarginalkan. Untuk itu kami menggaungkan suara kebenaran di pusat maupun daerah,&rdquo; ujar Fauzi.</p> <p>Ia juga menekankan bahwa buruh mendesak pemerintah untuk mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law), sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.</p> <p>&ldquo;Undang-Undang Cipta Kerja harus dikeluarkan dari Omnibus Law, khususnya klaster ketenagakerjaan. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi 168,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Fauzi menambahkan, sejumlah persoalan ketenagakerjaan memang tak bisa disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur, namun pihaknya berharap suara buruh bisa diteruskan kepada pemerintah pusat.</p> <p>&ldquo;Yang Ibu Gubernur harus lakukan adalah menyampaikan kepada pemerintah pusat. Untuk itu, kami pekikkan takbir pada hari ini bersama aliansi serikat pekerja seluruh Jawa Timur di Jalan Pahlawan ini. Agar didengarkan oleh Ibu Gubernur dan diteruskan kepada pemerintah pusat. Lalu, kebijakan-kebijakan yang ada di daerah cukup diselesaikan oleh Ibu Gubernur,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 ini menjadi pengingat bahwa perjuangan buruh masih jauh dari selesai. Di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan upah yang stagnan, massa buruh menegaskan akan terus mengawal hak-hak mereka agar dilindungi dan dipenuhi oleh negara.</p>

Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja berunjuk rasa di Surabaya untuk tuntut penghapusan klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law.

Ribuan Buruh Padati Kantor Gubernur Jatim di Hari Buruh Internasional, Gaungkan Penolakan Omnibus Law

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/said-2465453833.jpg" alt="Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. (Ryandi Zahdomo/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - &nbsp;Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan enam tuntutan buruh di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Diantaranya terkait dengan Undang-Undang Ciptakerja (UU Ciptaker) yang lekat dengan omnibus law. Dia meminta semua aroma-aroma omnibus law di UU Ciptaker dibuang.&nbsp;</p> <p>Secara terperinci, Said Iqbal menyatakan bahwa tuntutan pertama dari para buruh adalah menghapus sistem outsourcing. Bagi para buruh, sistem tersebut sama saja dengan perbudakan modern. Dia yakin, Presiden Prabowo peduli dan memiliki atensi terhadap hal itu. Sehingga kedepan, sistem tersebut bisa dihapus dan dihilangkan dari Indonesia.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Kedua satgas PHK. Kami minta dengan hormat, semua mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan menyelamatkan ekonomi, bergerak bersama, The Great Indonesia, The First Indonesia. bukan hanya Amerika, Indonesia pun negara yang besar, negara yang pertama harus kita perjuangkan bersama-sama, dengan bapak presiden,&rdquo; bebernya.</p> <p>Ketiga, Said Iqbal meminta agar upah layak terus diperjuangkan. Dia bersyukur karena Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap hal itu. Salah satunya dengan mengupayakan kenaikan upah buruh mencapai 6,5 persen. Dia berharap kabar soal kenaikan upah yang akan diperjuangkan sampai 10 persen bisa direalisasikan oleh jajaran di bawah Presiden Prabowo.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Keempat, sahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Menko (Perekonomian) sebaiknya yang aroma-aroma omnibus law dibuang saja, di buang saja dalam UU Ketenagakerjaan yang baru. Pak Dasco nanti akan mengawal, dan kami terima kasih kepada pak kapolri dengan adanya Desk Pidana Ketenagakerjaan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> <p>Berikutnya, lanjut Said Iqbal, para buruh meminta agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera dijadikan UU. Sebab, 20 tahun tidak kunjung disahkan. Padahal, tidak sedikit pekerja rumah tangga diperbudak, diperlakukan semena-mena, bahkan dibuat menderita saat bekerja. Mereka juga butuh perlindungan dari negara.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Ada yang disetrika, ada yang tidur di kandang anjing pak, rakyat bapak. Ada yang dikasih makanan kucing dan mereka mengalami penderitaan bukan di luar sana, tapi di dalam negeri kita, sahkan RUU PPRT,&rdquo; pekik Said Iqbal.&nbsp;</p> <p>Terakhir, dia menyatakan bahwa para buruh menuntut pemberantasan korupsi. Enam tuntutan tersebut diharapkan langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah. Apalagi Presiden Prabowo mendengar langsung tuntutan itu disampaikan oleh Said Iqbal di hadapan ribuan buruh di Monas.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Said Iqbal sampaikan enam tuntutan buruh kepada Presiden Prabowo Subianto di Monas, termasuk penghapusan outsourcing dan RUU PPRT.

Sampaikan Enam Tuntutan Buruh di Hadapan Presiden Prabowo, Said Iqbal: Aroma-Aroma Omnibus Law Dibuang Saja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-8-2671851595.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah Jawa Barat. Kegiatan ini dalam rangka sosialisasi pengawasan perizinan berusaha.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Edy Priyono selaku Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi. Edy menyampaikan bahwa pentingnya kemudahan perizinan berusaha untuk mendorong perekonomian Indonesia, sehingga Indonesia bisa keluar dari middle income trap di tahun 2036.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu masalah negara berkembang adalah kurangnya investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri, sehingga perekonomian kita ini jadi terhambat," kata Edy, Rabu (29/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edy menjelaskan, penghambat utama dalam peningkatan investasi di Indonesia adalah rumitnya regulasi dan administrasi, sehingga perlu adanya reformasi regulasi dengan pendekatan Omnibus Law sehingga dibuat UU Cipta Kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"UU Cipta Kerja ini memiliki banyak kluster, nah salah satu revisi yang paling signifikan adalah terkait kemudahan berusaha,"&nbsp;klaim Edy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014701338/larangan-iklan-rokok-dalam-rpp-kesehatan-ancam-keberlangsungan-industri-media-pendapatan-bisa-surut-rp-9-triliun-hingga-phk">Larangan Iklan Rokok dalam RPP Kesehatan Ancam Keberlangsungan Industri Media, Pendapatan Bisa Surut Rp 9 Triliun hingga PHK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudahan berusaha, menurut Edy, menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja yang kadang masih belum diketahui oleh masyarakat luas. "UU Cipta Kerja mengubah bahwa perizinan berusaha itu hanya cukup melengkapi registrasi saja, jadi ketika persyaratan pendaftaran sudah terpenuhi, sudah pasti izin itu diberikan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya menurut Edy adalah pengawasan. Edy menekankan bahwa dalam UU Cipta Kerja prinsipnya harus trust but verify.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudahnya perizinan tidak lantas pengawasan menjadi lemah, karena beberapa kali, Satgas UU Cipta Kerja menemukan adanya usaha-usaha yang memalsukan karakteristik usaha, seperti seharusnya risiko tinggi, tetapi yang didaftarkan adalah risiko rendah," kata Edy.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, Edy mengatakan bahwa perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan Satgas UU Cipta Kerja sebagai perantara terkait kebijakan dan kondisi pengawasan di daerah terkait. Hal ini bertujuan untuk memonitoring permasalah yang terjadi di lapagan seperti apa dan bagaimana solusinya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah kita mengidentifikasi masalah, maka Satgas UU Cipta Kerja akan menindaklanjuti terkait keluhan-keluhan tersebut, apakah ada peraturan yang perlu direvisi atau bagaimana nanti akan kami diskusikan dengan kementerian terkait," kata Edy.</div>

"UU Cipta Kerja ini memiliki banyak kluster, nah salah satu revisi yang paling signifikan adalah terkait kemudahan berusaha," klaim Edy.

Satgas Percepatan Sosiaslisasi UU Cipta Kerja Klaim ini Regulasi Tingkatkan Kemudahan Berusaha

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/29/DPI2-2964710535.jpg" alt="Konferensi pers" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers</figcaption>
</figure> <br /><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Pasal-pasal pelarangan iklan, promosi, dan <em>sponsorship</em> produk tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan pelaksana Undang-undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menjadi ancaman baru bagi keberlangsungan industri media. Pendapatan (<em>revenue</em>) dari iklan rokok bisa berkurang Rp 9 triliun lebih per tahun hingga ancaman <em>lay off</em> atau PHK karyawan.<br /><br />Ketua Umum Indonesia Digital Association (IDA) Dian Gemiano menyebut, larangan iklan rokok di media online secara agregat menghilangkan potensi pemasukan Rp 200-250 miliar per tahun. Dian menuturkan, angka ini sangat penting bagi industri media online terutama media berita online yang saat ini sedang mengalami disrupsi begitu hebat.<br /><br />"Sedang ada pertanyaan besar di industri kami di media online, terutama media berita dimana teman-teman jurnalis di situ, keberlangsungan jurnalisme dan media berita sedang menjadi tanda tanya besar saat ini karena disrupsi digital begitu hebat dengan adanya AI, dengan adanya perubahan algoritma yang terus-menerus," katanya dalam konferensi pers 'Pernyataan Sikap Dewan Periklanan Indonesia terhadap Larangan Iklan, Promosi, dan <em>Sponsorship</em> Produk Tembakau pada RPP Kesehatan' di Jakarta, Selasa (28/5).<br /><br />Tumbangnya beberapa media online dan <em>lay off</em> karyawan semestinya cukup memberikan gambaran kepada pemerintah betapa beratnya upaya industri ini untuk tetap <em>survive</em>. Dengan adanya tantangan yang begitu besar, lanjut Dian, aturan dalam RPP Kesehatan memperburuk keadaan dan memperbesar tanda tanya keberlangsungan media.<br /><br />"Jadi, sekali lagi bukan masalah kami menolak diatur, karena kami sudah diatur. Tapi, kami meminta ada pelibatan yang lebih bermakna, karena itu juga bagian dari transparansi pembuatan regulasi," lanjutnya.<br /><br />Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Gilang Iskandar menambahkan, usai pandemi Covid-19 melanda, dunia usaha sedang berusaha untuk pulih (<em>recovery</em>). Kondisi tersebut berdampak terhadap media penyiaran atau TV, terutama adanya penurunan <em>revenue</em> iklan. Dan hingga saat ini pun, lanjut Gilang, media penyiaran atau TV masih berusaha mempertahankan eksistensi.<br /><br />"Jangan dulu bicara tumbuh berkembang. Untuk bertahan pun kita masih berjuang. Dan, sampai saat ini semua stasiun TV berusaha keras untuk tidak sampai melakukan PHK, karena PHK ini akan menimbulkan dampak sosial yang besar bagi bangsa dan negara," terangnya dalam kesempatan sama.<br /><br />Atas dasar itu, lanjut Gilang, dibutuhkan suasana yang kondusif agar industri media terutama TV bisa segera <em>recovery.</em> "Salah satu cara yang kita harapkan adalah dari sisi regulasinya. Harus kondusif untuk upaya <em>recovery</em> ini," kata Gilang.<br /><br />Gilang berharap, semua potensi yang membantu percepatan <em>recovery</em> sebisa mungkin dipermudah. Termasuk di dalamnya potensi iklan rokok. "Total belanja iklan rokok itu ada sekitar Rp 9 triliun. Kalau ini dipersulit, bayangkan betapa sulitnya bagi kami industri TV untuk melakukan upaya mempertahankan hidup apalagi <em>recovery</em>," tegasnya.<br /><br />Dia menambahkan, jika RPP Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana UU Kesehatan ini merupakan turunan Omnibus Law (UU Cipta Kerja), maka semestinya memiliki <em>spirit</em> yang sama dengan beleid induknya yaitu untuk mempermudah dunia usaha. "Jadi, sangat ironis kalau ada regulasi turunan yang justru bertentangan dengan semangat ini. Kita berharap pemerintah bersikap terbuka, membuka seluas-luasnya partisipasi dari pemangku kepentingan, entah itu organisasi media, entah itu organisasi periklanan, produsen rokok untuk terlibat dalam penyusunan ini demi kemaslahatan bangsa dan negara," katanya.<br /><br />Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Media Luar-griya Indonesia (AMLI) Fabianus Bernadi menyebut, industri media luar-griya sebetulnya sudah sulit bergerak sejak diterbitkannya PP 109/2012. DKI Jakarta melarang total iklan rokok di media luar-griya, padahal 70 iklan ada di ibu kota. Beberapa kota lain melakukan pembatasan seperti Jakarta, tapi ada pula yang memanfaatkan pembatasan ini untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Caranya yakni dengan menaikkan pajak reklame iklan rokok.<br /><br />Ditambah dengan adanya RPP Kesehatan ini, Fabianus memperkirakan sebanyak 44 persen pelaku industri media luar-griya bakal gulung tikar, karena 80 persen pendapatan mereka bersumber dari iklan rokok. Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Janoe Arijanto menyebut, saat ini ada sekitar 600-700 pekerja yang bekerja di industri kreatif dan media. Angka ini sudah berkurang banyak dari sebelum pandemi yang mencapai satu juta tenaga kerja.<br /><br />Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023, Janoe menuturkan ada 9,9 juta Gen Z dari 44,7 juta angkatan kerja baru yang menganggur. "Ini sebenarnya akan semakin bertambah kalau misalnya hal-hal yang seperti peraturan tembakau ini tidak didiskusikan kembali. Ini harus jadi perhatian untuk tidak menambah angka atau jumlah pengangguran yang sudah banyak di Gen Z," imbuh Wakil Ketua Dewan Periklanan Indonesia (DPI) ini.<br /><br />Ketua Dewan Periklanan Indonesia (DPI) M Rafiq menjelaskan, iklan rokok sendiri sudah diatur dalam berbagai peraturan yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 guna memastikan komunikasi yang ditujukan oleh produsen hanya menjangkau konsumen dewasa (berusia 18 tahun ke atas).<br /><br />Selain itu, rambu-rambu tentang iklan rokok juga telah diatur dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI), yang mana seluruh peraturan dan ketentuan tersebut telah dipatuhi secara disiplin oleh pelaku industri kreatif. Rafiq memaparkan, sebelum pandemi Covid-19 melanda, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif mencapai sekitar satu juta orang. Dan, pascapandemi tersisa 750.000 orang.<br /><br />"Kalau iklan rokok ini betul-betul dilarang seperti yang ada di dalam revisi UU Penyiaran dan di dalam RPP Kesehatan, kami khawatir kita akan kehilangan sekitar 100 ribu lagi tenaga kerja," ujar Rafiq.<br /><br />Terkait dengan penyusunan RPP Kesehatan, Dewan Periklanan Indonesia (DPI) selaku konsorsium yang membawahi berbagai asosiasi di bidang periklanan dan industri kreatif menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan industri periklanan maupun industri kreatif sebagai pemangku kepentingan utama yang terdampak. DPI pun sudah bersurat kepada pemerintah, sebagai inisiator regulasi, namun hingga detik ini belum mendapatkan respons apapun.<br /><br />"Kita tahu, produk tembakau itu harus diatur. Kita juga tidak ingin remaja dan anak-anak jadi perokok, tapi kita harus lakukan dengan bijak. Jangan sampai memberikan pukulan pada industri kreatif, kepada media, pada agensi periklanan, sehingga akhirnya jumlah tenaga kerja yang bisa diserap industri kreatif akan semakin berkurang," pungkasnya.</p>

"Kami meminta ada pelibatan yang lebih bermakna, karena itu juga bagian dari transparansi pembuatan regulasi," kata Dian, Ketua Umum IDA.

Larangan Iklan Rokok dalam RPP Kesehatan Ancam Keberlangsungan Industri Media, Pendapatan Bisa Surut Rp 9 Triliun hingga PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/1000937335-2786116499.jpg" alt="Ilustrasi aksi Hari Buruh Internasional di depan Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu (1/5)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aksi Hari Buruh Internasional di depan Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu (1/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menerima 12 poin yang telah disampaikan organisasi buruh. Di antaranya merevisi Omnibus Law hingga untuk tidak menaikkan nilai cukai rokok.</p> <p>&rdquo;Dari 12 poin tersebut sebetulnya diusulkan berkali-kali, yaitu adalah Omnibus&nbsp;Law untuk diperbaiki dan juga terkait dengan kesejahteraan para buruh,&rdquo; ucap Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Adhy menambahkan, pada prinsipnya 12 poin yang disampaikan tersebut hampir sejalan dengan keinginan dari Pemprov Jatim. Namun, yang membuat kebijakan adalah pemerintah pusat.</p> <p>&rdquo;Sehingga tugas kami lebih banyak mendukung dan menerima masukan serta akan menyampaikan kepada pemerintah pusat,&rdquo; kata Adhy Karyono.</p> <p>Termasuk, lanjut dia, untuk memberikan fasilitas audiensi atas permintaan para buruh ke pemerintah pusat. &rdquo;Apakah presiden, menko ekonomi, menko polhukam, seperti biasa akan kami fasilitasi,&rdquo; tutur Adhy Karyono.</p> <p>Selain itu, yang paling pokok dalam 12 poin tersebut, kata Pj Gubernur, terkait nilai cukai rokok. Sebab, akan berdampak pada karyawan di perusahaan tersebut.</p> <p>&rdquo;Nilai cukai akan berdampak kepada perusahaan itu untuk bisa memenuhi produksi dan nanti berpotensi untuk pengurangan tenaga kerja. Tetapi yang kami setuju sekali, adalah bagaimana kesejahteraan itu tergantung dari dana bagi hasil cukai rokok dan itu senapas kami antara industri, pekerja dan kami di pemerintahan,&rdquo; ujar Adhy Karyono.</p> <p>Tak hanya itu, jika nilai bagi hasil rokok dapatnya besar, kata dia, kesejahteraan buruh pasti bisa memenuhi kebutuhan kesehatan juga. &rdquo;Kalau dapatnya lebih besar, kesejahteraan buruh pasti bisa ter-<em>cover </em>semua untuk BPJS Kesehatan untuk kepentingan kerja maupun untuk bansos-bansos lain dan pemberdayaan karena kebutuhan itu keterampilannya,&rdquo; ucap Adhy Karyono.</p> <p>Lebih lanjut, pihaknya juga akan menata ulang kawasan di patung Marsinah di Kabupaten Nganjuk, agar lebih terawat.</p> <p>&rdquo;Mereka memperjuangkan tentunya yang dari Jawa Timur khususnya di Nganjuk. Patungnya sudah ada, tetapi kelihatannya tidak terawat, belum ada taman. Kami menyanggupi dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun kawasan itu sebagai momen yang bagus,&rdquo; ujar Pj Gubernur Adhy.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, ketua Gesper Jatim mengatakan, akan terus berjuang dan memprioritaskan kepentingan para pekerja dan buruh.</p> <p>&rdquo;Kami akan menyuarakan kepentingan para pekerja dan buruh di Jawa Timur dan seluruh Indonesia agar Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap harus bisa direvisi pemerintah pusat,&rdquo; ucap dia.</p> <p>Oleh karena itu, pihaknya mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah menerima aspirasi dan tuntutan para pekerja dan buruh untuk disampaikan ke pemerintah pusat.</p>

Pemprov Jawa Timur menerima 12 poin yang telah disampaikan organisasi buruh. Di antaranya merevisi Omnibus Law hingga cukai rokok

Pemprov Jatim Terima 12 Aspirasi Buruh

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/ganjar-mahfud-1002838319.jpg" alt="Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu rumah perwakilan buruh yang berada di Perum Mustika, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/11)." width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu rumah perwakilan buruh yang berada di Perum Mustika, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/11).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres)&nbsp;Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu rumah perwakilan buruh yang berada di Perum Mustika, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/11). Kedatangan Ganjar disambut meriah oleh ratusan buruh dengan penuh antusias.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka meneriakkan 'Ganjar Presiden!', sekaligus membawa bendera bergambarkan Ganjar Pranowo. Dalam kesempatan itu, Ganjar berdikusi dengan serikat buruh yang ada di Kabupaten Tangerang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beragam hal disampaikan oleh para buruh kepada capres berambut putih itu, seperti hak-hak buruh, revisi undang-undang Omnibus Law, hingga kepastian terkait dana pensiun. "Terkait dengan hak-hak buruh ini terutama ketika mereka harus mendapatkan pemutusan hubungan kerja maka aspirasinya adalah mengembalikan pada aturan semula," kata Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Ganjar, para buruh juga menyampaikan keluh kesah mereka terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), namun tidak ada pihak yang mendampingi. Ia menilai, seharusnya pemerintah harus mendampingi para buruh ketika ada yang terkena PHK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga mendapatkan masukan dari buruh perihal insentif. Para buruh, kata Ganjar, ingin mempunyai&nbsp;tabungan yang cukup&nbsp;untuk hari tua mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagaimana bisa mendapatkan banyak insentif. Umpama masa depannya nanti pengelolaan keuangan kawan-kawan buruh umpama mereka sudah mendekati pensiun seperti Taspen (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), tenaga kerja apa seperti BPJS Tenaga Kerja secara manajerial ini bisa dipakai untuk masa tuanya," ungkap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, sebenarnya kecemasan dan kekhawatiran ini mereka yang sampaikan dan mereka berharap betul adanya peran pemerintah untuk bisa memenangi mereka," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Ganjar pun mengajak para buruh untuk dapat merumuskan bersama-sama regulasi yang akan dibuat ke depannya.&nbsp;"Saya titipkan pada mereka, yuk rumuskan, yuk karena regulasi menurut Anda enggak pas bagaimana konsepsi perubahannya. Kapan kira-kira kita bisa mengeksekusi itu agar betul-betul bisa terjadwal," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Ketua DPCK KSPSI Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi mengaku senang bisa berdiskusi dengan calon presiden nomor urut 3 ini. Apalagi, Ganjar mau mendengarkan keluh kesah para buruh dari berbagai aspek, mulai dari permasalahan kesejahteraan buruh, hingga perlindungan masalah pekerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sangat senang, kami cukup santai dan bicara dengan Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar cukup menjadi pihak yang dapat mendengarkan secara baik mencermati masalahnya secara baik dan mempunyai ketertarikan terhadap isu-isu permasalahan terhadap buruh," pungkas Ahmad.</div>

Beragam hal disampaikan oleh para buruh kepada capres berambut putih itu, seperti hak-hak buruh, revisi undang-undang Omnibus Law.

Mau Dengarkan Keluh Kesah Buruh di Tangerang, Ganjar Didoakan jadi Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/Demo-Tolak-Paripurna-RUU-Kesehatan-di-DPR-Miftahul-Hayat-2-875151778.jpeg" alt="Pengunjuk rasa dari tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law saat Sidang Paripurna DPR karena dianggap akan me" width="100%">
<figcaption>Pengunjuk rasa dari tenaga medis dan kesehatan melakukan aksi di depan gedung MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023). Mereka menuntut DPR untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan dalam Omnibus Law saat Sidang Paripurna DPR karena dianggap akan me</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari perwakilan 23 organisasi lintas profesi di bidang kesehatan. Perwakilan organisasi profesi itu diterima Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena di ruang rapat Badan Legislatif (Baleg) di Kompleks Parlemen, DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melki menjelaskan, audiensi dilakukan untuk mendengarkan pendapat seluruh organisasi kesehatan mendukung UU Kesehatan. Ia pun memastikan, pihaknya akan mengawal peraturan turunan UU Kesehatan di lapangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011768987/cek-pembaruan-sekarang-whatsapp-ios-sudah-bisa-jajal-ui-transparan">Cek Pembaruan Sekarang, WhatsApp iOS Sudah Bisa Jajal UI Transparan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Audiensi hari ini memastikan bahwa mereka mendukung UU ini dilaksanakan di lapnagan dan akan bersama dengan Komisi IX dan pemerintah dan semua pihak yang mendukung UU ini untuk juga memulai memikirkan bagaimana adaptasi di lapangan memperhatikan peraturan pemerintah, peraturan yang lainnya dalam maksud pelajaran ini semua proses dari UU ini bisa kita kerjakan di lapangan dengan baik,&rdquo; kata Melki kepada wartawan, Kamis (13/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Melki, penggunaan metode Omnibus Law dipilih untuk memudahkan penerapan UU Kesehatan di masyarakat. Sebab, saat ini masih terjadi tumpang tindih peraturan yang kerap menyulitkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011768983/polisi-pastikan-tak-ada-pertemuan-lgbt-se-asean-di-jakarta">Polisi Pastikan Tak Ada Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lewat Omnibus Law, lanjut Melki, UU kesehatan hadir untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang kesehatan. Mulai dari pelayanan Kesehatan yang masih didominasi pendekatan kuratif, ketersediaan dan distribusi Sumber Daya Kesehatan (SDM), kesiapan menghadapi krisis kesehatan, aspek kemandirian farmasi dan alat kesehatan, aspek pembiayaan dan pemanfaatan teknologi Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Melki, UU Kesehatan juga mengamanatkan agar kesejahteraan tenaga kesehatan dan medis ditingkatkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011768978/lagi-lagi-tenis-akan-kembali-digelar-raffi-ahmad-isyaratkan-ada-bintang-internasional">Lagi Lagi Tenis akan Kembali Digelar, Raffi Ahmad Isyaratkan Ada Bintang Internasional</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait <em>mandatory spending</em> atau dana wajib kesehatan yang dihilangkan dalam UU Kesehatan, Melki menjelaskan dalam penyusunan RUU, Komisi IX bersama dengan pemerintah sempat mempertimbangkan dua opsi terkait anggaran di sektor kesehatan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan di Tanah Air berjalan dengan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan menggunakan mandatory spending di mana anggaran disiapkan sebelum memutuskan program apa yang akan dilakukan, atau kedua, memakai sistem yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni pola penganggaran berbasis kinerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011768977/motor-gede-tenere-700-resmi-mengaspal-di-indonesia">Motor Gede Tenere 700 Resmi Mengaspal di Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setelah kemarin dibahas oleh semua fraksi dan juga pemerintah, akhirnya usulan pemerintah yang lebih banyak disetujui oleh berbagai fraksi,&rdquo; pungkas Melki.</div>

Melki menjelaskan, audiensi dilakukan untuk mendengarkan pendapat seluruh organisasi kesehatan mendukung UU Kesehatan.

DPR Klaim Metode Omnibus Law Dipilih untuk Mudahkan Penerapan UU Kesehatan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/CHT-3920415694.jpg" alt="ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu dasar penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap pasal-pasal tembakau dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan. Terlebih, aturan yang akan bersifat omnibus law ini pada dasarnya tidak diarahkan untuk mengatur komoditas, namun untuk menyempurnakan sistem pelayanan kesehatan.</p> <p>Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti pasal-pasal tembakau yang terkandung dalam RUU Kesehatan yang menyetarakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika serta minuman beralkohol. Semata, karena narkotika dilarang hukum sehingga ilegal, berbeda dari tembakau yang legal.</p> <p>"Semua produk yang resmi, ada izin dan sebagainya itu adalah hak asasi manusia. Jadi, tidak ada satupun yang dilanggar oleh industri tembakau apalagi petani tembakau," katanya, Sabtu (24/6).</p> <p>Mahkamah Konstitusi (MK) saja, kata Firman, sudah membuat kebijakan dengan mengambil keputusan bahwa tanaman tembakau itu adalah tanaman yang legal. Bahkan, lanjutnya, ketika ada anggota masyarakat yang menggugat agar tidak boleh memasang iklan produk tembakau, gugatan itu ditolak MK karena bertentangan dengan HAM.</p> <p>"Yang jelas, ini tidak lazim dan tidak sesuai dengan spirit UU karena UU-nya tidak membahas soal komoditi yang berdampak pada Kesehatan. Kalau kita membahas komoditi yang berdampak pada kesehatan jangan hanya tembakau saja. Gula juga kita harus bahas, kemudian bensin, karena bensin itu penyebab daripada asap yang merusak paru-paru masyarakat. Kenapa hanya tembakau yang disasar? Kenapa begitu?" Firman mempertanyakan.</p> <p>Firman yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR menjelaskan lahirnya RUU Kesehatan merupakan inisiasi Baleg DPR. Tujuannya ingin menyempurnakan tata kelola pelayanan kesehatan yang sekarang ini dianggap masih kurang baik, padahal pelayanan kesehatan merupakan hak masyarakat sebagaimana yang diamanatkan konstitusi.</p> <p>Prinsip dasar itu kemudian disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk bisa disusun bersama. "Sekarang, pelayanan kesehatan kita ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Jumlah dokter yang tersedia masih jauh daripada mencukupi. Kemudian juga untuk pengadaan kebutuhan dokter spesialis saja itu masih jauh daripada yang kita harapkan. BPJS juga. Perlu penataan ulang," terangnya.</p> <p>Sementara itu, perwakilan tenaga kerja juga telah menyampaikan kekhawatiran akibat pasal-pasal tembakau di RUU Kesehatan.&nbsp;Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS menilai, ekosistem industri tembakau seperti pekerja juga telah meneriakkan rasa sakit hati dan khawatir atas potensi krimininalisasi akibat pasal-pasal tersebut.</p> <p>"Penyetaraan tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol dalam pasal-pasal bermasalah di RUU Kesehatan menyakiti perasaan kami sebagai tenaga kerja legal yang terus berjuang untuk mencari nafkah halal bagi keluarga kami,"&nbsp;pungkasnya.</p>

MK saja sudah membuat kebijakan dengan mengambil keputusan bahwa tanaman tembakau itu adalah tanaman yang legal.

DPR Nilai Pasal Tembakau di RUU Kesehatan Langgar HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/Tenaga-Kesehataan-Demo-Tolak-RUU-Kesehatan-Dery-Ridwansah-6-2437900312.jpg" alt="Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023). Adapun para tenaga medis ini menyuarakan tuntutan Mereka menolak Ruu kesehatan dan RUU Ci" width="100%">
<figcaption>Personel kepolisian berjaga di jalur Bus TransJakarta saat aksi unjuk rasa tenaga kesehatan (nakes) di depan Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (5/6/2023). Adapun para tenaga medis ini menyuarakan tuntutan Mereka menolak Ruu kesehatan dan RUU Ci</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Desakan penundaan pembahasan RUU Kesehatan terus bergulir. Tidak hanya lantaran di dalamnya penuh kontradiksi antarpasal, koalisi masyarakat sipil juga mendapat kabar bahwa RUU tersebut akan cepat disahkan seperti UU Cipta Kerja yang juga menggunakan sistem omnibus law.</p> <p>Peneliti dari The Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi menyatakan telah membaca seluruh pasal dan ayat dalam RUU Kesehatan. Dia menemukan bahwa rancangan yang baru diusulkan badan legislatif DPR pada 8 Februari lalu itu tidak memihak masyarakat.</p> <p>&rdquo;Dibungkus dengan label transformasi sistem kesehatan, tapi kelihatan RUU Kesehatan cenderung mengarah ke liberalisasi yang menjadikan layanan kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, sebagai komoditas,&rdquo; katanya kemarin (13/6).</p> <p>Pernyataannya itu berdasar pada pasal-pasal yang memudahkan investasi layanan kesehatan dan membuka sekolah kedokteran. Penghapusan pasal terkait anggaran minimal untuk kesehatan juga menjadi contoh privatisasi.</p> <p>Palupi menyatakan, RUU Kesehatan penuh kontradiksi. Misalnya, terkait perluasan layanan kesehatan hingga ke pelosok negeri. Namun, di sisi lain, anggaran kesehatan dihapuskan. Selain itu, ada pasal terkait keinginan untuk menambah dokter spesialis, tapi keran dokter asing masuk untuk praktik di Indonesia juga dibuka lebar.</p> <p>Alasan lain RUU Kesehatan harus ditunda pembahasannya adalah prosesnya yang tertutup dan tanpa partisipasi publik yang bermakna. Anggota koalisi masyarakat sipil M. Isnur menjelaskan, daftar inventarisasi masalah (DIM) yang dirilis Kementerian Kesehatan baru diketahui publik Maret lalu. Padahal, DIM yang terdiri atas 478 pasal itu dibahas sejak Agustus 2022. <strong>(tyo/lum/lyn/c19/fal)</strong></p>

Peneliti dari The Institute for Ecosoc Rights Sri Palupi menyatakan telah membaca seluruh pasal dan ayat dalam RUU Kesehatan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#omnibus law

Berita Terkini