<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/15/6125012248071095273-1725731280-4076871819.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji Indonesia berumrah sebelum berhaji. Saudi mengeluarkan aturan terbaru terkait kesehatan jamaah haji untuk 2026. (Media Center Haji 2025)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji Indonesia berumrah sebelum berhaji. Saudi mengeluarkan aturan terbaru terkait kesehatan jamaah haji untuk 2026. (Media Center Haji 2025)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com &ndash; Pemerintah resmi menetapkan aturan baru mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan bahwa jamaah yang ingin berangkat haji untuk kedua kalinya hanya dapat melakukannya setelah jeda minimal 18 tahun sejak pelaksanaan haji pertama. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan bahwa salah satu syarat keberangkatan haji adalah &ldquo;belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 18 tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.&rdquo; Artinya, calon jemaah yang baru saja menunaikan haji tidak dapat langsung mendaftar kembali sebelum melewati masa tunggu hampir dua dekade. Aturan ini diberlakukan sebagai langkah pemerataan kesempatan bagi umat Islam yang belum pernah menunaikan ibadah haji, mengingat antrean panjang dan keterbatasan kuota setiap tahunnya. Meski demikian, pemerintah memberikan pengecualian bagi kelompok tertentu seperti Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) reguler, pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta petugas Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Selain ketentuan tersebut, Pasal 5 juga mengatur bahwa jamaah wajib memenuhi persyaratan kesehatan dan telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Penentuan kelayakan kesehatan akan dilakukan oleh Menteri Agama dengan berkoordinasi bersama Menteri Kesehatan. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada 4 September 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Aturan baru disebut menjadi komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem penyelenggaraan haji agar lebih adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh calon jamaah.

Pemerintah menetapkan aturan baru untuk ibadah haji, jemaah harus menunggu 18 tahun untuk berangkat lagi setelah haji pertama.

Aturan Baru 2025: Berangkat Haji Kedua Kali Minimal 18 Tahun Setelah Haji Pertama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/Sidang-kabinet-paripurna-setahun-Prabowo-Gibran-2-2317335752.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah terus menurunkan biaya haji hingga memangkas waktu tunggu keberangkatan haji bagi jamaah Indonesia menjadi 26 tahun. Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo meminta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang sedang berhalangan hadir untuk mengkaji biaya haji dapat diturunkan kembali melalui efisiensi anggaran. "Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih," kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin. Selain menurunkan biaya haji, Prabowo juga menginginkan percepatan waktu tunggu haji dari rata-rata 40 tahun saat ini, dipangkas menjadi 26 tahun. Kepala Negara optimistis dua target itu bisa terealisasi. Apalagi, pemerintah sudah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, sedangkan sebelumnya, urusan haji berada di bawah Badan Penyelenggara Haji. Prabowo mengatakan Kementerian Haji dan Umrah itu dibentuk atas permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menilai urusan haji harus ditangani setingkat pejabat menteri. "Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, 'Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan'. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan," kata Presiden. Dalam kesempatan itu pula, Presiden mengungkapkan bahwa Pemerintah Arab Saudi, untuk pertama kali dalam sejarah, mengubah undang-undang mereka dan menyetujui negara asing dapat membeli lahan di Tanah Suci. Oleh karenanya, Pemerintah Arab Saudi pun menyetujui rencana Pemerintah Indonesia membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah, berkat pendekatan terus menerus yang dilakukan. Pemerintah Arab Saudi pun menawarkan sejumlah lahan strategis, bahkan yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Namun, pembelian lahan tersebut harus dilakukan melalui lelang terbuka bersama entitas lain yang jumlahnya mencapai sekitar 90 entitas. "Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, 'Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya?' Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus," kata Prabowo. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah terus menurunkan biaya haji hingga memangkas waktu tunggu keberangkatan haji

Presiden Prabowo Minta Ongkos Haji Turun dan Waktu Tunggu Dipangkas Jadi Maksimal 26 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Antusiasme calon jemaah haji (CJH) melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) reguler 2025 masih tetap tinggi. Selepas jeda libur lebaran, ribuan CJH tercatat melunasi biaya haji reguler. Secara keseluruhan terdapat 195.849 orang CJH sudah melunasi Bipih 2025. Seperti diketahui saat ini merupakan masa pelunasan ongkos haji reguler tahap kedua. Masa pelunasan sempat ditutup pada 27 Maret lalu, karena menjelang libur lebaran. Kemudian dibuka kembali kemarin (8/4). Masa pelunasan tahap kedua ini, dibuka sampai 17 April depan.&nbsp; "Hari ini (8/4) pelunasan Bipih reguler kembali dibuka. Ada 3.422 jemaah yang melunasi biaya haji," terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain kemarin (8/4). Sehingga total yang sudah melunasi biaya haji reguler sampai kemarin sore sebanyak 195.849 jemaah atau sekitar 96,33 persen dari total kuota.&nbsp; Zain menerangkan Indonesia tahun ini mendapat 221 ribu kuota haji. Terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Untuk kuota haji reguler dibagi lagi dengan rincian 190.897 untuk jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi. Kemudian 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia. Lalu 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). Zain merinci, bahwa CJH yang melunasi terdiri atas 175.812 jemaah berhak lunas tahun ini. "Baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II," sambungnya. Selain itu ada 18.611 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, serta 1.426 petugas haji daerah atau (PHD). Hingga kemarin sore, lanjut Zain, masih ada dua provinsi dengan serapan kuota belum mencapai 80 persen. Yaitu Jakarta (79,30 persen) dan Gorontalo (76,14 persen). Kemudian sebanyak 12 provinsi, serapannya sudah di atas 90 persen. Yaitu Aceh (92,58 persen), Bengkulu (92,52), Jawa Tengah (92,24), Bali (95,07), Kalimantan Tengah (95,80), Kalimantan Selatan (96,83), Sulawesi Selatan (93,75), Sulawesi Utara (94,55), Bangka Belitung (96,02), Maluku Utara (90,63), Sulawesi Barat (94,65), dan Kalimantan Utara (91,04). "Serapan pada provinsi lainnya pada kisaran 80 - 90 persen, dari kuota di wilayahnya masing-masing," jelas Zain. Kemenag berharap sisa waktu pelunasan setelah lebaran ini bisa dioptimalkan oleh jemaah untuk melunasi biaya haji regulernya. Sehingga seluruh kuota bisa segera terserap maksimal. (wan)

Kementerian Agama mencatat ribuan calon jemaah haji melunasi biaya perjalanan ibadah haji reguler 2025.

Usai Libur Lebaran, Ribuan 195 Ribu CJH Sudah Lunasi Ongkos Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/pelunasan-jamaah-2977831040.jpg" alt="Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain. (Kemenag)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Setelah masa liburan Idul Fitri, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) reguler 2025 dibuka lagi hari ini (8/4). Kementerian Agama (Kemenag) berharap calon jemaah haji (CJH) berhak lunas yang belum melakukan pelunasan, bisa memanfaatkan sisa kesempatan sebaik-baiknya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015851349/6-weton-ini-segera-dilingkupi-keberuntungan-rezekinya-akan-meledak-pada-akhir-april-2025">6 Weton Ini segera Dilingkupi Keberuntungan: Rezekinya akan Meledak pada Akhir April 2025</a>&nbsp; Harapan tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain saat dikonfirmasi kemarin (7/4). "Semoga pelunasan (haji reguler) bisa mencapai 100 persen," katanya. Zain menuturkan pelunasan Bipih reguler itu dibuka sampai 17 April mendatang. Dia mengatakan pemerintah berupaya untuk memaksimalkan serapan kuota haji. Untuk diketahui masa pelunasan Bipih reguler kali ini adalah tahap kedua. Karena saat pelunasan tahap pertama ditutup, masih ada sisa kuota. Pemerintah berharap pengisian kuota haji reguler bisa seratus persen, seperti pada haji khusus. Zain mengatakan sambil berjalannya pelunasan Bipih reguler tahap kedua itu, Kemenag juga mematangkan jadwal terbang. Nantinya akan diumumkan jadwal terbang untuk tiap-tiap kloter di masing-masing embarkasi. Sampai saat ini Kemenag masih menetapkan jadwal terbang secara umum saja. Yaitu jemaah haji Indonesia mulai diterbangkan ke Saudi pada 2 Mei. Dengan rute Indonesia menuju Jeddah terlebih dahulu. Seperti diketahui pelunasan Bipih reguler ditutup menjelang Idulfitri pada 27 Maret lalu. Dari total kuota haji reguler yang mencapai 203.320 kursi, yang sudah melunasi tercatat sebanyak 192.427 jemaah. Sehingga masih ada sisa kursi sebanyak 10.893 kursi atau kuota. "Artinya, secara prosentasi (pelunasan) sudah di angka 95,02 persen dari total kuota reguler tahun ini," kata Zain. Dia lantas merinci, yang melunasi Bipih reguler terdiri atas 174.419 jemaah berhak lunas tahun ini. Baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II. Selain itu, ada 16.630 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, serta 1.378 petugas haji daerah atau (PHD). Selain mengawal proses pelunasan, Direktorat Layana Haji Dalam Negeri Kemenag saat ini juga sudah mengurus kesiapan dokumen jemaah. Proses ini diperlukan sebagai bagian dari tahapan pengurusan visa jemaah melalui e-Hajj. "Dokumen jemaah secara bertahap juga sudah kita proses. Sehingga, jika proses penerbitan visa melalui e-Hajj sudah dibuka, maka kita sudah bisa langsung memprosesnya," tandas Zain. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Arab Saudi dari embarkasi masing-masing. (*)

Kementerian Agama (Kemenag) berharap calon jemaah haji (CJH) berhak lunas yang belum melakukan pelunasan, bisa memanfaatkan sisa kesempatan

Masih Ada 10 Ribu Kursi, Kementerian Agama Membuka Lagi Pelunasan Ongkos Haji Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/JKT_Pidato-Politik-Prabowo-di-Hut-ke-17-Partai-Gerindra_SALMAN-TOYIBI_-7JPG-1972731136.jpg" alt="Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyapa para pendukung usai menyampaikan pidato politik saat puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025)." width="100%">
<figcaption>Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyapa para pendukung usai menyampaikan pidato politik saat puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sebagai presiden, Prabowo Subianto berkomitmen untuk menurunkan ongkos haji bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Dia ingin, seluruh umat muslim yang semakin mudah untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Komitmen tersebut dia tegaskan saat menyampaikan sambutan dalam acara peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra.&nbsp; Di tengah-tengah sambutannya, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya ingin menjadi presiden yang menurunkan berbagai biaya, harga, dan tarif kebutuhan masyarakat. Termasuk diantaranya ongkos haji. Tidak heran dia sempat mencari-cari keberadaan menteri agama dan pimpinan Badan Penyelenggara Haji untuk menegaskan hal itu.&nbsp; &rdquo;Ada menteri agama di sini? Badan haji ada? Kalau bisa ongkos naik haji turun lagi. Saya mau jadi presiden yang menurunkan harga, saudara-saudara sekalian,&rdquo; kata dia. Selain ongkos haji, Prabowo juga menyinggung soal ongkos untuk naik pesawat. Tokoh yang kembali terpilih menjadi ketua umum (ketum) Partai Gerindra dan ketua dewan pembina Partai Gerindra itu menyampaikan bahwa harga tiket pesawat harus terus ditekan. Sehingga masyarakat tidak kesulitan saat perlu bepergian menggunakan pesawat.&nbsp; Bagi Prabowo, harga yang boleh naik hanya harga beli gabah dari para petani dan harga-harga lain yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015650187/pbsi-kirim-15-wakil-ke-all-england-2025-targetkan-indonesia-raih-gelar-serta-ulangi-pencapaian-jonatan-christie-dan-fajarrian-tahun-lalu">PBSI Kirim 15 Wakil ke All England 2025, Targetkan Indonesia Raih Gelar serta Ulangi Pencapaian Jonatan Christie dan Fajar/Rian Tahun Lalu</a> &rdquo;Yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani, nah itu harus naik. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, kau boleh untung tapi jangan mencekik petani-petani. Daripada kau cekik petani, lebih baik saya cekik kau,&rdquo; tegasnya. Prabowo tidak menghalangi pengusaha untuk mencari untung dari bisnis yang mereka jalankan. Namun demikian, mereka tidak boleh membuat rakyat kecil seperti petani susah. &rdquo;Boleh untung, untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera, petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau (pengusaha) tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Sebagai presiden, Prabowo Subianto berkomitmen untuk menurunkan ongkos haji bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

Cari Menag dan Badan Penyelenggara Haji di HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo Minta Turunkan Ongkos Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/WhatsApp-Image-2024-06-06-at-094911-1514779138.jpg" alt="Ilustrasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kesiapan teknologi informasi (IT) dan layanan perbankan perlu dipastikan jelang musim haji 1446 Hijriah, terutama untuk mendukung kelancaran transaksi pelunasan biaya seiring dengan proyeksi jumlah calon jamaah haji yang meningkat tahun ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus meningkatkan layanan dan transaksi dengan melakukan evaluasi berkelanjutan, terutama dalam pengembangan sistem IT. Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengungkapkan, perbaikan terus dilakukan setelah kejadian terkait sistem BSI yang down pada 2023. Dia diharapkan pelayanan musim haji 2025 lebih stabil, ditambah dengan fitur-fitur baru yang dapat menunjang kebutuhan nasabah. "Pelayanan kami di 2025 diharapkan stabil dan terus bertambah fitur-fiturnya, baik dari sisi infrastruktur maupun aplikasi," terang Anton, beberapa waktu lalu. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transaksi, BSI juga memfokuskan diri pada pengembangan sistem pembayaran cashless untuk transaksi haji. Menyediakan fasilitas pembayaran dengan menggunakan kartu debit Visa untuk memudahkan jemaah Haji bertransaksi di Arab Saudi, meskipun masih menyediakan uang tunai dalam bentuk riyal Arab Saudi (SAR). "Harapannya, literasi penggunaan kartu dan pembayaran elektronik semakin meningkat untuk mengurangi risiko pencurian uang tunai," imbuhnya. BSI juga akan lebih fokus memasuki bisnis transaksi ritel. Sebagai langkah konkret, menambah sekitar 15 ribu unit mesin electronic data capture (EDC) dan lebih dari 400 ribu merchant yang menggunakan QRIS. Selain itu, juga meluncurkan super apps Byond dan sedang mempersiapkan card management system untuk kartu debit dan kartu pembiayaan. "Ini adalah cara kami membangun kolam baru. Sebelumnya, kami fokus pada kolam consumer, sekarang kami ingin membangun kolam transaksional," jelasnya. Sasaran utama dari bisnis transaksi ritel BSI adalah nasabah mikro dan sektor usaha kecil menengah, terutama yang bergerak di industri halal seperti makanan dan minuman, klinik, serta rumah sakit. BSI berupaya untuk memasukkan sektor-sektor ini ke dalam ekosistem transaksi bank syariah. "Engine pertumbuhannya adalah bukan hanya sekadar tabungan Haji, umroh, atau payroll, tapi juga berfokus pada transaksi yang lebih luas di sektor ritel," tandas Anton. Analis pasar modal dan keuangan syariah Asep Muhammad Saepul Islam menilai, ekosistem transaksi perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sistem down yang terjadi pada 2023 menjadi pembelajaran penting bagi BSI, terutama dalam meningkatkan infrastruktur dan kesiapan teknologinya. Haji merupakan salah satu kegiatan keagamaan dengan dampak ekonomi yang luar biasa. Data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menunjukkan, aktivitas haji dan umrah menciptakan perputaran uang mencapai kisaran Rp 60-70 triliun setiap tahunnya. Selain itu, proyeksi jangka panjang pemerintah menyebutkan bahwa potensi ekonomi haji dapat meningkat hingga Rp 194 triliun pada 2030. "Potensi ini mencakup berbagai sektor, seperti penerbangan, perhotelan, transportasi, katering, dan kebutuhan pendukung lainnya," ungkap pria yang akrab disapa Amsi itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015497420/menag-nasaruddin-umar-sebut-penurunan-biaya-haji-rp-4-juta-sesuai-harapan-presiden-prabowo">Menag Nasaruddin Umar Sebut Penurunan Biaya Haji Rp 4 Juta Sesuai Harapan Presiden Prabowo</a> Aktivitas haji juga memberikan efek berantai pada ekonomi lokal di Indonesia maupun di Arab Saudi. Menciptakan lapangan kerja dan mendorong pergerakan ekonomi di berbagai lini. Melihat tren tersebut, pemerintah dan sektor perbankan syariah perlu terus berkolaborasi untuk memastikan bahwa potensi ekonomi yang besar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Menurut dia, perbankan syariah memainkan peran strategis dalam mengoptimalkan ekosistem haji di Indonesia. Penting untuk memperluas jangkauan layanan haji melalui agen. Sehingga memudahkan layanan pelunasan biaya haji, bahkan hingga ke daerah pelosok Penggunaan platform digital juga memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara lebih efisien. Tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. "Upaya-upaya tersebut memperkuat posisi perbankan syariah sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan dana haji," beber Amsi.

"Pelayanan kami di 2025 diharapkan stabil dan terus bertambah fitur-fiturnya, baik dari sisi infrastruktur maupun aplikasi," terang Anton.

BSI Siapkan Sistem IT dan Transaksi Non-tunai Jelang Musim Haji

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/28/93_snadal_2-698492009.jpg" alt="MULAI RAMAH: CJH dari berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai memasuki Makkah. Mereka melaksanakan umrah di Masjidilharam." width="100%">
<figcaption>MULAI RAMAH: CJH dari berbagai negara, termasuk Indonesia, mulai memasuki Makkah. Mereka melaksanakan umrah di Masjidilharam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Beredar informasi bahwa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2025 dimulai 21 Januari depan. Kementerian Agama (Kemenag) memastikan belum mengumumkan secara resmi jadwal pelunasan ongkos haji. Pelunasan masih menunggu Keputusan Presiden (Keppres).&nbsp;"(Pelunasan) sesegera mungkin setelah Keppres (keluar),&rsquo;&rsquo; kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. Dia mengatakan masyarakat diminta untuk menunggu informasi resmi dari Kemenag. Meskipun belum resmi diumumkan, masyarakat sudah bisa mulai menyiapkan uang untuk pelunasan. Selain itu, di lapangan saat ini, CJH yang masuk porsi rencana pemberangkatan tahun ini sudah mulai melakukan pemeriksaan kesehatan serta pembuatan paspor. Selain itu, Kemenag juga mengimbau masyarakat untuk tidak termakan informasi hoaks dan mengarah pada unsur penipuan. Di antara yang banyak beredar adalah informasi rekrutmen petugas haji 2025. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Ahmad Fauzin meminta masyarakat waspada. &rsquo;&rsquo;Masyarakat jangan mudah percaya. Serta harus mengecek langsung ke website atau media sosial resmi Kemenag,&rsquo;&rsquo; tuturnya kemarin. Fauzin mengatakan hoaks penerimaan petugas haji banyak beredar di Facebook maupun Instagram. Bahkan ada yang yang mencantumkan logo Kemenag, Kementerian BUMN, dan Garuda. Kemudian dalam informasi itu disebutkan bahwa kuota petugas haji di satu provinsi mencapai seratus orang. "Itu jelas hoaks,&rsquo;&rsquo; katanya. Fauzin mengatakan proses seleksi petugas haji 2025 sudah dilaksanakan pada November-Desember tahun lalu. Saat ini peserta sedang menunggu pengumumkan kelulusan. (wan/bas)

Kemenag memastikan belum mengumumkan secara resmi jadwal pelunasan ongkos haji. Sebab, pelunasan masih menunggu Keppres.

Pelunasan Tunggu Keppres, CJH Diminta Menyiapkan Ongkos Haji dan Jangan Termakan Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/02/77_122-1568043879.jpg" alt="PERSIAPAN KE TANAH SUCI: CJH mengurus berkas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya (10/1)." width="100%">
<figcaption>PERSIAPAN KE TANAH SUCI: CJH mengurus berkas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya (10/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Memasuki hari ke-17 masa pelunasan biaya haji tahap pertama, data hingga kemarin (1/2) sore, jumlah jemaah yang melunasi ongkos haji sudah lebih dari 113 ribu. Pelunasan biaya haji tahap pertama dibuka sampai 12 Februari. Data yang dihimpun Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag menyebutkan, sepanjang hari kemarin ada 9.740 calon jemaah haji (CJH) yang melunasi biaya haji. Sehingga total pelunasan haji sampai hari ke-17 adalah 122.548 orang. Perinciannya, pelunasan dari kelompok jemaah berhak lunas sebanyak 99.702 orang. Jumlah itu setara dengan 52,23 persen jemaah berhak lunas tahun ini. Kemudian, dari kelompok lanjut usia (lansia) prioritas sebanyak 1.943 orang dan kelompok kuota cadangan 11.598 orang. Di tingkat provinsi, Jawa Barat menjadi provinsi dengan pelunasan paling banyak, yaitu 20.675 orang. Disusul Jawa Timur 17.900 orang dan Jawa Tengah 15.848 orang. Sementara itu, Kalimantan Utara dan NTT menjadi provinsi dengan pelunasan paling kecil, masing-masing 259 orang. Jubir Kemenag Anna Hasbie mengatakan, secara day-to-day, jumlah pelunasan biaya haji terus meningkat. Itu seiring dengan makin banyaknya CJH porsi pemberangkatan tahun ini yang sudah melakukan cek kesehatan. Data Kemenag menunjukkan tidak kurang dari 168 ribu CJH sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. &rdquo;Mulai tahun ini, memenuhi syarat istitha&rsquo;ah kesehatan menjadi salah satu syarat bagi jemaah yang masuk alokasi kuota keberangkatan untuk melunasi bipih,&rdquo; jelasnya. CJH yang belum menjalani tes kesehatan diimbau segera melakukannya. Apalagi, batas akhir pelunasan tahap pertama kian dekat. Kemenag menetapkan batasan pelunasan bipih tahap pertama pada 12 Februari. (wan/c18/fal)

Memasuki hari ke-17 masa pelunasan biaya haji tahap pertama, sudah lebih dari 113 ribu calon jemaah yang sudah melakukan pelunasan.

122 Ribu Jemaah Sudah Lunasi Ongkos Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/WhatsApp-Image-2023-04-15-at-140115-3447565194.jpg" alt="Ilustrasi calon haji menjalani perekaman data untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi calon haji menjalani perekaman data untuk pembuatan paspor di Kantor Imigrasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.</figcaption>
</figure> Pelunasan Dibuka sampai 19 Mei JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) segera menerbitkan daftar nama calon jemaah haji (CJH) berhak lunas biaya haji terbaru. Daftar tersebut dikeluarkan setelah dua kali masa pelunasan masih menyisakan kuota yang signifikan. Kemenag bahkan kembali membuka waktu pelunasan mulai hari ini (15/5) sampai Jumat (19/5). &rdquo;(Daftar baru dikeluarkan) malam ini. Lagi disiapkan datanya,&rdquo; kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Saiful Mujab kemarin (14/5). Hingga berita ini ditulis pukul 20.00, Kemenag belum menerbitkan daftar tersebut. Saiful mengatakan, secara teknis, pelunasan biaya haji untuk kali ketiga itu masih dalam pembahasan di internal Kemenag. Meski begitu, dia memastikan pelunasan dibuka kembali sampai 19 Mei nanti. Daftar nama CJH yang baru nanti melanjutkan nomor porsi antrean sebelumnya. &rdquo;Ada tambahan (porsi) cadangan sesuai dengan provinsinya,&rdquo; tuturnya. Skema tersebut hampir mirip dengan pelunasan tahap kedua lalu. Saat itu Kemenag menambah kuota cadangan dari 10 persen menjadi 15 persen. Dengan harapan, semakin banyak calon jemaah yang bisa melunasi ongkos haji. Saiful menuturkan, sebelum membuka pelunasan periode ketiga, Kemenag melakukan konsolidasi data terlebih dahulu. Memadukan antara pelunasan dari jemaah nomor porsi tahun ini ditambah dengan jemaah cadangan yang melunasi. Data tersebut dihitung di masing-masing provinsi. Sehingga nanti bisa diketahui kebutuhan berdasar kekurangan atau sisa kuota di tiap provinsi. Sebagai contoh, saat ditutup pada 12 Mei lalu, sisa kuota Provinsi Jawa Timur ada 4.716 orang dan kuota lansia tersisa 758 orang. Sementara kuota cadangan Provinsi Jawa Timur yang melunasi biaya haji sebanyak 3.082 orang. Dengan demikian, masih tersisa kuota sebanyak 2.392 kursi. Sementara itu, untuk Provinsi Jawa Tengah, terdapat sisa kuota sebanyak 2.401 kursi. Kemudian, sisa kuota prioritas lansia ada 730 kursi. CJH kuota cadangan yang melunasi biaya haji sebanyak 2.985 orang. Dengan demikian, masih tersisa kuota sebanyak 146 kursi. Saiful juga menjelaskan kuota haji tambahan yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia sebanyak 8.000 kursi. Dia menegaskan, kuota tambahan tersebut belum diutak-atik. Pasalnya, Kemenag menunggu pembahasan bersama Komisi VIII DPR. Untuk diketahui, mulai 14 April sampai 15 Mei, DPR sedang masa reses Lebaran. Kemungkinan, pekan ini Kemenag bersama Komisi VIII DPR baru mulai membahas pendistribusian kuota tambahan tersebut. Pengamat perhajian Ade Marfudin menilai, Kemenag harus berani membuat terobosan supaya kuota haji bisa terserap maksimal. Di antaranya, tidak terpaku pada porsi pemberangkatan tahun ini saja. Tetapi, bisa membuka kesempatan lebih luas untuk antrean porsi tahun-tahun ke depan. &rdquo;Bahkan, kalau perlu dibuka pelunasan sampai jemaah yang akan berangkat 2025,&rdquo; katanya. Yang penting, informasi tersebut dibuka secara luas ke masyarakat. Dengan demikian, tidak terkesan pengisian kuota dijalankan secara diam-diam. Dia meyakini banyak CJH yang sejatinya punya uang dan siap melunasi ongkos haji. Namun, mereka tersebar di banyak tahun keberangkatan. (wan/c17/fal)

Kemenag segera menerbitkan daftar nama calon CJH berhak lunas biaya haji terbaru. Daftar tersebut dikeluarkan setelah 2 kali masa pelunasan.

Masih Ada Sisa Kuota, Kemenag Terbitkan Daftar Baru CJH Berhak Lunas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/Pelayanan-BSI-Dery-Ridwansah-4JPG-2972924450.jpg" alt="Pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gedung Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (11/5/2023). Direktur Utama BSI Hery Gunadi mengatakan seluruh layanan perbankan milik BSI kembali normal per 11 Mei 2023. Kini nasabah sudah dapat menggunakan layanan" width="100%">
<figcaption>Pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Gedung Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (11/5/2023). Direktur Utama BSI Hery Gunadi mengatakan seluruh layanan perbankan milik BSI kembali normal per 11 Mei 2023. Kini nasabah sudah dapat menggunakan layanan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - PT Bank Syariah Indonesia atau BSI memastikan gangguan layanan perbankan yang terjadi sejak Senin, 8 Mei 2023 tidak menggangu pelunasan biaya calon jamaah haji (CJH). Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengatakan, hingga Kamis (11/5), tercatat sebanyak 95 persen CJH sudah melakukan pelunasan. Sementara sisanya terdapat 8.072 calon jamaah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kuota BSI sebanyak 161.544 jamaah calon haji, yang sudah lunas itu 153.472 jamaah atau tercatat sekitar 95 persen sehingga yang belum melunasi tinggal 8.072 jamaah," kata Gunawan saat ditemui di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (11/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, SVP Retail Deposite and Payroll Solution BSI Vita Andrianty, mengatakan bahwa 95 persen CJH yang telah melakukan pelunasan sudah melebihi rata-rata nasabah yang berhak lunas pada tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan ia memastikan, pelunasan biaya haji di BSI tidak begitu terpengaruh meskipun sempat terjadi gangguan perbankan. Menurutnya, sejak sebelum waktu pelunasan diperpanjang hingga Jumat, 12 Mei 2023, perseroan telah memberi instruksi kepada kantor cabang untuk melakukan jemput bola.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, kata Vita, petugas bank telah berupaya untuk mencari alamat CJH guna melakukan pelunasan biaya haji. Cara ini dinilai efektif lantaran mereka yang mendaftar merupakan calon jemaah haji yang telah mendaftarkan diri 15-20 tahun lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BSI cabang-cabang sudah diinstruksikan kalau jemaah belum juga melunasi itu cari alamatnya dan datangi rumahnya. Jemput bola sebelum terjadi (gangguan layanan) tanggal 8 kemarin," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Datang ke rumahnya sebagai upaya agar orang yang berhak lunas jangan sampai enggak ngelunasin. Makanya ketika kami ada trouble hari senin, insya Allah sudah tidak terlalu worried, karena kita sudah mengejar sebelumnya," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vita juga memastikan bahwa menurut data dari Kementerian Agama (Kemenag) pelunasan biaya haji setiap tahunnya tidak sampai 100 persen. Secara angka, rata-rata hanya berkisar 92-93 persen dari yang berhak melunasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Tidak 100 persen) Mungkin karena ada yang sakit, meninggal dunia dan mungkin secara ekonomi belum siap (melakukan pelunasan) di tahun ini. Itu setiap tahunnya yang berhak tidak 100 persen lunas. karenanya persentase 95 persen hingga hari ini itu sebetulnya sudah melebihi dari pelunasan tahunan," pungkasnya.</div>

Gunawan Arief Hartoyo mengatakan, hingga Kamis, 11 Mei 2023 tercatat sebanyak 95 persen CJH sudah melakukan pelunasan biaya haji.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ongkos haji

Berita Terkini