<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/Untitled00-1401916898.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Surabaya sukses menerima sertifikat Open Defecation Free (ODF) atau terbebas dari perilaku masyarakat buang air besar sembarangan (BABS) pada 16 Maret. Kini Kota Surabaya menuju predikat Kota Sehat 2023. &rdquo;Karena dasarnya harus kita sentuh dulu, sekarang Surabaya sudah 100 persen ODF dan kita sekarang menuju Kota Sehat. Artinya, kita bisa membuktikan kalau Surabaya sudah bebas BABS,&rdquo; kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (4/5). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, berdasar hasil Tim Verifikasi ODF Jawa Timur, Pemkot Surabaya, didorong menuju Kota Sehat 2023. Tim Verifikasi ODF Jawa Timur menyatakan, Kota Surabaya layak sebagai kabupaten/kota ODF yang ke-24 di Provinsi Jawa Timur. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01571379/begini-cara-bupati-sidoarjo-cegah-stunting-dan-babs">Begini Cara Bupati Sidoarjo Cegah Stunting dan BABS</a> &rdquo;Kita gunakan anggaran APBD untuk pengerjaan jamban, serta didukung dengan Baznas Surabaya. Sudah dicek semua dan diakui Tim Verifikasi ODF Jawa Timur. Inilah transparansi program yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dengan melibatkan masyarakat dengan bergotong royong,&rdquo; jelas Eri. Sebab, menurut dia, penuntasan persoalan bebas BABS di Kota Pahlawan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal itu sebagaimana dengan budaya gotong royong. &rdquo;Insya Allah Surabaya siap menjadi Kota Sehat 2023. Sebab, kita sudah berhasil mengubah perilaku masyarakat agar tidak BABS. Tentunya dengan menekankan pola hidup bersih dan sehat (PHBS),&rdquo; terang Eri. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01571616/di-surabaya-ribuan-pelaku-usaha-tumbuh-selama-bulan-puasa">Di Surabaya, Ribuan Pelaku Usaha Tumbuh Selama Bulan Puasa</a>

Surabaya menerima sertifikat Open Defecation Free (ODF) atau terbebas dari perilaku masyarakat buang air besar sembarangan (BABS)

Bebas BABS, Surabaya Raih Kota Sehat 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/IKHSAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kunjungi Kota Surabaya, Selasa (14/3). Kunjungan itu dalam rangka verifikasi Surabaya Menuju Open Defecation Free (ODF) Tahun 2023.  Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Ikhsan menyampaikan, kedatangan Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim itu untuk melakukan pengecekan mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Salah satunya pada menghentikan perilaku BABS.  ”Tim verifikasi mengecek yang berkaitan dengan ODF atau stop BABS di Kota Surabaya seperti apa. Pemkot membantu masyarakat terhadap perilaku hidup sehat pada proses sanitasi melalui pembangunan jamban,” kata Sekda Ikhsan.  Menurut dia, Pemkot Surabaya menyiapkan 11.000 titik pengerjaan jamban, sebagai upaya bebas ODF. Pengerjaan tersebut terbagi menjadi dua. Yakni 8.000 titik pengerjaan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya dan 3.000 dilakukan Baznas Surabaya.  ”Tahun ini di Surabaya ada 11.000 yang kita siapkan untuk pembangunan jamban di masyarakat, karena memang masih ada warga kita yang masih belum punya jamban. Sampai Februari dan Maret ini, sudah 4.000 pengerjaan yang selesai,” ujar Ikhsan.  Sekda Ikhsan menerangkan, dalam penuntasan BABS di Kota Surabaya, seluruh elemen turut terlibat. Hal itu sebagaimana dengan budaya gotong-royong yang terus dilestarikan Wali Kota Eri.  ”Insya Allah target kita tahun ini, Surabaya sudah bebas dari BABS. Ini mengubah perilaku masyarakat agar bisa menerapkan pola hidup sehat. Pendekatan di lapangan juga sudah dilakukan terutama oleh kecamatan, kelurahan, dan Kader Surabaya Sehat (KSH),” terang Ikhsan.  Dia menambahkan, peran aktif dan kesadaran masyarakat Kota Surabaya terhadap kepedulian lingkungan terus meningkat. Peningkatan PHBS itu yang diapresiasi Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim.  Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim M. Yoto mengatakan, pada verifikasi tahap awal, pihaknya menjelaskan teknis verifikasi ODF. Selanjutnya, pada Rabu (15/3) tim verifikasi akan terjun di 20 kelurahan untuk mencocokkan hasil laporan Pemkot Surabaya dengan kondisi di lapangan.  ”Strategi Surabaya luar biasa, bisa memecah kebuntuan. Salah satunya adalah dengan kebijakan diskresi, sekaligus kolaborasi dengan pihak lain,” papar Yoto.  Pada 16 Maret, seusai dilakukan verifikasi lapangan, lanjut dia, pihaknya akan menggelar rapat pleno sebagai penentuan Kota Surabaya Menuju ODF 2023.  ”Saya kira Surabaya dengan jumlah penduduk dan memiliki potensi yang besar, Insya Allah Surabaya bisa,” ucap Yoto.  Yoto berharap Kota Surabaya beserta kabupaten/kota lain harus mengajak masyarakat dalam penerapan PHBS.

Pemprov Jatim Optimistis Surabaya Bebas BABS Tahun 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/menimba-air.jpg" alt="Ilustrasi jamban komunal di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamban komunal di Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, turut mendukung konsep Kota Layak Anak (KLA) dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasar data Dinas Kesehatan Surabaya, terdapat 26 kelurahan dari 6 kecamatan di Kota Pahlawan belum berstatus ODF. Artinya, 25 kecamatan lainnya sudah berstatus open defecation free (ODF). ”Enam kecamatan ini, kami kejar supaya bisa menjadi ODF. Informasi dari Dinkes ada sekitar 6.000 titik yang belum berstatus ODF. Saat ini, DLH sedang mengerjakan itu. Untuk Januari, kita sudah mengerjakan 714 jamban dan sudah selesai,” kata Hebi sapaan akrabnya. Hebi menjelaskan, target pelaksanaan Jamban Sehat Individu 2023 adalah sebanyak 8.000 titik. Pihaknya menargetkan 1.000 pengerjaan jamban selesai dalam kurun waktu satu bulan. Sebab, dalam sehari pihaknya mampu melakukan 30-40 pengerjaan jamban. ”Karena target sehari harus menyelesaikan 30-40 pengerjaan jamban. Dalam prosesnya kami juga berkoordinasi dengan Dinkes Kota Surabaya, serta pihak kecamatan dan kelurahan. Melalui program jambanisasi ini, tentunya untuk menekan risiko penyakit pada kelompok rentan, serta untuk menjaga kebersihan lingkungan,” jelas Agus Hebi Djuniantoro. Pada proses pelaksanaannya, mantan Kabag Perekonomian Surabaya itu menerangkan, terdapat beberapa evaluasi mengenai kendala yang dialami DLH Kota Surabaya. Kendala non teknis adalah persoalan luas ukuran rumah. Dia menyatakan, hal itu menyebabkan para anggota keluarga harus mengungsi atau menginap sementara di Balai RW selama proses pengerjaan jamban. Maupun, sudah adanya water closet (WC) atau toilet, namun saluran pembuangan kotoran tersebut langsung menuju ke sungai. ”Kemudian, jika ada anggota keluarga yang sedang sakit atau anak-anak. Maka kami berkoordinasi dengan Dinkes Kota Surabaya agar warga tersebut bisa menginap dan melakukan perawatan. Karena paling lama pengerjaan jamban dilakukan selama dua hingga tiga hari,” terang Agus Hebi Djuniantoro. Sedangkan kendala pada sisi teknis adalah kekurangan tenaga pekerja untuk melakukan pengerjaan jambanisasi, hingga akses mobilisasi bahan material untuk pengerjaan. Sebab, terdapat kesulitan untuk membawa bahan material, yakni harus memasuki gang sempit yang berdampak pada pengangkutan bahan material. ”Namun secara keseluruhan, warga menyambut baik program atau pengerjaan jambanisasi untuk penerapan PHBS agar berstatus ODF. Karena program ini gratis, jadi warga tidak dipungut biaya sepeserpun,” tambah Hebi.

Pemkot Surabaya Targetkan Bangun 1.000 Jamban Tiap Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Kadinkes-Nanik.jpg" alt="Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan Kota Pahlawan bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada 2023. Pemkot terus berupaya untuk menghentikan perilaku masyarakat yang melakukan BABS.  Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyebut 128 dari 154 kelurahan atau 83,12 persen, sudah berstatus open defecation free (ODF) atau tidak buang air besar (BAB) sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina menyebutkan, angka tersebut mengalami penaikan dari tahun sebelumnya.  "Pada 2021 sebanyak 75 kelurahan atau 48,7 persen sudah berstatus ODF. Pada 2022, sebanyak 128 kelurahan atau 83,12 persen sudah berstatus ODF,” kata Nanik .  Saat ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya terus mematangkan strategi percepatan menuju Surabaya bebas BAB sembarangan atau berstatus ODF pada 2023. Di antaranya dengan melibatkan perguruan tinggi, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya, serta bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kota Pahlawan.  Pada 2023, dinkes menargetkan 26 kelurahan di Kota Pahlawan berstatus ODF. Pihaknya terus melakukan edukasi atau penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) kepada masyarakat.  ”Edukasi PHBS merupakan salah satu upaya dalam mengubah perilaku BAB sembarangan pada masyarakat yang masih buang air besar sembarangan. Adapun tujuannya adalah menuju perilaku masyarakat yang stop buang air besar sembarangan/ODF,” ujar Nanik Sukristina.  Hal itu juga dipertegas dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020. Disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) huruf K bahwa setiap orang atau badan dilarang buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau, publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan.  Selain peraturan itu, kata Nanik, didukung Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota dan SE Wali Kota Surabaya Tahun 2022 tentang Percepatan Kelurahan ODF/Stop Buang Besar Sembarangan.  Nanik Sukristina mengaku, upaya menghentikan BAB sembarangan dengan tujuan penerapan PHBS juga menjadi bagian dalam mendukung konsep Kota Layak Anak (KLA). Yakni, meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan tentang sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) bagi tenaga kesehatan, tenaga sanitarian, dan promosi kesehatan (promkes).  ”Melakukan penguatan dan pendekatan PHBS kepada keluarga seperti penyusunan Perwali tentang Percepatan Penurunan Stunting, Surat Edaran Wali kota tentang Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang di dalamnya terdapat regulasi terkait dengan kesehatan,” tutur Nanik Sukristina.  Menurut dia, capaian sudah ODF merupakan salah satu intervensi sensitif untuk mengurangi penurunan penyakit melalui penyediaan sanitasi (jamban sehat) di masyarakat.  ”Hal ini sejalan dengan program STBM Stunting di Kota Surabaya untuk mendukung penurunan prevalensi stunting,” terang Nanik.

Tahun Ini, Pemkot Surabaya Targetkan Bebas BAB Sembarangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1667400279359.jpg" alt="Ilustrasi MCK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MCK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan pada 2023 tidak ada lagi warga yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Berdasar data Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, terdapat 8000 lebih keluarga yang belum memiliki jamban.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengungkapkan, data tersebut dihitung berdasar jumlah KK dan bukan rumah tinggal. Pihaknya menargetkan Surabaya bebas dari BABS pada 2023, menindaklanjuti instruksi Wali Kota Surabaya.  Untuk mencapai target tersebut, pemkot bersinergi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Banzas) Kota Surabaya menggenjot pembangunan jamban bagi warga yang belum memiliki. ”Jadi target tahun depan, Pak Wali Kota minta agar kalau bisa tidak ada lagi warga yang buang air besar sembarangan. Artinya, target itu harus terpenuhi semua,” kata Agus Hebi saat dihubungi, Rabu (2/11).  Selain dihitung berdasar KK, sebagian besar warga yang belum memiliki jamban itu tinggal di rumah yang status tanahnya bukan hak milik. Misalnya, di lahan milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau PT KAI.  ”Setelah kita cek, banyak warga itu tinggal di tanahnya BBWS, PT KAI. Ini menjadi kendala bagi kami untuk memberikan intervensi,” terang Agus Hebi.  Hebi menyatakan, pada 2022, akan mengubah Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 32 Tahun 2020 tentang perubahan atas Perwali No 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya.  Syarat penerima bantuan jamban ke depan bukan status tanah, melainkan pertimbangan kesehatan dan lingkungan. ”Dalam perwali diatur, sudah lebih 10 tahun tinggal di sana, bisa mendapatkan bantuan jamban. Jadi pertimbangannya bukan status tanah, tapi kesehatan dan lingkungan,” ungkap Agus Hebi.  Dia menjelaskan, pada 2021, sebanyak 400 jamban telah dibangun. Sedangkan 2022, dialokasikan sebanyak 300 jamban. ”Tahun depan, anggaran kita proyeksikan untuk 2.000 jamban. Nanti kita kroscek lagi data kebutuhannya, mungkin bisa ditambah juga melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” tutur Agus Hebi.  Menurut Hebi, bantuan jamban itu dianggarkan sekitar Rp 4,4 juta per keluarga yang merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan proses pembangunannya, dilaksanakan swadaya masyarakat.  ”Jadi satu jamban anggarannya sekitar Rp 4,4 juta. Itu sudah termasuk kloset, septic tank, dan pembuatan sumur resapan,” jelas Agus Hebi.  Ketua Ketua Baznas Surabaya Moch Hamzah memaparkan, pada 2022, pihaknya mengalokasikan 1.000 pembangunan jamban untuk warga yang belum memiliki. Dari jumlah tersebut, 500 di antaranya telah selesai.  ”Tahun ini alokasinya 1.000 jamban. Insya Allah sudah tergarap sekitar 500. Kita upayakan kurangnya sekitar 500 ini pada akhir November atau awal Desember selesai,” kata Moch Hamzah.  Hamzah juga menjelaskan, pembangunan jamban yang dilakukan Baznas menyasar warga dengan KTP dan domisili Surabaya. Penerima bantuan jamban dari Baznas ini yang tidak bisa di-cover melalui APBD Surabaya. Misalnya warga itu terkendala soal status tanah yang bukan hak milik.  ”Jadi pengajuannya dari kader ke puskesmas dan diteruskan ke Dinkes. Oleh Dinkes kemudian koordinasi dengan Baznas untuk intervensi warga yang tidak bisa melalui anggaran APBD,” papar Hamzah.  Pada 2023, pihaknya berencana menaikkan alokasi anggaran untuk pembangunan jamban. Alokasi itu akan segera disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2023. ”Kalau anggaran nanti cukup kita naikkan untuk 2023. Supaya 2023 Surabaya bebas dari BAB sembarangan. Dari 1.000 pada 2022, kita naikkan maksimal menjadi 3.000 pada 2023,” ujar Hamzah.

Pemkot Surabaya Target Pasang 8 Ribu Jamban pada 2023