<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/1000568192-2928922776.jpg" alt="Petugas Satpol PP mengamankan muda-mudi pesta miras di bawah Jembatan Suramadu. (Humas Pemkto Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP mengamankan muda-mudi pesta miras di bawah Jembatan Suramadu. (Humas Pemkto Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Belasan muda-mudi diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, saat mereka sedang asyik pesta minuman keras (miras) di bawah Jembatan Suramadu, Selasa (31/12) dini hari. Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser mengatakan, operasi penangkapan ini merupakan lanjutan dari patroli sebelumnya. Petugas menangkap pramusaji dan muda-mudi di kawasan Jembatan Suramadu. Dari operasi kali ini, Satpol PP berhasil menangkap 11 orang muda-mudi. Saat diamankan, empat laki-laki diketahui sedang berpesta miras. Tujuh orang lainnya diamankan karena tidak membawa kartu identitas. &rdquo;Totalnya ada 11 orang, 4 laki-laki kami temukan sedang pesta miras. Kemudian, 4 laki-laki beserta 3 perempuan, kami jangkau karena mereka tidak membawa kartu identitas,&rdquo; ujar Fikser di Surabaya, Rabu (1/1). Satpol PP Kota Surabaya juga mengamankan barang bukti lain, berupa empat botol miras yang sudah kosong. Petugas kemudian melakukan pendataan dan pembinaan kepada 11 muda-mudi yang diamankan. &rdquo;Kami akan secara masih menggelar operasi Yustisi. Operasi ini merupakan bagian dari upaya rutin kami, untuk menegakkan peraturan daerah dan memastikan ketertiban di seluruh wilayah di Kota Surabaya,&rdquo; imbuh Fikser. Untuk menjaga kondusivitas di Kota Surabaya, Fikser menegaskan bahwa Satpol PP Surabaya akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak lain. Mulai dari OPD di lingkungan Pemkot Surabaya, jajaran TNI dan Polri. Fikser juga berharap masyarakat bisa turut memberikan peran aktif. Tidak muluk-muluk. Cukup melaporkan ke pihak terkait, apabila menemukan adanya indikasi aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan warga. &rdquo;Jika menemukan hal-hal bersifat negatif, segera informasikan ke kami. Masyarakat bisa melaporkan langsung ke petugas kami yang sudah kami ploting di tiap wilayah, atau bisa menghubungi command center 112,&rdquo; tukas Fikser.

Belasan muda-mudi diamankan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, saat pesta minuman keras di bawah Jembatan Suramadu

Lagi Asyik Pesta Miras! Belasan Muda-mudi Diciduk Satpol PP di Bawah Jembatan Suramadu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/YUSTISI-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ratusan e-KTP warga Surabaya masih tertahan di beberapa kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Sawahan. Di sana, sudah lebih dari setahun kartu identitas itu tidak diambil pemiliknya. Sebagian nomor induk kependudukan (NIK) pun telah diblokir.  Total 137 KTP masih tersimpan rapi di kantor Kecamatan Sawahan. Pendataan pun sudah dilakukan petugas. Termasuk berapa banyak KTP yang beralamat Surabaya. ”Masih kami simpan rapi,’’ kata Kasi Trantibum Sawahan Indra Suryanto kemarin (31/7).  Menurut dia, dari jumlah tersebut sebagian besar beralamat luar Surabaya. ’’Tepatnya sekitar 70 persen. NIK di KTP tersebut sudah diblokir. Khususnya, yang warga Surabaya,’’ lanjutnya. Pemblokiran NIK dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.  Banyak faktor yang membuat ratusan KTP itu enggan diambil pemiliknya. Untuk warga luar kota, mereka lebih memilih membuat KTP baru. Sebab, NIK mereka tidak terblokir. Beda halnya dengan yang warga Surabaya yang NIK-mya terblokir.  Indra menuturkan, warga bisa juga belum mengambil karena mereka belum butuh KTP. Yang jelas, KTP yang terjaring razia hanya bisa diambil di kantor kecamatan. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera. ’’Takutnya kalau bisa diambil di kelurahan atau RW malah gampangin,’’ ucapnya.  Ratusan KTP tersebut berada di kecamatan hampir dua tahun. Tepatnya saat gencarnya razia prokes. Pengambilan KTP juga harus disertai bayar denda yang masuk ke daerah. Indra menambahkan, saat ini Swab Hunter rutin beraksi. Yakni, pada Sabtu malam. Tiap Razia, terdapat 50 warga yang terjaring swab acak. Hingga kemarin belum ada yang hasilnya positif.

Ratusan Warga Surabaya Belum Ambil E-KTP saat Kena Sita Razia Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/armuji-dan-sampah.jpg" alt="Tumpukan sampah di Jalan Tenggumung, Kota Surabaya, pada Kamis (14/7). Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Tumpukan sampah di Jalan Tenggumung, Kota Surabaya, pada Kamis (14/7). Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya mulai menggencarkan operasi yustisi kebersihan lingkungan di kawasan perkampungan.  Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengatakan, pihaknya memberikan perhatian penuh terhadap urusan kebersihan kota. Sebab, semakin bertambahnya jumlah penduduk juga semakin besar sampah yang dihasilkan.  ”Sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif, mulai dari hulu ke hilir,” kata Armuji seperti dilansir dari Antara.  Menurut Armuji, kesadaran masyarakat terus dibangun, begitu juga dengan manajemen pengelolaan sampah juga disempurnakan sesuai kebutuhan zaman. ”Semua tidak boleh lelah untuk kebaikan bersama,” ujar Armuji.  Armuji mengatakan, operasi yustisi kebersihan itu penting. Dia mengetahui ada tumpukan sampah yang menggunung di sepanjang Jalan Tenggumung, Surabaya, pada Kamis (14/7).  ”Tumpukan sampah tersebut mengganggu pandangan mata warga yang melewatinya dan menimbulkan bau yang tidak sedap,” ucap Armuji.  Di depan gudang yang sudah tidak difungsikan terlihat juga kasur, kayu bakar perabotan rumah tangga, dan serpihan kaca. Menurut keterangan sejumlah warga, sampah tersebut bukan dibuang warga sekitar, melainkan warga tidak dikenal pada saat dini hari hingga subuh.  Mendapati hal itu, Wawali Armuji memerintahkan kelurahan dan kecamatan setempat melakukan pengawasan secara terjadwal di titik-titik yang rentan menjadi lokasi pembuangan sampah sembarangan.  Pada Kamis (14/7), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya menjaring 22 warga yang membuang sampah sembarangan di sepanjang Jalan Tenggumung. Mereka kemudian disita KTP-nya dan didenda sebesar Rp 75 ribu. Mereka dipanggil ke Balai Kota Surabaya pada Jumat (15/7).  ”Kalau lain kali diulangi lagi akan diproses dengan sanksi paling berat. Biar nanti yang membina kepolisian,” tutur Armuji.

Pemkot Surabaya Gencarkan Operasi Yustisi Kebersihan Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/masker-gresik.jpg" alt="Anggota TNI memasangkan masker kepada warga yang terjaring operasi penegakan protokol kesehatan. (Galih Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Anggota TNI memasangkan masker kepada warga yang terjaring operasi penegakan protokol kesehatan. (Galih Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Presiden Joko Widodo telah mengizinkan melepas masker di luar ruangan. Hal itu pun langsung ditindaklanjuti Satgas Covid Gresik. Sejak izin tersebut keluar, operasi yustisi sudah ditiadakan di Kota Santri.  Kepala Dinas Satpol PP Pemkab Gresik Suprapto membenarkan apabila setelah presiden mengizinkan melepas masker di luar ruangan, operasi yustisi petugas gabungan TNI-Polri dan satpol PP sudah ditiadakan. Namun, pihaknya tetap melakukan imbauan dan sosialisasi protokol kesehatan (prokes) kepada masyarakat.  ’’Di tempat keramaian tetap memakai masker, acara hajatan, pusat pembelanjaan, semuanya tetap memakai masker,’’ ucapnya.  Terpisah, Kepala Satgas Covid-19 Gresik Achmad Wasil menyampaikan, persebaran Covid-19 di Gresik sudah terkendali. Selain itu, cakupan vaksinasi dosis I dan II sudah melampaui target.  Malahan, vaksin dosis booster juga diminati masyarakat. Atas izin yang disampaikan Jokowi tersebut, pihaknya memastikan aturan di Gresik juga sejalan dengan itu.  ’’Memang, sudah ada kelonggaran pelepasan masker di luar ruangan. Tapi, jika di momen pertemuan yang menimbulkan kerumunan dan keramaian, tetap memakai masker,’’ ucapnya.

Tidak Ada Lagi Operasi Yustisi Pemakaian Masker di Gresik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/OPERASI-YUSTISI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Libur masa Lebaran telah rampung. Sebagian pemudik pun telah kembali ke Surabaya. Untuk mencegah kedatangan penduduk liar, operasi yustisi mulai digelar para petugas kelurahan dan kecamatan. Rumah kontrakan dan kos-kosan menjadi target sasaran pemeriksaan.  Salah satunya dilakukan di Jalan Panggung Gang IX, Nyamplungan, Pabean Cantian. Senin (9/5) pemerintah setempat mendatangi lokasi tersebut. Operasi dipimpin langsung oleh Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal. Satu per satu kos-kosan dan rumah kontarakan didatangi, lalu diperiksa.  Sedikitnya tiga penghuni ditemukan beridentitas luar Surabaya. Di hadapan petugas, tiga warga non-Surabaya itu mengaku sudah setahun tinggal di Jalan Panggung Gang IX, RW 11, Nyamplungan.  Mereka bekerja untuk mencari rezeki. Kepada petugas, mereka mengaku berwiraswasta, yaitu berjualan nasi dan sayuran di Pasar Pabean. ”Dari hasil temuan, tidak ada dari mereka (warga luar Surabaya) yang menganggur. Semua sudah bekerja. Kami meminta mereka segera ke kelurahan untuk didata sebagai warga pendatang,’’ kata Rizal di Jalan Panggung Gang IX kemarin (9/5).  Operasi yustisi digelar hingga Jumat (13/5). Sesuai dengan SE yang dikeluarkan Pemkot Surabaya, seluruh kelurahan serta ketua RT dan RW telah diinstruksikan untuk kembali melakukan pendataan. Ada tiga kategori warga luar kota yang diperbolehkan masuk ke Surabaya. Yaitu, bertujuan bekerja, berobat, dan menempuh pendidikan.  Di luar kategori tersebut, mereka diminta untuk kembali ke daerah asalnya. Itu bertujuan untuk menekan peningkatan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).  Selain pemeriksaan identitas, petugas juga mengecek kondisi bangunan rumah penduduk. Rizal menjelaskan, kondisi beberapa bangunan kos-kosan cukup mengkhawatirkan. Misalnya, material kayu yang mulai rapuh dan jalur kabel yang cukup membahayakan.  Untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti ambrol atau kebakaran, Rizal meminta pemilik rumah kontrakan segera memperbaiki bangunannya sebelum terlambat.  ”Kami suruh mereka (pemilik bangunan) segera memperbaiki. Jangan hanya menarik uang sewa. Tapi, kondisi bangunan dan keselamatan penghuni juga wajib diperhatikan. Itu yang paling penting. Sebab, kita enggak pernah tahu kapan musibah akan terjadi,’’ ujarnya.

Camat Datangi Kos-kosan untuk Periksa Identitas Kependudukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Arus-Balik-Stasiun-Pasar-Senen-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Pemudik turun dari kereta api saat tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (9/5/2022). PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 562.923 tiket terjual untuk periode mudik lebaran 2022 pada terhitung dari tanggal 22 April s/d 9 Mei 2022, dengan mayoritas" width="100%">
<figcaption>Pemudik turun dari kereta api saat tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (9/5/2022). PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 562.923 tiket terjual untuk periode mudik lebaran 2022 pada terhitung dari tanggal 22 April s/d 9 Mei 2022, dengan mayoritas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan membatasi arus pendatang (urbanisasi) yang biasanya terjadi setelah libur Lebaran.  "Jadi kami tidak pernah ada pembatasan apalagi larangan orang datang ke Jakarta," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (10/5).  Namun, ia meminta kepada para pendatang agar memiliki tujuan yang jelas berada di Jakarta dalam artian sudah memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang pasti.  Tak hanya itu, ia juga meminta para pendatang untuk memastikan kembali calon tempatnya bekerja agar tidak timbul permasalahan.  "Jangan sampai nanti mendapatkan informasi yang salah lalu datang ke Jakarta sampai di Jakarta tidak mendapatkan pekerjaan seperti yang diharapkan kemudian nanti di Jakarta menjadi pengangguran atau tidak jelas nanti statusnya," ucapnya.  Riza mengharapkan tidak semua masyarakat mencari kerja di Jakarta namun pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bisa dilakukan di kampung halaman sendiri.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta meniadakan operasi yustisi yang biasanya dilaksanakan saat arus balik Lebaran. "Tidak ada operasi yustisi," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin di Jakarta, Rabu (4/5).  Senada dengan Arifin, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan peniadaan operasi yustisi itu karena Jakarta terbuka bagi pendatang.  "Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta, karena Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia, siapa saja bisa bekerja di Jakarta," katanya.  Dukcapil DKI, lanjut dia, menyiapkan aplikasi data warga bagi pendatang baru yang tiba di Jakarta dengan melapor kepada RT. RT, kata dia, akan memasukkan data warga pendatang yang melapor itu melalui aplikasi data warga. "Atau bisa datang ke loket pelayanan kami di kelurahan atau kecamatan. Selain itu kami juga akan melakukan pelayanan jemput bola ke RW di kelurahan," imbuh Budi.  Operasi Yustisi biasanya diadakan saat arus balik Lebaran dengan sasaran penduduk pendatang tanpa dilengkapi identitas yang jelas atau tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada 2020, jumlah penduduk di Ibu Kota mencapai 10,56 juta jiwa.  Selama 10 tahun terakhir, BPS mencatat terjadi penambahan 954,3 ribu jiwa dibandingkan sensus penduduk pada 2010 atau terjadi laju pertumbuhan 0,92 persen. Dari total jumlah penduduk di DKI itu, sebanyak 71,98 persen adalah penduduk usia produktif yakni 15-64 tahun dan warga lanjut usia 8,59 persen. Adapun konsentrasi penduduk terbesar ada di Jakarta Timur mencapai 3,04 juta jiwa.

Tidak Ada Operasi Yustisi, Pemprov DKI Tak Halangi Arus Urbanisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/mudik-surabaya.jpg" alt="ARUS BALIK: Penumpang turun dari bus di area kedatangan Terminal Purabaya, Kamis (5/5). Pemkot Surabaya segera melakukan operasi yustisi di berbagai wilayah. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ARUS BALIK: Penumpang turun dari bus di area kedatangan Terminal Purabaya, Kamis (5/5). Pemkot Surabaya segera melakukan operasi yustisi di berbagai wilayah. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebagian pemudik telah kembali ke Surabaya. Sebagai ibu kota Jawa Timur, Surabaya merupakan incaran urbanisasi masyarakat. Mencegah terjadinya lonjakan jumlah penduduk pasca-Lebaran, operasi yustisi segera digelar Pemkot Surabaya.  Kecamatan Pabean Cantian misalnya. Dekat dengan pelabuhan serta area industri membuat Pabean Cantian menjadi salah satu incaran para penduduk yang melakukan urbanisasi.  Camat Pabean Cantian Muhammad Januar Rizal mengatakan, pihaknya tidak melarang kedatangan penduduk baru ke lingkungan kerjanya. Namun, jika memutuskan untuk menetap, mereka harus melapor kepada pengurus RT/RW atau pihak kelurahan. Dalam hal ini, Rizal mengaku telah menginstruksi semua jajaran kelurahan untuk menggelar operasi yustisi kependudukan.  ”Senin (9/5) operasi yustisi mulai digelar. Kontrakan dan kos-kosan menjadi target sasaran operasi,’’ kata Rizal kemarin (7/5).  Ada tiga pengecekan yang wajib dilakukan. Pertama, identitas. Para pendatang harus memiliki identitas yang jelas. Itu dibuktikan dengan melampirkan e-KTP atau kartu keluarga (KK). Kedua, kejelasan maksud kedatangan mereka. Terutama dua hal, apakah bertujuan untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan.  Khusus untuk para pencari kerja, mereka harus sudah memiliki tujuan perusahaan atau instansi yang akan dituju. Atau mencari tahu bakat yang dimiliki para perantau. Bukan sekadar nekat mencari pekerjaan secara acak.  Menurut Rizal, jika dibiarkan, mereka bisa menambah beban pemerintah. Jangan sampai akibat tak kunjung mendapatkan pekerjaan tetap, mereka menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Bekerja menjadi pengamen atau pengemis.  Jika itu terjadi, pihaknya akan membawa mereka ke liponsos. Misalnya, menjelang Lebaran lalu, dua PMKS tertangkap di Jalan KH Mas Mansyur. Di sana, dua perempuan berusia senja terlihat sedang mengemis. Mereka pun dibawa ke Liponsos Keputih dengan menggunakan mobil satpol PP.  ”Terakhir, yang ketiga yaitu status keluarga mereka di Surabaya. Apakah memiliki (keluarga) ataupun sebaliknya,’’ ucap alumnus SMAN 4 Surabaya itu.  Jika tiga persyaratan itu tidak dapat mereka penuhi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya. Mulai dinas sosial (dinsos), satpol PP, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.  Terpisah, Kasi Trantib Kecamatan Sawahan Indra Suryanto mengatakan, pendataan penduduk nonpermanen merupakan kegiatan rutin. Terutama pascalibur Lebaran. Sebab, hal yang sering terjadi adalah banyaknya warga pendatang baru yang tinggal di Surabaya. ”Sebetulnya tidak masalah, asal mereka ini jelas tinggal di mana dan kerjanya apa,’’ katanya kemarin.  Dia menjelaskan, tren yang kerap terjadi adalah banyaknya warga yang datang dari mudik, lalu membawa keluarganya ke Surabaya. Sementara itu, di Surabaya belum jelas pekerjaannya. Terkait itu, razia kependudukan bakal dilakukan.  Koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan. Mulai kelurahan, RT, RW, hingga pemilik tempat kos atau kontrakan. Sasaran razia adalah semua tempat kos dan kontrakan. Jika menemukan warga yang tidak dilengkapi identitas atau belum punya pekerjaan, mereka akan dipulangkan ke tempat asal. ”Saran kami, kalau belum ada pekerjaan jelas, mending jangan ke Surabaya dulu,’’ ucap Indra.  <h3>Dorong Pemkot Koordinasi dengan Pemda Lain</h3> ANGGOTA Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi’i mengatakan, operasi yustisi tetap perlu dilakukan. Menurut dia, hal itu bertujuan agar warga luar daerah yang masuk tidak membeludak atau mengalami lonjakan hingga menimbulkan masalah baru buat Surabaya. Jumlah warga luar yang terlampau banyak berisiko menjadi beban bagi pemkot.  Tak hanya itu, lanjut Imam, apabila banyak warga luar yang masuk, khawatir warga asli Surabaya tidak terurus. Kemudian, ketika banyak orang luar yang masuk, peluang tindak kriminal juga besar. ”Seperti terorisme hingga narkotika riskan sekali itu,” katanya.  Politikus Nasional Demokrat (Nasdem) itu meminta operasi yustisi tidak hanya dilakukan di terminal atau jalan-jalan. Imam mendorong agar pemkot juga menggelar operasi yustisi di apartemen-apartemen. Sasaran operasi perlu diperluas. Bukan hanya warga lokal, tapi warga negara asing juga perlu diyustisi. ’’Jangan cuma bangsa sendiri yang dikejar-kejar,” tambahnya.  Berdasar laporan yang diterimanya, data terkait jumlah warga negara asing di Surabaya ternyata tidak sama antarinstansi. Baik itu instansi pemkot maupun luar pemkot. Dia khawatir, hal itu disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu.  Tak berhenti di situ, Imam juga meminta pemkot berkoordinasi dengan kepala-kepala pemerintah daerah (pemda). Membereskan warga luar yang masuk ke Surabaya tidak cukup dengan mengirim mereka kembali ke daerah asal. ’’Kalau memang tidak memiliki pekerjaan, cari solusi bareng dengan pemda terkait,” tambahnya.  Anggota Komisi D DPRD Surabaya Juliana Evawati menilai bahwa sebetulnya jika ada warga luar daerah yang datang ke Surabaya tidak masalah. Dengan catatan, orang tersebut memiliki tujuan yang jelas serta keterampilan. ”Jadi, jangan sampai sudah di Surabaya tidak punya keterampilan. Lalu, di sini jadi tidak produktif,” tutur perempuan yang akrab disapa Jeje itu.  Politikus PAN tersebut menuturkan, sulit mencegah seseorang masuk ke Surabaya. Karena itu, lanjut dia, operasi yustisi kependudukan hingga tingkat RT bisa mencegah penduduk tambahan yang datang dari luar Surabaya. ”Angkatan kerja di Surabaya yang menganggur juga tinggi. Jadi, jangan sampai pengangguran bertambah dari penduduk luar Surabaya,” tambahnya.  Selain itu, anggota Komisi A Ghofar Ismail mengimbau adanya peran aktif masyarakat untuk melaporkan warga baru yang datang dari luar Surabaya. Dengan begitu, hal-hal yang tidak diinginkan diharapkan bisa teratasi. Menurut dia, hal tersebut juga nanti berpengaruh pada pelayanan seperti kesehatan ataupun kependudukan.  ”Agar berhasil, harus ada kerja sama antara warga dan pemerintah,’’ ujarnya.

Tanpa Pekerjaan Jelas, Jangan ke Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Eddy-kasatpol-pp2.jpg" alt="Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Eddy Christijanto. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fenomena urbanisasi biasanya terjadi seusai Lebaran. Ratusan hingga ribuan warga luar kota berbondong-bondong masuk Kota Surabaya. Tujuan utamanya bekerja.  Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, Pemkot Surabaya melakukan antisipasi dengan menggencarkan operasi yustisi. Petugas akan mendata penduduk pendatang yang masuk Surabaya.  Kasatpol PP Surabaya Eddy Christijanto mengatakan sudah berkoordinasi dengan camat dan lurah. Seluruh ketua RT/RT diimbau untuk mengawasi pendatang yang masuk Surabaya. ’’Pendatang wajib lapor 1 x 24 jam ke ketua RT masing-masing,’’ kata Eddy kemarin (6/5).  Operasi kependudukan juga akan digencarkan. Sasarannya adalah para pendatang yang tinggal di rumah-rumah kos dan kontrakan. Operasi akan dilakukan di semua kecamatan dan kelurahan. ’’Operasi dimulai 9 Mei (Senin pekan depan, Red),’’ papar Eddy.  Menurut dia, pendataan penduduk nonpermanen memang dibolehkan dalam aturan. Dasar hukumnya Permendagri 74/2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen. Yakni, penduduk yang masuk ke suatu kota, tapi tetap mempertahankan status kependudukan daerah asal. ’’Maka, wajib baginya didata sebagai penduduk nonpermanen di Surabaya,’’ jelasnya.  Sesuai Permendagri 74/2022, seseorang boleh tinggal di satu kabupaten/kota dengan beberapa alasan. Yaitu, bekerja, berobat, dan sedang melanjutkan pendidikan atau keperluan mendesak lainnya.  Bagaimana jika menemukan pendatang dengan tujuan yang tidak jelas? Eddy memastikan, pihaknya akan bertindak tegas. Yaitu, mengembalikan yang bersangkutan ke daerah asalnya. ’’Akan dikembalikan ke daerah asal,’’ tegas Eddy.

Satpol PP Surabaya Siapkan Operasi Yustisi di Kontrakan dan Kelurahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG_0831.jpg" alt="Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, melakukan antisipasi lonjakan urbanisasi dengan menggelar operasi yustisi. Hal itu dilakukan usai libur cuti bersama dan libur Idul Fitri 1443 Hijriah.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, operasi yustisi dilakukan untuk meminimalisir kedatangan warga dari luar Kota Pahlawan yang tidak membawa identitas. Kegiatan tersebut juga berkolaborasi dengan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya hingga tingkat kelurahan.  ”Kami lakukan penyisiran melalui operasi yustisi di seluruh wilayah di Kota Surabaya,” kata Anna Fajriatin seperti dilansir dari Antara.  ”Jadi warga luar kota yang tidak membawa identitas atau KTP, akan ditampung Dinsos,” tambah dia.  Nantinya, lanjut dia, selama berada di Dinsos Surabaya, warga tersebut dilakukan penelusuran atau kroscek data. Setelah ditemukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinsos Jatim untuk melakukan proses pemulangan warga ke daerah asal.  ”Jika warga tersebut berasal dari Jatim, akan kami pulangkan ke daerah asal setelah berkoordinasi dengan Dinsos Jatim,” terang Anna Fajriatin.  Sedangkan bagi warga luar Jatim, Dinsos Surabaya akan meminta bantuan Dinsos Jatim untuk berkoordinasi dengan dinsos setempat, sebagai tindak lanjut proses pemulangan warga tersebut.  ”Dinsos terus bersiaga untuk menangani kejadian tersebut setelah libur Lebaran. Diharapkan warga luar kota yang datang ke Surabaya tetap membawa kartu identitas dan memiliki tujuan yang jelas,” tutur Anna Fajriatin.  Dia menjelaskan, para personel yang diterjunkan akan menyisir wilayah masing-masing dengan didampingi tiga pilar. Yakni TNI-Polri dan kecamatan setempat. Kegiatan itu juga akan digelar serentak setelah libur cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.  ”Nanti teman-teman menyisir semua lokasi di wilayah masing-masing dan biasanya kegiatan ini dilakukan serentak bersama tiga pilar,” ucap Anna Fajriatin.

Pemkot Surabaya Gelar Operasi Yustisi usai Libur Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/PENDATANG-MUSIMAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot Surabaya melalui kecamatan telah melakukan beberapa mekanisme pemantauan warga pendatang musiman. Khususnya setelah Lebaran mendatang. Salah satunya, melalui operasi yustisi kependudukan.  Camat Rungkut M. Habib menjelaskan, mekanisme pengawasan untuk warga pendatang musiman sudah dipersiapkan. Tentu selain operasi yustisi kependudukan, koordinasi dilakukan hingga tingkat kelurahan. ’’Ya istilahnya pendatang musiman. Ini pasti terjadi seusai Lebaran. Jadi, sejak awal kami persiapkan,’’ katanya kemarin (26/4).  Menurut dia, pendatang baru harus melaporkan kedatangannya sehingga pendataan bisa dilakukan dengan baik. Termasuk memanfaatkan aplikasi kependudukan Kalimasada yang sudah berjalan hingga sekarang.  ’’Pendataan itu penting karena berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat,’’ ungkapnya. Pihaknya juga melibatkan satpol PP, baik di tingkat kecamatan maupun Kota Surabaya, sebagai bentuk penegakan peraturan daerah.  Surat edaran bagi warga pendatang musiman juga telah disiapkan. Harapannya, dengan adanya surat edaran, pihaknya dapat menata kawasan padat penduduk. Sebab, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, kepadatan penduduk mencapai 5.453 jiwa per kilometer persegi.  Pendataan bagi warga pendatang musiman, menurut Habib, juga memengaruhi intervensi pemberdayaan yang dilakukan Pemkot Surabaya. Untuk itu, antisipasi lonjakan dan kepadatan penduduk perlu dipersiapkan sejak awal.  ’’Persoalan ini saya kira berbeda dengan warga yang pindah masuk. Sebab, mereka pasti membawa berkas kependudukan kan. Kalau lengkap, ya dituntaskan,’’ jelasnya.  Tak hanya itu, pendataan sejak awal juga mempermudah pemantauan protokol kesehatan. Meski kasus Covid-19 di Surabaya landai, masyarakat harus tetap mengantisipasi dengan memperkuat protokol kesehatan.

Tekan Pendatang Musiman, Pemkot Siap Operasi Yustisi seusai Lebaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#operasi yustisi

Berita Terkini