<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/IMG_0789-1636847152.jpg" alt="SAMPAIKAN TUNTUTAN: Pendemo mendesak pemerintah membangun jalan khusus tambang di Parung Panjang. Aksi demo di depan Kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (20/11)." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN TUNTUTAN: Pendemo mendesak pemerintah membangun jalan khusus tambang di Parung Panjang. Aksi demo di depan Kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (20/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Setelah insiden kecelakaann lalu lintas antara truk dengan beberapa mobil pribadi yang menewaskan seorang sopir pada Selasa (14/11) lalu, ajakan demontrasi untuk menuntut penertiban operasional truk di Parung Panjang makin masif. Pasalnya, sebelum kejadian itu ada beberapa kasus serupa yang menelan banyak korban jiwa. Hanya saja kecelakaan Selasa malam itu membuat lalu lintas di jalan Parung Panjang Raya tidak bergerak sama sekali. Perjalanan warga tertahan dari perbatasan Kabupaten Tangerang-Kabupaten Bogor. Tertahan di perbatasan, perjalanan yang semestinya ditempuh 20 menit berubah dua jam. Pasalnya, tidak ada satu pun kendaraan bisa bergerak. Lalu lintas terkunci. Satu truk dan melintang di jalan. Beberapa mobil terperosok ke drainase akibat benturan keras dengan truk setelah kecelakaan. Hal itu membuat badan jalan tertutup. Sementara, di belakangnya sudah ada puluhan truk yang sudah terlanjur ambil badan jalan untuk melintas ke arah Tangerang. Begitu juga dari arah Tangerang, perjalanan pengendara tertahan karena lajur jalan tertutup habis. Tidak bisa buka tutup. Sebab dari arah berlawanan truk sudah terlanjur masuk tetapi tidak bisa melaju. Mirisnya lagi korban pada malam tidak bisa langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sebab, ambulans yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Ambulans tertahan kemacetan dari arah jembatan perbatasan Bogor-Tangerang. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/IMG_0739-2105197022.jpg" alt="AKSI DAMAI: Massa saat berunjuk rasa di depan kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (20/11)." width="100%">
<figcaption>AKSI DAMAI: Massa saat berunjuk rasa di depan kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (20/11).</figcaption>
</figure> Senin pagi (20/11) sekitar pukul 10.00, ratusan warga sudah hadir di depan kantor Kecamatan Parung Panjang untuk menggelar aksi damai. Mereka datang atas seruan dari sejumlah kelompok masyarakat, baik secara langsung maupun lewat daring media sosial. Ada peserta aksi juga yang berseragam sekolah. Masa itu dikomandoi oleh kelompok yang menamakan diri Parungpanjang Bersatu. Ketua Parungpanjang Bersatu Tb. Ule Sulaeman mengatakan, ada empat tuntutan dari masyarakat Parung Panjang atas operasional truk tambang yang belakangan ini semakin semrawut. Pertama, laksanakan secepatnya perubahan peraturan bupati (perbup) nomor 120 tahun 2021 tentang jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang. Yaitu tentang penerapan jam operasional truk yang dimulai dari pukul 22.00 hingga 05.00. Kemudian pemasangan beberapa portal yang dijaga langsung oleh jajaran dinas perhubungan (dishub). Kedua, perbaiki jalan rusak akibat dilintasi truk-truk besar dengan tonase melebihi kapasitas. Kondisi jalan di Parung Panjang sangat memiriskan. Hancur dan rusak parah. Ada lobang besar. Jangan mobil kecil, truk aja berusaha menghindari lobang itu karena saking besarnya lobang tersebut. Ketika hujan jalan berlumpur, kala panas terik sangat berdebu. "Ketiga, jalan tambang yang dijanjikan oleh (gubernur Jawa Barat kala itu) Ridwan kamil enam tahun lalu harus segera direalisasikan. Pemprov harus punya harga diri dengan janjinya. Harus punya integritas dan keberanian," tantang Tb. Ule. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013298713/bupati-bogor-atur-truk-di-parung-panjang-petugas-diminta-konsisten-jalani-perintah-perbup">Bupati Bogor Atur Truk di Parung Panjang, Petugas Diminta Konsisten Jalani Perintah Perbup</a> Menurut Ule, tidak ada solusi jangka panjang selain jalan tambang. Alasannya, tambang pasir dan batu di perbukitan kawasan Parung Panjang dan sekitarnya selalu ada dan terus berlangsung. Hasil-hasil tambang itu menjadi material utama untuk proyek strategis nasional dan proyek-proyek swasta lainnya. Tuntutan keempat, kata Ule, masyarakat meminta Pemkab Bogor dan jajaran lainnya untuk menugaskan aparatur yang yang berintegritas keberanian untuk membenahi permasalahan Parung Panjang. Terutama masalah jalan provinsi yang menjadi jalan tambang selama puluhan tahun. Massa mengancam jika tuntutanya tidak direspons dengan baik oleh pemerintah, maka dua minggu mendatang mereka hadir lagi dalam jumlah lebih banyak. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/IMG_0822-2629215988.jpg" alt="Camat Parung Panjang Icang Aliudin (berkacamata) diamankan petugas dari anakistis pendemo di Parung Panjang, Senin (20/11)" width="100%">
<figcaption>Camat Parung Panjang Icang Aliudin (berkacamata) diamankan petugas dari anakistis pendemo di Parung Panjang, Senin (20/11)</figcaption>
</figure> Aksi damai Senin siang sempat berlangsung ricuh beberapa menit. Massa menuntut Camat Parung Panjang Icang Aliudin menemui mereka dan mendengarkan aspirasi. "Kemarin di medsos menantang warga hadir dan bertindak. Kini kami hadir, tapi Camat tidak memperlihatkan batang hidung," ujar salah seorang peserta aksi. Berselang beberapa waktu lama, Icang memang hadir. Namun, kehadirannya tidak membuat masa jadi tenang malah memicu anarkistis. Massa kesal dengan cara omongan Camat yang mengajak warga jadi preman untuk melawan sopir truk. Sebetulnya, persoalan Parung Panjang sudah menjadi perhatian dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Sehari sebelum demo, Minggu (19/11) Bey Machmudin hadir bersama Bupati Bogor Iwan Setiawan ke Parung Panjang untuk mencari solusi atas persoalan jalan rusak dan operasional truk di Parung Panjang. Pertemuan itu hanya menguatkan solusi yang diputuskan Iwan Setiawan, yaitu merevisi Perbup nomor 120 tahun 2021 tentang jam operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang. Salah satu isinya, yakni truk boleh keluar dari kantong parkir dan melintas di Jalan Parung Panjang Raya pada pukul 22.00 hingga 05.00. Setelah itu truk tidak boleh melintas. Mereka pun harus parkir di kantong-kantong parkir. Bukan di badan jalan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/IMG_0849-1487734638.jpg" alt="SAMPAIKAN ASPIRASI: Ratusan warga hadir di depan Kantor Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, untuk ketegasan petugas terhadap truk nakal." width="100%">
<figcaption>SAMPAIKAN ASPIRASI: Ratusan warga hadir di depan Kantor Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, untuk ketegasan petugas terhadap truk nakal.</figcaption>
</figure> Sementara, terkait demo Senin (20/11) Bey Machmudin tidak memberikan komentar. Pesan yang dikirimkan JawaPos.com tidak dibalas. Panggilan telepon pun tidak direspons hingga berita ini dirilis. Dikutip dari laman Pemrov Jabar, Jabarprov.go.id, Bey Machmudin menegaskan bahwa terkait adanya dugaan "permainan" atau pungutan liar oleh oknum aparat terhadap sopir truk, pihaknya sudah menyiapkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Jabar. Satgas itu akan bertindak cepat, jika ada bukti pungli di kawasan Parung Panjang. "Kami ada Satgas Saber Pungli. Jadi, silakan dikirimkan kepada kami buktinya, nanti tim akan bergerak cepat. Ada Pak Kapolres, Pak Dandim yang akan segera menindaklanjuti," ujarnya.

ratusan warga sudah hadir di depan kantor Kecamatan Parung Panjang untuk menggelar aksi damai. Masa itu dikomandoi Parungpanjang Bersatu.

Tidak Ada Solusi selain Jalan Khusus Tambang di Parung Panjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/IMG_0769-3689657194.jpg" alt="Orator saat menyampaikan aspirasi warga Parung Panjang di depan kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (20/11)." width="100%">
<figcaption>Orator saat menyampaikan aspirasi warga Parung Panjang di depan kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (20/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ronald Aristone Sinaga sempat menyuarakan aspirasi warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, di akun Instagramnya, brorondm. Bahkan dia berjanji ikut hadir di tengah masyarakat Parung Panjang yang berdemo di depan kantor Kecamatan Parung Panjang pada Senin (20/11). Janji itu ditepati. Ronald Sinaga hadir di tengah-tengah massa di depan kantor Kecamatan Parung Panjang, Senin (20/11) siang. Kehadirannya itu sempat diunggah di story Instagram brorondm. Sayangnya, Ronald Sinaga hanya sebentar di bersama para pendemo. Lantas berlalu dan tidak berkomentar apa pun. Dia mengaku tidak paham masalah apa yang didemokan masyarakat Parung Panjang. "Saya kurang paham situasi demo. Di sana hanya 5 menit dan melihat antusias warga berharap saya bersuara di atas mobile commando," ujar Ronald dalam pesan singkatnya kepada JawaPos.com, Senin (20/11). Sejatinya Ronald berharap ikut bersuara di atas mobil komando. Pasalnya, para pendemo sempat menyebut nama dia beberapa kali. "Tapi orator melarang orang partai naik. Korlap juga sudah bisik ke telinga saya untuk jangan naik dengan alasan 'orang partai'," aku Ronald kepada JawaPos.com. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/sinaga-2903676453.jpg" alt="IKUT BERDEMO: Ronald Sinaga sempat hadir di aksi demo warga Parung Panjang." width="100%">
<figcaption>IKUT BERDEMO: Ronald Sinaga sempat hadir di aksi demo warga Parung Panjang.</figcaption>
</figure> Tidak mendapat panggung di Parung Panjang, Ronald Sinaga membawa tim medianya melakukan survei lihat kondisi ril lapangan. Sementara itu, ratusan warga yang terdiri atas orang dewasa dan pelajar melancarkan aksinya di depan Kantor Kecamatan Parung Panjang. Mereka menuntut kejelasan kepada Pemkab Bogor, khususnya Camat Parung Panjang Icang Aliudin. Sebelumnya, beredar cukup ramai di media sosial tantangan dari Icang agar warga bersuara melawan sopir truk. Tidak hanya sekadar bersuara di media sosial. Icang menyarankan warga untuk mencegah dan melarang langsung sopir truk yang beroperasi pada siang hari. Namun, pada saat demo itu Icang sempat hadir sebentar dan menarik diri. Dia sempat diamankan jajarannya karena aksi warga sempat berlangsung ricuh dan nyaris anarkistis. Salah satu komunitas yang menggerakkan aksi damai itu adalah Parungpanjang Bersatu. Ketua Komunitas Parungpanjang Bersatu Tb. Ule Sulaeman mengakui beberapa anggota massa sempat tidak terkendali dalam berorasi, tetapi cepat ditangani. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013294281/truk-melintas-di-luar-jam-operasi-wajar-warga-parung-panjang-menduga-aparat-bermain">Truk Melintas di Luar Jam Operasi, Wajar Warga Parung Panjang Menduga Aparat Bermain</a> Di balik itu, kata Tb. Ule, pihaknya berharap ada kebijakan konkret dari pemerintah. Tidak hanya dari Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Bara saja, tetapi melainkan juga dari pemerintah pusat. "Tadi kami melihat ada anggota DPR sudah menyuarakan aspirasi kami di Senayan dalam rapat dengan Menteri PUPR. Semoga ada solusi konkret untuk Parung Panjang," tandasnya kepada JawaPos.com. Di sisi lain, tidak berkomentar apa pun terkait orasi warga Parung Panjang. Bahkan ketika dihubungi JawaPos.com pun lewat ponselnya, Icang pun tidak memberikan jawaban hingga berita ini dipublis.

Sejatinya Ronald berharap ikut bersuara di atas mobil komando. Pasalnya, para pendemo sempat menyebut nama dia beberapa kali.

Hadir di Tengah Demo Warga Parung Panjang, Politikus PSI Tidak Diizinkan Ikut Berorasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-06-at-05.49.59.jpeg" alt="DILARANG MELINTAS: Petugas Satpol PP Kecamatan Parung Panjang menghadang truk yang melintas di luar jam operasional. (Satpol PP Parung Panjang for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>DILARANG MELINTAS: Petugas Satpol PP Kecamatan Parung Panjang menghadang truk yang melintas di luar jam operasional. (Satpol PP Parung Panjang for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jalan Parung Panjang Raya, Kabupaten Bogor kembali macet pada siang hari. Kemacetan dipicu antrean truk besar yang melintas di luar jam operasionalnya yang telah ditentukan. Padahal jam operasional mereka pukul 21.00 hingga 05.00.  Situasi itu terjadi semenjak libur lebaran Idul Fitri 2021 usai. Beberapa truk dari arah Legok, Kabupaten Tangerang, melintas menuju arah Gerowong, Kabupaten Bogor. Truk tersebut tentu melintasi Jalan Parung Panjang Raya. Akibatnya jalan yang terdiri dua lajur itu semaki rusak dan bergelombang. Bahkan ada lubang jalan seukuran mobil.  Kondisi itu membuat para pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor atau mobil mengambil lajur berlawanan. Hal itu sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan. "Pengendara sepeda motor sering jatuh di kawasan ini karena jalan berlobang," ujar Irfan, 53, warga Parung Panjang kepada JawaPos.com, Senin (7/6).  Irfan mengatakan, truk yang melintas di siang hari memicu kemacetan lalu lintas. Kemudian debu truk itu sangat mengganggu dan rentan memicu ISPA. "Sekarang masih pandemi covid-19. Warga sangat rentan kena ISPA. Hal itu dikhawatirkan memudahkan terpapara covid," kata dia.  Muhammad Yusuf Maulana, salah seorang ketua RT di Desa Parung Panjang juga mengeluhkan operasional truk yang mulai tidak beraturan. Dia sudah melaporkan kondisi itu ke aparat desa. Namun kewenangan pengaturan truk berada di pihak dinas perhubungan, polisi, dan kecamatan. "Saya sudah informasikan ke Kades, minta pihak terkait mengatur lagi operasional yang sudah membahayakan keselamatan pengguna jalan," terangnya.  Parung Panjang merupakan kecamatan di pinggir Kabupaten Bogor. Daerah itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Titik perbatasan daerah itu berada di sebuah jembatan. Pantauan JawaPos.com, kini kondisi jembatan itu juga rawan karena berlobang. Ditambah pula seringnya truk parkir di atas jembatan.  Kemacetan jalan di Parung Panjang Raya sangat terasa pada sore sampai pukul 20.00. Ketika itu truk sudah berjejer di tengah jalan. Baik dari arah Tangerang maupun Parung Panjang. Akibatnya waktu perjalanan warga jadi lebih lama.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/06/2018/dishub-jateng-minta-larangan-truk-melintas-diperpanjang/">Dishub Jateng Minta Larangan Truk Melintas Diperpanjang</a>  Sementara itu, petugas yang berada di sekitar jembatan tidak melarang truk melintas. Mereka memang hadir di sana.  Bupati Bogor Ade Yasin ketika diminta konfirmasinya terhadap kondisi lalu lintas truk di luar jam operasional ini belum memberikan komentar. Pesan yang dikirim JawaPos.com tidak dibalas. Ketika ditelepon tidak direspons.  Di sisi lain, Kepala Unit Pol PP Kecamatan Parung Panjang Dadang mengaku sudah berupaya melarang truk tidak melintas di luar jam operasional. Namun upaya tidak begitu berdampak. "Kewenangan saya terbatas. Untuk menindak tegas truk itu adalah petugas dari Dishub," ujar Dadang.  Menurut Dadang, petugas Dishub Kabupaten Bogor yang merupakan memiliki kewenangan untuk menghadang truk yang melintas di luar jam operasional. Baik dari arah Parung Panjang maupun dari Tangerang. Kalau dari Tangerang tidak boleh masuk dulu ke Parung Panjang. Sebaliknya, dari arah Parung Panjang diminta kembali ke pool atau parkiran.  "Kami sudah minta ke sopir-sopir truk itu agar tidak parkir di badan jalan. Truk parkir di badan jalan makin mempersempit lebar jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya," klaim Dadang.

Warga Parung Panjang Protes Truk Melintas di Luar Jam Operasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dishub-jateng-minta-larangan-truk-melintas-diperpanjang_m_218357.jpeg" alt="ILUSTRASI: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah meminta Kemenhub memperpanjang larangan operasi truk pada saat angkutan Lebaran 2018. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kantong parkir untuk kendaraan besar tersebut di tengah padatnya mudik nanti." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah meminta Kemenhub memperpanjang larangan operasi truk pada saat angkutan Lebaran 2018. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kantong parkir untuk kendaraan besar tersebut di tengah padatnya mudik nanti.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah meminta Kemenhub memperpanjang larangan operasi truk pada saat angkutan Lebaran 2018. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kantong parkir untuk kendaraan besar tersebut di tengah padatnya mudik nanti. Kepala Dishub Provinsi Jawa Tengah Satrio Hidayat mengatakan, ruas jalan yang ada saat ini, menurutnya, tidaklah cukup besar sebagai tempat parkir truk. Terutama pada bagian bahu jalan. Untuk itu, ia akan melobi kebijakan tersebut, agar para petugas yang mengatur jalan dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian tidak kualahan mengatur truk.&nbsp; "Saya minta ke pak menteri dari H-7 hingga H+7 truk dilarang beroperasi. Tapi edarannya H-3 hingga H-1 dan H+5 hingga H+7 dilarang lagi. Itu pun hanya di tol. Jadi pekerjaan kami bertambah, terutama rekan-rekan kepolisian. Nanti akan kita bantu di lapangan," katanya saat dijumpai di kompleks Kantor Gubernuran, Semarang, Rabu (6/6).&nbsp; Satrio menilai, Kemenhub memberikan surat edaran larangan kendaraan besar atau truk tidak sesuai waktu padatnya para pemudik. Ia mencontohkan untuk jalur Semarang-Solo, yang menurutnya hampir tak ada bahu jalan. "Adanya kantong-kantong parkir di restoran. Kalau ada macet truk dipinggirkan kemana. Kami waktu itu minta Semarang-Solo dilarang," ungkapnya.&nbsp; Di Jawa Tengah sendiri, lokasi yang paling berat dalam hal pengaturan arus lalu lintas adalah di daerah Semarang dan terutama daerah Ampel, Boyolali. Lantaran, hanya bisa dilalui satu lajur jalan. "Akhir pekan saja sudah macet apalagi arus mudik, ditambah truk beroperasi," tuturnya.&nbsp; Dengan adanya hal tersebut, ia berharap, adanya bantuan dan dukungan dari Dirjen Kemenhub. Khususnya dalam mencarikan solusi bagaimana menepikan truk pada masa arus mudik nanti.&nbsp; "Kemungkinan kalau terjadi kemacetan ya dipinggirkan saja kalau bisa. Semaksimal mungkin kendaraan pribadi masuk ke tol. Tak mampu lagi kita mengatur jalan nasional dan provinsi," ucapnya.&nbsp; Lebih jauh, Satrio berujar, pihaknya juga akan menyiasati dengan kebijakan atau aturan supaya truk dapat dilarang beroperasi saat padatnya arus mudik. Semisal, mencontoh pelarangan kendaraan pengangkut barang seperti di Jawa Barat sana. "Tadi saya tanya jasa marga menyampaikan, Jawa Barat H-7 truk dilarang melintas. Nah ini saya mau menanyakan siapa yang memerintah. Kalau bisa saya mau mengikuti kebijakan tersebut. Ujung sampai ujung dilarang bareng-bareng," tandasnya.&nbsp;

Dishub Jateng Minta Larangan Truk Melintas Diperpanjang