<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/25/JKT_Target-Transaksi-Imos-2025_Salman-Toyibi_-1JPG-3859872818.jpg" alt="Suasana pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (24/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (24/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Memasuki tahun baru, AISI melihat pasar motor domestik masih memiliki potensi untuk terus bertumbuh dengan berbagai tantangan ekonomi yang harus dihadapi bangsa ini. Pemberlakuan opsen sebagai pajak tambahan yang diberlakukan di awal tahun oleh sejumlah pemerintah daerah, dikhawatirkan akan menjadi batu ujian pertama bagi pelaku industri di awal tahun.</p> <p>Pada awal 2025, AISI sempat memproyeksikan penjualan motor domestik berada di rentang 6,4 juta hingga 6,7 juta unit. Tahun itu akhirnya ditutup dengan hasil penjualan sebesar 6.412.769 unit.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Kami memahami kebutuhan kenaikan pendapatan setiap pemerintah daerah. Kalaupun ada kenaikan opsen, kami berharap dapat diberikan juga insentif dengan tidak menaikkan pajak kendaraan sehingga dampaknya tidak berpengaruh ke permintaan konsumen,&rdquo; ujar Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala.</p> <p dir="ltr">Sigit mengungkapkan efek berganda kondisi geopolitik global berpotensi memengaruhi perekonomian dan pasar motor domestik. Selain pertumbuhan ekonomi, harga komoditas dan kondisi cuaca akan mempengaruhi stabilitas daya beli masyarakat tahun ini. Dukungan lembaga pembiayaan yang kuat juga akan mampu mendorong terjadinya realisasi penjualan di pasar sepeda motor domestik.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan tantangan yang potensial terjadi di tahun ini, kami memproyeksikan pasar sepeda motor domestik akan relatif stabil tahun ini di angka 6,4 juta-6,7 juta unit,&rdquo; katanya.</p> <p dir="ltr">Berdasarkan data AISI, segmen skutik di 2025 masih mendominasi permintaan sepeda motor baru di pasar domestik pada tahun lalu dengan kontribusi 91,7%. Sisanya 4,46% berasal dari jenis motor&nbsp;<em>underbone</em>, 3,51% tipe sport dan kontribusi sepeda motor listrik masih di bawah 1%.</p>

Pemberlakuan opsen  yang diberlakukan di awal tahun oleh sejumlah pemerintah daerah, dikhawatirkan akan menjadi batu sandungan penjualan

AISI: Pemberlakuan Opsen Tahun Ini Akan Jadi Batu Sandungan untuk Penjualan Sepeda Motor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/19/Peluncuran-Aerox-Alpha-572705499.jpg" alt="Peluncuran Yamaha Aerox Alpha jelang akhir tahun 2024." width="100%">
<figcaption>Peluncuran Yamaha Aerox Alpha jelang akhir tahun 2024.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Yamaha akan menggenjot penjualan motornya agar bisa lampaui target di tahun 2025 sebelum opsen pajak berlaku 100 persen.&nbsp;</p> <p>Seperti diketahui awal tahun ini opsen pajak sempat diberlakukan namun menimbulkan prodan kontra dikalangan masyarakat. Pada akhirnya kebijakan ini ditunda oleh masing masing daerah.</p> <p>Opsen menjadi hal yang memberatkan produsen kendaraan. Meskipun ditunda namun hal ini nantinya akan diterapkan sepenuhnya. Sudah pasti harga motor semua merek akan naik.</p> <p>Rifki Maulana selaku Manager Public Relation, YRA &amp; Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg (YIMM) menyebutkan pihaknya tidak akan melakukan perang harga dengan membuat banderol produk lebih murah.&nbsp;</p> <p>"Kami tidak ada rencana sampai perang harga. Kita memberikan produk dengan harga yang sesuai dengan kualitas yang kita berikan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa opsen ini akan berlaku untuk semua jenis kendaraan," ujar Rifki belum lama ini.&nbsp;</p> <p>Rifki menambahkan, opsen juga berlaku untuk roda empat, artinya ada kemungkinan pergeseran konsumen dari mobil menjadi ke motor. Ini kesempatan dan saat ini, Yamaha sedang menggenjot penjualan sebelum opsen pajak berlaku sepenuhnya.&nbsp;</p> <p>"Opsen itu menjadi suatu tantangan buat kami. Yamaha sendiri akan coba mengejar (penjualan) sebelum opsen ini benar-benar diperlakukan 100 persen," katanya.&nbsp;</p> <p>Rifki meyakini di tahun 2025 penjualan roda dua masih akan mencapai target seperti tahun lalu. Pasalnya opsen pajak masih akan dievaluasi pemerintah daerah dalam beberapa bulan ke depan.&nbsp;</p> <p>"Masing masing daerah beda terkait penundaan soal opsen ada yang 3 bulan atau 6 bulan. Saat ini masih sesuai sama target. Jadi harusnya bisa," pungkas Rifki.&nbsp;</p> <p>Di sisi lain Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dalam pernyataan nya&nbsp; mengungkapkan hadirnya opsen pajak bisa membuat harga motor menjadi meningkat berkisar Rp800 ribu hingga Rp2 jutaan, bergantung jenis motor.</p> <p>Pihak AISI memprediksi, jika opsen pajak berlaku sepenuhnya, maka bisa membuat penjualan motor anjlok hingga 20 persen.</p> <p>Target AISI&nbsp; tahun 2025 untuk penjualan motor sekitar 6,4 juta hingga 6,7 juta unit. Angka tersebut dipatok berdasarkan penjualan motor di 2024 yang mampu mencapai 6,3 juta unit. mapukah target ini tercapai? Kita lihat nanti.</p>

Yamaha Indonesia tidak akan melakukan perang harga dengan membuat banderol produk lebih murah ditengah kebijakan Opsen

Yamaha Genjot Penjualan Sebelum Opsen Berlaku 100 Persen 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/01/harley-davidson-warns-the-worst-could-happen-due-to-covid-19-142201_1-1-714771598.jpg" alt="Ilustrasi Moge Harley-Davidson. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Moge Harley-Davidson. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; PT JLM Auto Indonesia selaku agen pemegang merek (APM) Harley-Davidson di Tanah Air turut menanggapi perubahan regulasi atau peraturan baru dari pemerintah. Salah satunya adalah opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) yang resmi diberlakukan sejak 5 Januari 2025.</p> <p>Mardiono Sugiarto, Marketing Communication Manager PT JLM Auto Indonesia, mengatakan bahwa Harley-Davidson tak akan terpengaruh dengan hal ini. Bahkan, ia tetap optimistis dengan penjualan produk pada 2025.&nbsp;</p> <p>Terlebih, target pasar dari Harley-Davidson adalah masyarakat kelas atas yang tentunya sudah tak mempersoalkan biaya.</p> <p>&ldquo;Kita masuk ke kategori barang hobi atau barang mewah. Pastinya orang-orang yang sudah mampu membeli barang mewah, mereka tidak lagi memikirkan sesuatu yang memang menjadi halangan buat dia ya. Katakanlah kalau kita pakai Ferrari, nggak akan mikir tuh satu berapa bensinnya atau pajaknya berapa,&rdquo; kata Mardiono kepada JawaPos.com, Jumat (31/1).</p> <p>Bahkan, Mardiono percaya bahwa konsumen Harley-Davidson sudah mengetahui besaran pajak sejak sebelum membeli. Terlebih hal ini sudah kewajiban mereka untuk membayar pajak ke negara dan mematuhinya.</p> <p>&ldquo;Ya ibaratnya mereka sudah tau dan itu menjadi risikonya mereka. Dalam artian ya biaya <em>spare part</em> mahal, ya ini Harley Davidson. Jadi ya kalau bahasanya, kalau sudah sultan sih ya sudah,&rdquo; ungkap dia.</p> <p>Sebagai informasi, opsen pajak merupakan salah satu kebijakan perpajakan daerah berdasarkan pokok PKB sesuai dengan peraturan yang berlaku.&nbsp;</p> <p>Aturan ini tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menggantikan UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur mekanisme pemungutan pajak kendaraan baru.</p> <p>Opsen sendiri terbagi menjadi dua, yakni tambahan pajak untuk kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).&nbsp;</p> <p>Pada Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, tertuang bahwa tarif opsen pajak PKB adalah sebesar 66 persen dari pajak terutang. Dan opsen pajak BBN-KB sebesar 66 persen dari pajak terutang.</p> <p>Demi memudahkan pengawasan dan pembayaran, di belakang STNK, tepatnya di Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran ditambahkan dua kolom baru untuk mencatat mengenai kedua opsen ini.</p> <p class="class-paragraph">Tujuan opsen pajak yakni untuk memperluas sinergi pemungutan pajak sekaligus mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan. Aturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah dalam jangka panjang.</p>

Harley-Davidson tak akan terpengaruh dengan kebijakan opsen pajak terbaru. Karena target pasarnya adalah masyarakat kelas atas.

JLM Auto Indonesia Tak Pusing Soal Opsen Pajak, Harley-Davidson Hanya untuk Masyarakat Kelas Atas yang Tak Persoalkan Biaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/creta3-1423112653.jpg" alt="Nyamannya mencari mobil impian keluarga di BRI Consumer Expo Surabaya (Dok. Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nyamannya mencari mobil impian keluarga di BRI Consumer Expo Surabaya (Dok. Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah resmi memberlakukan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sejak 5 Januari 2025. Namun, 25 daerah memberikan kelonggaran demi membantu industri otomotif untuk pulih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelonggaran tersebut berbentuk diskon pajak opsen yang variatif, dengan jangka waktu tiga sampai dua belas bulan. Meski telah diberikan kelonggaran, sejumlah kendala tetap didapati konsumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dealer Hyundai Gowa, konsumen yang membeli mobil pada akhir 2024 belum mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru. Spesifiknya, konsumen yang membeli mobil setelah 16 Desember 2024, tanggal yang disarankan agar tak terkena opsen pajak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kemarin masih ada yang proses di akhir tahun, ada beberapa yang sampai sekarang aja juga masih terhambat. Artinya STNK belum muncul, artinya kan memang belum final gitu loh, di daerah tersebut (aturan opsen),&rdquo; kata Chief Operation Officer Hyundai Gowa, Ferry di Kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat (17/1/2025).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, STNK bagi transaksi yang dilakukan sebelum 16 Desember 2024 telah dirampungkan. Hanya saja, opsen yang akan berlaku mulai 5 Januari 2025 belum begitu jelas implementasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita masih bingung, ini sebetulnya secara nasional seperti apa? Belum ada rilis resminya,&rdquo; ungkap dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sampai saat ini, belum diketahui kapan STNK akan sampai ke tangan konsumen. Hyundai Gowa pun memastikan pihaknya tetap akan ikut dengan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, opsen pajak merupakan salah satu kebijakan perpajakan daerah. Tujuan opsen pajak untuk memperluas sinergi pemungutan pajak sekaligus mempercepat penyaluran pajak yang sebelumnya dibagihasilkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah dalam jangka panjang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kelonggaran tersebut berbentuk diskon pajak opsen yang variatif, dengan jangka waktu tiga sampai dua belas bulan.

Pemberlakuan Opsen Bikin Penerbitan STNK Mobil Baru jadi Terhambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/16/Xpander-Cross-Limited-3018292394.jpg" alt="Xpander Cross Limited berselimut aksen hitam pada bagian atap." width="100%">
<figcaption>Xpander Cross Limited berselimut aksen hitam pada bagian atap.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Model Xpander Hybrid yang hadir di Thailand pada Februari 2024 lalu menjadi perbincangan hangat di Tanah Air. Seberapa besar peluang mobil tersebut bisa masuk pasar otomotif Indonesia?</p> <p>Sebenarnya pemerintah Indonesia telah memberikan insentif pajak mobil hybrid sejak 1 Januari 2025. Dimana Insentif pajak untuk mobil hybrid termasuk dalam PPnBM DTP (Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah) sebesar 3 persen.</p> <p>Namun itu kembali kepada Agen Pemegang Merek, apakah itu menjadi strategi penjualannya di Indonesia.</p> <p>Menurut Atsushi Kurita, President Director PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) dalam sesi konferensi pers (14/1), pihaknya sangat terbantu dengan tax reduction mobil hybrid yang diberikan pemerintah.</p> <p>"Kami saat ini memang sudah serius untuk memperkenalkan lini model hybrid Mitsubishi di Indonesia, termasuk Xpander hybrid yang sudah diperkenalkan di Thailand," ujarnya.</p> <p>Namun&nbsp;Kurita-san tidak bisa memastikan kapan Xpander hybrid akan masuk ke Indonesia.</p> <p>Thailand dianggap Mitsubishi Motor Corporation lebih menjanjikan bagi mobil setengah listrik. Di sisi lain menurut pihak MMKSI pabrik mobil di Indonesia, Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI), sudah siap memproduksi mobil hybrid.</p> <p>Namun ada beberapa pertimbangan MMKSI tidak gegabah memasukkan Xpander Hybrid ke pasar Indonesia diantaranya penerapan aturan baru perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan opsen.</p> <p>Meskipun diberikan harga meringankan namun mobil baru mulai 2025 dikenakan tarif baru PPN sebesar 12 persen.</p> <p>Selain itu masih ada opsen yang merupakan pungutan pajak tambahan untuk kabupaten di tiap provinsi. Hal ini akan membuat harga mobil lebih mahal.</p> <p>&nbsp;</p>

Model Xpander Hybrid yang hadir di Thailand pada Februari 2024 lalu menjadi perbincangan hangat di Tanah Air. seberapa besar peluangnya

Menakar Seberapa Besar Peluang Xpander Hybrid Masuk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/Motor-Listrik-Yamaha_resize_83-3907149950.jpg" alt="Jajaran motor listrik Yamaha di IMOS 2024." width="100%">
<figcaption>Jajaran motor listrik Yamaha di IMOS 2024.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah resmi memberlakukan opsen pajak sejak 5 Januari 2025 lalu. Aturan ini sesuai dengan amanat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).</p> <p>Sebagai informasi dalam Modul PDRP disebutkan Opsen itu sendiri adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Daerah dikenakan terhadap PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.</p> <p>Opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB itu sendiri merupakan opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sementara opsen bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dengan aturan ini berdampak pada penjualan kendaraan baru yang dilakukan dealer di daerah. Pembeli atau konsumen akan keberatan dan berpikir dua kali untuk mengeluarkan biaya pajak tambahan yang tidak sedikit.</p> <p>Seperti diberitakan sebelumnya untuk daerah Depok Opsen yang harus dibayarkan untuk pembelian Yamaha Aerox terbaru sekitar Rp1,9 juta. Tak sedikit konsumen yang memtalkan untuk membeli walaupun sudah memberikan DP.</p> <p>Namun, konsumen tidak terasa meskipun pemerintah juga memberlakukan PPN 12% dimana sebelumnya 11%. Pasalnya kenaikan itu sudah termasuk dalam harga OTR.</p> <p>Meskipun sempat diberlakukan, namun pemerintah setempat (Depok) menunda pemberlakuan Opsen tiga bulan kedepan. Sementara untuk wilayah Banten di tunda hingga 6 bulan kedepan.</p> <p>Sutarya, Senior Director Marketing, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg menanggapi bahwa pihaknya tidak terlalu khawatir. Pasalnya pemberlakuan PPN 12 persen hanya diberlakukan untuk motor yang mahal alias 250 cc ke atas.</p> <p>"Melihat hal ini kita semangat aja sih. Ya yakin saja presiden baru, pasti tidak diam. PPN 12 persen ya alhamdulilah hanya untuk yang mahal," ujarnya saat ditemui di Sirkuit Gokart Sentul (15/1)</p> <p>Sutarya menambahkan bahwa terkait kebijakan penambahan pajak Opsen berharap ada solusi terbaik. Seperti diberitakan sebelumnya pemberlakuan Opsen sangat memberatkan konsumen untuk membeli motor karena mahalnya pajak tambahan.</p> <p>"Akhirnya Opsen walaupun ada penundaan ya mudah-mudahan bisa dievaluasi lebih baik untuk industri karena ini sepeda motor kan motor rakyat kalau terlalu mahal kasihan. Tapi ya pemerintah pasti akan melindungi industri, membantu industri otomotif. " pungkas Sutarya.</p>

Akhirnya Opsen walaupun ada penundaan ya mudah-mudahan bisa dievaluasi lebih baik untuk industri karena ini sepeda motor kan motor rakyat

Yamaha: Opsen Perlu Dievaluasi, Sepeda Motor Bila Terlalu Mahal Rakyat Kasihan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/opsen-stnk-787837114.jpg" alt="Pemberlakuan Opsen dibeberapa wilayah sudah berjalan." width="100%">
<figcaption>Pemberlakuan Opsen dibeberapa wilayah sudah berjalan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Dampak pemberlakuan kebijakan Opsen Pajak yang berlaku 5 Januari 2025 berimbas pada penjualan kendaraan bermotor salah satunya roda dua.</p> <p>Hal ini dirasakan para diler, banyak konsumen melakukan pembatalan karena ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan.</p> <p>Munculnya kebijakan Opsen atau pungutan tambahan pajak dinilai tidak hanya membuat calon konsumen berpikir ulang untuk membeli kendaraan, namun hal ini juga berdampak signifikan pada performa penjualan.</p> <p>Salah satu diler berlambang garpu tala diwilayah Depok juga merasakan turunnya penjualan secara drastis. Tak sedikit calon pembeli yang sudah memberikan DP tidak berlanjut membeli setelah mengetahui ada biaya tambahan.</p> <p>Menurut sang kepala cabang berinisial AR mengungkapkan bahwa bulan kemarin kurang lebih ada 15 konsumen yang melakukan pembatalan karena adanya Opsen.</p> <p>"Tenaga penjual kami mengeluhkan pemberlakuan Opsen, konsumen banyak yang batal karena ada biaya tambahan lagi. Misalnya untuk konsumen yang beli Yamaha Aerox terbaru konsumen harus nambah biaya Opsen wilayah Depok sekitar 1,9 juta. Besaran Opsen ini tergantung wilayah masing-masing," ujar AR kepada <em>Jawapos.com,</em> Selasa (14/1).</p> <p>AR menambahkan biaya Opsen menjadi beban tambahan di luar harga on-the-road (OTR) yang dibayarkan konsumen saat membeli sepeda motor baru.</p> <p>Namun menurutnya setelah hal ini ramai dan mendapat keluhan dari para dealer, kebijakan Opsen wilayah Depok akhirnya di tunda hingga tiga bulan kedepan. Ini kesempatan baik bagi konsumen maupun dealer untuk membeli dan menggenjot penjualan.</p> <p>"Wilayah Depok kebijakan Opsen akhirnya di tunda hingga tiga bulan kedepan. Meskipun saat awal pemberlakuan kami sempat kena imbasnya tapi ada juga konsumen tetap membeli. Saya dengar dari teman dealer yang ada di wilayah Banten kebijakan Opsen malah ditunda hingga 6 bulan kedepan," tambahnya.</p> <p>Menurut AR dampak Opsen Pajak lebih terasa dibandingkan kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025.</p> <p>"Sebenarnya konsumen lebih nggak masalah dengan PPN 12%, karena sudah include dalam harga OTR. Tapi opsen, karena tambahan di luar OTR, mereka merasa terbebani," kata AR.</p> <p>Dengan kenaikan PPN menjadi 12% dan ditambah tambahan Opsen yang harus dibayarkan tak sedikit para dealer pesimis dengan target penjualan. Selain menurunkan minat konsumen, kebijakan opsen dianggap kurang jelas.</p> <p>"Kami harus putar otak ubah strategi gimana konsumen tidak lari. Bahkan ada konsumen yang menganggap kita mempermainkan harga. Lho itu sudah kami berikan diskon, tapi kena biaya Opsen harganya jadi balik lagi," katanya.</p> <p class="class-paragraph">AR berharap pemerintah daerah memberikan solusi terkait hal ini. Paling tidak ada sosialisasi atau penambahan biaya Opsen yang tidak terlalu tinggi prosentasenya.</p> <p>Sebagai informasi Pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan ini berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu. </p>

Dampak pemberlakuan kebijakan Opsen Pajak yang berlaku 5 Januari 2025 berimbas pada penjualan kendaraan bermotor salah satunya roda dua.

Opsen Diberlakukan Banyak Dealer Motor Mengeluh Penjualan Turun

<div id="m#msg-f:1820949464163464338" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/h-3221117388.jpg" alt="Fransiscus Soerjopranoto selaku Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Fransiscus Soerjopranoto selaku Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1820949464163464338-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Memasuki tahun 2025, sejumlah regulasi baru ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah kenaikan pajak dari sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen. Selain itu, pungutan lain yang mesti dibayar masyarakat adalah opsen pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015515930/bingung-kapan-harus-potong-rambut-ini-panduan-lengkap-yang-wajib-kamu-tahu">Bingung Kapan Harus Potong Rambut? Ini Panduan Lengkap yang Wajib Kamu Tahu!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Regulasi baru tersebut tentunya membuat banyak sektor terdampak. Demikian juga pada industri otomotif, kenaikan pajak dan opsen pajak bikin industri ini putar otak, bagaimana caranya supaya dampaknya nggak dirasakan konsumen yang mungkin berimbas pada penurunan daya beli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Betapa tidak, regulasi berupa kutipan baru dan kenaikan pajak ini jelas akan secara langsung mempengaruhi harga mobil. Siapa yang akan menanggung? Ya masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), berharap bahwa pemerintah dapat secepatnya mengambil keputusan dengan cepat terkait kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan di Tanah Air. Tujuannya agar pelaku industri bisa menerapkan langkah yang tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau kita secara pelaku industri melihat bahwa government regulation yang tadinya masih abu-abu, sekarang sudah mulai menunjukkan titik terang. Kemarin baru kita terima yang PPNBM, jadi kita tunggu saja masih ada hybrid dan masih ada untuk PPN yang BEV," kata Frans, sapaan karibnya di peluncuran mobil baru Hyundai New Creta di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Frans berharap untuk pemerintah secepatnya aturan tersebut bisa dikeluarkan, sehingga dari situ pemain atau pelaku industri bisa langsung mengimplementasinya dengan tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi disampaikan bahwa market itu kecenderungannya akan turun karena uncertainty (ketidakpastian) masih ada, tapi opsen tax&nbsp; isunya, jarena kita lihat ada Kementerian Dalam Negeri Itu kan mengeluarkan imbauan masing-masing Dispenda untuk bisa meminimalisasi Impact dari opsen tax," lanjut Frans.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski opsen pajak dan kenaikan PPN berpotensi sekali untuk menurunkan daya beli, Frans berharap, dari sisi Hyundai, dengan adanya insentif mobil hybrid, pihaknya bisa sedikit merasakan manfaatnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, Hyundai saat ini memiliki deretan mobil hybrid yang bisa dibilang gencar diluncurkan dalam kurun waktu setengah tahun terakhir ini. SantaFe Hybrid ada, terbaru juga ada New Tucson Hybrid dan Hyundai memastikan bakal merilis mobil hybrid lainnya dalam waktu dekat. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Memasuki tahun 2025, sejumlah regulasi baru ditetapkan pemerintah. Salah satunya adalah kenaikan pajak dari sebelumnya 11  menjadi 12 persen

Opsen dan PPN 12 Persen bikin Industri Otomotif Putar Otak, Begini Kata COO HMID Fransiscus Soerjopranoto 

<div id="m#msg-f:1820467546145152083" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/06/Screenshot_2025-01-06-13-02-18-617_comgoogleandroidgm-edit-3572743556.jpg" alt="Ilustrasi STNK. (Modul PPRD)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi STNK. (Modul PPRD).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div id="m#msg-f:1820467546145152083-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sumbangan masyarakat ke negara otomatis nambah. Hal ini setelah opsen Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB resmi berlaku. Opsen pajak ini menambah kolom kutipan yang ada di STNK kendaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015495387/resmi-pecat-shin-tae-yong-erick-thohir-pelatih-baru-segera-diumumkan-tanggal-11-januari-mendarat">Resmi Pecat Shin Tae-yong, Erick Thohir: Pelatih Baru Segera Diumumkan, Tanggal 11 Januari Mendarat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Misalnya saja, saat ini terdapat tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh masyarakat pemilik kendaraan bermotor baru, seperti BBN-KB, opsen BBN-KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Adm STNK, dan biaya admin TNKB.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan adanya opsen PKB dan opsen BBN-KB, secara otomatis komponen pajak dalam bentuk setoran masyarakat ke negara bertambah jadi sembilan pungutan. Nasyarakat yang membeli kendaraan baru juga dipungut dua pajak tambahan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Simulasi penghitungan opsen PKB sudah pernah kami buatkan ulasannya. Misalnya, tarif Opsen PKB dana BBN-KB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66 persen dari pengenaan pajak kendaraan bermotor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, dapat ditarik simulasi demikian. Jika kendaraan bermotor yang terparkir di garasi Anda, misalnya motor, dikenai pajak Rp 460.000 maka tarif opsen adalah 66% x Rp 460.000 = Rp 303.600.</div> <div dir="auto">Dengan demikian, total pajak yang harus dibayarkan adalah Rp 460.000 + Rp 303.600 = Rp 763.600.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk opsen BBN-KB seperti pembelian kendaraan baru, cara menghitungnya juga sama, yaitu ada tambahan sebesar 66 persen dari BBNKB yang ditetapkan. Pemilik kendaraan membayar opsen PKB dan opsen BBNKB ini bersama dengan penyetoran pajak kendaraan bermotor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun biasanya, pembelian kendaraan baru sudah termasuk biaya pengurusan dan administrasi surat-surat kendaraan oleh diler. Kemungkinan yang akan naik adalah harga dari diler kepada konsumen dan konsumen tidak akan merasakan kenaikan karena tambahan kutipan pajak secara langsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Masyarakat sendiri bisa mengecek soal pajak kendaraan melalui online. Pengecekan dilakukan melalui laman resmi atau aplikasi yang disediakan pemerintah daerah setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti sudah diberitakan sebelumnya, ketentuan penambahan dua pajak baru untuk kendaraan bermotor itu berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen PKB dana BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66 persen dari pengenaan pajak kendaraan bermotor dan mulai berlaku pada 5 Januari kemarin. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

(OTO) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Resmi Berlaku, Jangan Kaget Kalau Biaya Perpanjang STNK dan BBN-KB Jadi Lebih Mahal

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Resmi Berlaku, Jangan Kaget Kalau Biaya Perpanjang STNK dan BBN-KB Jadi Lebih Mahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/pajak-2208049373.jpg" alt="Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pajak (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Industri otomotif harus bersiap diri dalam menghadapi pungutan opsen pajak atau tambahan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang mulai berlaku pada 2025. Sebab, kebijakan ini dinilai akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi yang belum tahu, opsen pajak adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada aturan tersebut, pemerintah daerah yakni Kabupaten/Kota akan memungut opsen dari PKB dan BBNKB, teruntuk pemerintah provinsi akan memungut opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohannes Nangoi menjelaskan, adanya pungutan opsen pajak ini akan berdampak berat bagi industri otomotif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi yang lebih berat buat kami, kami melihat itu adalah kenaikan dari pada peraturan nomor 1 tahun 2022 mengenai BBNKB. Karena itu kenaikannya akan sangat tinggi. Saat ini berlaku kira-kira sekitar 12 persen sampai 12,5 persen. Kalau dia berlaku sampai misalnya 19 persen atau 20 persen, dia naik 6 persen saja, itu dampaknya akan berat," kata Nangoi kepada wartawan, Selasa (3/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015368806/dari-pajak-hingga-kuliner-startup-besutan-kemenperin-berikan-solusi-manajemen-bisnis-terkini">Dari Pajak hingga Kuliner, Startup Besutan Kemenperin Berikan Solusi Manajemen Bisnis Terkini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nangoi menjelaskan, kenaikan 6 persen itu akan berdampak signifikan, misalnya untuk mobil yang seharga Rp 200 juta akan berdampak sekitar Rp 12 juta. Bahkan, untuk mobil yang berada di angka Rp 400 juta, juga akan berdampak sekitar Rp 24 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ditambah PPN, ditambah segala macam, berat," ungkap dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, industri otomotif juga akan merasakan tantangan lainnya pada tahun depan, yakni pajak berupa PPN yang akan naik 12 persen. Beban tersebut juga hampir dipastikan akan berdampak besar pada industri otomotif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau Anda lihat, PPN 12 persen kita naik. Jadi per satu persennya untuk mobil sekitar 200 juta, itu kira-kira dampaknya sekitar Rp 2 juta (kenaikannya). Terus untuk yang Rp 400 juta, dampaknya Rp 4 juta. Itu memang sangat berdampak," tegas Nangoi.</div>

Gaikindo menilai adanya pungutan opsen pajak ini akan berdampak berat bagi industri otomotif. Dan menurunkan daya beli.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Opsen

Berita Terkini