<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/AN-PAPUA-Arahan-Presiden-Prabowo-Subianto-bersam-483734646.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto memberi arahan untuk para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memberi arahan untuk para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto&nbsp;menginstruksikan percepatan pembahasan skema divestasi saham PT Freeport Indonesia. Fokus utamanya adalah pemenuhan hak 10 persen saham Freeport bagi&nbsp;Orang Asli Papua (OAP). Arahan strategis ini mengemuka dalam rapat percepatan pembangunan&nbsp;Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025). Kebijakan itu sekaligus menandai babak baru posisi tawar masyarakat lokal di tanah Papua dalam kepemilikan aset tambang terbesar di dunia tersebut.&nbsp; Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Wanggai, menegaskan mandat ini kini telah masuk dalam kerangka anggaran nasional yang diprioritaskan. "Masih dalam tadi kerangka anggaran, ada arahan dari Bapak Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli&nbsp;Papua," ujarnya. Untuk memastikan proses divestasi berjalan presisi, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian&nbsp;dan Menteri ESDM&nbsp;Bahlil Lahadalia&nbsp;sebagai fasilitator utama. Kolaborasi dua kementerian ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi pusat dengan aspirasi daerah. Sehingga peralihan saham tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi memberikan dampak ekonomi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tanah&nbsp;Papua. "Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah&nbsp;Papua&nbsp;dan ini masuk dalam kerangka anggaran. Ini masih dibahas oleh nanti difasilitasi oleh Bapak Mendagri dan Menteri ESDM ya," kata Velix. Di sisi lain, respons cepat ditunjukkan oleh jajaran kepala daerah se-tanah&nbsp;Papua.&nbsp;Gubernur&nbsp;Papua Mathius Fakhiri menyatakan akan segera mengonsolidasikan lima gubernur lainnya di wilayah&nbsp;Papua untuk merumuskan kesepakatan internal. Langkah konkret ini akan diawali dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus melalui perusahaan daerah (Papua Divestasi). Tujuannya adalah memastikan mekanisme pembagian saham berlangsung adil dan transparan bagi setiap provinsi baru di Papua. "Ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang&nbsp;Papua Divestasi. Nanti kami akan laporkan ke Pak Menteri dan Pak Menteri ESDM bagaimana untuk langkah-langkah lanjutnya," kata Mathius. Hasil dari konsolidasi para gubernur tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pembuatan kebijakan lanjutan. Sinergi antara ketegasan Presiden dan kesiapan para pemimpin lokal ini diharapkan menjadi solusi permanen dalam menjawab isu keadilan ekonomi di&nbsp;Papua, sekaligus memastikan bahwa kekayaan alam Bumi Cenderawasih dikelola secara berdaulat oleh dan untuk rakyat&nbsp;Papua&nbsp;sendiri. (*)

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembahasan divestasi saham PT Freeport Indonesia, di mana 10 prsennya untuk OAP.

Presiden Prabowo: Divestasi 10% Saham Freeport Hak Orang Asli Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/pembantaian-papua-2646303032.jpeg" alt="Pemukulan oknum TNI kepada warga Papua. (IG Dhandy Laksono)" width="100%">
<figcaption>Pemukulan oknum TNI kepada warga Papua. (IG Dhandy Laksono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - TNI tengah melakukan penelusuran terhadap kebenaran dari video penyiksaan terhadap pemuda Papua yang viral di media sosial. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan mengatakan akan melakukan konfirmasi di lapangan. <div dir="auto">"Saat ini dilakukan penelusuran video tersebut dan konfirmasi di lapangan. Hasilnya nanti akan kita sampaikan," ujarnya kepada wartawan, Minggu (24/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memastikan, apabila benar bahwa dalam penyiksaan tersebut para pelakunya adalah anggota TNI, akan ada sanksi tegas yang diberikan atas aksi tak berprikemanusiaan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apabila benar itu pelakunya prajurit TNI, maka prajurit tersebut akan ditindak tegas dan diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ungkap Candra.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena TNI seperti lembaga atau institusi lainnya yang juga menjunjung tinggi Hukum dan HAM," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Amnesty International Indonesia memastikan bahwa orang dalam video yang viral disiksa adalah Orang Asli Papua (AOP). Dalam video itu, korban dalam keadaan kedua tangan diikat dari belakang, pria itu dimasukkan ke dalam drum warna biru berisi air yang memerah karena darah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala korban berulang kali dipukuli dan ditendangi secara kejam oleh para pelaku yang bertubuh tegap, berkaos dan berambut cepak, dan salah satunya memakai kaos hijau bertuliskan angka 300.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para penyiksa yang memukuli dan menendangi korban secara bergantian juga terdengar mengatakan ujaran kasar seperti, &ldquo;Angkat muka, angkat muka, angkat muka, anjing, bangsat!&rdquo; Kemudian seorang lagi berkata kepada rekannya yang sedang memukul korban, "Gantian, gantian, sabar dulu.&rdquo; Ada juga yang berkata, "Jangan main tangan."&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video penyiksaan berdurasi 16 detik tersebut disebar tanpa mengungkapkan identitas korban dan tidak dicantumkan waktu dan lokasi kejadian. Amnesty Internasional Indonesia berani memastikan bahwa korban adalah OAP.&nbsp;</div>

TNI tengah melakukan penelusuran terhadap kebenaran dari video penyiksaan terhadap pemuda Papua yang viral di media sosial.

Janji Sanksi Tegas Bila Pelakunya Prajurit, TNI Telusuri Video Penyiksaan Orang Asli Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/24/pembantaian-papua-2646303032.jpeg" alt="Pemukulan oknum TNI kepada warga Papua. (IG Dhandy Laksono)" width="100%">
<figcaption>Pemukulan oknum TNI kepada warga Papua. (IG Dhandy Laksono)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Viral di media sosial penggalan video kekerasan terhadap seorang pria dari Papua dianiaya secara tak manusiawi yang diduga dilakukan oknum anggota TNI di Puncak, Papua. Amnesty International Indonesia menyebut korban merupakan Orang Asli Papua (OAP). <div dir="auto">Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, penyiksaan terhadap OAP itu mesti disikapi secara serius oleh pemerintah. Pasalnya, kelakuan para pelaku yang diduga oknum TNI itu tak berprikemanusiaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kejadian ini adalah penyiksaan kejam yang sungguh merusak naluri keadilan. Menginjak-injak perikemanusiaan yang adil dan beradab. Kepada keluarga korban, kami menyatakan duka mendalam," ujarnya kepada wartawan, Minggu (24/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak seorangpun di dunia ini, termasuk di Papua, boleh diperlakukan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, apalagi sampai menimbulkan hilangnya nyawa," sambung Usman.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan kejadian penyiksaan brutal ini, ia menilai bahwa tindakan para pejabat pemerintahan di Indonesia untuk melakukan pendekatan terhadap warga Papua yang bergejolak hanya omong kosong</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pernyataan-pernyataan petinggi TNI dan pejabat pemerintah lainnya soal pendekatan kemanusiaan maupun kesejahteraan menjadi tidak ada artinya sama sekali. Diabaikan oleh aparat di lapangan," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tindakan itu bisa terulang karena selama ini tidak ada penghukuman atas anggota yang terbukti melakukan kejahatan penculikan, penyiksaan, hingga penghilangan nyawa," tandas Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam video yang beredar, Amnesty International Indonesia memastikan bahaa ada seorang OAP sedang mengalami penyiksaan. Dalam keadaan kedua tangan diikat dari belakang, pria itu dimasukkan ke dalam drum warna biru berisi air yang memerah karena darah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala korban berulang kali dipukuli dan ditendangi secara kejam oleh para pelaku yang bertubuh tegap, berkaos dan berambut cepak, dan salah satunya memakai kaos hijau bertuliskan angka 300.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para penyiksa yang memukuli dan menendangi korban secara bergantian juga terdengar mengatakan ujaran kasar seperti, &ldquo;Angkat muka, angkat muka, angkat muka, anjing, bangsat!&rdquo; Kemudian seorang lagi berkata kepada rekannya yang sedang memukul korban, "Gantian, gantian, sabar dulu.&rdquo; Ada juga yang berkata, "Jangan main tangan."&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Video penyiksaan berdurasi 16 detik tersebut disebar tanpa mengungkapkan identitas korban dan tidak dicantumkan waktu dan lokasi kejadian. Amnesty Internasional Indonesia beranj memastikan bahwa korban adalah OAP.&nbsp;</div>

Kejadian ini adalah penyiksaan kejam yang sungguh merusak naluri keadilan. Menginjak-injak perikemanusiaan yang adil dan beradab.

Viral Pria Disiksa Diduga oleh Anggota TNI, Usman Hamid Pastikan Korban Orang Asli Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/brimob-vs-kst-4037329812.jpg" alt="KANTONG MAYAT: Petugas mengevakuasi jenazah pekerja tambang yang dibunuh KST di Distrik Samboga, Yahukimo." width="100%">
<figcaption>KANTONG MAYAT: Petugas mengevakuasi jenazah pekerja tambang yang dibunuh KST di Distrik Samboga, Yahukimo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kelompok separatis teroris (KST) kembali menunjukkan kesadisannya. Mereka membantai tujuh pekerja tambang tradisional Senin (16/10). Aksi kejam itu dilakukan KST pimpinan Egianus Kogeya. Sesuai kronologi kejadian dari Polda Papua dan Satgas Damai Cartenz, penyerangan dilakukan KST terhadap pekerja tambang emas tradisional di Kali I, Kampung Mosum II, Distrik Samboga, Kabupaten Yahukimo. Penyerangan dilakukan pukul 14.30 WIT dengan korban awal lima orang meninggal. Namun, setelah dilakukan evakuasi, jumlah korban meninggal bertambah dua orang. Kaops Damai Cartenz Kombespol Faizal Ramadhani mengatakan, KST berupaya mengganggu upaya evakuasi yang dilakukan petugas gabungan. &rdquo;Terjadi kontak tembak selama 1,5 jam dengan KST,&rdquo; urainya. Setelah baku tembak berakhir, petugas berhasil mengevakuasi tujuh jenazah. Petugas juga mampu menyelamatkan 11 pekerja tambang dalam keadaan hidup. Selain membunuh tujuh pekerja tambang, KST membakar tiga ekskavator, dua truk, dan satu kamp penambangan. &rdquo;Kami masih kejar pelaku,&rdquo; terangnya. Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan, petugas akan menindak tegas semua anggota KST yang mengganggu keamanan. Menjelang Pemilu 2024, dia akan mengerahkan semua anggotanya untuk meningkatkan keamanan. Sementara itu, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon menegaskan, TNI dan Polri tidak akan berhenti mengejar KST. &rdquo;TNI-Polri berkomitmen untuk mewujudkan Papua yang aman dan damai melalui penegakan hukum secara tegas dan terukur,&rdquo; kata dia. Richard mengatakan, gangguan terhadap orang asli Papua (OAP) masih kerap terjadi. Para pelaku bahkan tidak peduli lagi terhadap korban. Buktinya, perempuan dan anak sering menjadi sasaran. Selain penembakan, belum lama ini terjadi penganiayaan berat terhadap dua perempuan. Mereka dilukai lantaran melawan ketika hendak dirudapaksa. Satu di antara dua korban akhirnya meninggal. &rdquo;Bagaimana mungkin atas nama memperjuangkan kepentingan masyarakat OAP kalau kerjanya menganiaya, memerkosa, dan membunuh secara sadis,&rdquo; ujarnya. Richard berharap seluruh masyarakat Papua membantu menjaga stabilitas keamanan di daerah tempat tinggal mereka. (idr/syn/c19/oni)

Kelompok separatis teroris (KST) kembali menunjukkan kesadisannya. Mereka membantai tujuh pekerja tambang tradisional Senin (16/10).

KST Tembak Mati 7 Pekerja Tambang, Upaya Evakuasi Diganggu Rentetan Tembakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/IMG-20230412-WA0013_copy_800x600-1533375923.jpg" alt="Petugas PLN Papua saat melayani masyarakat di Kota Jayapura. PLN membuka lowongan pegawai khusus bagi putra dan putri asli Bumi Cenderawasih (Orang Asli Papua/OAP) di wilayah Papua dan Papua Barat." width="100%">
<figcaption>Petugas PLN Papua saat melayani masyarakat di Kota Jayapura. PLN membuka lowongan pegawai khusus bagi putra dan putri asli Bumi Cenderawasih (Orang Asli Papua/OAP) di wilayah Papua dan Papua Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) membuka lowongan pegawai khusus bagi putra dan putri asli Bumi Cenderawasih (Orang Asli Papua/OAP) di wilayah Papua dan Papua Barat dengan rekrutmennya sudah dibuka sejak 22 Mei 2023 hingga 2 Juni 2023. General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Budiono, di Jayapura, Jumat (26/5), mengatakan pembukaan tersebut dilakukan secara online sehingga bisa langsung diakses pada website resmi PLN. "Kami membuka untuk tujuh posisi bagi para pelamar lulusan S1, mulai dari sisi pembangkitan, transmisi, distribusi, niaga hingga akuntansi," kata Budiono. Menurut Budiono, adanya rekrutmen ini membuka kesempatan bagi putra putri daerah terbaik untuk bergabung melayani masyarakat dalam penerangan khususnya di Tanah Papua. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01681984/jenazah-putri-pj-gubernur-papua-pegunungan-dimakamkan-di-grobogan">Jenazah Putri Pj Gubernur Papua Pegunungan Dimakamkan di Grobogan</a> "Walaupun proses pendaftaran seluruhnya dilakukan pelamar secara online melalui website PLN, namun masyarakat juga dapat datang langsung ke kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) terdekat apabila menemukan kendala dalam mendaftar," ujar Budiono. Budiono menjelaskan setelah mendaftar melalui https://rekrutmen.pln.co.id/, para pelamar nantinya akan mengikuti berbagai tahapan-tahapan penerimaan yang dimulai dengan pemberkasan, tes tulis, tes kesehatan dan lain sebagainya. Namun sebelum mendaftar, pelamar juga perlu memastikan memenuhi persyaratan administrasi yang tertera pada website. "Penerimaan pegawai ini tidak dipungut biaya sama sekali, sehingga masyarakat jangan sampai tertipu jika ada oknum yang menjanjikan akan langsung diterima," kata Budiono. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01665247/kontak-tembak-dengan-kkb-papua-di-kabupaten-puncak-satu-prajurit-tni-gugur">Kontak Tembak dengan KKB Papua di Kabupaten Puncak, Satu Prajurit TNI Gugur</a> Pihaknya tidak melakukan korespondensi terkait rekrutmen dan tidak memungut biaya apa pun selama pelamar mengikuti seleksi yang diselenggarakan PLN. Selain itu, tidak ada sistem penggantian biaya transportasi dan akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan seleksi. "Maka dari itu kami mengimbau kepada para pelamar kerja untuk berhati-hati terhadap maraknya penipuan terkait rekrutmen karyawan yang mengatasnamakan PLN," pungkas Budiono.

PT PLN membuka lowongan pegawai khusus bagi putra dan putri asli Bumi Cenderawasih (Orang Asli Papua/OAP) di wilayah Papua dan Papua Barat.

Kabar Gembira, PLN Buka Lowongan Pegawai Khusus Orang Asli Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PHOTO-2022-11-29-19-08-23.jpg" alt="Kepala BIN Budi Gunawan, Presiden Jokowi, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di AMN Surabaya." width="100%">
<figcaption>Kepala BIN Budi Gunawan, Presiden Jokowi, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di AMN Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai suku dan daerah bakal menempati Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN), Surabaya. Sebanyak 40 persen penghuni hunian vertikal setinggi lima lantai itu merupakan mahasiswa orang asli Papua (OAP).  Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengatakan, 165 mahasiswa OAP serta 245 mahasiswa non-OAP diwajibkan menghuni selama dua tahun. Mereka berkuliah di empat perguruan tinggi negeri di Surabaya. Yaitu, UPN Veteran Jatim, Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).  ”Mahasiswa diberi beasiswa dari LPDP Kemenkeu. Berupa biaya pendidikan, biaya hidup, uang saku, dan kartu BPJS atau KIS,” kata dia di sela peresmian oleh Presiden Joko Widodo di Surabaya kemarin (29/11).  AMN Surabaya dibangun di lahan milik Pemprov Jatim seluas 9.975 meter persegi dengan total luas lantai 9.264 meter persegi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembangunan sejak September 2021 dan selesai Mei 2022. Pengelolaan dilakukan Kemendikbudristek dengan melibatkan BIN, TNI, Polri, Pemprov Jatim, serta instansi terkait.  ”AMN Surabaya dilengkapi sarana-prasarana memadai. Seperti bus antar jemput mahasiswa, klinik kesehatan, laboratorium, ataupun ruang komunal,” paparnya.  Sementara itu, Presiden Joko Widodo menuturkan, pembangunan AMN bermula dari usulan 61 tokoh Papua saat pertemuan di Istana Negara pada September 2019. ”Indonesia ini bangsa besar. Ada 714 suku dan kekuatannya ada di keberagaman,” ucap dia.  Karena itu, Jokowi langsung menyetujui saat usulan tersebut disampaikan. Pembangunan AMN di kota lain juga dipersiapkan agar mahasiswa lintas daerah bisa saling mengenal.

Asrama Nusantara Tampung 410 Mahasiswa Lintas Suku dan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Filep-Papua-Barat.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan BP Tangguh dikabarkan telah meminta perpanjangan kontrak kerja sama berupa Production Sharing Contract (PSC) minyak dan gas bumi (migas) kepada Pemerintah Indonesia, hal itu terkait Proyek Kilang LNG Tangguh yang berada di Teluk Bintuni, Papua Barat.  Permintaan perpanjangan kontrak itu diajukan lebih awal lantaran perusahaan hendak mempertahankan produksi 3 train kilang LNG Tangguh melalui eksplorasi yang dipercepat. Padahal, kontrak tersebut baru akan berakhir pada 2035 mendatang.  Merespons hal ini, Anggota DPD RI, Filep Wamafma, meminta agar Pemerintah tidak secara langsung menerima permohonan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam sebelum mengambil keputusan.  “Kita tahu bahwa pasca UU Cipta Kerja, ruang lingkup kewenangan daerah di bidang investasi menjadi pertanyaan. Apalagi jika itu sudah berkaitan dengan kebijakan strategis nasional. Tetapi sebagai wakil rakyat, saya meminta agar permohonan BP Tangguh tersebut harus memperhatikan aspek-aspek krusial dalam investasi,” kata Filep dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPo.com, Jumat (18/11).  Senator Papua Barat itu juga menegaskan, salah satu aspek krusial dalam rangka investasi di daerah Otonomi Khusus (Otsus) ialah partisipasi masyarakat terdampak. Karena yang perlu diingat bahwa sebagai salah satu proyek strategis nasional, pengembangan LNG Tangguh harus ditempatkan dalam kerangka tata ruang daerah.  "Meskipun pemerintah pusat menetapkannya dalam kawasan strategis nasional berdasarkan UU Cipta Kerja, namun Pemda harus dilibatkan, karena hal ini berkaitan dengan visi-misi daerah,” tegas Filep.  “Apalagi kalau kita bicara tata ruang pertanahan, UU Otsus Perubahan pada Pasal 4 ayat (6) menegaskan bahwa Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi,” sambungnya.  Terlebih, lanjut Filep, dalam Pasal 38 ayat (2) dan (3) UU Otsus Perubahan juga disebutkan bahwa usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.  “Artinya, dalam melakukan usaha-usaha perekonomian tersebut, wajib hukumnya memperhatikan sumber daya manusia setempat dengan mengutamakan Orang Asli Papua. Inilah yang saya maksud dengan titik krusial, yakni pelibatan masyarakat adat,” jelas Filep.  “Pelibatan pemerintah daerah, sama juga dengan pelibatan masyarakat adat. Bahkan pelibatan masyarakat adat harus dilakukan, mulai dari pertimbangan penerimaan atau penolakan permohonan perpanjangan kontrak, hingga pelibatan dalam hal tenaga kerja disana, ada 7 suku asli yang harus dilibatkan. Merekalah pemegang hak ulayat, yang kepada mereka pihak BP Tangguh dan Pemerintah Pusat meminta izin,” kata Filep menegaskan.  Anggota Komite I DPD RI ini juga menambahkan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu sebelum memberikan keputusan terkait permohonan perpanjangan kontrak tersebut. Evaluasi ini harus menyentuh aspek-aspek substansial yang sudah seharusnya dipertimbangkan secara seksama.  Menurut Filep, dalam konsep tata kelola investasi semacam ini, perlu ada evaluasi menyeluruh dulu. Evaluasi itu mencakup dampak terhadap masyarakat adat, dampak terhadap lingkungan, aspek partisipasi masyarakat, persentase realisasi CSR bagi masyarakat, dan dampak terhadap pendidikan dan kesehatan Orang Asli Papua (OAP).  "Semua hal itu harus menjadi pertimbangan, selain pertimbangan utama bahwa masyarakat adat harus dilibatkan dalam persetujuan terhadap permohonan tersebut,” tegas Filep lagi.  “Merujuk pada Pasal 4 ayat (2) huruf e PP Nomor 106 Tahun 2021 menegaskan kewenangan khusus Pemerintah Provinsi dalam rangka Otsus yaitu pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional. Hal ini termasuk juga kewenangan di bidang penanaman modal dan pemberdayaan masyarakat/kampung adat,” ungkapnya.  Karena itu, Filep menekankan, kewenangan tersebut tidak boleh diabaikan yang dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi tentu saja melibatkan masyarakat adat setempat.  “Jadi, saya meminta Pemerintah Pusat untuk mendengarkan suara 7 suku yang ada di Papua Barat. Merekalah yang bisa menentukan perpanjangan kontrak dari BP Tangguh ini. Bukankah OAP harus jadi tuan di negerinya sendiri? Hargai dan hormati eksistensi itu! Jadi, singkatnya ialah bahwa kontrak BP Tangguh harus tunduk pada UU Otsus dan peraturan turunannya,” pungkas Filep.

Senator Filep: Kontrak BP Tangguh Harus Tunduk pada UU Otsus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221113-WA0121_copy_800x600_1.jpg" alt="Jenazah Iqbal korban kerusuhan yang terjadi di Dogiyai, Papua Tengah. ANTARA/HO-Humas Polda Papua" width="100%">
<figcaption>Jenazah Iqbal korban kerusuhan yang terjadi di Dogiyai, Papua Tengah. ANTARA/HO-Humas Polda Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah warga Dogiyai, Provinsi Papua, membantu menyelamatkan lima warga bukan asli Papua yang sempat bersembunyi saat terjadi kerusuhan pada Sabtu (12/11).  ”Memang benar ada sejumlah warga asli Dogiyai yang membantu warga non OAP (orang asli Papua) hingga selamat saat kerusuhan terjadi,” kata Kabidhumas Polda Papua Kombespol Ahmad Musthofa Kamal seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, dari laporan yang diterima M. Nasir, Alif, dan Randa, ditemukan di rumah milik Pastoran setelah diamankan masyarakat sekitar saat melarikan diri dari amukan massa. Lukman dan Willy bersembunyi di gereja bersama dua teman lainnya. Namun, karena ada informasi massa akan ke gereja, seorang pendeta menyembunyikan mereka di tengah kebun. Namun dua rekannya terpisah dari mereka, sehingga tidak diketahui persembunyiannya.  Setelah dirasa aman, Lukman dan Willy kemudian menuju ke arah Gunung Ugapua untuk bersembunyi dan ditemukan seorang guru yang kemudian membawa mereka ke Simon Petrus untuk mengantarkan ke Polres Dogiyai.  ”Lukman mengalami kondisi luka bacok dan patah tulang di tangannya akibat dilukai salah seorang warga, sehingga masih mengalami trauma,” tutur Kamal.  Dia menjelaskan, saat melakukan pencarian ditemukan jenazah Ikbal yang terkubur tidak jauh dari rumahnya yang sudah hangus terbakar. Jenazahnya sudah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan.  ”Pencarian masih dilakukan karena ada laporan lima orang belum ditemukan, yaitu Refli, Iwan, Apus, Roni, dan Joni. Mudah-mudahan mereka segera ditemukan dalam keadaan selamat,” kata Kombes Kamal.  Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri telah mengeluarkan perintah untuk menangkap dalang kerusuhan di Kabupaten Dogiyai, usai kecelakaan lalu lintas yang menewaskan bocah berusia lima tahun.  ”Saya sudah memerintahkan Satgas Penegakan Hukum Damai Cartenz untuk mengungkap siapa pelaku aksi kekerasan yang diawali pembakaran truk yang menabrak korban dan truk di dekat tempat kejadian perkara (TKP),” kata Irjen Fakhiri.  Dia mengakui, pembakaran yang dilakukan sekelompok warga di Dogiyai bukan pertama kali terjadi. Sehingga, para pelaku harus ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.  ”Jangan dibiarkan, karena berdampak pada masyarakat lain, sehingga harus dilakukan penegakan hukum,” kata Kapolda Papua Mathius D. Fakhiri.  Irjen Fakhiri mengaku, saat ini Dirkrimum Polda Papua yang Wadan Satgas Gakkum Damai Cartenz sudah berada di Dogiyai untuk melakukan penegakan hukum. Agar kasus serupa tidak terulang lagi, sehingga bila terjadi kecelakaan lalu lintas dibawa ke ranah hukum, bukan melakukan aksi penyerangan dengan membakar rumah warga dan kantor pemerintah.  Insiden kerusuhan di Dogiyai berawal dari kecelakaan lalu lintas yang menewaskan balita berusia lima tahun, Sabtu (12/11) sekitar pukul 14.30 WIT di Kampung Ikebo, Distrik Kamu. Massa kemudian berupaya mengambil sopir truk yang diamankan, namun berhasil digagalkan sehingga melakukan pembakaran dan menyerang warga sipil. Sekitar 80-an rumah warga dan enam kantor pemerintah serta dua truk ludes terbakar.

Warga Dogiyai Selamatkan Lima Warga Sembunyi saat Kerusuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221018-WA0074-1.jpg" alt="Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Subhan. Humas Pemkab Jayapura/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Subhan. Humas Pemkab Jayapura/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, menerima dana otonomi khusus atau otsus 2022 sebesar Rp 2,4 miliar. Dana itu difokuskan untuk kesejahteraan orang asli Papua (OAP).  Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Subhan mengatakan, dana Rp 2,4 miliar tersebut juga digunakan untuk membiayai kegiatan pada instansi pemerintah daerah setempat. Dari dana tersebut, pihaknya telah menggunakan Rp 1 miliar untuk membiayai kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Yayasan Pendidikan Kristen se-Tanah Papua.  Kemudian lanjut dia, untuk bantuan kegiatan keagamaan di wilayah itu menggunakan dana sebesar Rp 700 juta dan untuk sekolah adat sebesar Rp 400 juta.  ”Dana tersisa sebesar Rp 300 juta di BPKAD akan digunakan untuk membiayai monitoring dan pelaporan pada akuntansi dan perbendaharaan Rencana Anggaran Program (RAP),” terang Subhan.  Dia menjelaskan, pembiayaan monitoring dan pelaporan akuntansi dan perbendaharaan RAP sudah ditentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua dan Bappeda Kabupaten Jayapura. ”Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mengelola otsus tahun anggaran 2022 sebesar Rp 121 miliar,” ujar Subhan.  Dana otsus tersebut telah disalurkan ke 16 organisasi perangkat daerah (OPD) dan 19 distrik di lingkungan Pemkab Jayapura.

BPKAD Kabupaten Jayapura Terima Dana Otsus Rp 2,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/IMG_20220331_184434_copy_800x600-1.jpg" alt="Aparat keamanan Polres Nabire berupaya membubarkan aksi demo tolak DOB yang berakhir ricuh di Nabire, Kamis (31/3). Antara" width="100%">
<figcaption>Aparat keamanan Polres Nabire berupaya membubarkan aksi demo tolak DOB yang berakhir ricuh di Nabire, Kamis (31/3). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengklarifikasi terkait pernyataannya yang mendorong disahkannya revisi UU Otsus Papua dan UU Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Dia menyebut, pernyataannya dipelintir, seolah-olah memberikan sejumlah uang kepada Anggota DPR untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua.  "Saya memohon agar tidak dipelintir atau diplesetkan. Saya pertegas lagi, tak ada suap menyuap kepada DPR RI," kata Romanus, Jumat (15/7).  Romanus menyampaikan permohonan maaf kepada dua anggota DPR RI yakni, Yan P. Mandenas dan Komarudin Watubun yang disebutkan dalam video sambutan pidatonya di halaman kantor Bupati Merauke.  "Saya secara pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Komarudin Watubun dan Bapak Yan P Mandenas yang saya sebutkan nama mereka dalam sambutan di halaman kantor Bupati beberapa hari lalu setelah kembali mengikuti penetapan Rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Selatan menjadi Undang-Undang di DPR RI 30 Juni 2022 lalu,” ucap Romanus.  Romanus mengakui dua wakil rakyat di Senayan itu disinggungnya dalam pidato, karena sudah banyak membantu terwujudnya daerah otonomi baru (DOB) Papua Selatan.  Namun, menurut Romanus, pidatonya tidak dimuat utuh alias dipenggal-penggal sehingga terkesan Yan P. Mandenas dan Komarudin Watubun menerima uang untuk meloloskan pasal pemekaran dalam revisi UU Otsus Papua.  Dia menegaskan, rakyat di Merauke, Boven Digoel, Mappi serta Asmat selama kurang lebih 20 tahun berjuang agar Papua Selatan menjadi sebuah provinsi. Perjuangan mereka akhirnya terwujud, tak lepas dari dukungan kedua anggota DPR yang disebutnya.  "Mereka memperhatikan kami masyarakat selatan Papua, kesempatan mendengar aspirasi, sosialisasi dan membuka ruang diskusi. Dalam berbagai kesempatan RDP dan reses. Bukan kami menyuap mereka. Itu tidak benar sama sekali. Sekali lagi saya sampaikan ini perjuangan dan penantian kami yang lama hampir 20 tahun lebih," tuturnya.  Romanus juga mengatakan, perjalanan mewujudkan Provinsi Papua Selatan dengan semangat jiwa dan raga serta tekad yang bulat semata-mata demi kesejahteraan rakyat di wilayah paling timur Indonesia.  "Banyak pejuang telah meninggal tetapi api perjuangan ini tidak pernah padam dan sekali lagi bukan dengan penyuapan. Yang lain mungkin kontra dengan kami, tapi kami sepakat sehati menerima pemekaran," terangnya.  Karena itu, Romanus mengaku heran jika dituduh menyuap anggota dewan di Senayan sebagaimana ramai diperbincangkan.  “Kami di selatan Papua (Merauke) tak memiliki uang. Dari mana bisa didapatkan uang untuk menyuap wakil rakyat di Senayan. Sekali lagi kami tak lakukan,” ucapnya.  Romanus pun menekankan, tidak ada suap menyuap demi menarik kewenangan pemekaran di Papua ke pemerintah pusat.  "Saya pertegas lagi, tak ada suap menyuap kepada DPR RI. Karena kami tak punya uang. Anggaran pembangunan di Merauke tidak cukup, sehingga harus bermandikan keringat dan air mata darah membangun tanah Selatan Papua khususnya daerah ini,” urainya.  "Kalau ada yang memelintir bahwa ini adalah bagian dari suap, sama sekali tidak benar. Saya ingin meluruskan pernyataan agar menjadi lebih jelas,” imbuh Romanus menambahkan.  Romanus tak menginginkan, persaudaraan yang sudah terjalin dari Sabang sampai Merauke tercerai-berai karena kepentingan politik tertentu. Untuk itu, dia meminta semua pihak khususnya masyarakat di wilayah selatan bersinergi mendukung lahirnya Provinsi Papua Selatan. Pasalnya, persetujuan DOB Papua Selatan betul-betul atas aspirasi masyarakat setempat.  “Saya meminta kalau ada teman-teman yang kontra, kami menyampaikan permohonan maaf. Bapak ibu boleh mengecek di seluruh penggalan tanah di selatan Papua, kami setuju daerah ini menjadi provinsi. Sehingga ketika RUU ditetapkan, kami merasa senang sekali,” paparnya.  Romanus menambahkan, hadirnya Provinsi Papua Selatan menjadi salah satu upaya negara mendorong kemajuan serta kesejahteraan di tanah Papua.  “Komitmen kami jelas bahwa orang asli Papua (OAP) menjadi prioritas serta utama dalam seluruh kebijakan pembangunan serta perencanaan program pembangunan di berbagai bidang,” pungkas Romanus.

Bupati Merauke Blak-Blakan Soal Suap DOB Papua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Orang Asli Papua

Berita Terkini