<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221222_180256.jpg" alt="Fedi Nuril./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Fedi Nuril./Abdul Rahman</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Artis Fedi Nuril cukup keras memberikan kritikan terhadap Revisi UU TNI yang oleh DPR dikebut pengerjaannya dengan menggelar pembahasan di salah satu hotel mewah di bilangan Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fedi Nuril mengatakan, Revisi UU TNI akan mengembalikan Indonesia ke zaman Orde Baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rasa takut saya akan kembali ke zaman Orba tidak dibuat-buat. Akademisi mengkritik Prabowo tentang kabinet besar dibalas 'ndasmu'. Sekarang yang mengkritik Revisi UU TNI, oleh KSAD dibilang 'otak kampungan'," tulis Fedi Nuril di akun media sosial X.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015775953/ultah-ke-39-dan-dijenguk-lolly-nikita-mirzani-kirim-surat-bertuliskan-tangan">Ultah ke-39 dan Dijenguk Lolly, Nikita Mirzani Kirim Surat Bertuliskan Tangan </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fedi Nuril sempat mempertanyakan kenapa Revisi UU TNI yang tidak masuk ke dalam Prolegnas 2025 tiba-tiba dikebut supaya cepat rampung dan pembahasannya dilakukan secara maraton dan kesannya terburu-buru seperti dikejar target.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa gue yang kurang update?," ujar Fedi Nuril.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang cukup memprihatinkan bagi Fedi Nuri, ada aktivis yang didorong hingga terjatuh ketika melayangkan protes terhadap Revisi UU TNI. Bagi bintang film Surga yang Tak Dirindukan, tindakan tersebut membuat citra buruk bagi DPR dan juga Presiden Prabowo Subianto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, tindakan tersebut juga dapat membuat kemunduran bagi demokrasi yang sebenarnya sudah sempat memasuki tahap konsolidasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fedi Nuril juga sempat membuat highlight pada naskah akademik RUU TNI yang memberikan kewenangan bagi anggota TNI aktif untuk terlibat dalam pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melihat naskah akademik RUU TNI, terutama di bagian yang saya highlight, itu alasan saya menolak RUU TNI. Itu berarti jumlah prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain bisa tak terbatas. Itulah Dwifungsi ABRI," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam naskah akademik yang di-highlight Fedi Nuril, menyatakan&nbsp; "... serta kementerian/lembaga lainnya atas kebijakan Presiden. Presiden selaku kepala pemerintahan dan panglima tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, berwenang menempatkan prajurit aktif TNI pada kementerian/lembaga lain yang memerlukan guna melaksanakan tugas pemerintahan secara optimal."</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada netizen yang justru menyebut Fedi Nuril asal ngomong untuk tujuan melakukan penggiringan opini menyesatkan. Fedi Nuril secara tegas membantah tudingan itu. Karena apa yang dia ungkap, tegasnya, berdasarkan naskah akademik RUU TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dokumen yang gue post dari kemarin adalah naskah akademik RUU TNI yang gue dapat dari Website DPR," tegas Fedi Nuril.</div>

Artis Fedi Nuril cukup keras memberikan kritikan terhadap Revisi UU TNI yang oleh DPR dikebut pengerjaannya.

Fedi Nuril Sebut Revisi UU TNI Mengembalikan Dwifungsi ABRI, Kembali ke Zaman Orba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> <p>Prabowo-Gibran baru saja dilantik sebagai presiden-wakil presiden RI periode 2024&mdash;2029 menggantikan Jokowi-Ma&rsquo;ruf Amin. Pasangan itu harus fokus menatap masa depan dan tidak boleh terpenjara masa lalu. Transisi politik yang damai, elegan, serta bermartabat akan menjamin stabilitas pemerintahan mereka ke depan. Sebaliknya, transisi politik yang konfliktual cenderung melahirkan lingkaran setan kekerasan yang tak berkesudahan.</p> <p>Huntington (1993) mencatat, transisi politik di sejumlah negara demokrasi gelombang ketiga terbukti gagal menghasilkan pemerintahan demokratis yang jauh lebih baik dan berkualitas. Banyak rezim politik di dunia ini yang berjalan di tempat sebagai quasi-demokrasi berbalut otoritarianisme kompetitif (Levitsky &amp; Way, 2010); rezim hibrida (Diamond, 2002); atau bahkan kembali ke rezim diktator (Svolik, 2008). Karena itu, rezim baru bertugas memastikan transisi politik di negeri ini berjalan di jalur yang benar menuju demokrasi yang lebih berkualitas.</p> <p>Dalam konteks ini, seyogianya kita mengambil pelajaran dari transisi politik tak normal dari rezim Orde Lama (Orla) ke Orde Baru (Orba) dan dari Orde Baru ke era reformasi. Transisi ketiga rezim itu diwarnai konflik kekerasan berdarah dan kesumat politik tak berkesudahan. Transisi politik dari Orla ke Orba terbilang yang paling tragis dan mengerikan karena harus mengorbankan setengah juta nyawa anak bangsa (Robert Cribb, 2001). Bentuk kekerasan yang dimunculkan bukan hanya kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan simbolis.</p> <p><strong>Kekerasan Simbolis</strong></p> <p>Tak jarang transisi politik hanya menjadi ajang balas dendam dari rezim baru terhadap rezim lama. Pihak yang menjadi korban memendam kesumat untuk dibalaskan pada pergantian rezim berikutnya. Begitu seterusnya.</p> <p>Transisi politik dari Orla ke Orba menyisakan banyak prasangka, friksi, serta fragmentasi sosial di akar rumput. Pemulihannya membutuhkan waktu lama. Tidak mudah bagi masyarakat untuk melupakan memori kelam tersebut. Dibutuhkan kebesaran jiwa untuk saling memaafkan.</p> <p>Meminjam Bourdieu (2000: 170), nasib tragis yang menimpa para korban transisi politik tak normal tersebut merupakan bentuk kekerasan simbolis yang efeknya jauh lebih dahsyat ketimbang kekerasan fisik. Bourdieu mendefinisikan kekerasan simbolis sebagai: &rdquo;The coercion which is set up only through the consent that the dominated cannot fail to give to the dominator...&rdquo; (paksaan yang terjadi hanya melalui persetujuan yang mau tidak mau harus diberikan pihak yang didominasi kepada pihak yang mendominasi).</p> <p>Definisi itu menggambarkan adanya pola-relasi asimetris antara pihak yang lebih kuat (dominan) dan pihak yang lebih lemah (yang didominasi). Ada semacam keterpaksaan yang halus di mana pihak yang lebih lemah merasa terpaksa memberikan persetujuan kepada pihak yang lebih kuat.</p> <p>Dalam konteks pemberhentian tiga presiden kita oleh MPR(S), kekerasan simbolis mewujud dalam bentuk stigma negatif yang dibuat rezim pengganti bahwa seolah-olah terdapat pelanggaran hukum oleh rezim sebelumnya. Opini publik semacam itu sengaja diembuskan untuk mengesankan bahwa ketiganya diberhentikan karena alasan-alasan kompetensi atau merit, bukan karena alasan politik. Karena itu, sudah saatnya bangsa ini melepaskan diri dari kutukan siklus kesumat politik di setiap transisi antar-rezim.</p> <p><strong>Kesinambungan dan Perubahan</strong></p> <p>Upaya meredam dan mengakhiri kesumat politik di antara dua rezim pemerintahan menjadi prasyarat bagi transisi politik yang bermartabat. Sejalan dengan itu, pencabutan tiga ketetapan (Tap) MPR yang berisi pencabutan kekuasaan dari tiga presiden kita (Sukarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid) oleh MPR periode 2019&mdash;2024 patut kita apresiasi sebagai jalan rekonsiliasi nasional sekaligus pemulihan nama baik ketiganya. Selama ini, tiga mantan presiden tersebut harus menanggung penderitaan akibat perlakuan buruk rezim pengganti tanpa putusan pengadilan (trial by law).</p> <p>Harus diakui, munculnya tiga Tap MPR(S) tersebut dilatarbelakangi amarah, kesumat, dan kebencian politik sesama anak bangsa. Dalam kondisi demikian, rezim pengganti cenderung memutus hubungan dengan rezim sebelumnya. Segala sesuatu yang terkait dengan rezim sebelumnya dipangkas hingga ke akar-akarnya dengan cara memberikan sanksi sosial-politik serta membangun stigma negatif terhadapnya. Ada upaya sistematis untuk memagari para pendukung rezim lama supaya tidak masuk dalam gelanggang kekuasaan.</p> <p>Idealnya, transisi politik di antara dua rezim politik harus tetap memperhatikan aspek kesinambungan (continuity) dan perubahan (change) yang seimbang. Dalam konteks ini, pengakomodasian sejumlah menteri era Jokowi ke dalam kabinet Prabowo-Gibran, di satu sisi, menyiratkan iktikad baik rezim baru untuk memelihara kesinambungan politik dengan rezim sebelumnya. Di sisi lain, penambahan pos-pos kementerian baru yang belum pernah ada sebelumnya menyiratkan perubahan orientasi politik oleh rezim baru.</p> <p class="class-paragraph">Mungkin saja ancaman kekerasan simbolis terhadap Jokowi tidak muncul dari rezim Prabowo-Gibran, melainkan dari kelompok kritis yang hendak mengadili Jokowi pascalengser dari presiden. Terhadap kelompok kritis semacam ini, rezim Prabowo-Gibran harus tetap menegakkan kaidah demokrasi yang berkeadaban sebagai the only game in town. Setiap warga negara harus taat asas terhadap koridor demokrasi dan penegakan hukum. Kita tidak boleh tenggelam dalam siklus kekerasan simbolis. Jangan biarkan amarah dan kesumat mengendalikan transisi politik di negeri ini.&nbsp;<strong>(*)</strong></p> <hr /> <p><em>*)&nbsp;<strong>MASDAR HILMY</strong>&nbsp;, Guru besar dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya</em></p> <p>&nbsp;</p>

Dalam konteks pemberhentian tiga presiden kita oleh MPR(S), kekerasan simbolis mewujud dalam stigma negatif yang dibuat rezim pengganti.

Meredam Siklus Kesumat Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/23/BUDIMAN-1-3563201129.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sudjatmiko" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sudjatmiko</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budiman Sudjatmiko menilai pasangan nomor urut 2 mewakili banyak kelompok. Bahkan dari sosok capres yang diusungnya pun tidak hanya merepresentasikan Jawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kok menangkap suasana atau nuansa daerah yang dalam peristiwa politik nasional biasanya nggak terlalu muncul," kata Budiman saat menerima deklarasi Relawan Pro Rakabuming (Praka) di Rumah Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Prabowo memiliki darah Jawa dan Sulawesi Utara. Ayah Prabowo berasal dari Banyumas, Jawa Tengah, sedangkan ibunya dari Langoan, Manado, Sulawesi Utara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014039478/apakah-pasangan-anda-narsistik-dan-egois-ini-6-tanda-yang-bisa-bantu-anda-mengetahuinya">Apakah Pasangan Anda Narsistik dan Egois? Ini 6 Tanda yang Bisa Bantu Anda Mengetahuinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan suatu hal yang kebetulan ada seorang putra keturunan Sulawesi Utara yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Prabowo sempat menyampaikan kalau dirinya mewakili orba dan orla. Orba yang dimaksud adalah orang Banyumas, dan orla adalah orang Langoan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Budiman menilai pasangan nomor urut 2 juga merepresentasikan anak muda. Terbukti dengan mengusung Gibran yang berusia 36 tahun sebagai cawapres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cuma pasangan kita yang bisa mewakili wajah generasi muda dalam sosok mas Gibran Rakabuming Raka, yang lainnya tidak bisa," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014039479/tpn-sebut-pertemuan-jokowi-dengan-megawati-akan-terwujud-setelah-ganjar-mahfud-menang-pilpres-2024">TPN Sebut Pertemuan Jokowi dengan Megawati Akan Terwujud Setelah Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasangan kitalah yang memadukan antara orba dan orla tadi itu orang Banyumas dan orang Langoan, dan memadukan antara yang senior dengan yang junior, cuma kita," tambah Budiman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas dasar itu, Budiman menyampaikan, Prabowo-Gibran paham betul kondisi anak muda. Terlebih mereka yang sekarang akan hidup pada era serba digital dan teknologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Prabowo dan mas Gibran akan menyiapkan Indonesia lima tahun ke depan, agar Indonesia menjadi tuan rumah yang baik untuk anak-anak muda kreatif dan pemberani seperti teman-teman Praka ini," pungkas Budiman.</div>

Prabowo sempat menyampaikan kalau dirinya mewakili orba dan orla. Orba yang dimaksud adalah orang Banyumas, dan orla adalah orang Langoan.

Budiman Sudjatmiko: Prabowo-Gibran Mewakili Orba, Orla dan Anak Muda

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/17/KAMMI-Atambua-3525079408.jpeg" alt="Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra." width="100%">
<figcaption>Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Cabang Atambua mengecam keras oknum prajurit TNI yang melakukan pengoroyokan terhadap salah seorang mahasiswa pengurus PP KAMMI atas nama Rizki Agus Saputra.</p> <p>Sesuai pemberitaan yang tersebar di media sosial bahwa Rizki hendak pulang dari Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur, tiba-tiba ikuti dari belakang.</p> <p>Tidak lama kemudian mendadak Rizki langsung diterjang ketepi jalan oleh oknum TNI dan rekannya, saat itu juga pengeroyokan tidak terelakan, Rizki pun dicekek, di tendang, dipukul hingga bajunya robek.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Sesuai persoalan di atas Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua NTT melalui Agustinus Neno Ketua PMKRI, mengecam keras atas tindakan para oknum TNI AU yang di duga melakukan pengeroyokan terhadap mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Program Studi Hukum.</p> <p>"Tentu tidak dibenarkan dan sangat tidak etis mereka menggunakan jabatannya sebagai TNI untuk menekan masyarakat sipil," tegas Agustinus.</p> <p>Ia pun menegaskan jangan sampai hal ini terulang lagi seperti peristiwa 98 masa orba, oleh karena itu Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (Puspomau) seger menangkap oknum-oknum tersebut dan di proses sesuai hukum yang berlaku.</p> <p>"Agus pun menyampaikan bahwa hari ini Indonesia diperhadapkan dengan pemilu, dan jangan sampai persoalan ini mengganggu situasi demokrasi<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>yang kita jaga bersama ini," pungkasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

PMKRI Cabang Atambua NTT melalui Agustinus Neno Ketua PMKRI, mengecam keras atas tindakan para oknum TNI AU yang di duga melakukan itu.

Jangan Sampai Pola Kekerasan Orba Terulang, PMKRI Atambua Desak Tangkap Oknum TNI Pelaku Pengeroyokan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/10/76_epi_1-579826116.jpg" alt="COVER  BUKU" width="100%">
<figcaption>COVER  BUKU</figcaption>
</figure> <p><strong>Oleh Sapta Arif</strong></p> <p>---</p> <p>Berkarya di komunitas Sutejo Spektrum Center Ponorogo. Saat ini menjadi kepala Humas STKIP PGRI Ponorogo. Buku terbarunya <em>Bulan Ziarah Kenangan</em>.</p> <p>Secara keseluruhan, Leila S. Chudori berupaya memberikan impresi kedekatan kepada pembaca secara utuh. Selain kedetailan teknis cerita, Leila menambahkan keterangan istilah dan sumber kutipan.</p> <p><strong>ADA</strong> dua simbol yang melekat pada burung nasar, yaitu bangkai dan pembersihan. Burung nasar memiliki indra penciuman yang tajam untuk melacak bangkai hingga jarak satu kilometer lebih.</p> <p>Dia akan mengelilingi bangkai tersebut, menyambar, lalu memakannya. Meski begitu, burung nasar menjadi simbol kebersihan dalam lingkaran kehidupan dan kematian dalam sejarah Mesir kuno. Barangkali, epigram (sebuah pernyataan singkat, peminatan, kenangan, dan terkadang pernyataan mengejutkan atau satire) burung nasar sengaja disematkan Leila S. Chudori untuk menggambarkan betapa peliknya kisah Segara Alam &ndash;anak seorang komunis yang telah dieksekusi mati.</p> <p>Sejak halaman pertama kita diajak untuk merasakan keampuhan photographic memory dari tokoh bernama Segara Alam. Kisah detik-detik terakhir bapaknya digambarkan dengan sangat detail seolah-olah kita sedang menyaksikan eksekusi tersebut.</p> <p>Keahlian untuk mengingat hal-hal detail ini nyatanya memberikan masalah tersendiri dalam diri Alam. Alih-alih mengingat hal-hal indah yang hanya datang sekelebatan, dia justru kerap kali didatangi mimpi buruk kisah kelam bapaknya.</p> <p>Leila S. Chudori memperlihatkan bagaimana trah atau garis keturunan berpengaruh pada nasib seseorang. Baik nasib baik maupun nasib malang. Selain Alam, Bimo yang merupakan anak eksil politik yang tak bisa kembali ke Indonesia di zaman Orba mengalami hal serupa.</p> <p>Yang lebih mengerikan, nasib malang Bimo justru didapat oleh ayah tirinya &ndash;seorang tentara yang menjadi kekasih ibunya. Bimo kerap kali disiksa dengan disundut rokok di berbagai bagian tubuh. Hal ini memaksa Alam dan keluarga untuk bertindak, mengajak Bimo untuk tinggal di rumahnya meski setiap akhir pekan harus pulang ke rumah ibunya.</p> <p>Selain itu, represi militer kepada orang-orang yang terlibat dengan komunis diperlihatkan dengan cara yang memilukan. Berbeda dengan novel <em>Laut Bercerita</em> yang menceritakan detail adegan penyiksaan terhadap aktivis reformasi. Pada bab 6 (halaman 151&ndash;173) buku ini, Leila S. Chudori memperlihatkan bagaimana nasib malang keluarga Alam saat diinterogasi.</p> <p class="class-paragraph">Ibu Alam secara tersirat dipaksa untuk melayani nafsu bejat si tentara. Sedangkan Yu Kenanga kecil harus membersihkan ruangan penuh darah bekas penyiksaan keluarga yang ditengarai terlibat komunis.</p> <p>Tidak hanya keluarga militer, hegemoni keluarga konglomerat yang dimaksudkan memiliki pengaruh dalam politik Indonesia juga diperlihatkan. Kisah Denny dan Trimulya contohnya. Denny anak seorang konglomerat tambang nyaris tak tersentuh oleh hukuman saat ia berbuat salah di sekolah. Segala permasalahan di sekolah era pasca-&rsquo;65 seolah-olah mudah diselesaikan dengan pertanyaan, &rdquo;siapa bapakmu?&rdquo; atau &rdquo;siapa ibumu?&rdquo;.</p> <p>Epigram burung nasar yang melekat pada tokoh Alam semakin kentara menuju babak akhir cerita. Alam diumpamakan sebagai mayat hidup yang kapan saja bisa mati oleh burung-burung nasar yang berputar-putar di atas kepalanya.</p> <p>Sebaik apa pun seorang Alam bertindak, ia tidak bisa menghapus garis keturunan yang dibawa oleh bapaknya. Seolah-olah dia hanya menunggu waktu untuk disambar dan dimakan oleh kebijakan pemerintah yang mencanangkan kebijakan bersih diri dan bersih lingkungan. Hal ini semakin menguatkan simbol burung nasar sebagai pembersih bangkai-bangkai yang bahkan sudah berbau busuk.</p> <p>Tetapi, Alam tidak serta-merta menerima nasibnya begitu saja. Melalui tokoh Ibu Umayani, semangat Alam mulai bangkit untuk menantang catatan sejarah yang sengaja ditulis untuk mendukung hegemoni pemerintah Orba.</p> <p>Dalam buku ini, kita akan diajak memahami fragmen kehidupan yang amat penting. Bahwa meski sejarah yang tertulis di buku-buku pelajaran sekolah bernuansa politis, penulisan sejarah seharusnya tidak akan pernah selesai.</p> <p>Seperti dalam halaman 358 buku ini, melalui tokoh Bu Umayani yang mengatakan bahwa penulisan sejarah akan terus berlanjut. Suatu hari, Para Pencatat Sejarah (sebuah ekstrakurikuler di sekolah Putra Nusa) bisa berbincang dan menggali sejarah yang hilang dari saksi atau keluarga korban tragedi &rsquo;65. Hal ini menegaskan bahwa dibutuhkan orang-orang yang berani dan telaten untuk mencatat sejarah yang hilang atau disembunyikan atau dilupakan.</p> <p>Secara keseluruhan, Leila S. Chudori berupaya memberikan impresi kedekatan kepada pembaca secara utuh. Selain kedetailan teknis cerita, Leila menambahkan keterangan istilah dan sumber kutipan.</p> <p>Dalam bagian &rdquo;Ucapan Terima Kasih&rdquo;, Leila memberikan kesaksian proses kreatif novel ini. Namaku Alam dikatakan sebagai spin-off novel Pulang yang berhasil menyabet Prosa Terbaik Kusala Sastra Khatulistiwa Tahun 2013. Selanjutnya, buku ini direncanakan menjadi trilogi. Patut kita tunggu bagian kedua novel Namaku Alam. <strong>(*)</strong></p> <p>---</p> <ul> <li><strong>Judul:</strong> Namaku Alam</li> <li><strong>Penulis:</strong> Leila S. Chudori</li> <li><strong>Penerbit:</strong> KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)</li> <li><strong>Cetakan:</strong> Ketiga, September 2023</li> <li><strong>Tebal:</strong> ix + 438 halaman; 13,5 x 20 cm</li> <li><strong>ISBN:</strong> 978-623-134-082-5</li> </ul>

Berkarya di komunitas Sutejo Spektrum Center Ponorogo. Saat ini menjadi kepala Humas STKIP PGRI Ponorogo. Buku terbarunya Bulan Ziarah Kenan

Epigram Burung Nasar: Bayangan Maut dan Upaya Membersihkan

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/bahlil-22-412619228.jpeg" alt="Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia." width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus partai Golkar, Bahlil Lahadalia tak sepakat dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyamakan pemerintah sekarang seperti order baru. Sebab, fakta yang terjadi sekarang jauh dari era orde baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil mengatakan, sejak era pemerintahan Presiden Joko&nbsp; Widodo (Jokowi) pada 2014 sampai 2023 sekarang, menteri terbanyak berasal dari partai pendukung pemerintah. Tidak ada penguasaan hanya dari satu kelompok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para menteri tersebut di antaranya berasal dari PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Jadi siapa yang sebenarnya Orde Baru itu?" kata Bahlil, Senin (4/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahlil kemudian menyinggung jika sekarang masih zaman Orde Baru, maka dirinya tidak akan menjadi menteri seperti sekarang ini. Sebab, dirinya berasal dari kampung, bukan lingkaran penguasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bapak, ibu semua jangan kita lupa, di zaman Orde Baru, orang kayak saya belum tentu jadi menteri karena dari kampung. Dalam konten keputusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang pemilu kita, untuk calon presiden itu sebenarnya harus S1. Tapi kemudian direvisi untuk SMA, gak ada yang ribut. Itu semua demokrasi. Kenapa sekarang kita harus mempersoalkan tentang persoalan ini?," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengajak para pendukung Prabowo-Gibran untuk tidak memedulikan pihak manapun, termasuk capres atau cawapres yang menyinggung kubu Prabowo-Gibran. Ia menilai, pihak yang marah-marah biasanya pihak yang sedang panik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bapak, ibu semua kalau ada capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi serius. Kita happy dan santai saja. Biasanya yang mau kalah bawaannya panik dan marah-marah saja. Itu biasanya marah terus dan yang menang senyum-senyum saja," kata Bahlil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012975547/diperintah-presiden-untuk-temui-masyarakat-rempang-bahlil-lahadalia-tawarkan-solusi">Diperintah Presiden untuk Temui Masyarakat Rempang, Bahlil Lahadalia Tawarkan Solusi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa penguasa saat ini seperti zaman&nbsp;orde&nbsp;baru.&nbsp;Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang&nbsp;baru&nbsp;berkuasa itu mau bertindak seperti zaman&nbsp;Orde&nbsp;Baru?," kata Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati merasa jengkel, dirinya kini tidak lagi dihormati sebagai Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," tegas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati juga menegaskan, siap bertarung secara jujur dan sehat pada Pemilu 2024. "Kalau mau bersaing ya ayio, Biar Ibu ini perempuan, tapi Ibu petarung," ucapnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Para menteri tersebut di antaranya berasal dari PDIP, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Jadi siapa yang sebenarnya Orde Baru itu?" kata Bahlil,

Bantah Pemerintah Sekarang Seperti Orba, Bahlil Ungkit Orang Kampung jadi Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/jokowi-1783607092.jpg" alt="Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung./instagram.com/jokowi" width="100%">
<figcaption>Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Lampung./instagram.com/jokowi</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan mengomentari tudingan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut masa penguasa saat ini seperti rezim orde baru (Orba). Jokowi hanya tersenyum kecil, saat ditanya awak media usai melakukan penanaman pohon di hutan kota kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak ingin memberi tanggapan," ucap Jokowi sambil tersenyum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa penguasa saat ini seperti zaman orde baru. Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Relawan Ganjar-Mahfud di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013340765/kumpulan-manfaat-permainan-bricks-untuk-tumbuh-kembang-anak-ini-kata-psikolog">Kumpulan Manfaat Permainan Bricks untuk Tumbuh Kembang Anak, Ini Kata Psikolog</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?," ucap Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati merasa jengkel, dirinya kini tidak lagi dihormati sebagai Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," tegas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013340750/7-manfaat-membacakan-dongeng-untuk-anak-sejak-usia-dini-orang-tua-wajib-tahu">7 Manfaat Membacakan Dongeng untuk Anak Sejak Usia Dini, Orang Tua Wajib Tahu!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati menegaskan, siap bertarung secara jujur dan sehat pada Pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau mau bersaing, kita, kalau saya suka di PDI Perjuangan, 'Biar Ibu ini perempuan, tapi Ibu petarung'," pungkasnya.</div> </div>

Jokowi enggan mengomentari tudingan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut masa penguasa saat ini seperti rezim orba

Jokowi Enggan Berkomentar Pemerintahannya Dituding Seperti Orba Oleh Megawati

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/WhatsApp-Image-2023-09-29-at-205202-2908999786.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyindir pihak yang seakan hanya ingin melenggang kekuasaan. Bahkan, Megawati tak segan menantang pihak tersebut untuk menghadapinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kelompok-kelompok mau melakukan kekuatan-kekuatan kekerasan kepada rakyat Indonesia, terus terang lho, hadapi saya, hadapi saya, hadapi saya," kata Megawati secara lantang dihadapan ribuan relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden RI kelima itu menyatakan bahwa penguasa saat ini sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa, dengan bertindak hanya ingin berkuasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Orang tua saya, kakek-nenek saya, mengalirkan darahnya untuk membangun negeri ini, lalu kalian seenaknya saja hanya mau dengan kekuasaan, untuk kekuasaan, no!," tegas Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013330706/sebut-penguasa-saat-ini-seperti-zaman-orba-megawati-kesal-dirinya-tak-lagi-dihormati">Sebut Penguasa Saat Ini Seperti Zaman Orba, Megawati Kesal Dirinya Tak Lagi Dihormati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Megawati ingin pernyataannya didengar semua pihak. Ia menegaskan, tidak takut untuk menghadapi pihak-pihak yang haus dengan kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013329901/ganjar-mahfud-hingga-megawati-konsolidasikan-kemenangan-jelang-kampanye-pemilu-2024">Ganjar-Mahfud Hingga Megawati Konsolidasikan Kemenangan Jelang Kampanye Pemilu 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sini kalau mau ada yang nentang saya. Ya kasih tahu sama yang lain-lain itu," ucap Megawati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Megawati menyerukan kepada seluruh relawan Ganjar-Mahfud untuk turun ke bawah, bertemu rakyat dalam rangka memenangkan Pilpres 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi katakan ke rakyat dengan lantang, jangan golput, tidak memilih. Tanya, who am I? Kalau tidak memilih, abstain, tidak punya pendirian. Itu terserah saja," pungkas Megawati.</div>

Megawti menyatakan bahwa penguasa saat ini sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa, dengan bertindak hanya ingin berkuasa.

Megawati Tegaskan Penguasa saat ini Sudah Melenceng dari Cita-cita Para Pendiri Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Demo-Mahasiswa-Tolak-Perppu-Cipta-Kerja-Dery-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna, pada Selasa,(21/3) menuai kritik masyarakat. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai, wajar masyarakat menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU.<br /> <br /> “Karena Perppu itu sejak awal memang sudah bermasalah. Sebab, Pemerintah dinilai belum melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), namun tiba-tiba menyerahkan Perppu Ciptaker kepada DPR,” kata Jamiluddin kepada wartawan, Kamis (23/3).<br /> <br /> Menurut Jamiluddin, proses pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, mengesankan tidak adanya musyawarah mufakat dalam pembahasan di setiap fraksi.<br /> <br /> “Yang tidak setuju diabaikan dan ditinggalkan begitu saja. Siapa yang kuat, dia yang menang. Prinsip itu tampaknya yang berlaku dalam pembahasan Perppu Ciptaker,” sesalnya.<br /> <br /> Dengan demikian, semua hal itu mengesankan DPR sudah berubah menjadi lembaga stempel pemerintah. Sebab, semua produk RUU dan Perppu yang diinginkan pemerintah disahkan dengan mulus oleh DPR.<br /> <br /> “DPR sudah seperti di zaman Orde Baru (orba). DPR menjadi lembaga stempel yang mengaminkan kehendak eksekutif, khususnya presiden. DPR tentu tidak boleh menjadi lembaga stempel lagi. Sebab, hal itu sudah mengingkari amanah reformasi,” ucap Jamiluddin.<br /> <br /> Oleh karena itu, Jamiluddin pun mengajak masyarakat untuk<br /> bersikap kepada partai-partai yang mendukung Perppu Ciptaker menjadi UU. Sikap itu seyogyanya dengan memberi sanksi kepada partai pendukung Perppu Ciptaker pada Pileg 2024.<br /> <br /> Hal itu perlu dilakukan, agar partai politik dan anggota DPR tidak semena-mena mengabaikan aspirasi rakyat. Mereka juga tidak boleh terus berada di parlemen, karena akan melanggengkan DPR sebagai lembaga stempel.<br /> <br /> "Jadi, lampu merah tentang pelemahan DPR sudah kasat mata. Hal itu harus dihentikan dengan tidak memilih mereka pada Pileg 2024,” tegasnya.<br /> <br /> Kritik terhadap DPR salah satunya digaungkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) dengan unggahan meme, Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan tikus.<br /> <br /> Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan, kritik keras tersebut merupakan bentuk kemaharan terhadap sikap DPR RI, yang tidak lagi berpihak pada rakyat. Seharusnya, DPR RI menghormati putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.<br /> <br /> "Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini," ucap Melki kepada JawaPos.com, Kamis (23/3).<br /> <br /> Melki menyebut, DPR sudah tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, lebih pantas diganti menjadi Dewan Perampok, Penindas, ataupun Pengkhianat Rakyat.<br /> Sebab produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin jelas merampas hak-hak masyarakat, mengkhianati konstitusi, dan tak sesuai dengan isi hati rakyat.<br /> <br /> "DPR harusnya menuruti putusan MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dengan partisipasi bermakna, bukannya malah turut mengamini tindakan inkonstitusional Presiden Jokowi dengan mengesahkan Perppu Cipta Kerja yang menyalahi konstitusi," tegas Melki.<br /> <br /> Menurut Melki, kritik keras BEM UI terhadap DPR RI dilakukan, karena telah merampas hak rakyat dan melanggar konstitusi. Karena itu, ia mengimbau publik untuk tidak mudah percaya pada lembaga legislatif itu.<br /> <br /> "Melalui publikasi tersebut kami ingin sampaikan pada masyarakat untuk jangan berharap dan percaya banyak pada DPR saat ini. Karena bagi kami DPR tak lebih dari perampas hak masyarakat dan pelanggar konstitusi," pungkas Melki.

Perppu Cipta Kerja Tuai Protes, Pakar: DPR Seperti Zaman Orba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-tolak-usulan-korupsi-era-orba-jadi-materi-debat-capres-cawapres_m_.jpg" alt="PSI mengusulkan fenomena korupsi era Orba jadi materi debat capres-cawapres. PKS menolak usulan tersebut." width="100%">
<figcaption>PSI mengusulkan fenomena korupsi era Orba jadi materi debat capres-cawapres. PKS menolak usulan tersebut.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Fenomena korupsi era Orde Baru (Orba) dinilai menarik untuk dibincangkan kedua pasangan calon capres-cawapres. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar isu itu diangkat menjadi materi dalam debat capres-cawapres.</p><br /> <p>Menanggapi usulan PSI tersebut, Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin mengaku tidak sependapat. Menurutnya, ketimbang membahas korupsi era Orba, lebih baik debat capres-cawapres fokus pada program yang bisa mendorong kemajuan Indonesia.</p><br /> <p>"Nggak usahlah (korupsi era Orde Baru masuk debat). Kami kira debat capres-cawapres fokus pada hal-hal mendasar dalam kehidupan bangsa dan bagaimana menjadikan Indonesia lebih maju," ujar Suhud kepada <em>JawaPos.com</em>, Kamis (6/12).</p><br /> <p>Menurut Suhud, &lrm;apabila usulan PSI itu diakomodasi, maka dikhawatirkan pembahasan akan merembet ke korupsi era lain. Bahkan bukan tidak mungkin debat malah sibuk membahas kasus per kasus korupsi.</p><br /> <p>"Tidak perlu membahas kasus per kasus. Sebab, jika ada usulan membahas korupsi orde baru, nanti ada yang mengusulkan korupsi Sumber Waras, dan korupsi yang lain," tegasnya.</p><br /> <p>Suhud mengatakan, yang pasti debat capres-cawapres harus memberi kesempatan pada masyarakat pemilih untuk menilai visi, misi dan program secara jernih.&lrm; Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga mengaku tidak setuju adanya usulan tersebut.</p><br /> <p>&lrm;Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni berharap Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh 9 Desember perlu menjadi momentum untuk membuka diskursus tentang korupsi. Pasalnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto sebelumnya menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium empat.</p><br /> <p>&lrm;Oleh sebab itu, PSI mengusulkan kepada KPU supaya korupsi di era Orde Baru bisa masuk dalam materi debat capres dan cawapres.Menurut Antoni, usulan korupsi Orde Baru masuk debat itu jauh lebih mendidik masyarakat secara politik, ketimbang berkilah bahwa Soeharto bukan simbol Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</p>

PKS Tolak Usulan Korupsi Era Orba jadi Materi Debat Capres-Cawapres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#orba

Berita Terkini