<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/HARIYANTO-3570663960.jpg" alt="HARIYANTO (Diskominfo riau untuk riaupos.co)" width="100%">
<figcaption>HARIYANTO (Diskominfo riau untuk riaupos.co)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">JawaPos.com - Sebanyak 5.000 paket buka puasa disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Masjid Raya An Nur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melansir dari RiauPos.com (Jawa Pos Group), Jumat (15/3), 5.000 paket buka puasa tersebut berasal dari 4.000 paket dari 43 OPD Pemerintah Provinsi Riau sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci Ramadhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan Pj Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto menyediakan sebanyak 1.000 paket berbuka puasa di masjid terbesar di Riau tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut disampaikan oleh Biro Adpim Setdaprov Riau Aryadi pada Jumat (15/3). Dia juga menyebutkan bahwa menu buka puasa tersebut akan dibagikan kepada warga dan jemaah yang datang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai arahan pak Pj Gubernur kita harus meningkatkan kepedulian sesama, apalagi ini bulan suci Ramadhan. Alhamdulillah sudah disiapkan 5.000 paket berbuka yang akan didistribusikan ke masyarakat selama bulan suci Ramadhan di Masjid An Nur," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, hal serupa juga disampaikan oleh Badan Pengelola Masjid Raya An Nur (BPMA) yang juga merupakan Panitia Ramadan Mesjid Raya An Nur 1445 Hijriah, Zulkarnain Umar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/014444718/pemprov-dki-bantah-heru-budi-minta-anggaran-kjmu-dipangkas">Pemprov DKI Bantah Heru Budi Minta Anggaran KJMU Dipangkas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah kita sudah menerima bantuan langsung berupa paket buka puasa langsung dari pak Pj Gubernur. Bantuan tentu sangat berarti bagi warga dan jemaah yang membutuhkan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, keluarga para pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad juga banyak memanfaatkan Mesjid Raya An Nur Pekanbaru sebagai tujuan berbuka, khususnya di aula lantai satu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah sedekah masyarakat terus mengalir ke rekening BPMA. BPMA ibarat jembatan bagi masyarakat Riau dalam berbuat kebaikan. Kami terima, lalu kami kasih lagi kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat," kata Yandry Susila selaku Bendahara BPMA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panitia Ramdhan Masjid Raya An Nur dalam hal ini memberikan menu berbuka puasa secara cuma-cuma, serta pelayanan yang ikhlas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita terus mengakomodir keinginan masyarakat Riau bersedekah untuk menu berbuka puasa setiap hari, menu tadarus, dan menu sahur untuk sepuluh hari terakhir Ramadhan 1445 H," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Sebanyak 5.000 paket buka puasa disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto.

Pemprov Riau Siapkan 5.000 Paket Buka Puasa Gratis di Masjid Raya An Nur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/WhatsApp-Image-2023-09-29-at-195825-4041117011.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor melantik pejabat." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor melantik pejabat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jabatan kosong pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo serta tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kembali diisi. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menempatkan Budi Basuki sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo. Sebelumnya Budi Basuki menjabat kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Sidoarjo, ditunjuk sebagai Plt atau Pelaksana Tugas Asisten II tersebut. Sedangkan tiga kepala OPD yang kosong itu antara lain kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (P3AKB), serta kepala Satpol PP.&nbsp; Seperti Budi Basuki, Makhmud Camat Taman yang sebelumnya ditunjuk sebagai Plt kepala BKD siang tadi, Jumat (29/9), ditunjuk bupati sebagai kepala BKD. Selanjutnya kepala dinas P3AKB dipercayakan kepada Heni Kristiani yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Bagian Umum Setda Sidoarjo. Untuk kepala Satpol PP yang kosong, Bupati Gus Muhdlor mempercayakan kepada Yany Setyawan yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Satpol PP Sidoarjo. Seperti yang sudah-sudah, mereka dilantik dan diambil sumpahnya di pendopo Delta Wibawa oleh bupati Sidoarjo. Bupati Gus Muhdlor dengan tegas meminta kesiapan mereka untuk bekerja maksimal. Jabatan baru bukan berarti duduk di kursi yang lebih nyaman. Namun ada tanggung jawab yang lebih besar lagi. Oleh karena itu semangat mengemban tugas harus lebih meningkat. Bupati tidak ingin melihat semangat itu turun di perjalanan. Bila itu terjadi, bupati tidak segan-segan menurunkan jabatan semula. &rdquo;Kok kemudian semangat yang ada berbeda saat dilantik, atau baru dilantik kok kendur atau tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, saya minta pertanggungjawabannya, siap tidak kalau nanti saya turunkan misalnya,&rdquo; ucap Gus Muhdlor yang dijawab serempak siap oleh pejabat yang dilantiknya. Dalam kesempatan itu, Gus Muhdlor menitipkan pesan kepada pejabat yang baru saja dilantik. Kepada asisten II, dia meminta dapat menjadi pionir dalam penggunaan produk dalam negeri, e-katalog dan digitalisasi pelayanan publik. Kepada kepala BKD, Gus Muhdlor berpesan untuk menuntaskan polemik THL. Dia meminta itu untuk dipersiapkan sebelum UU ASN keluar. Kemudian tentang eksit Anjab, BKD juga diminta harus menjadi pionir utama pemberian SOP pelayanan bagi seluruh kepala dinas. Sedangkan kepada kepala dinas P3AKB, Gus Muhdlor meminta untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta menuntaskan angka stunting. &rdquo;Ini bukan untuk selamat berleha-leha, selamat menempuh pengabdian baru, tantangan baru yang jauh memiliki tanggung jawab yang besar, ini adalah awal perjuangan yang baru,&rdquo; ucap Gus Muhdlor.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor lantik pejabat Setda Sidoarjo serta tiga kepala organisasi perangkat daerah (OPD)

Bupati Sidoarjo Lantik Empat Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/03/WhatsApp-Image-2023-09-03-at-143415-3089756396.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera menerapkan penulisan aksara Jawa pada papan nama di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Penggunaan huruf latin yang dilengkapi aksara Jawa itu bertujuan untuk melestarikan budaya di lingkungan pemkot. Berdasar Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Nomor 000/20389/436.7.17/2023 pada 19 September 2023, jajaran perangkat daerah (PD) diimbau untuk mencantumkan penulisan dari latin ke aksara Jawa di masing-masing nama OPD. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, telah meminta kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya untuk menyiapkan penulisan aksara Jawa di setiap kantor OPD. Penulisan aksara Jawa itu sudah harus terpasang sebelum 10 November. &rdquo;Jadi, nanti tulisan pemerintah kota itu ada tulisannya (aksara Jawa) misal seperti di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) itu ada aksara Jawa,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi. Wali Kota Eri menegaskan, sebagai orang Jawa jangan sampai lupa dengan bahasa dan budaya. Di samping itu, juga untuk menyemarakkan Hari Aksara Internasional yang diperingati setiap 8 September. &rdquo;Ini mengulang lagi hari aksara ya, jadi kita harus mengingat, wong Jowo ojo sampek lali ambek sejarahe (orang Jawa jangan sampai lupa dengan sejarahnya),&rdquo; tegas Wali Kota Eri. Dia menjelaskan, pemasangan aksara Jawa itu segera dimulai dari lingkungan Balai Kota dan sekitarnya. Pemasangan aksara Jawa akan dilakukan di setiap pintu-pintu masuk hingga gerbang Balai Kota. &rdquo;Ruang-ruang di Balai Kota juga kita beri tulisan aksara Jawa, kita harus mengingat jangan lupa sejarah,&rdquo; ucap Eri.

Pemkot Surabaya segera menerapkan penulisan aksara Jawa pada papan nama di masing-masing OPD untuk melestarikan budaya di lingkungan pemkot

Terapkan Penulisan Aksara Jawa di Lingkungan Pemkot Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi: Jangan Lupa Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/judi-online-539549165.png" alt="BIKIN NAGIH: Ilustrasi gambar orang yang kalah saat bermain judi online (13/9). Judi online bisa membuat orang yang memainkannya merugi." width="100%">
<figcaption>BIKIN NAGIH: Ilustrasi gambar orang yang kalah saat bermain judi online (13/9). Judi online bisa membuat orang yang memainkannya merugi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Beberapa website resmi milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sempat tersusupi link&nbsp;judi online. Dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), beberapa website itu antara lain ppdb.jatimprov.go.id, simpkt.dinkes.jatimprov.go.id, sipanja.dishub.jatimprov.go.id, dan e-jmprokum.jatimprov.go.id. Website tersebut disusupi judul online caranya dengan memasukkan kata kunci&nbsp;judi online&nbsp;jatimprov. Kemudian, sejumlah link slot sudah bisa ditemukan di beberapa website OPD&nbsp;Pemprov Jatim. Hingga kini, sejumlah website tersebut tidak bisa dibuka atau diakses. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin mengungkapkan, serangan insiden siber berupa penyusupan situs&nbsp;judi online banyak terjadi dan dialami pada situs dan layanan pemerintah. Nah, salah satu penyebabnya yakni masih kurang optimalnya proses penanganan insiden penyusupan&nbsp;judi online&nbsp;tersebut. Mulai dari alur koordinasi antar perangkat daerah, standar penyelesaian dan penanganan insiden siber, hingga kesiapan sumber daya manusia keamanan informasi di lingkungan pemerintah. Sherlita mengatakan, yang bisa mengambil langkah take down terhadap aplikasi&nbsp;judi online&nbsp;adalah Kementerian Kominfo. Pihaknya juga telah mengambil langkah teknis terhadap website atau aplikasi yang terindikasi gangguan siber, termasuk di dalamnya penyusupan&nbsp;judi online. &rdquo;Memberikan notifikasi pada perangkat daerah yang diindikasi website/aplikasinya disusupi gangguan siber,&rdquo; kata Sherlita Ratna Dewi. Hingga bulan lalu, ada sepuluh daerah membentuk Tim Tanggap Insiden Siber atau yang biasa disebut Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Diskominfo Jatim telah menerbitkan sebanyak 152 surat notifikasi insiden siber kepada perangkat daerah di lingkungan&nbsp;Pemprov Jatim, yang terdiri atas 104 insiden penyusupan&nbsp;judi online&nbsp;dan 48 insiden web-defacement yang telah ditangani baik secara mandiri oleh perangkat daerah terkait. Sementara itu, sandiman muda Badan Siber Dan Sandi Negara (BSSN) Aprita Danang Permana mengatakan, banyak website yang sudah disisipi virus atau malware. Dia berharap ada monitoring secara mandiri bagi seluruh pemilik aset, baik itu di&nbsp;Pemprov Jatim&nbsp;maupun kabupaten dan kota. &rdquo;Adanya kelemahan dalam website pemerintah ini akan dimanfaatkan pihak lain untuk mempromosikan situs-situs&nbsp;judi online. Servernya ada di luar negeri. Mereka ada di Kamboja, Thailand, dan Vietnam,&rdquo; jelas Aprita Danang Permana. Menurut dia, koordinasi tidak hanya dilakukan pada antar bidang, tetapi juga antar OPD. Tugas Diskominfo dan Tim C-SIRT adalah bagaimana melakukan penguatan keamanan siber. &rdquo;Bagaimana pengembangan, pengujian, dan keamanan sesuai dengan standarnya,&rdquo; papar Aprita Danang Permana.

Beberapa website resmi milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sempat tersusupi link judi online

Judi Online Serang Website Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Mulai Dinas Pendidikan Hingga Perhubungan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/Untitlede-248351588.jpg" alt="Pemkab Pohuwato kerja sama dengan BSKDN terkait komitmen peningkatan inovasi." width="100%">
<figcaption>Pemkab Pohuwato kerja sama dengan BSKDN terkait komitmen peningkatan inovasi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memacu organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. OPD diminta untuk saling berkolaborasi guna meningkatkan kualitas inovasi yang masih rendah. Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato. Kunjungan tersebut dalam rangka penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara BSKDN dengan Pemkab Pohuwato terkait komitmen peningkatan inovasi di Kabupaten Pohuwato. Kunjungan tersebut berlangsung di Ruang Video Conference BSKDN pada Selasa (18/7). Yusharto menjelaskan, berdasar hasil pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2022, inovasi di Kabupaten Pohuwato mengalami peningkatan dari aspek kuantitas. Kendati demikian, kualitas inovasi masih rendah dengan nilai rata-rata kematangan 56,42. Yusharto mengimbau Pemkab Pohuwato melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui aspek mana saja yang perlu diperbaiki. Dia menambahkan, kolaborasi lintas OPD perlu terus diperhatikan guna meningkatkan kematangan setiap inovasi yang akan dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui BKSDN. &rdquo;Jangan sampai, peningkatan inovasi hanya dari sisi kuantitas semata. Kualitas inovasi ini ditandai dengan nilai kematangan yang tinggi juga nilai manfaatnya yang berkelanjutan. Bahkan inovasi dengan kematangan tinggi bisa melahirkan inovasi lain dan membentuk ekosistem inovasi,&rdquo; terang Yusharto Huntoyungo. Dia berharap, kolaborasi yang kuat lintas OPD juga dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk berinovasi terutama pada generasi muda. Ada kabupaten yang memacu antusiasme masyarakat berinovasi sejak berada di bangku sekolah dengan menggelar lomba inovasi. Dengan demikian, anak-anak terdidik untuk berpikir kreatif dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. &rdquo;Inovasi itu bahkan sudah melekat sejak masa anak-anak, masa sekolah. Siswa-siswi di salah satu sekolah di kabupaten tersebut menciptakan lotion anti nyamuk dari tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, kalau bisa kita dukung inovasi tersebut dengan memberikan bimbingan atau melembagakan inovasi tersebut,&rdquo; ujar Yusharto Huntoyungo. Selain kolaborasi lintas OPD, Yusharto mengungkapkan, konsistensi kepala daerah dalam meningkatkan inovasi daerah juga menjadi kunci keberhasilan meraih predikat sebagai daerah terinovatif. Dia meyakini kerja sama antara BSKDN dan Pemkab Pohuwato dapat berjalan lancar dan membawa kemajuan inovasi ke depannya di wilayah Pohuwato. &rdquo;Semoga dengan kerja sama ini, ke depan kualitas inovasi Pohuwito semakin tinggi, manfaat inovasi juga semakin dirasakan masyarakat,&rdquo; tutur Yusharto Huntoyungo.

BSKDN Kemendagri memacu OPD di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo untuk berkolaborasi meningkatkan kualitas inovasi

Kualitas Inovasi di Pohuwato Masih Rendah, BSKDN Kemendagri Tekankan Kolaborasi Lintas OPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/IMG_1329-637667307.jpg" alt="Kadinkes Surabaya Nanik Sukristina." width="100%">
<figcaption>Kadinkes Surabaya Nanik Sukristina.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemkot Surabaya meluncurkan Sistem Informasi Kesehatan (Sis-Infokes) beberapa waktu lalu. Sistem itu telah disosialisasikan kepada ratusan fasilitas kesehatan (faskes) di Surabaya. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik Sukristina mengatakan, melalui Sis-Infokes data pasien akan terpantau secara real time. Selain itu, Sis-Infokes juga terkoneksi dengan beberapa aplikasi yang dimiliki organisasi perangkat daerah (dinas lain). &rdquo;Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya, Sayang Warga, Klampid New Generation, dan aplikasi imunisasi bayi, dan sebagainya,&rdquo; kata Nanik.&nbsp; &rdquo;Kami juga koneksikan dengan aplikasi yang dimiliki Kementerian Kesehatan, yakni aplikasi ASIK dan Smile,&rdquo; tambah dia.&nbsp; Nanik berharap, dengan terkoneksinya data tersebut, ke depannya mempermudah pemkot mengetahui jumlah kelahiran anak, ibu melahirkan, stunting, hingga gizi buruk, di Surabaya. &rdquo;Ke depannya, kami berencana memasang ada fitur baru untuk memperkaya data kita. Sehingga akan menjadi satu data yang bisa kita manfaatkan bersama,&rdquo; tutur Nanik. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sosialisasi Sistem Informasi Kesehatan (Sis-Infokes), di Graha Sawunggaling, Jumat (31/3). Sosialisasi Sis-Infokes itu ditujukan kepada fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Surabaya. Mulai dari RS, dokter praktik mandiri, bidan praktik mandiri, klinik, hingga puskesmas. Sis-Infokes merupakan terobosan baru yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memudahkan pendataan. Dengan Sis-Infokes itu semua data pelayanan di faskes bisa terkoneksi ke data Pemkot Surabaya. &rdquo;Mau nanti melahirkan di klinik manapun, imunisasi di RS manapun, itu tidak apa. Tapi kami harus diberi laporan terkait nomor NIK sekian, ibu hamil, dengan lingkar lengan sekian, lingkar perut, dan berat badannya. Agar diketahui itu ada potensi gizi buruk atau tidak,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Wali Kota Eri mengungkapkan, akan memantau langsung di ruang kerjanya. Mulai dari data pasien RS, dokter klinik mandiri, bidan mandiri, hingga puskesmas, akan terpantau melalui layar monitor di ruang kerjanya. &rdquo;Karena yang memberikan izin semua itu adalah saya, maka saya harus tahu datanya. Bayi yang lahir berapa, ibu melahirkan berapa, balita yang imunisasi, semuanya harus terkoneksi ke data pemkot,&rdquo; ungkap Eri.

Dinkes Surabaya menyatakan, Sis-Infokes terkoneksi dengan aplikasi beberapa organisasi perangkat daerah dan Kementerian Kesehatan

Sis-Infokes Pemkot Surabaya Terkoneksi dengan Kementerian Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/eri-saat-sidak-di-siola_1.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik Siola, Kota Surabaya, Jumat (18/2). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik Siola, Kota Surabaya, Jumat (18/2). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu target Pemkot Surabaya adalah pelayanan publik sebisanya harus dekat dengan masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan membangun lagi mal pelayanan publik (MPP) berskala mini. Harapannya, hal tersebut bisa memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.  Pelayanan yang terintegrasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) kini baru terpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Sementara itu, lingkup lain yang lebih kecil bisa dijangkau melalui gawai. Namun, hal tersebut dirasa masih kurang maksimal, apalagi bagi warga yang kesulitan menyesuaikan dengan teknologi.  Rencana memperluas jangkauan MPP pun dilakukan. Ada tiga lokasi yang sudah ditetapkan untuk dibangun sarana tersebut. Lokasinya pun dipilih yang strategis dan dekat dengan pusat kegiatan warga.  ’’Rencananya tahun ini akan dibangun di Surabaya Selatan di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ), Taman Pakal di Surabaya Barat, dan Taman Nambangan di Surabaya Utara,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Surabaya Dewi Soeriyawati.  Dewi menyebut penambahan pusat layanan itu merupakan keinginan wali kota untuk pemerataan ke akses layanan di seluruh wilayah. Misalnya, terkait kependudukan hingga perizinan, mereka yang berada di Surabaya Barat tidak perlu jauh-jauh ke MPP di Siola. Lokasi yang strategis juga dipilih yang bisa diakses transportasi umum.  ’’Namun, nanti konsepnya tidak seperti MPP yang terdapat banyak instansi lain juga. Yang diutamakan adalah layanan dari Pemkot Surabaya. Karena itu, namanya MPP mini,” jelasnya.  Sementara itu, Kabid Bangunan Gedung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Krestian Maharhandono menyebut pembangunan tiga sarana itu belum bertahan. Saat ini masih tahap proses lelang pengerjaan. Targetnya, bulan depan lelang telah selesai.  ’’Dua minggu lagi baru masuk ke sistem lelang. Untuk anggarannya, masing-masing tempat sekitar Rp 1 miliar,” ujarnya.  Iman menyebut tiga tempat itu didesain lebih sederhana. Kapasitas layanan juga tidak sebesar di Siola. Namun, tetap didesain senyaman-nyamannya, seperti kursi tunggu hingga ruang rapat.  ’’Seperti di MPP Pakal, kami sediakan ruang bermain anak, laktasi, hingga ruang khusus pengaduan. Desain yang dibuat juga ramah lingkungan,” jelasnya.  Konter layanan juga didesain dengan adanya pemisah antara petugas dan warga. Karena itu, dalam desain MPP mini ini, layanan layaknya di bank. Tidak ada sekat antara petugas dan warga sehingga bertemu petugas layaknya ngobrol santai dan terbuka.  BUAT MAL PELAYANAN PUBLIK DI MANA-MANA  - Saat ini baru ada dua MPP di Surabaya, yakni MPP Siola dan MPP Menur.  - Penambahan MPP bertujuan untuk memperluas akses layanan publik yang mudah dijangkau warga di semua kawasan.  - Lokasi yang dipilih strategis sehingga bisa dijangkau oleh transportasi umum.  - Pemkot ingin merombak wajah pelayanan publik lebih modern, tidak kalah oleh layanan di sektor swasta.  - Semua layanan yang serba-online dan paperless akan diterapkan di MPP mini.

Pemkot Surabaya Bangun Mal Pelayanan Publik Mini di Tiga Lokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/eri-cahyadi.png" alt="RUMAH DUKA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan di kediaman almarhum Urip Soewondo. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>RUMAH DUKA: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan sambutan di kediaman almarhum Urip Soewondo. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik puluhan pejabat Selasa (21/3) siang. Beberapa di antaranya adalah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya lolos seleksi. Selain itu, dilakukan rotasi jabatan lurah.  Eri mengatakan, empat posisi jabatan tinggi pratama (JTP) telah dilelang. Namun, dari empat posisi itu, hanya tiga jabatan yang bisa diisi dengan nama-nama terpilih. Satu jabatan lainnya, yakni kepala dinas koperasi dan usaha mikro serta perdagangan (dinkopkumdag), masih kosong.  ’’Yang hari ini ada kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), serta dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana (DP3APPKB),’’ ujar Eri.  Posisi kepala BPBD diampu Laksita Rini Sevriani, kepala DP3APPKB dijabat Ida Widayati, dan jabatan kepala BPKAD dijabat Syamsul Hariadi.  Dia mengatakan, untuk jabatan yang masih kosong bakal dibuka lelang ulang. Dia meminta aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Pemkot Surabaya tidak ragu mencoba ikut seleksi meskipun masih eselon III.  ’’Silakan siapa pun bisa daftar. Nyatanya memang ada kepala dinas itu eselon II, tapi ada eselon III yang nilainya lebih unggul daripada eselon II ini,’’ katanya.  Dia meminta ASN bisa berkompetisi memperebutkan jabatan itu. Dia tidak ingin dinilai jabatan karena ada kedekatan wali kota. Persaingan yang sehat ingin dibangun agar pelayanan ke masyarakat juga bisa maksimal.  ’’Di sekeliling kami banyak orang hebat. Karena itu, jangan mau kalah dan berpuas diri,’’ ujarnya.  Selain kepala OPD, dalam kesempatan tersebut dilakukan rotasi lurah. Eri menyebut lukir posisi itu dimaksudkan untuk mendekatkan rumah pejabat dengan lokasi kerjanya. Tujuannya, efisiensi kerja.  ’’Harapan saya bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal ke masyarakat. Sebab, hambatan jarak sudah tidak ada,’’ paparnya.  Dia berharap yang masuk gerbong mutasi paham betul bahwa jabatan mereka tidak permanen. Evaluasi akan terus dilakukan agar kinerja mereka bisa dipacu. Di satu sisi, hal itu dilakukan untuk membangun mental kerja yang lebih baik.  Seorang ASN harus dihadapkan pada perkara yang beragam agar terbiasa mencari solusi yang pas atas masalahnya. Dengan begitu, mereka memiliki pandangan yang lebih luas akan suatu masalah.  ’’Karena itu, saya minta ada inovasi. Percepatan-percepatan dalam penyelesaian masalah. Saya minta tolong semuanya untuk bekerja dengan hati,’’ tandasnya.  MUTASI DI PEMKOT SURABAYA  - Satu kursi OPD masih kosong dan akan dilelang terbuka dengan syarat minimal eselon III.  - Penilaian ASN juga didasarkan pada penilaian kinerja dari masyarakat.  - Pemkot meminta warga berpartisipasi dalam penilaian kinerja dengan sistem penilaian yang sudah disediakan di setiap tempat pelayanan.  - Posisi lurah dan camat akan disesuaikan dengan domisili jarak agar waktu pekerjaan lebih efisien.  - Setiap enam bulan evaluasi dilakukan untuk memastikan pejabat terpilih mampu menjalankan tugasnya.  &nbsp;

Pemkot Surabaya Isi Jabatan Kosong Tiga Kepala Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-09-at-17.48.25.jpg" alt="Warga eks Kampung 1001 Malam yang direlokasi di Rusunawa Benowo Pakal. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Warga eks Kampung 1001 Malam yang direlokasi di Rusunawa Benowo Pakal. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya sampaikan relokasi gelombang ketiga Kampung 1001 Malam, akan digelar hingga Minggu (12/3). Dinsos terus berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkungan Pemkot Surabaya beserta dengan 3 pilar.  ”Jadi saat ini tidak hanya proses pendataan untuk pemberangkatan yang kami lakukan, tetapi juga untuk pendataan pekerjaan, sekolah anak-anak, jenis pelatihan, dan proses adminduk (administrasi kependudukan),” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin.  Terkait dengan pendidikan anak-anak dari warga eks Kampung 1001 Malam, Wali Kota Eri berpesan, tak menginginkan pendidikan anak-anak tersebut terbengkalai. Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya memindahkan anak-anak tersebut untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang terdekat dengan lingkungan rusunawa.  ”Otomatis anak-anak akan pindah ke sekolah yang terdekat yang ada di sana. Sedangkan untuk jenis pelatihan, ada permintaan warga untuk meningkatkan keterampilan bagi ibu-ibunya dan sedang kita data. Kemudian ada proses untuk adminduk, itu juga kita data,” ungkap dia.  Meski begitu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, seluruh warga Kampung 1001 Malam diharapkan bisa segera direlokasi ke unit hunian rusunawa. Anna menerangkan pemindahan yang dilakukan Wali Kota Eri melalui jajaran Pemkot Surabaya adalah sebagai salah satu upaya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi warga eks Kampung 1001 Malam.  ”Itu yang membuka hati warga Kampung 1001 Malam ini untuk ke depannya memiliki kehidupan yang lebih layak. Tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan anak cucunya, sehingga dengan senang hati mereka ikut dengan Pemkot Surabaya,” terang Anna.  Sementara itu, Sofyan, 53, salah satu warga eks Kampung 1001 Malam mengaku bersyukur dengan relokasi yang dilakukan Pemkot Surabaya. Dia yang tinggal bersama kakek dan neneknya selama 7 tahun di kawasan tersebut, kini bisa mendapat hunian yang lebih layak.  ”Alhamdulillah, saya terharu dan saya menyampaikan terima kasih untuk Wali Kota Eri Cahyadi. Saya bersama kakek dan nenek, sekarang bisa tinggal di Rusunawa Indrapura lantai 1,” terang Sofyan.

Direlokasi ke Rusunawa, Pemkot Surabaya Jamin Pendidikan Anak-Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Screenshot_20230307_043749_Chrome.jpg" alt="BPBD Kabupaten Banjar bantu warga Kabupaten Banjar yang terkena banjir selama satu bulan terakhir. Kominfo Kabupaten Banjar/Antara" width="100%">
<figcaption>BPBD Kabupaten Banjar bantu warga Kabupaten Banjar yang terkena banjir selama satu bulan terakhir. Kominfo Kabupaten Banjar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Saidi Mansyur memerintahkan tiga organisasi perangkat daerah (OPD) untuk turun langsung menangani banjir. Termasuk menyalurkan bantuan bagi warga terdampak.  ”Kami sudah instruksikan tiga SKPD, yakni BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial turun secara langsung ke lapangan menangani banjir dan permasalahan setelah banjir,” ujar Saidi seperti dilansir dari Antara di Martapura, Selasa (7/3).  Saidi mengaku telah menetapkan status kebencanaan di Kabupaten Banjar dari siaga bencana menjadi tanggap darurat bencana sejak 27 Februari hingga 13 Maret atau selama 14 hari. Bupati juga meminta OPD lain juga membantu menangani banjir selama satu bulan dalam status tanggap darurat bencana.  ”Langkah yang harus dilakukan tiga OPD itu adalah mitigasi bencana dengan turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi terkini, memberi layanan kesehatan dan menyalurkan bantuan,” tutur Saidi.  Bupati menekankan permasalahan maupun penanganan banjir merupakan tugas dan tanggung jawab bersama yang harus saling bersinergi. Sehingga, warga terdampak banjir tertangani dan meringankan beban warga terdampak bencana.  Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar Warsita mengaku telah berupaya menangani banjir dengan menurunkan Tim Reaksi Cepat (TRC), menyalurkan bantuan hingga memobilisasi warga.  ”Kami menurunkan tim reaksi cepat BPBD yang bekerja bergantian setiap hari turun ke lokasi banjir, memberi bantuan dan memobilisasi warga untuk pindah sementara dari rumah yang terendam air,” ucap Warsita.  Berdasar laporan Pusdalops BPBD Banjar, kata Warista, hingga Senin (6/3), jumlah rumah yang terendam air sebanyak 15.506 unit, jumlah jiwa terdampak 60.007 orang dari 19.067 kepala keluarga (KK). Sementara itu, Dinsos P3AP2KB Banjar telah mendata, sehingga bisa menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir, sedangkan Dinkes Banjar memberi layanan kesehatan gratis di wilayah setempat.  Dinkes Banjar juga memberikan obat-obatan secara gratis bagi warga terdampak bencana banjir untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Bupati Banjar Perintahkan Tiga OPD Turun Tangani Banjir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#organisasi perangkat daerah

Berita Terkini