<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gerindra-itu-dzalim-hukum-tajam-ke-bawah-dan-tumpul-ke-atas_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Sufmi Dasco mengecam penahanan musisi senior Ahmad Dhani terkait kasus ujaran kebencian." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Sufmi Dasco mengecam penahanan musisi senior Ahmad Dhani terkait kasus ujaran kebencian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21/2021 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua untuk menjadi UU.  Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna pada Kamis (15/7). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dihadiri oleh 51 anggota DPR secara visik dan 400 secara virtual.  Pengesahan RUU ini diawali dengan laporan dari Ketua Pansus Otsus Papua Komaruddin Watubun yang mengungkapkan di RUU tersebut adanya perubahan pasal. "Terdapat 18 pasal yang mengalami perubahan, dan dua pasal baru. Jadi berjumlah 20 pasal," ujar Komaruddin di rapat paripurna.  Setelah itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menayakan kepada para anggota dewan apakah menyetujui Otsus Papua ini bisa disetujui menjadi UU. "Apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?," tanya Dasco.  Mendengar hal tersebut, seluruh anggota dewan yang hadir fisik maupun virtual pun setuju agar RUU Otsus Papua tersebut bisa menjadi UU. "Setuju," jawab kompak anggotota dewan.  Usai RUU Otsus Papua disetujui, Dasco mempersilakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyampaikam pendapat akhir mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tito menyampaikan sesuai dengan Surat Presiden terkait pengajuan RUU Otsus Papua, pemerintah sebetulnya mengajukan perubahan hanya pada tiga pasal. Di antaranya Pasal 1, Pasal 34, dan Pasal 76.  "Namun dalam perkembangan mengikuti dinamika dan diskusi dan masukan-masukan serta mendengarkan aspirasi masyarakat, akhirnya rapat panitia khusus telah menetapkan perubahan atas 20 pasal. Tiga pasal usulan surat presiden, kemudian 17 pasal di luar usulan pemerintah," tutur Tito. (*)  &nbsp;  &nbsp;

DPR Resmi Sahkan RUU Otsus Papua Menjadi Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/TIMIKA-MSC-RIANA-4.jpg" alt="Riana SEtiawan/Jawa Pos SUDAH SIAP: Venue atletik di Mimika Sport Complex (MSC), Timika, sudah rampung 100 persen. Stadion berstandar internasional itu dibangun oleh PT Freeport Indonesia di atas tanah Pemkab Mimika." width="100%">
<figcaption>Riana SEtiawan/Jawa Pos SUDAH SIAP: Venue atletik di Mimika Sport Complex (MSC), Timika, sudah rampung 100 persen. Stadion berstandar internasional itu dibangun oleh PT Freeport Indonesia di atas tanah Pemkab Mimika.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Draf revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) disepakati dalam pembahasan di tingkat pertama. Jika tak ada aral melintang, UU yang memberikan keistimewaan terhadap warga Papua itu disahkan dalam rapat paripurna terdekat.  Kesepakatan diambil dalam rapat lanjutan panitia khusus (pansus) di gedung DPR, Jakarta, kemarin (12/7). Selain anggota pansus, hadir dalam kesempatan itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif.  Sembilan fraksi di parlemen memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan ke tingkat dua atau rapat paripurna. DPD yang diwakili komite I menyampaikan persetujuan serupa.  Wakil Ketua Pansus UU Otsus Yan Permenas Mandenas mengatakan, total ada 19 pasal yang mengalami perubahan. Di antaranya, pasal 1 tentang definisi, pasal 34 tentang hak keuangan, pasal 76 tentang pemekaran yang diajukan pemerintah, dan pasal 28 yang dihapus akibat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan parpol lokal.  Kemudian, ada perubahan 15 pasal lain di luar usulan pemerintah yang diusulkan fraksi-fraksi. Secara garis besar, beberapa substansi berubah. Misalnya, pembentukan lembaga badan otonomi khusus di pasal 68a. Lembaga itu nanti berkantor di Papua dan bertugas mengoordinasikan fungsi otsus. ”Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/10/2019/tito-karnavian-akan-sisir-aliran-dana-otsus-dari-pemda-ke-masyarakat/">Tito Karnavian akan Sisir Aliran Dana Otsus dari Pemda ke Masyarakat</a>  Selain itu, ada norma yang mewajibkan 50 persen penggunaan dana otsus untuk pendidikan dan kesehatan. Hal itu masuk di pasal 34. Perinciannya, alokasi pendidikan 30 persen dan kesehatan 20 persen. ”Teknisnya diatur dalam peraturan pemerintah,” imbuhnya.  Mendagri mengapresiasi tuntasnya pembahasan UU Otsus. Hal itu menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR untuk melanjutkan pembangunan Papua. Dia menilai percepatan itu sejalan dengan kebutuhan untuk menyiapkan dasar hukum melanjutkan penyaluran dana otsus. ”Dana otsus masih diperlukan untuk mempercepat pembangunan di papua,” ujar Tito.

Pansus dan Pemerintah Sepakati RUU Otsus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guspardi-gaus-dpr-pan-3.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyerapan dana otonomi khusus Papua mendapat sorotan dari Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR. Terutama dalam realisasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan.  Anggota Pansus Otsus Papua DPR RI Guspardi Gaus menuturkan, semenjak Papua menyandang status otonomi khusus, Pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 1000 triliun. Sayangnya, sejak berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, realisasi anggaran masih belum sejalan dengan target pertumbuhan sosial dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.  “Saya sangat prihatin. Dana tersebut (dana otsus) tidak berbanding lurus terhadap keinginan kita (pemeintah, red) untuk pertumbuhan masyarakat Papua dari berbagai hal. Baik dari sisi SDM, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan sebagainya," kata Guspardi Gaus kepada JawaPos.com, Minggu (6/6).  Pernyataan serupa juga dilontarkan Guspardi Gaus dalam raker Pansus Otsus Papua bersama mantan Gubernur Papua Freddy Numberi dan Ketua Forum Sabang Merauke Frans Maniagasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/6).  Padahal, kata politikus PAN itu, tujuan dari otsus supaya dapat dilakukan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Bumi Cenderawasih itu bisa keluar dari ketertinggalan.  "Contohnya, dalam UU Otsus bahwa anggaran pendidikan seharusnya dialokasikan 30 persen, ternyata dalam realisasinya tidak sampai 5 persen. Padahal yang diatur dalam UU Otsus Papua sudah melebihi dari undang-undang dasar," jelas anggota Komisi II itu.  Anggota Baleg DPR RI tersebut menambahkan, bidang pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk menjadi pondasi dalam mengejar percepatan pertumbuhan sebuah daerah. Pendidikan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda Papua untuk mendapatkan akses pendidikan yang baik di berbagai disiplin ilmu.  "Jika putra-putri asli Papua tidak diberi kesempatan, maka nasibnya akan begitu-begitu saja. Inilah yang saya lihat sekarang ini," kata Guspardi Gaus.  Dia mengharapkan adanya ada pendampingan dan supervisi untuk menjalankan program-program dari dana otonomi khusus tersebut. Dia menyebut bahwa pengelolaan keuangan, hampir 51 persen APBD pemerintah kabupaten dan kota di Papua disclaimer.  "Itu tidak boleh dibiarkan. Sementara ada dana insentif daerah ( DID) yang disediakan pemerintah belum dapat dimanfaatkan Pemda," bebernya.  Begitu juga untuk bidang kesehatan. Di UU Otsus Papua mengamanatkan alokasinya 15 persen, namun realisasinya baru 10 persen.  Guspardi mendorong adanya perubahan dari semua pihak untuk melakukan perubahan terhadap UU Otsus yang berlaku saat ini.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/02/2021/dana-otsus-papua-rp-126-triliun-diduga-ada-penyelewengan-rp-18-t/">Dana Otsus Papua Rp 126 Triliun, Diduga Ada Penyelewengan Rp 1,8 T</a>  Pendapat tersebut dibenarkan oleh Freddy Numberi, gubernur Papua periode 1998-2000. Pria yang pernah menjadi Menteri Perhubungan (2009-2011) era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menambahkan, detail dari penyerapan anggaran untuk Otsus Papua perlu ditanyakan lebih lanjut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebab, ada dana yang dicairkan ke daerah dan ada yang dikelola kementerian.  "Harusnya ditanyakan kepada Menteri Keuangan, karena dia pasti tahu berapa persen yang dikasih ke daerah dan berapa persen yang ditahan di kementerian terkait. Kemenkeu pasti punya portofolio. Itu ada (aturannya), termasuk dana infrastruktur yang besar sekali," tukas Numberi yang pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode 2004-2009.

Anggaran Pendidikan dan Kesehatan di Dana Otsus Papua Jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/JOkowi-ke-Papua.jpg" alt="JOkowi ke Papua" width="100%">
<figcaption>JOkowi ke Papua</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Staf Khusus (Stafsus) Presiden RI, Billy Mambrasar menyebut otonomi khusus (otsus) sebagai upaya membangun Papua. Selain membangun infrastruktur, melalui otsus sumber daya manusia (SDM) juga dapat dikembangkan di bumi cenderawasih itu.  "Ketika kita berbicara tentang otsus, maka kita berbicara tentang pembangunan dan pembaharuan. Pembangunan saat ini di periode kedua fokusnya adalah pelibatan orang asli Papua untuk membangun dan mensejahterakan dirinya dalam rangka ikut membangun Indonesia dari Tanah Papua," ujar Billy di Jakarta, Kamis (3/6).  Dia mengajak seluruh pihak, khususnya masyarakat Papua dan Papua Barat, untuk terus mendukung program otonomi khusus. Hal ini demi kemajuan Tanah Papua dan orang-orang di dalamnya.  "Oleh sebab itu otonomi khusus diteruskan untuk memberikan hak penuh previlege kepada orang asli Papua untuk membangun. Kesempatan terbuka luas untuk siapa pun, mari kita dukung pembangunan tersebut," kata Billy.  Apalagi, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang berbasis kesejahteraan untuk orang asli Papua. Kebijakan tersebut, kata dia, sekali lagi menunjukkan perhatian dan keberpihakan pemerintah pusat terhadap masyarakat Papua.  Selain Papua, pemerintah pusat kini juga melibatkan masyarakat Papua untuk bersama-sama membangun bangsa, melalui sejumlah program. "Telah banyak hasil yang telah kita lihat, anak-anak Papua ikut membangun negeri ini mulai dari pada ilmuwan, pelaku seni, bagian sosial, maupun mereka-mereka yang baru saja 1.000 orang direkrut di BUMN atau mereka yang direkrut di aparatur sipil negara," papar Billy.  "Kesempatan terbuka luas untuk kita semua, anak-anak Papua ikut membangun. Jadi saya mengajak kita dukung proses pembangunan tersebut, mari kita sukseskan dan mari kita rawat kebersamaan keberagaman ini sama-sama kita saling berkolaborasi, kita saling mendukung untuk mendukung pembangunan kesejahteraan di tanah Papua," lanjutnya.  Kepedulian pemerintah pusat, kata Billy juga ditunjukkan melalui penyelenggaraan PON di Papua. Hadirnya PON di wilayah itu, turut mendorong percepatan berbagai pembangunan di Papua. Karenanya, ia mengajak semua pihak termasuk masyarakat Papua, untuk menyukseskan pesta olahraga antar provinsi itu.  "Mari seluruh komponen masyarakat Papua, tete, nenek, bapa, mama, om, dan tantan. Khusus untuk kakak dan ade yang memiliki kreativitas dan pelaku UMKM kita dorong menjadi supplier dalam acara perhelatan PON. Kita dorong atlet-atlet muda Papua untuk menjadi anak-anak yang berlaga, kita dorong pelaku-pelaku ekonomi kreatif untuk ikut mempromosikan hal baik ini kita juga dorong mereka yang terjun dalam sektor ekonomi kreatif dan digital, yaitu YouTubers kita sukseskan acara PON ini," papar Billy.  "Dan yang paling utama kepada event organizer dan juga relawan-relawan yang akan ikut terjun pada hari H untuk mendukung terselenggaranya PON, kita jamin dan kita dorong Papua Aman untuk mengakomodir seluruh provinsi dalam PON 2021 nanti untuk ikut berlaga. Dan setelah PON berlangsung akan ada dampak berganda atau multiplier effect yang akan meninggalkan legacy, yang akan meninggalkan warisan pembangunan yang mendorong percepatan pembangunan," pungkasnya.

Stafsus Jokowi Ajak Masyarakat Papua Dukung Otonomi Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/uang-uy.jpeg" alt="Ilustrasi: uang. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri menduga ada penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat. Diketahui, dana otsus ini bernilai sangat besar, pemerintah menggelontarkan hingga Rp 126 triliun.  Karoanalis Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Brigjen Achmad Kartiko mengatakan, modus penyelewengan dana otsus beraneka ragam. Seperti pemborosan penggunaan anggaran, hingga penggelembungan atau mark up terhadap pengadaan fasilitas umum di Papua.  "Sudah Rp 93 triliun dana digelontorkan untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran," kata Achmad dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/2).  Achmad mengatakan, dugaan penyelewengan ini sudah tercium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menduga penggunaan itu tidak efektif sesuai peruntukannya. Serta nilai yang dikeluarkan untuk sebuah fasilitas kerap terlampau tinggi dibanding harga normal.  Selain itu, ada temuan pula laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua senilai Rp 1,8 triliun. "Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun," jelas Achmad.  Kondisi ini harus segera diselesaikan agar tidak lagi terjadi penyelewengan anggaran. Dengan begitu, tujun dikeluarkan dana otsus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat bisa terwujud.  "Otonomi khusus Papua sejatinya adalah untuk penyelesaian konflik di tanah Papua," tukas Achmad.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/5HXV0Lgmy5g  &nbsp;

Dana Otsus Papua Rp 126 Triliun, Diduga Ada Penyelewengan Rp 1,8 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pihaknya akan menampung aspirasi dari masyarakat Papua selama masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tito menyebut, soal otonomi khusus Papua telah diserahkan ke DPR RI untuk dimasukan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020.  “Kami sudah mengajukan ke Komisi II (DPR RI) untuk masuk dalam Prolegnas 2020, seperti apa di tahun 2021 nanti? Ya kita menggunakan mekanisme bottom up dan top down, bottom-up kita mendengar aspirasi dari warga Papua, seperti apa bentuknya, kalau dari pusat jelas yang utama tetap apa pun aspirasi kita tampung selama dalam kerangka NKRI,” kata Tito usai menghadiri rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2)  Mantan Kapolri ini menekankan, berbagai bentuk aspirasi akan ditampung Pemerintah salama aspirasi tersebut memiliki muatan untuk percepatan pembangunan Papua. “Tapi, apa pun idenya untuk mempercepat pembangunan Papua, tentunya kita pasti akan tampung aspirasinya,” terang Tito.  Meski demikian, kata Tito, usulan RUU Otsus Papua yang telah digulirkan di DPR RI masih dalam tahap pengkajian, terutama mengenai mekanisme dan teknis lebih lanjutnya. Namun RUU tersebut telah dipastikan untuk masuk dalam Prolegnas 2020 mengingat UU Otsus Papua yang akan segera berakhir setelah berlaku 20 tahun.  “UU Otsus Papua isinya misalnya ada pemberian otonomi masalah ekonomi, perizinan, royalti, bagi hasil yang lebih besar, aspirasi itu bisa, silahkan, tapi (apakah) dana otsus tetap diteruskan? Kalau memang pemerintah pusat memiliki ruang fiskal yang mencukupi untuk itu, kenapa tidak. Tapi kalau seandainya tidak, apa opsi lainnya? Itu masih pembahasannya bukan hanya di tingkat eksekutif, tapi juga pembahasan di tingkat lokal," jelas Tito.  Untuk diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua masuk prioritas Prolegnas 2020. Revisi aturan ini menjadi prioritas karena dana otsus bagi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN akan berakhir pada tahun 2021. Tak hanya itu, dana Otsus juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat sejauh mana program dan implementasinya bagi masyarakat setempat.

Mendagri Tito Pastikan Otonomi Khusus Papua Masuk Prolegnas 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Papua-Masih-NKRI-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni" width="100%">
<figcaption>Massa Yang tergabung dalam berbagai elemen Mahasiswa dan Pemuda Timur Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Istana Presiden dengan mengibarkan bendera merah putih menyatakan bahwa Papua NKRI, Papua Indonesia, Papua bukan Bintang kejora, di Jakarta, Seni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sistem dana otonomi khusus (otsus) Papua dinilai memiliki sejumlah kelemahan. Karena itu, rencana pemerintah mengevaluasi total tata kelola dana otsus memang mendesak untuk dilakukan.  Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan menyatakan, keputusan untuk mengevaluasi dana otsus Papua sangat tepat. Sebab, setelah hampir Rp 100 triliun dana digelontorkan pemerintah sejak 2001, manfaatnya belum sepenuhnya dapat dirasakan. ”Belum mampu membuat kemiskinan turun signifikan. Pendidikan di Papua belum meningkat, kesejahteraan, dan sebagainya,” ujarnya kemarin (12/10).  Kepastian mengevaluasi total dana otsus disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah menerima kunjungan siswa-siswi Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10). Jokowi menuturkan, dana otsus memberikan manfaat bagi tanah Papua. Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.  ”Akan ada evaluasi total dan ada koreksi-koreksi selama perjalanan ini. Apa yang masih bisa diperbaiki, yang mana kita perbaiki, akan kita evaluasi,” ujar presiden.  Djohermansyah mengatakan, sistem dana otsus yang berjalan selama ini memiliki banyak kekurangan. Mulai tidak adanya perencanaan penggunaan, monitoring yang lemah, hingga evaluasi yang tidak berjalan. Imbasnya, penggunaannya sulit terkontrol.  Jika evaluasi dilakukan, jelas Djohermansyah, kelemahan-kelemahan tersebut harus ditambal. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu mengusulkan, jika dana otsus dilanjutkan, harus ada perencanaan yang jelas yang disusun pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda). ”Misalnya, 20 tahun diberikan itu untuk apa saja. Di-breakdown per lima tahun target-targetnya,” imbuh dia.

Belum Berdampak Signifikan, Dana Otsus Papua Dievaluasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-aceh-kpk-perlu-usut-dana-otonomi-khusus-di-papua_m_225613-scaled.jpg" alt="Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang baru digiring ke kantor KPK usai di-OTT." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang baru digiring ke kantor KPK usai di-OTT.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terbongkarnya kasus dugaan suap yang menyeret Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi sepatutnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap tuntas indikasi penyelewengan dana otonomi khusus Aceh (DOKA). Bukan hanya soal bagi-bagi fee, indikasi penyimpangan lain juga harus diungkap. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menyatakan, pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) memang penuh "lubang". Tidak hanya di Aceh, tapi juga di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/09/2016/otsus-papua-butuh-regulasi" target="_blank">Papua</a> dan Papua Barat. "Problem tidak tepat sasaran masih menjadi polemik utama yang saban tahun dibicarakan, namun tidak ada pemecahan masalahnya," kata Yenny kepada Jawa Pos kemarin (5/7). Berdasar data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dana otsus di APBN 2017 sebesar Rp 19,5 triliun dan 2018 sebesar Rp 21,1 triliun. Persoalan dana otsus tidak tepat sasaran memang dirasakan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/07/2018/dana-otsus-besar-kpk-diminta-jangan-berhenti-di-irwandi-yusuf" target="_blank">masyarakat Aceh</a>. Setidaknya, itu diungkapkan aktivis Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh Mahmudin. "Sampai saat ini, pembangunan infrastruktur di Aceh belum dirasakan masyarakat," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Bukan hanya itu. Informasi terbaru, pihaknya menduga praktik korupsi terkait DOKA juga mengalir ke event lari maraton internasional di Aceh. Hal tersebut terendus dari adanya dugaan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/05/2017/saran-mantan-ketua-mk-untuk-batam-menjadi-daerah-otonomi-khusus" target="_blank">transaksi mencurigakan</a> dalam pembelian medali untuk kegiatan yang akan dihelat di Sabang pada 29 Juli tersebut. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan sudah mendengar informasi soal pembelian medali untuk event maraton tersebut. Namun, pihaknya belum bisa melangkah lebih jauh. Sebab, pemanggilan saksi akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan. Termasuk Steffy Burase, sosok dibalik event maraton. "Yang jelas, (pemanggilan Steffy) terkait dengan perkara, ya," tuturnya. Febri menambahkan, pihaknya terus berupaya mengupas lapis demi lapis indikasi suap DOKA tersebut. Kemarin penyidik mengidentifikasi penggunaan kode "1 meter" terkait dengan transaksi yang terjadi. "Dugaan fee 10 persen dari alokasi dana DOKA terus kami dalami. Diduga 8 persen untuk sejumlah pejabat di tingkat provinsi dan 2 persen di kabupaten," terangnya. Sementara itu, setelah diperiksa KPK dini hari kemarin, Irwandi membantah semua sangkaan penyidik. Dia mengaku tidak pernah memerintah anak buahnya meminta uang kepada Ahmadi.&nbsp;

Setelah Aceh, KPK Perlu Usut Dana Otonomi Khusus di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dpr-dukung-revisi-uu-otsus-papua-fadli-pemerintah-belum-siap_m_174386.jpeg" alt="Fadli Zon saat hadir dalam acara Ekspose dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua” di Jakarta Selasa (12/12)." width="100%">
<figcaption>Fadli Zon saat hadir dalam acara Ekspose dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua” di Jakarta Selasa (12/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan revisi isi dari Undang-undang (UU) 21/2001 tentang otonomi khusus (otsus) Papua didukung oleh Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon. Harapannya, setelah direvisi maka pelaksanaan otsus bisa lebih optimal. &nbsp; &ldquo;Revisi ini diperlukan karena kita ingin optimal pelaksanaan otsus dan itu diatur dari UU dulu. Tapi pemerintah kelihatannya belum siap menerima ini,&rdquo; ujar Fadli saat menjadi pembicara diskusi Ekspose dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua&rdquo; di Jakarta Selasa (12/12). Menurut Fadli, ketidaksiapan pemerintah dalam mengusulkan revisi UU Otsus, terlihat dari belum adanya usulan untuk membahas revisi UU tersebut dan memasukkannya dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).&nbsp; &ldquo;Hingga akhir masa sidang kemarin, sikap pemerintah terkait UU ini belum berubah.&nbsp;Jadi tampak belum siap. Masa periode sidang ini dari 50 list prolegnas prioritas ini (UU otsus Papua) belum termasuk,&rdquo; papar Wakil Ketua Umum Gerindra itu. Lebih lanjut, Fadli juga melihat pemerintah pusat dengan masyarakat di daerah, terkait otsus Papua memang memiliki ketidaksepahaman. Di satu sisi, kata dia, pemerintah kerap mempertanyakan dana otsus yang besar namun dampaknya belum terlihat, sementara masyarakat masih menganggap dana otsus belum merata dan belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.&nbsp; &ldquo;Saya kira ini bisa untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi dana itu. Termasuk dana untuk pemprov. Juga bagaimana memprioritaskan dana otsus itu untuk masyarakat sesuai harapan UU,&rdquo; pungkasnya.

DPR Dukung Revisi UU Otsus Papua, Fadli: Pemerintah Belum Siap

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#otonomi khusus papua

Berita Terkini