<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-dinilai-permalukan-2-jaksa-dpr-kasihan-keluarganya_m_155268.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode Syarif saat menjabarkan kronologi OTT Bupati Pamekasan, belum lama ini." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode Syarif saat menjabarkan kronologi OTT Bupati Pamekasan, belum lama ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR mempertanyakan pembebasan dua jaksa dalam kasus penyelewengan alokasi dana desa tahun 2015-2016. Anggota Komisi III DPR, Daeng Muhammad mengaku tak habis pikir dengan apa yang dilakukan KPK kepada kedua jaksa tersebut. "Karena faktanya, setelah dilakukan penelusuran lebih jauh, mereka tidak terlibat," ujar Daeng ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (5/9). Daeng juga mengkritik sikap KPK yang sama sekali merasa tak berdosa. Padahal mereka sudah menangkap orang yang salah. "Bisa bayangkan keluarganya seperti apa, ketika orang ditangkap, dituduh OTT, dan diberitakan menjadi viral kemudian dibebaskan, diborgol orangnya dipermalukan," tegas Politikus PAN tersebut. Oleh sebab itu, lanjut Daeng, ke depan sistem yang dimiliki oleh lembaga antirasywah harus diperbaiki. "Jangan sampai KPK menjadi superior apabila menangkap orang," beber dia. Namun demikian, dia juga menduga KPK bermain dengan Kejaksaan Agung. Di mana sebenarnya dua jaksa tersebut bersalah, namun karena satu kesepakatan akhirnya dua jaksa itu dibebaskan. "Jadi jangan-jangan ada kongkalikong kejaksaan dan KPK juga," pungkasnya. Sekadar informasi, dua jaksa yang dibebaskan oleh KPK adalah Kepala Seksi Intelijen Kejari Pamekasan, Soegeng, dan Kepala Seksi Pidana Khusus Eka Hermawan. KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (2/8). Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudi Indra Prasetya. Wakil Ketua KPK Laode Syarif menuturkan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, ada dua jaksa yang sempat diamankan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kedua jaksa ini dinyatakan tidak terlibat dalam perkara tersebut. Dia menceritakan, kedua jaksa tersebut sesungguhnya ingin menyelesaikan perkara dugaan penyelewengan dana desa yang menjerat kepala desa Dasok bernama Agus. Dia dilaporkan LSM terkait penggunaan dana desa untuk proyek infrastruktur sebesar Rp 100 juta. Pada praktiknya dilaporkan ada dugaan kekurangan volume pengerjaan. Kasus ini tengah didalami Kejari Pamekasan. Namun Agus diduga ingin mengamankan kasus dengan menjanjikan sejumlah dana yang diberikan ke Kajari Pamekasan. Laode menuturkan, kasus ini sesungguhnya sedang diselidiki, namun jaksa justru dihalangi oleh Kajari.

KPK Dinilai Permalukan 2 Jaksa, DPR: Kasihan Keluarganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/usai-ditangkap-kpk-bupati-pamekasan-diterbangkan-ke-jakarta-dini-hari_m_148406.jpeg" alt="Bupati Pamekasan Ahmad Syafii saat digelandang petugas KPK dan polisi" width="100%">
<figcaption>Bupati Pamekasan Ahmad Syafii saat digelandang petugas KPK dan polisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima tersangka hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) di Pamekasan akhirnya diterbangkan ke Jakarta, Kamis (3/8) dini hari . Mereka terbang dengan menggunakan nomor flight paling awal. Sebelumnya, Rabu petang (7/8), sebelas orang dibawa ke Surabaya dari Pamekasan. KPK memeriksa mereka di gedung Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Mapolda Jatim. Dikawal sekitar 20 polisi bersenjata laras panjang, sebelas orang itu tiba di Surabaya sekitar pukul 15.30. Bupati Pamekasan Ahmad Syafii yang masih memakai baju dinas Safari nampak ikut diperiksa. Setelah enam jam diperiksa, di Jakarta KPK akhirnya menetapkan lima nama sebagai tersangka. Meskipun begitu, kelima orang itu tidak langsung dibawa ke Jakarta. Mereka menginap di Mapolda Jatim. Sekitar pukul 03.00, para koruptor tersebut keluar dari gedung menuju Bandara Internasional Juanda. Tidak seperti sebelumnya, pengawalan yang diberikan tidak seketat saat mereka tiba. Tidak ada polisi bersenjata yang mendampingi mereka masuk ke dalam bus. Mobil patwal juga tidak terlihat di depan bus polisi. Bupati Pamekasan Ahmad Syafii saat dibawa terlihat sudah ganti baju. Dia mengenakan kemeja motif kotak-kotak. Langkahnya cepat namun tidak menunjukkan sikap mau lari menghindari sorot kamera wartawan. Tidak seperti tersangka lain yang memakai masker untuk menutupi wajahnya, Ahmad Syafii memilih berpenampilan apa adanya. Dia bahkan melambaikan tangan ke para pewarta. Sayangnya, Ahmad Syafii tidak mengucapkan sepatah katapun saat ditanya wartawan. Salah seorang petugas KPK yang ikut mengantar rombongan tersebut mengatakan bahwa seluruh keterangan disampaikan oleh pusat. "Jadwal (terbang)nya jam 05.00. Nanti dijelaskan di Jakarta," ujarnya kepada awak media. Sebelumnya Kabid Humas Polda Jatim Kombespol Frans Barung Mangera mengatakan bahwa pihaknya hanya sebatas memfasilitasi KPK sebelum ke Jakarta. KPK memutuskan untuk membawa orang-orang yang terjaring OTT itu ke Mapolda. "Semua murni dari KPK. Kami tidak ikut-ikut. Cuma bantu menyediakan tempat," terang Barung. Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menggelar OTT di Pamekasan, Rabu pagi. Bupati Pamekasan memerintahkan inspektorat untuk memberikan uang kepada Kajari Pamekasan. Uang suap tersebut ditujukan agar Kejaksaan Negeri Pamekasan menyelesaikan perkara yang ditangani secara damai. Dari Pamekasan, KPK menyita uang senilai Rp 250 juta.

Usai Ditangkap KPK, Bupati Pamekasan Diterbangkan ke Jakarta Dini Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-kronologi-ott-bupati-pamekasan-terkait-kasus-suap-dana-desa_m_148376.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode Syarif saat menjabarkan kronologi OTT Bupati Pamekasan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode Syarif saat menjabarkan kronologi OTT Bupati Pamekasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam kasus suap dugaan perkara korupsi dana desa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang tersangka salah satunya adalah Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii.&nbsp; Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, kronologi terjadinya kasus berawal dari adanya laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada Kejari Pamekasan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Dassokan Agus Mulyadi, terkait penggunaan dana desa untuk proyek pengadaan di desa tersebut senilai Rp 100 juta. Merespon laporan itu, KPK langsung melakukan pengintaian yang dilanjutkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus tersebut, pada Rabu pagi (2/8) di Kabuppaten Pamekasan, Jawa Timur. Dituturkan Laode Syarif, awalnya, sekira pukul&nbsp;07.14 WIB&lrm;, Satgas KPK mengamankan empat orang yakni, Inspektur di Inspektorat Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra, Prasetya,&nbsp;Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan, Noer Solehhoddin, dan seorang supir di rumah dinas Rudy Indra, di daerah Pamekasan. Laode menduga, pada saat itu terjadi penyerahan uang senilai Rp 250 juta dari Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, dan Noer Solehhoddin melalu&lrm;I Sutjipto Utomo kepada Kepala Kajari Rudy Indra di &nbsp;rumah dinas tersebut. Selanjutnya, sekira pada pukul 07.49 WIB Satgas KPK juga mengamankan dua orang lainnya yakni Kasie Intel Kejari Pamekasan Sugeng, dan Kasipidsus Kejari Pamekasan Eka Hermawan di kantor Kejari Pamekasan. "Berikutnya, berturut-turut Satgas kembali mengamankan Kades Agus Mulyadi dirumahnya serta M Ridwan selaku Ketua Persatuan Kepala Desa di Desa Mepper, pada pukul 08.55 WIB," katanya,&rdquo; ujar Laode Syarif dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Rabu (2/8). Satgas juga kembali mendatangi kantor Kejari dan mengamankan seorang staf di Kejari Pamekasan, Indra Permana. Selanjutnya, berdasarkan keterangan KPK pun bergerak untuk mengamankan tim Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii.&nbsp; &ldquo;Saat itu tanpa adanya perlawanan Ahmad Syafii ditangkap di Pendopo Kabupaten Pamekasan,&rdquo; imbuhnya. Selanjutnya, terhadap 10 orang tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan awal di Mapolda Jawa Timur.&nbsp; Sebelumnya, usai dilakukan pemeriksaan awal dan gelar perkara, KPK pun resmi menetapkan lima orang tersangka terkait kasus dugaan suap terkait pengamanan perkara penyimpangan dana desa yang tengah diselidiki oleh Kejari Pamekasan, Jawa Timur. &lrm;Kelima orang yang telah resmi ditetapkan tersangka tersebut yakni, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra, Bupati Pamekasan,&lrm; Achmad Syafii; Inspektur Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo, &lrm;Kepala Desa (Kades) Dassok, Madura, Agus Mulyadi, serta Kabag Administrasi Inspektorat Pamekasan, Noer Solehhoddin.&nbsp; Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sutjipto, Agus Mulyadi dan Noer Solehhoddin ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.&nbsp; Sementara Achmad Syafii yang diduga menganjurkan pemberian suap ini dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangan Rudy yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor.

Ini Kronologi OTT Bupati Pamekasan Terkait Kasus Suap Dana Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/memalukan-kajari-pamekasan-disuap-segini-saja-mau_m_148354.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarif didampingi Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterang pers terkait Oprasi Tangkap Tangan Pamekasan, Jawa Timur di Gedung KPK, Rabu (2/8)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarif didampingi Jubir KPK Febri Diansyah memberikan keterang pers terkait Oprasi Tangkap Tangan Pamekasan, Jawa Timur di Gedung KPK, Rabu (2/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka terhadap kasus suap terhadap Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan (Kajari) Jawa Timur Rudy Indra Prasetya. Penetapan itu disampaikan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan pemeriksaan secara intensif. &nbsp; Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif mengatakan, kelima tersangka tersebut adalah Bupati Pamekasan Ahmad Syafii, Kajari&lrm; Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Inspektorat&nbsp;Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kabag Administrasi Pamekasan Noer Solehhoddin. &nbsp; "Setelah dilakukan pemeriksaan alebih awal disimpulkan adanya tindak pidana korupsi penerimaan janji dan hadiah. Lalu meningkatkan kasus ke penyidikan," ujar Laode dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta, Rabu (2/8). &nbsp; Laode menambahkan, latar belakang kasus ini adalah Agus Mulyadi yang dilaporkan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Kejari Pamekasan. Pelaporan itu terkait pengadaan di desanya yang menggunakan dana desa dengan total proyeknya sebesar Rp 100 juta. Diduga proyek Rp 100 juta itu dikorupsi. &nbsp; "Jadi mengakibatkan adanya kekurangan volume," katanya. &nbsp; Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Kejari Pamekasan dan dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Namun, bukannya amanah dengan tugasnya sebagai penegak hukum, kejaksaan justru ingin mengamankan kasus itu. Caranya, Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya memanggil Agus Mulyadi. &nbsp; Dalam pertemuan tersebut, Rudy berjanji tidak akan menindaklanjuti laporan LSM terseb&lrm;ut apabila Agus Mulyadi mebayarkan uang sebesar Rp 250 juta. Merasa takut akan ditindaklanjuti akhirnya Agus melaporkan ke Inspektur Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo dan Kebala Bagian Administrasi Kabupaten Pamekasan Noer Solehoddin. &nbsp; Selanjutnya, aduan itu disampaikan ke&nbsp;Bupati Pamekasan Ahmad Syafii. Sehingga akhirnya Ahmad menyetujui supaya kasus tersebut tidak diusut dan menyiapkan uang Rp 250 juta. &nbsp; "Akhirnya pejabat pada Pemkab Pamekasan disepakati dana Rp 250 juta untuk Kajari Rudy Indra Prasetya," ungkapnya. &nbsp; Saat ini&lrm;, kelima tersangka itu masih berada di Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Mereka berlima baru akan diterbangkan pada Kamis (2/8) ke lembaga antirasuah tersebut. &nbsp; Dari kasus ini, KPK telah menetapkan pasal kepada lima orang terasanga tersebut adalah. Sebagai pihak yang diduga pemberi Sutjipto, Agus dan Noor disangkan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 55 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp; Kemudian Ahmad disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu pihak yang diduga pihak penerima Rudy disangka &lrm;melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor.

Memalukan, Kajari Pamekasan Disuap Segini Saja Mau