<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/eks-Wali-Kota-Yogyakarta-Haryadi-Suyuti-Jadi-Tersangka-KPK-Fedrik-Tarigan-1-1.jpg" alt="KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta, Jumat (3/6/2022). Dalam Operasi tangkap tangan ini KPK juga menangkap Kepala Dinas Penanaman Modal dan P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.  Dari hasil penggledehan, tim lembaga antirasuah menemukan catatan khusus tersangka mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti (HS), terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) dari penggeledahan di Kota Yogyakarta, Selasa (7/6).  "Ditemukan dan diamankan berbagai bukti di antaranya berbagai dokumen dengan catatan khusus dari HS selaku wali kota untuk penerbitan IMB yang diduga kuat berkaitan dengan perkara ini," ucap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Rabu (8/6) dikutip dari Antara.  Untuk diketahui, ada tiga lokasi yang digeledah tim penyidik KPK, yakni Kantor Wali Kota Yogyakarta, Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta, dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.  KPK pada Jumat (3/6) telah menetapkan empat tersangka kasus tersebut. Sebagai penerima ialah Haryadi Suyuti (HS), Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta, Nurwidhihartana (NWH), dan Triyanto Budi Yuwono (TBY) selaku sekretaris pribadi merangkap ajudan Haryadi.  Sementara sebagai pemberi, yaitu Vice President Real Estate PT Summarecon Agung (SA) Tbk Oon Nusihono (ON).  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pada 2019, ON melalui Dandan Jaya K selaku Dirut PT Java Orient Property (JOP) mengajukan permohonan IMB mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton, yang berada di kawasan Malioboro dan termasuk dalam wilayah cagar budaya ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta.  PT JOP adalah anak usaha dari PT SA Tbk.  "Proses permohonan izin kemudian berlanjut di tahun 2021 dan untuk memuluskan pengajuan permohonan tersebut, ON dan Dandan Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara intens serta kesepakatan dengan HS yang saat itu menjabat selaku Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/6).  KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan HS, antara lain HS berkomitmen akan selalu "mengawal" permohonan izin IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR untuk segera menerbitkan IMB dan dilengkapi dengan pemberian sejumlah uang selama proses pengurusan izin berlangsung.  Selama proses penerbitan IMB itu, diduga terjadi penyerahan uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta dari ON untuk HS melalui TBY dan juga untuk NWH.  Pada tahun 2022, kata Alex, IMB pembangunan apartemen Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit, kemudian pada Kamis (2/6), ON datang ke Yogyakarta untuk menemui HS di rumah dinas jabatan wali kota dan menyerahkan uang sekitar 27.258 dolar AS yang dikemas dalam tas bingkisan melalui TBY, sebagai orang kepercayaan HS dan sebagian uang tersebut juga untuk NWH.

KPK Temukan Catatan Khusus Haryadi Suyuti untuk Terbitkan IMB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/OTT-KPK-Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Barangbukti dihadirkan saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Langkat Tah" width="100%">
<figcaption>Barangbukti dihadirkan saat konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Langkat Tah</figcaption>
</figure>JawaPos. com – Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menangkap mantan Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti. Selain menciduk Wali Kota Jogjakarta yang baru purna tugas pada (22/6) lalu, tim lembaga antirasuah juga menciduk dua pejabat teras kota pelajar. Ihwal adanya penangkapan dua petinggi Pemkot Jogja, dibenarkan Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi. Dia mengatakan jika yang diamankan bersama Haryadi Suyuti adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Nurwidihartana dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja Hari Setya Wacana. “Informasi awal memang begitu. Tapi sifatnya masih informasi,” jelas Sumadi dikutip dari Radar Jogja. Di luar mereka ada dua orang mantan ajudan Haryadi Suyuti semasa menjadi wali kota. Sebagai Pj wali kota, Sumadi didampingi ajudan yang sebelumnya menjadi ajudan Heroe Poerwadi semasa menjabat wakil wali kota (Wawali) Jogja. “Ajudan saya mantan ajudan Wawali,” ceritanya. Birokrat yang pernah menjadi Sekda Sleman itu termasuk orang yang mengetahui awal OTT. Ceritanya sekitar pukul 13.00 dia baru selesai mengikuti rapat di Kepatihan. Setiba di Balai Kota Timoho, Sumadi hendak melanjutkan rapat dengan jajaran pemkot di ruang kerjanya. Rapat belum lagi kelar, Pj wali kota yang dilantik pada Minggu (22/5) lalu didatangi tiga orang dari KPK. “Menunjukkan surat tugas dan menjelaskan menyegel ruang kerja wali kota,” terangnya. Saat bersamaan tim KPK juga melakukan hal sama di Dinas Perizinan dan Dinas PUPKP Kota Jogja. Kedua dinas itu sama-sama disegel. Lantas di mana Sumadi bakal berkantor? Mantan kepala biro hukum Setprov DIJ ini mengaku tak ada persoalan berkantor di manapun. Alasannya dirinya merupakan pejabat teras. “Jadi ngantor di emperan juga nggak masalah,” kelakarnya. Meski demikian, Sumadi memastikan mulai Jumat (3/6) dirinya akan menempati ruang kerja yang dulunya dipakai Wawali. Ruangan itu akan dipakai sebagai ruang kerja Pj wali kota. “Semua rapat-rapat saya pindahkan ke sana,” terangnya. Di sisi lain sebuah sumber menceritakan OTT KPK itu terkait perizinan sebuah apartemen di daerah Jlagran, Gedongtengen, Jogja. Ada pula yang menginformasikan berhubungan dengan lelang proyek revitalisasi eks Terminal Terban senilai Rp 41 miliar. Soal karut marutnya perizinan ini sebenarnya sudah dicium oleh Sumadi. Empat hari sebelumnya di Radar Jogja edisi Senin (30/5), Sumadi mengatakan kesiapannya mengkaji berbagai perizinan yang bermasalah di era kepemimpinan HS. Salah satu yang sempat mendapatkan sorotan terkait izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell Jalan Soedirman 69 Jogja. Pasca-OTT KPK itu, Sumadi menegaskan tekadnya semakin kencang mengevaluasi terhadap semua perizinan yang dinilai bermasalah. Khususnya yang dikeluarkan di masa HS memimpin. “Nanti kami teliti satu per satu. Kalau melanggar aturan, akan kami sesuaikan,” tegasnya. Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34 -1176 Tahun 2022 tentang pengangkatan dirinya sebagai Pj wali kota, Sumadi berwenang membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Juga membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Selain Haryadi Suyuti, KPK Ikut Boyong Dua Kadis Kota Jogjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/C622980E-0431-4AF7-9103-D74FFA0F9BCF.jpg" alt="Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti. Eka A.R./Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti. Eka A.R./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Warga Kota Jogjakarta geger. Musababnya, Wali Kota Jogja periode 2017-2022 yang baru purna tugas pada (22/5) lalu, Haryadi Suyuti (HS) dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Haryadi Suyuti (HS) diciduk, karena diduga tersangkut kasus suap perizinan Kamis (2/6) sore.  Ihwal detik-detik penangkapan orang nomor satu di kota pelajar tersebut, awalnya Haryadi Suyuti sempat dibawa ke rumah dinas wali kota, sebelum diangkut dengan bus Brimob oleh petugas KPK. Salah seorang warga yang kebetulan akan mengambil uang di ATM BPD DIY di kompleks Balai Kota, menceritakan saat Haryadi Suyuti dibawa ke rumah dinas. Adapun, rumah dinas wali kota letaknya berada di seberang pintu keluar Balai Kota Timoho itu.  Menurut pria yang enggan disebut namanya, Haryadi dibawa dengan menggunakan mobil Avanza hitam sekira pukul 15.30. “Haryadi datang dengan memakai topi dan mantel cokelat. Tak bawa apa-apa, tak pakai masker,” katanya dikutip dari Radar Jogja.  Sebelum Haryadi datang, sudah terparkir bus Brimob di depan rumah dinas wali kota. Ia sempat melihat ada tiga pria dan seorang wanita yang dinaikkan ke bus tersebut. Tapi tak dikenali siapa saja yang dinaikkan itu. Setelah itu baru mobil yang membawa Haryadi datang. Kemudian wali kota dua periode itu ikut dinaikkan ke bus Brimob. “Saya enggak tahu kalau ternyata itu OTT KPK,” ungkapnya.  Saat Radar Jogja menyambangi rumah pribadi Haryadi di Jalan Merpati No 5, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman pada pukul 19.00 tadi malam, keadaan sudah sepi. Rumah tersebut hanya dijaga oleh satu orang penjaga dan pembantu.  Dalgoni, sekuriti rumah pribadi Haryadi pun kaget saat wartawan sudah berkerumun di depan gerbang rumah yang dijaganya. “Lain waktu saja ya,” ujarnya kepada wartawan semalam (2/6).  Pria 60 tahun ini meminta para jurnalis untuk langsung bertanya kepada Haryadi, perihal pertanyaan yang ingin disodorkan. Sebab, dia mengaku hanya seorang penjaga, sehingga tidak tahu di mana majikannya dan sedang tersangkut kasus apa.  Dalgoni juga mengelak untuk menjawab sejak kapan Haryadi pergi dari rumah yang dijaganya. “Kurang tahu, itu teman saya yang piket tadi siang. Kan tadi dua shift. Saya ganti sejak pukul 19.00 belum ada,” ucapnya.  Namun, ia membenarkan Haryadi dan istrinya, Tri Kirana Muslidatun, masih tidur di rumah yang dijaganya pada Rabu malam (1/6). Dikatakan, mereka masih kerap tidur di rumah itu. Meskipun waktunya tidak dapat dipastikan. “Sekarang di rumah hanya pembantu. Anak sudah pergi,” ungkapnya.  Sebelumnya diketahui KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Haryadi Suyuti. Kabar itu dikonfirmasi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, lantaran wali Kota Jogja dua periode ini diduga terlibat kasus suap.  “Benar, hari ini (2/6) KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi suap di Jogjakarta. Salah satu yang diamankan adalah Wali Kota Jogjakarta periode 2017-2022,” sebut Ali Fikri.  KPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan awal terhadap Haryadi. Berikut menyegel kantor wali Kota Jogja. Selain Haryadi, KPK juga menjaring beberapa orang terkait. Kabarnya ada enam orang yang ikut diamankan KPK, beberapa di antaranya pejabat Pemkot Jogja dan pihak swasta.  Sempat Dikabarkan Dibawa ke Mapolda DIJ  Pasca-penangkapan mantan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti, sempat tersiar kabar yang bersangkutan dibawa ke Mapolda DIJ sebelum akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Radar Jogja pun berupaya mendatangi Mapolda DIJ pukul 19.15 tadi malam (2/6).  Kabar dibawa ke Mapolda merebak di kalangan wartawan, karena Haryadi Suyuti dibawa dengan bus Brimob dari Timoho. Menurut petugas siaga piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda DIJ yang ditemui mengaku, hari itu tidak dijumpai adanya kedatangan petugas dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ke markas polisi ini.  Sepengetahuannya, juga tidak ada kegiatan KPK mengenai OTT di Jogjakarta. “Nggak ada dari KPK datang ke sini. Adanya laporan biasa dari masyarakat,” ujar salah seorang petugas piket Ditreskrimsus saat ditemui. Terpisah, Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto juga mengaku belum mendapatkan laporan dan belum termonitor terkait OTT di Jogjakarta. “Saat ini saya sedang tugas di luar kota. Saya sedang perjalanan di Surabaya,” ujar mantan kapolres Sleman ini singkat.

Detik-detik OTT Haryadi, Dibawa ke Rumah Dinas, Diboyong ke Bus Brimob