<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/Gubernur-Bengkulu-Rohidin-Mersyah-Fedrik-Tarigan-3JPG-3457537166.jpg" alt="KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah  sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.  (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah  sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.  (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada politisasi dalam penetapan tersangka terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata merespons isu yang dihembuskan para pendukung Rohidin Mersyah.</p> <p>Sebab, Rohidin Mersyah yang merupakan calon gubernur (cagub) pertahana Bengkulu, ditangkap menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, pada Rabu (27/11) mendatang. Rohidin Mersyah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Sabtu (23/11).</p> <p>&ldquo;Apakah ada nuansa politis? Saya kira tidak,&rdquo; kata Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11) malam.</p> <p>Alex menjelaskan, target penangkapan terhadap Rohidin dilakukan sejak Juli 2024. Setelah KPK menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi untuk penggalangan pemenangan Pilgub Bengkulu 2024. Ia menegaskan, terdapat proses panjang bagi KPK untuk menangkap dan menetapkan Rohidin Mersyah sebagai tersangka.</p> <p>&ldquo;Jadi, sebetulnya penyelidikan ini sudah beberapa bulan yang lalu, tidak baru kemarin hari Jumat, kita dapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyerahan uang, nah, itu titik puncaknya,&rdquo; ujar Alex.</p> <p>Menurutnya, Rohidin Mersyah meminta anak buahnya yakni, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu, Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca (AC), mengumpulkan uang dari seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala biro di lingkungan Pemprov Bengkulu sekitar September dan Oktober 2024.</p> <p>Dari pengumpulan uang itu diduga terkumpul Rp 7 miliar. Uang itu nantinya untuk penggalangan tim sukses. Hal itu terungkap dari bukti-bukti pesan elektronik pada aplikasi WhatsApp yang saat ini telah disita KPK.</p> <p>"Jadi, tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini, dan seterusnya, ada gitu dalam percakapan itu," tegas Alex.</p> <p>Atas perbuatannya, Rohidin bersama Isnan Fajri dan Anca disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP.</p>

Rohidin Mersyah meminta anak buahnya yakni, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu, Isnan Fajri (IF) dan Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah

KPK Pastikan Tak Ada Politisasi dari Penetapan Tersangka Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kader-golkar-kena-ott-kpk-sita-puluhan-kardus-berisi-rupiah-dan-dolar_m_.jpg" alt="Ilustrasi barbuk OTT." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi barbuk OTT.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo mengapresiasi tim penindakan KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, meski sempat diusulkan akan dihapus oleh pimpinan KPK terpilih, Johanis Tanak. Ia meyakini, metode OTT terbukti nyata dapat memberangus praktik korupsi di Tanah Air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memberi apresiasi adanya OTT oleh KPK di Bengkulu dengan adanya beberapa pejabat yang diduga tertangkap.&nbsp;Jadi ini bukti nyata OTT," kata Yudi kepada JawaPos.com, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aktivis antikorupsi itu menegaskan, OTT tidak terbantah dapat meringkus pihak-pihak yang terlibat perbuatan suap, utamanya terhadap pejabat negara dan pihak swasta. Dalam OTT tentu barang bukti sudah tidak terbantahkan lagi misal adanya uang serta dugaan untuk apa uang tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"OTT tidak terbantahkan lagi masih menjadi kewenangan KPK," tegas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum pihak-pihak yang diamankan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika nanti pasal tindak pidana korupsinya adalah suap maka pemberi dan penerima harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka," ucap Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan bahwa pihaknya mengamankan tujuh orang dalam OTT di Pemprov Bengkulu. Saat ini mereka tengah dalam pemeriksaan intensif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, ada sekitar 7 orang yang diamankan," ujar Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015347833/profil-gubernur-bengkulu-rohidin-mersyah-yang-terjaring-ott-kpk-terkait-kasus-dugaan-suap">Profil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang Terjaring OTT KPK Terkait Kasus Dugaan Suap</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, terjadi transaksi dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Bengkulu. Dalam giat OTT itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti uang berkaitan dengan transaksi suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan turut diamankan sejumlah uang (masih dihitung). Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore/malam nanti," pungkas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo mengapresiasi tim penindakan KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT)

Di tengah Isu OTT Akan Dihapus, Eks Penyidik Apresiasi KPK Tangkap Gubernur Bengkulu

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210519-WA0018_resize_4.jpg" alt="Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (Carminanda/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (Carminanda/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Sabtu (23/11). Rohidin Mersyah diamankan bersama enam pihak lainnya di wilayah Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Bengkulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK Tessa Mahardika membenarkan bahwa pihaknya mengamankan tujuh orang dalam OTT di Pemprov Bengkulu. Saat ini mereka tengah dalam pemeriksaan intensif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, ada sekitar 7 orang yang diamankan," kata Tessa kepada wartawan, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, terjadi transaksi dugaan suap yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Bengkulu. Dalam giat OTT itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti uang berkaitan dengan transaksi suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dan turut diamankan sejumlah uang (masih dihitung). Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore/malam nanti," tegas Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas siapa sosok Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rohidin Mersyah merupakan Gubernur Bengkulu periode 2021-2024. Rohidin juga saat ini merupakan calon gubernur (Cagub) Bengkulu petahana pada Pilkada Bengkulu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rohidin Mersyah merupakan pria kelahiran 9 Januari 1970 di Gelumbang, Kota Manna, Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Rohidin saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Bengkulu sejak 2017.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum terjun ke dunia politik Rohidin Meryasah dikenal aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Rohidin tercatat pernah menjadi Ketua Senat Fakultas Kedokteran Hewan UGM (1993&ndash;1994), Ketua Bidang Diklat HMI Cabang Jogjakarta (1994&ndash;1995), dan Ketua Umum Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Jogjakarta (1994&ndash;1995).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rohidin tercatat pernah bekerja menjadi Veterinary Advisor PT Univetama Dinamika Jakarta, tahun 1996 dan Manager Produksi dan Kesehatan Ternak CV OVA (Perusahaan Perternakan Ayam) Bengkulu, tahun 1997.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia kemudian berkarir di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Sejumlah jabatan penting pernah diembannya selama berkarir di pemerintahan, di antaranya Kepala Poskeswan Kabupaten Bengkulu Selatan (1998), Kasubag Prog Kerja Bagian Pembangunan Bengkulu Selatan (2006), Kabid Perencanaan Ekonomi Bappeda Bengkulu Selatan (2008), dan Kabid Perencanaan Fisik Prasarana Bengkulu Selatan (2009).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015347765/tangkap-gubernur-bengkulu-dan-sejumlah-pihak-kpk-amankan-barbuk-uang-suap">Tangkap Gubernur Bengkulu dan Sejumlah Pihak, KPK Amankan Barbuk Uang Suap</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rohidin kemudian terjun ke dunia politik, ia mengikuti Pilkada dan terpilih menjadi Wakil Bupati Bengkulu Selatan periode 2010&ndash;2015. Kariernya di dunia politik terbilang mulus, Rohidin terpilih menjadi Wakil Gubernur Bengkulu (2016&ndash;2017) dan Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu (2017&ndash;2018).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian ia pun terpilih menjadi Gubernur Bengkulu periode 2018&ndash;2021 dan Gubernur Bengkulu 2021&ndash;2024. Rohidin saat ini juga merupakan Cagub petahana pada Pilkada Bengkulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Rohidin tercatat pernah menjadi Ketua Senat Fakultas Kedokteran Hewan UGM (1993–1994), Ketua Bidang Diklat HMI Cabang Jogjakarta (1994–1995)

Profil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang Terjaring OTT KPK Terkait Kasus Dugaan Suap

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Gubernur-Bengkulu-Rohidin-Mersyah-ist.jpg" alt="Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (18/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - KPK membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bengkulu, pada Sabtu (23/11) malam. Salah satu pihak yang diamankan yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.&nbsp;</p> <p>Tak hanya Rohidin, sejumlah pejabat dan pihak swasta juga diamankan dalam giat operasi penindakan itu. Mereka saat ini tengah dalam pemeriksaan di kantor Polresta Bengkulu.</p> <p>Menanggapi adanya operasi kedap ini, juru bicara KPK Tess Mahardika membenarkannya. &ldquo; Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada sekitar 7 orang yang diamankan,&rdquo; kata Tessa kepada JawaPos.com, Minggu (24/11).</p> <p>Selain menangkap para pihak yang diduga melakukan transaksi suap menyuap, dalam operasi senyap itu, tim lembaga antirasuah juga turut mengamankan barang bukti sejumlah uang suap. &ldquo;Diamankan sejumlah uang (suap), jumlah masih dihitung,&rdquo; sambung Tessa.&nbsp;</p> <p>Sementara itu, terkait perkara yang menjadi pangkal terjadinya suap menyuap, juru bicara berlatar belakang anggota korp bhayangkara in belum mengungkap secara rinci.</p> <p>&rdquo;Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga pada sore atau malam nanti,&rdquo; pungkas Tessa.</p> <p>&nbsp;</p>

Dalam operasi senyap itu, tim lembaga antirasuah juga turut mengamankan barang bukti sejumlah uang suap

Tangkap Gubernur Bengkulu dan Sejumlah Pihak, KPK Amankan Barbuk Uang Suap

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG-20210519-WA0018_resize_4.jpg" alt="Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (Carminanda/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. (Carminanda/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Sabtu (23/11). Rohidin diamankan bersama enam pihak lainnya dalam giat OTT di wilayah Bengkulu.</p> <div dir="auto">Menelisik harta kekayaan Rohidin Mersyah dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pada Minggu (24/11), orang nomor satu di 'Bumi Rafflesia' itu total memiliki harta senilai Rp&nbsp;4.100.059.062 atau Rp 4,1 miliar. Harta kekayaan itu dilaporkan pada 21 Maret 2024 untuk tahun periodik 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rohidin Mersyah tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak 5 bidang yang berlokasi di Bengkulu. Harta tidak bergerak milik Rohidin itu sebesar Rp&nbsp;2.600.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rohidin juga tercatat mempunyai harta berupa alat transportasi berupa motor Honda 2018, mobil Toyota Harrier 2010, dan motor Honda 2013. Harta bergerak punya Rohidin itu sejumlah Rp&nbsp;279.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rohidin juga tercatat mempunyai harta bergerak lainnya Rp&nbsp;265.000.000. Serta, kas dan setara kas Rp&nbsp;956.059.062. Sehingga total harta Rohidin Mersyah seluruhnya mencapai Rp&nbsp;4.100.059.062.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bengkulu, pada Sabtu (23/11) malam. Salah satu yang diamankan yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Rohidin, sejumlah pejabat dan pihak swasta juga diamankan dalam giat operasi penindakan itu. Mereka saat ini tengah dalam pemeriksaan di kantor Polresta Bengkulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aku baru dapat laporan dari staf yang membenarkan ada giat penindakan di Bengkulu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikonfirmasi, Minggu (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015347633/tangkap-gubernur-bengkulu-rohidin-mersyah-dan-6-pihak-lain-kpk-akan-umumkan-status-hukum-dan-kontruksi-perkaranya-sore-nanti">Tangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan 6 Pihak Lain, KPK Akan Umumkan Status Hukum dan Kontruksi Perkaranya Sore Nanti</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, KPK sampai saat ini belum mengungkap secara rinci terkait pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi penindakan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, diduga terjadi transaksi suap sehingga KPK mengamankan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Bengkulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Detailnya baru nanti sore dipaparkan," pungkas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Sabtu (23/11).

Terjaring OTT KPK, Segini Harta Kekayaan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/IMG-20241008-WA0051-3593718293.jpg" alt="Kardus berwarna kuning bertuliskan Paman Birin jadu barang bukti penampuang uang suap Rp 12 miliar saat OTT KPK di Kalimantan Selatan. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kardus berwarna kuning bertuliskan Paman Birin jadu barang bukti penampuang uang suap Rp 12 miliar saat OTT KPK di Kalimantan Selatan. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Bengkulu, pada Sabtu (23/11). Sebanyak tujuh pihak diamankan dalam giat operasi penindakan tersebut.</p> <p>"Ada 7 orang diamankan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikonfirmasi, Minggu (24/11).</p> <p>Alex masih enggan mengungkap secara rinci identitas pihak-pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Namun, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam giat OTT itu.</p> <p>Pimpinan KPK dua periode memastikan akan mengungkapkan secara rinci konstruksi perkara hingga pihak-pihak yang diamankan dalam operasi kedap iitu.Musababnya, diduga terjadi transaksi suap, sehingga KPK mengamankan sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi Bengkulu.</p> <p>"Detailnya baru nanti sore dipaparkan," pungkasnya.</p>

Alex masih enggan mengungkap secara rinci identitas pihak-pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut

Tangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan 6 Pihak Lain, KPK Akan Umumkan Status Hukum dan Kontruksi Perkaranya Sore Nanti