<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/4e3b041c-6262-437c-b760-54fb14f21058-1601431219.jpg" alt="Barang bukti kasus dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di PN Depok. (KPK/Antara)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti kasus dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di PN Depok. (KPK/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memastikan tidak akan mentolerir setiap Hakim di lingkungan kekuasaan peradilan yang melakukan praktik korupsi. Hal ini menyusul ditetapkannya Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua pejabat pengadilan itu menyandang status tersangka setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (5/2) malam. KPK juga menetapkan Yohansyah selaku juru sita PN Depok, Trisnadi selaku Direktur Utama PT KD, serta Berliana selaku Head Corporate Legal PT KD sebagai tersangka. "Tidak ada ruang untuk toleransi atau belas kasih terhadap judicial corruption. Ketua MA memberikan dua pilihan bagi mereka yang masih terlibat transaksi kotor, berhenti atau dipenjarakan," kata juru bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (9/2). Yanto menegaskan, tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak sejahtera. Sebab, pemerintah telah menaikkan gaji hakim hingga mencapai Rp 280 persen. "tidak ada lagi alasan hakim tidak sejahtera karena negara telah memberikan perhatian yang lebih dari cukup. Tindakan korupsi dianggap sebagai bentuk kekufuran nikmat dan keserakahan," ucap Yanto. Ketua MA, kata Yanto, tidak akan lelah menjaga martabat MA. Serta, menyampaikan terima kasih kepada hakim maupun aparat yang tetap menjaga integritas. Ia mengingatkan, intervensi terberat berasal dari dalam diri sendiri yang goyah terhadap godaan transaksional. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk terus berpartisipasi dalam pengawasan dunia peradilan. "MA akan terus bekerja sama dengan KY untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim. Ketua MA juga memerintahkan jajaran pengawasan, Bawas, Pengadilan Tinggi, dan PN untuk mengintensifkan pengawasan sesuai Perma No. 8 Tahun 2016," pungkasnya. &nbsp;

MA beri pilihan tegas bagi hakim korupsi di Indonesia: berhenti atau dipenjara. Kasus PN Depok jadi contoh untuk melawan judicial corruption

MA Ultimatum Hakim yang Masih Punya Mental Korup: Berhenti atau Dipenjarakan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/7841d75d-b1fe-4834-9ad8-f2812e496684-1-4254794352.jpg" alt="KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk dua pimpinan PN Depok. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa sengketa tersebut melibatkan lahan di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Sengketa terjadi antara warga dengan PT Karabha Digdaya (KD), sebuah badan usaha yang berada di bawah lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). &ldquo;Pengadilan Negeri Depok mengabulkan gugatan PT KD dalam perkara sengketa lahan melawan masyarakat,&rdquo; kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2) malam. Asep menjelaskan, perkara sengketa lahan ini telah bergulir sejak 2023 dan menempuh proses hukum hingga tingkat kasasi. Putusan kasasi tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok yang memenangkan PT KD. Berdasarkan putusan tersebut, PT KD kemudian mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan pada Januari 2025. Namun, permohonan eksekusi itu tidak segera ditindaklanjuti meski telah diajukan beberapa kali. Di sisi lain, pihak warga mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Februari 2025. Dalam proses tersebut, Ketua PN Depok I Wayan Eka dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan diduga meminta Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, untuk menjadi perantara komunikasi dengan pihak PT KD. Seluruh komunikasi dilakukan melalui satu pintu dengan imbalan sejumlah uang. &ldquo;Yohansyah diminta menyampaikan permintaan fee sebesar Rp 1 miliar kepada pihak PT KD untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi,&rdquo; ungkap Asep. Permintaan tersebut kemudian disampaikan Yohansyah kepada Head Corporate Legal PT KD, Berliana Tri Kusuma, dalam pertemuan di sebuah restoran di Depok. Pertemuan itu membahas waktu pelaksanaan eksekusi sekaligus permintaan imbalan agar proses dipercepat. Selanjutnya, Berliana melaporkan permintaan tersebut kepada Direktur Utama PT KD, Trisnadi Yulrisman. Dari hasil pembahasan internal, PT KD menyetujui pembayaran sebesar Rp 850 juta, yang kemudian disepakati oleh Ketua dan Wakil Ketua PN Depok. Setelah kesepakatan tercapai, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil yang dijadwalkan pada 14 Januari 2026. Eksekusi tersebut kemudian dilaksanakan oleh Yohansyah selaku juru sita. Selain itu, sebagai bentuk ucapan terima kasih, Berliana juga diduga memberikan uang sebesar Rp 20 juta kepada Yohansyah. Adapun, kelima tersangka dalam kasus ini di antaranya, I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah selaku jurusita PN Depok, Trisnadi selaku Direktur Utama PT KD, serta Berliana selaku Head Corporate Legal PT KD. Kelimanya langsung ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Terhadap kelima tersangka tersebut, KPK menjerat Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1)&nbsp;UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang&nbsp;KUHP juncto&nbsp;UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan&nbsp;UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &nbsp;

KPK ungkap suap pimpinan PN Depok patok fee Rp 1 miliar untuk percepat eksekusi lahan. 5 tersangka langsung ditahan dan kasusnya berjalan.

KPK: Pimpinan PN Depok Minta Pelicin Rp 1 Miliar untuk Percepatan Eksekusi Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/Juru-bicara-KPK-Budi-Prasetyo-3JPG-4127777661.jpg" alt="Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Pengadila Negeri (PN) Depok turut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam. Dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan total tujuh orang dalam OTT di PN Depok, tiga di antaranya merupakan pejabat di PN Depok dan empat lainnya merupakan pihak swasta dari PT Karabha Digdaya (KRB). "Betul (Ketua dan Wakil Ketua PN Depok diamankan)," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2). KPK menduga, ada penerimaan uang dari pihak PT KRB kepada hakim di lingkungan PN Depok. Diduga, penerimaan uang berkaitan dengan pengurusan perkara sengketa lahan. "Saat ini kita masih mendalami soal meeting of mind-nya, terkait dengan penerimaan uang dari pihak PN Depok, dari PT KRB tersebut," tegasnya. Dalam OTT tersebut, Budi mengamini bahwa tim penindakan KPK turut mengamankan barang bukti uang senilai ratusan juta rupiah. Barang bukti itu diduga kuat bagian dari penerimaan uang oleh hakim di PN Depok. Meski demikian, lembaga antirasuah masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tujuh orang yang diamankan, termasuk Ketua dan Wakil Ketua PN Depok. "Pihak-pihak yang diamankan sampai dengan sore ini masih terus dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nanti kami akan update terkait dengan perkembangannya," pungkasnya. &nbsp;

KPK OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok diduga terima suap sengketa lahan dari PT KRB. Simak perkembangan kasus suap pengurusan perkara.

Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Ikut Terjaring OTT KPK, Diduga Terima Suap Pengurusan Perkara

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-biaya-rp-5-juta-jr-karena-mahalnya-umumkan-hasil-putusan_m_203167.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung MA.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) membenarkan bahwa Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi senyap tersebut dilakukan KPK pada Kamis (5/2) malam. "Yang jelas wakil-nya," kata juru bicara MA Yanto dikonfirmasi, Jumat (6/2). Yanto memastikan, MA segera menyikapi atas OTT terhadap Wakil Ketua PN Depok. Ia menyebut, MA masih menunggu keputusan resmi dari KPK atas rangakaian operasi senyap tersebut. Menurutnya, MA akan memberikan tanggapan resmi pada Senin (9/2) mendatang, atas OTT KPK tersebut. "Senin mau press release. Karena semua pimpinan lagi di Jogja," tegasnya. Sebelumnya, KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar pejabat di lingkungan peradilan. KPK mengamankan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan (BS), dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam. Penangkapan tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dalam penanganan perkara sengketa lahan yang tengah bergulir di wilayah Depok. Selain Bambang Setyawan, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain dalam operasi tersebut. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa tim KPK memergoki adanya transaksi atau penyerahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum (APH). &ldquo;Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Ada delivery, ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum,&rdquo; ucap Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis malam. Asep mengungkapkan, dugaan suap tersebut berkaitan dengan upaya pengurusan perkara sengketa lahan. Pihak swasta yang terlibat diduga memberikan sejumlah uang kepada Wakil Ketua PN Depok untuk memengaruhi proses penanganan perkara. &ldquo;Rincinya akan disampaikan besok, tetapi secara garis besar terkait sengketa lahan dan melibatkan Saudara BS,&rdquo; jelasnya. Terkait barang bukti, KPK mengamankan uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. &ldquo;Apa yang disampaikan, ratusan juta, kira-kira seperti itu,&rdquo; imbuhnya. &nbsp;

Mahkamah Agung (MA) membenarkan bahwa Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK

MA Segera Sikapi OTT KPK Terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/KPK-1JPG-200636168.jpg" alt="Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar pejabat di lingkungan peradilan, yakni Pengadilan Negeri (PN) Depok. KPK mengamankan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, Bambang Setyawan (BS), dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung di Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam. Penangkapan Wakil Ketua PN Depok tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dalam penanganan perkara sengketa lahan yang tengah bergulir di wilayah Depok. Selain Bambang Setyawan, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain dalam operasi tersebut. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa tim KPK memergoki adanya transaksi atau penyerahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum (APH). &ldquo;Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Ada delivery, ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum,&rdquo; kata Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis malam. Asep mengungkapkan, dugaan suap tersebut berkaitan dengan upaya pengurusan perkara sengketa lahan. Pihak swasta yang terlibat diduga memberikan sejumlah uang kepada Wakil Ketua PN Depok untuk memengaruhi proses penanganan perkara. &ldquo;Rincinya akan disampaikan besok, tetapi secara garis besar terkait sengketa lahan dan melibatkan Saudara BS,&rdquo; jelasnya. Terkait barang bukti, KPK mengamankan uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.&nbsp;&ldquo;Apa yang disampaikan, ratusan juta, kira-kira seperti itu,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. Ia menyatakan, pihak yang diamankan merupakan unsur aparat penegak hukum. Penyidik juga telah menyita uang tunai sebagai barang bukti.&nbsp;&ldquo;Ada ratusan juta rupiah,&rdquo; ucap Fitroh melalui pesan singkat. Sesuai ketentuan Undang-Undang, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Lembaga antirasuah akan mengumumkannya secara resmi dalam konferensi pers. &nbsp;

KPK OTT Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan terkait dugaan suap sengketa lahan di Depok. Simak pengamanan uang tunai dan proses hukumnya.

KPK OTT Hakim Sekaligus Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, Diduga Terima Suap Sengketa Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Konferensi-Pers-Kasus-Suap-Yang-Menjerat-Tiga-Hakim-PN-Surabaya-Dery-Ridwansah-2JPG-2019358981.jpg" alt="Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar Bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung dan jajaran petinggi Kejagung lainnya saat menggelar konferensi pers kasus suap yang menj" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar Bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung dan jajaran petinggi Kejagung lainnya saat menggelar konferensi pers kasus suap yang menj</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1814023008894936196" data-legacy-message-id="192cb450c3916484"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":109" class="ii gt"> <div id=":10a" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Rudianto Lallo mendukung langkah Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, serta mendesak Mahkamah Agung (MA) melakukan pembenahan menyeluruh dan pengawasan berjejang terhadap para hakim dan aparatur lembaga peradilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis bebas terhadap Ronald Tannur yang diputus oleh tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo pada Rabu (24/7) lalu, jelas-jelas telah melukai dan menciderai rasa keadilan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang akrab disapa Rudi ini mengatakan, sejak awal publik telah curiga dan menduga adanya kongkalikong dalam putusan bebas Ronald Tannur. Sebab, bagaimana mungkin hakim bisa membebaskan Ronald Tannur sebagai terdakwa pembunuhan berencana terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, padahal jaksa penuntut umum telah berhasil membuktikan perbuatan pidana Ronald Tannur di pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015242132/orang-yang-bertato-dan-bertindik-biasanya-memiliki-7-ciri-unik-ini-menurut-psikologi-apa-saja">Orang yang Bertato dan Bertindik Biasanya Memiliki 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi, Apa Saja?</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan bebas Ronald Tannur itu putusan nyeleneh dan aneh. Putusan yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Terbukti, di balik putusan yang kontroversi, nyeleneh, dan aneh itu ada kongkalikong dan pemufakatan jahat, yang ini berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung," kata Rudi kepada wartawan, Minggu (27/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rudi mengapresiasi Kejaksaan Agung yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT), yang menetapkan lima orang tersangka, dan menyita barang bukti berupa uang mencapai hampir Rp 1 triliun.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lima tersangka dimaksud yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo selaku majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur, Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tannur, dan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung periode 2017-2022 Zarof Ricar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini langkah maju Kejaksaan Agung dalam proses penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi. Apalagi, kasus ini melibatkan tersangka dari institusi peradilan kita yaitu tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan satu mantan pejabat Mahkamah Agung," ucap Rudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015242129/orang-yang-tumbuh-sebagai-anak-tunggal-akan-sering-menunjukkan-8-kebiasaan-ini-saat-tumbuh-menjadi-dewasa-menurut-psikologi">Orang yang Tumbuh Sebagai Anak Tunggal akan Sering Menunjukkan 8 Kebiasaan Ini Saat Tumbuh Menjadi Dewasa Menurut Psikologi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rudi yang berlatarbelakang advokat ini mengungkapkan, ada alasan lain mengapa dia menyebutkan penanganan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur oleh Kejaksaan Agung sebagai langkah maju. Menurut Rudi, selama ini penanganan kasus dugaan suap pengurusan perkara yang melibatkan hakim dan aparatur lembaga peradilan yang dimulai dari proses OTT selalu ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sekali lagi, penanganan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur oleh Kejaksaan Agung yang dimulai dari OTT adalah langkah maju yang dilakukan Kejaksaan Agung," ujar Rudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti hanya pada empat tersangka dari lembaga peradilan yakni Erintuah Damanik, Mangapul, Heru Hanindyo, dan Zarof Ricar. Rudi berharap, Kejaksaan Agung dapat membongkar seluruh jejaring atau aktor-aktor di lembaga peradilan termasuk di Mahkamah Agung yang diduga terlibat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, berdasarkan temuan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung ternyata ada dugaan uang sekitar Rp 5 miliar diproyeksikan untuk hakim agung Mahkamah Agung yang menangani kasasi perkara Ronald Tannur dan Zarof Ricar diduga sebagai penghubung antara pengacara Ronald Tannur dengan hakim agung untuk pengurusan kasasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk membongkar dan mendalami keterlibatan pihak-pihak lain di kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur ini," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015242124/ramalan-shio-hari-ini-27-oktober-2024-untuk-monyet-ayam-anjing-dan-babi">Ramalan Shio Hari Ini, 27 Oktober 2024 untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Rudi mengingatkan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur harus menjadi momentum bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pembenahan menyeluruh di seluruh jenjang lembaga peradilan, mulai dari level pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga level Mahkamah Agung. Serta, pelaksanaan pengawasan secara berjenjang, melekat, dan konsisten haruslah menjadi fokus penting dan utama bagi Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan perlu juga membuat dan menjalankan protokol pengawasan yang ketat. Serta, kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga perlu lebih ditingkatkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Mahkamah Agung harus secara terus-menerus menggandeng Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim di semua tingkatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, kasus ini menjadi momentum untuk Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung yang baru Yang Mulia Profesor Sunarto untuk melakukan bersih-bersih, agar kasus-kasus seperti ini tidak lagi berulang-ulang terjadi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Mahkamah Agung (MA) diminta melakukan pembenahan menyeluruh dan pengawasan berjejang terhadap para hakim dan aparatur lembaga peradilan.

DPR Ingatkan OTT Kejagung Terhadap 3 Hakim PN Surabaya jadi Momentum Ketua MA Baru untuk Bersih-bersih Peradilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/6_tiga-4087988625.jpg" alt="AIB DUNIA PERADILAN: Dari kiri, Mangapul, Erintuah Damanik, dan Heru Hanindyo tiba di Kejati Jatim. Tiga hakim itu ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya. (KEJATI JATIM)" width="100%">
<figcaption>AIB DUNIA PERADILAN: Dari kiri, Mangapul, Erintuah Damanik, dan Heru Hanindyo tiba di Kejati Jatim. Tiga hakim itu ditahan di Cabang Rutan Negara Kelas I Surabaya. (KEJATI JATIM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menyesalkan tindakan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diduga menerima suap untuk membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Terlebih, para hakim di Indonesia baru saja mendapat perlakuan positif dari pemerintah. Para hakim mendapat kenaikan gaji saat akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Terhadap peristiwa tersebut MA merasa kecewa dan berhati karena peristiwa ini telah mencederai kebahagiaan dan rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan dan gaji hakim," kata Juru Bicara MA Agung Yanto, Jumat (25/10). Kenaikan gaji hakim itu mengacu kepada revisi PP Nomor 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah MA dengan PP Nomor 44 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 94 Tahun 2024. Oleh karena itu, MA telah memberhentikan sementara ketiga hakim. Bila terbukti bersalah, maka ketiganya bisa diberhentikan tetap. "Apabila dikemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berpengaruh tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden,&rdquo; jelas Yanto. Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan 3 hakim Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap dari pengacara LR untuk membebaskan terdakwa Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. "Setelah dilakukan pemeriksaan pada hari ini Jaksa Penyidik pada Jampidsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH dan M, serta Pengacara LR sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10). Qohar mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi. Para tersangka juga langsung dilakukan penahanan. Para hakim sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Ayat (2) Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara terhadap pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung (MA) menyesalkan tindakan 3 hakim PN Surabaya yang diduga menerima suap untuk membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tannur.

Jadi Tersangka, 3 Hakim PN Surabaya yang Bebaskan Ronald Tannur Mencederai Kenaikan Gaji Hakim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/breaking-news-ott-kpk-tangkap-anggota-dprd-kalteng_c_254057.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu ruangan di Pengadilan Negeri Surabaya dikabarkan telah disegel oleh tim satuan tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul ditangkapnya Hakim Itong Isnaeni Hidayat dan panitera pengganti, Hamdan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.  "Menurut Ketua PN Surabaya penangkapan ini baru diketahui pagi tadi, ketika KPK datang ke PN Surabaya dan langsung menyegel ruangan hakim dan setelah itu pergi," kata juru bicara Mahkamah Agung (MA), Andi Samsan Nganro kepada JawaPos.com, Kamis (20/1).  Andi menjelaskan, Hakim Itong Isnaeni Hidayat diamankan tim satgas KPK pada Kamis (20/1) pagi sekitar pukul 05.30 WIB. Dia diamankan bersama seorang panitera pengganti, bernama Hamdan.  MA sebagai lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman, enggan berspekulasi terkait penangakan terhadap Hakim Itong dan Panitera Hamdan. Karena itu, MA masih menunggu keterangan resmi terkait penangkapan ini dari KPK.  "Terhadap masalah ini untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, kita tunggu saja penjelasan resmi dari KPK," tegas Andi.  Terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang meringkus hakim, panitera dan pengacara di Pengadilan Negeri Surabaya. KPK menduga, terdapat dugaan suap dalam pengurusan perkara di PN Surabaya.  "Dalam rangkaian kegiatan tangkap tangan tersebut, sejauh ini KPK mengamankan tiga orang. Di antaranya hakim, panitera dan pengacara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara di PN Surabaya," ucap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan intensif tim penindakan KPK. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan..  "Perkembangannya akan disampaikan," tegas Ali menandaskan.

Buntut OTT Hakim, Salah Satu Ruangan di PN Surabaya Disegel KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketua-ky-hakim-yang-ditangkap-kpk-serakah_m_195592.jpeg" alt="Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Ketua Kamar Pengawasan MA Sunartos saat konfrensi pers OTT oknum hakim PN Bengkulu 2017 lalu" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Ketua Kamar Pengawasan MA Sunartos saat konfrensi pers OTT oknum hakim PN Bengkulu 2017 lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penangkapan terhadap oknum hakim dan panitera Pengadilan Negeri (PN) Tangerang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat disesalkan Komisi Yudisial (KY). Pasalnya, jika motivasi aparatur sipil negara (ASN) itu untuk mendapatkan kesejahteraan, maka itu sangat tepat. Mereka sudah mendapat perhatian lebih dari negara. Ketua KY Aidul Fitri Ciada menyebut, penangkapan oknum itu tidak terlepas dari bentuk keserakahan. "Iya sangat disayangkan. Itu karena faktor keserakahan," kata Aidul saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (13/3). Menurut Aidul, kesejahteraan para hakim saat ini sudah jauh lebih baik. Sejatinya <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/13/195452/ditangkap-kpk-oknum-panitera-teriak-histeris-seperti-kesurupan" target="_blank">hakim</a> dan panitera tidak perlu lagi melakukan perbuatan yang bisa menjatuhkan citra peradilan. "Seharusnya tidak lagi terjadi karena hidup mereka telah terjamin. Tapi balik lagi, ini terjadi karena keserakahan," ungkap Aidul penuh geram. Untuk tahap selanjutnya, Aidul masih menunggu informasi dari KPK tentang pelanggaran hukum yang dilakukan hakim dan panitera PN Tangerang tersebut. Sebelumnya, KPK melakukan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/13/195460/perwira-kiriman-mabes-polri-untuk-kpk-biasa-tangani-kasus-korupsi" target="_blank">operasi tangkap tangan</a> (OTT) di wilayah Tangerang, Senin (12/3) petang. Dalam operasi kali ini, KPK menyasar tujuh aparat penegak hukum di PN Tangerang. "Sejak sore menjelang Magrib tadi, telah diamankan sekitar tujuh orang dan dibawa ke KPK untuk proses pemeriksaan lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (12/3) malam. Ketujuh orang tersebut terdiri atas unsur hakim, panitera, penasihat hukum, dan pengusaha. Penangkapan diduga berkaitan dengan suap putusan perkara perdata yang berproses di Pengadilan Negeri Tangerang.

Ketua KY: Hakim yang Ditangkap KPK Serakah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kena-ott-lagi-ma-dinilai-tak-tegas-awasi-hakim-di-daerah_m_161406.jpeg" alt="Nasir Djamil" width="100%">
<figcaption>Nasir Djamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), kali ini menyasar Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono dan politisi Partai Golkar Aditya Moha. Terkait adanya hakim Pengadilan Tinggi yang tertangkap, Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai bahwa Mahkamah Agung (MA) telah gagal dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim-hakim yang ada di daerah. "Saya pikir MA harus melakukan langkah yang tegas. Jadi retorika-retorika bahwa MA sudah melakukan pengawasan dan lain sebagainya, ini menunjukan bahwa ada sesuatu yang salah dalam konteks pengawasan dan pembinaan di MA, terutama para hakim," kata Nasir Djamil di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10). Menurut Nasir, ada sebagian orang yang menyayangkan dalam OTT tersebut, pasalnya yang terciduk salah satunya merupakan sang penentu keadilan, dalam hal ini majelis hakim. Nasir menganggap MA telah kecolongan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, karena itu terjadi pada lembaga tertinggi dalam penegakkan hukum "Tapi di satu sisi ada soal pengawasan dan pembinaan, yang mau tidak mau harus diakui MA bahwa mereka kecolongan terkait dengan soal pengawasan dan pembinaan tersebut," tutur Nasir. Politisi PKS itu menyesalkan kalau lembaga sekelas penentu keadilan kembali kedapatan melakukan tindak pidana korupsi. "Tapi yang saya sesalkan itu berulang lagi, bahwa ada hakim, bahkan di lingkungan Pengadilan Tinggi (PT)," ungkap Nasir. Lebih lanjut, ia menyatakan seharusnya PT menjadi fungsi pembinaan dan pengawasan di lingkungan peradilan dan bukan terjaring OTT. "PT seharusnya melakukan pembinaan ke bawah, ini malah PT yang di-OTT.&lrm; Itu artinya ada persoalan dengan pengawasan dan pembinaan di lingkungan peradilan," tandas Nasir. &lrm;

Kena OTT Lagi, MA Dinilai Tak Tegas Awasi Hakim di Daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott hakim

Berita Terkini