<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Konferensi-Pers-OTT-KPK-Kasus-Proyek-Jalur-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-5-766328791.jpg" alt="Barang bukti saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tancap gas menindaklanjuti aduan terkait dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa. Kemarin (12/4) dewas memanggil lima pimpinan komisi antirasuah itu, termasuk Firli, untuk diklarifikasi. Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemanggilan itu. Namun, dia enggan menjelaskan secara detail apa saja materi yang diklarifikasi ke pimpinan KPK. &rdquo;Semua sudah (diklarifikasi, Red). Sudah semua pokoknya dari pagi sampai sore,&rdquo; ungkapnya. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menambahkan, jawaban para pimpinan KPK akan dipelajari. Terutama jawaban terkait latar belakang pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari jabatan direktur penyelidikan (Dirlidik) KPK. Di tengah kisruh internal tersebut, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (11/4). Kali ini, 25 orang diamankan dalam OTT di Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Jawa Barat. Pihak yang diamankan, antara lain, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pihak swasta. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penangkapan itu terkait dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api trans-Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pada 29 Maret lalu, trans-Sulawesi diresmikan Presiden Joko Widodo. &rdquo;Sejauh ini, turut diamankan uang sebagai barang bukti permulaan sekitar miliaran rupiah. Ada juga uang ribuan dolar Amerika Serikat (AS),&rdquo; ujarnya saat dikonfirmasi kemarin (12/4). Pihak-pihak yang diamankan tersebut sudah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta kemarin. Namun, hingga pukul 22.30 WIB tadi malam, status hukum para pihak itu masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Dari Semarang, Jawa Pos Radar Semarang melaporkan, yang terjaring dalam OTT KPK pada Selasa adalah pejabat di wilayah Balai Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah. Salah satunya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jateng Putu Sumarjaya. Setelah tertangkap tangan, yang bersangkutan dibawa menuju Mapolrestabes Semarang untuk diperiksa penyidik KPK. Pemeriksaan dilakukan di ruang Unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang. Informasi yang diperoleh, ada delapan orang yang diperiksa KPK sejak pukul 16.30. Setelah pemeriksaan, mereka dibawa keluar menuju mobil yang sudah berada di depan ruang unit PPA sekitar pukul 23.00 dan selanjutnya diterbangkan ke Jakarta. Lokasi kantor Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Semarang yang berada di Jalan Prambanan Barat Raya, Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, tampak sepi. Bangunan tersebut juga berada di lingkungan perumahan elite. Terlihat pintu ruang kepala BTP itu ditempeli stiker bertulisan &rsquo;&rsquo;Dalam Pengawasan KPK&rsquo;&rsquo;. Stiker tersebut dipasang melintang pada dua daun pintu yang tertutup. Namun, bagian tengah stiker itu tampak telah rusak. Suasana kantor juga sepi. Hanya terlihat beberapa petugas keamanan yang tak seorang pun mau memberikan keterangan. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan, hingga Rabu (12/4) pukul 21.00 WIB, pihaknya belum mendapat informasi resmi mengenai adanya OTT terhadap pejabat Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Baik itu dari KPK maupun pihak lainnya. &rsquo;&rsquo;Kami masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk melakukan langkah selanjutnya,&rsquo;&rsquo; ungkapnya melalui keterangan tertulis. Namun, Adita menegaskan, pihaknya akan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Pihaknya juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang. Dalam hal ini, KPK. Sementara itu, Tumpak Hatorangan belum bisa mengambil keputusan apa pun dari hasil klarifikasi terhadap pimpinan KPK. Menurut dia, keputusan terkait tindak lanjut pelanggaran etik ditentukan setelah ada laporan hasil klarifikasi. &rdquo;(Saat ini, Red) masih kami pelajari semua,&rdquo; tutur ketua KPK periode 2009&ndash;2010 tersebut. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga angkat bicara terkait nama Ketua KPK Firli Bahuri yang dilaporkan ke Bareskrim soal bocornya dokumen penyelidikan kasus di KPK. Listyo mengatakan, pihaknya akan mendalami laporan tersebut. (tyo/mha/lum/ygi/gih/c7/ttg)

25 orang diamankan dalam OTT di Semarang, Jakarta, Surabaya, dan Jawa Barat. Pihak yang diamankan, antara lain, pejabat pembuat komitmen.

Dari OTT DJKA Kemenhub, KPK Amankan Ribuan Dolar di Proyek Jalur Kereta Api

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/Konferensi-Pers-OTT-KPK-Kasus-Proyek-Jalur-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-6-17702039.jpg" alt="Barang bukti saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Barang bukti saat Konferensi pers terkait OTT KPK pada kasus pembangunan jalur kereta api, Jakarta, Kamis (13/4/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 10 orang sebagai tersangka, dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022. Lembaga antirasuah menduga, terdapat empat proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2021-2022. Adapun ke-10 tersangka itu di antaranya, enam tersangka penerima suap yakni Harno Trimadi, Direktur Prasarana Perkeretaapian; Bernard Hasibuan, PPK BTP Jabagteng; Putu Sumarjaya, Kepala BTP Jabagteng; Achmad Affandi, PPK BPKA Sulsel; Fadliansyah, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian; dan Syntho Pirjani Hutabarat, PPK BTP Jabagbar. Sementara itu, empat tersangka pemberi suap ialah Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Istana Putra Agung; Muchamad Hikmat, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma; Yoseph Ibrahim, Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023; dan Parjono, VP PT KA Manajemen Properti. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menduga, enam pejabat DJKA Kemenhub yang menerima suap lebih dari Rp 14,5 miliar, sebagian hasil suap itu akan diperuntukkan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR). KPK memastikan, akan mengembangkan nilai penerimaan suap tersebut. "Penerimaan uang ini dari hasil pemeriksaan di antaranya diduga untuk Tunjangan Hari Raya (THR)," kata Johanis dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/4) dini hari. Lembaga antirasuah itu menduga telah terjadi suap dalam proyek jalur kereta api di sejumlah daerah. Adapun, empat proyek yang disuap itu dari pihak swasta itu di antaranya proyek pembangunan jalur kereta api ganda solo balapan - kadipiro - Kalioso; lalu proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, empat proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat; serta Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa - Sumatera. "Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender," ucap Johanis. Keenam pejabat pada Ditjen Perkeretaapian Kemenhub itu diduga menerima suap dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek, sekitar 5 persen sampai dengan 10 persen dari nilai proyek tersebut. "Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender," papar Johanis. Sebagai tersangka penerima suap Harno Trimadi, Bernard Hasibuan, Putu Sumarjaya, Achmad Affandi, Fadliansyah, dan Synto Pirjani selaku tersangka penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara sebagai tersangka pemberi suap Dion Renato, Muchamad Hikmat, Yoseph Ibrahim, dan Parjono yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menduga enam pejabat DJKA Kemenhub menerima suap lebih dari Rp 14,5 miliar yang diperuntukan untuk pembagian THR.

KPK Duga Uang Suap Proyek Rel Kereta Api untuk THR Pejabat Kemenhub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/selain-publik-korupsi-di-hubla-juga-menarik-perhatian-jokowi_m_153485.jpeg" alt="New Port Kendari masuk jalur 10 tol laut Indonesia yang juga program pemerintahan Presiden Jokowi." width="100%">
<figcaption>New Port Kendari masuk jalur 10 tol laut Indonesia yang juga program pemerintahan Presiden Jokowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Antonius Tonny Budiono bukanlah hal yang baru di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut. Pada Oktober 2016 lalu Tim Sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Polri pun melakukan OTT di lingkungan tersebut. Bahkan OTT itu juga menyorot perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sang Presiden Jokowi pun datang langsung ke kantor Kemenhub dan memerintahkan agar pejabat yang terlibat langsung dipecat dan dihukum berat. Sebelumnya lagi, Dirjen Perhubungan Laut Bobby Reynold Mamahit juga harus lengser dari jabatannya karena tersandung kasus suap yang ditangani KPK pada akhir 2015. Dia divonis lima tahun penjara. Posisi Dirjen yang kosong itu kemudian diisi Tonny Budiono. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Tonny sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhiguna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan. Sejauh ini, KPK baru mengendus motif pemberian suap berkaitan dengan perizinan dan proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 2016-2017 saja. Berdasar catatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemenhub, PT AGK merupakan rekanan langganan yang beberapa kali menggarap proyek Ditjen Hubla. Khusus di Tanjung Emas, PT AGK memenangkan tender pengerukan alur pelayaran pada 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017. Pada 2016, perusahaan yang berkantor di Sunter, Jakarta Utara, itu absen. Merujuk data tersebut, gurita korupsi di Ditjen Hubla diduga sudah berlangsung lama. Artinya, bukan hanya Tonny yang ditengarai menerima gratifikasi, melainkan juga pihak lain. Terutama Dirjen Hubla sebelum Tonny, yakni Bobby Reynold Mamahit yang juga ditetapkan tersangka oleh KPK pada 2015. "Untuk yang lain masih terus kami dalami," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Selain Publik, Korupsi di Hubla Juga Menarik Perhatian Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bongkar-gurita-korupsi-laut-tonny-dijadikan-justice-collaborator_m_153487.jpeg" alt="Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan" width="100%">
<figcaption>Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) diduga sudah menggurita. Agar gurita itu dapat dibongkar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Antony Tonny Budiono. Salah satu caranya dapat lewat membongkar keterangan dari Antony Tonny Budiono. Bila Antony Tonny Budiono membongkar itu, maka dia bisa mendapatkan keringantan tuntutan, asalkan mau mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Tentunya Tonny harus mengajukan diri sebagai JC ke pimpinan komisi antirasuah tersebut. Dengan menjadi JC, Tonny akan memperoleh keringanan hukuman saat penuntutan di pengadilan nanti. "Untuk semua tersangka, kalau memang ingin menjadi JC, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi," terangnya. Namun, hingga kemarin, Tonny belum menunjuk pengacara sebagai kuasa hukumnya. Dengan begitu, belum ada tanggapan dari pihak Tonny terkait pengajuan JC tersebut. "Kami baru ditunjuk keluarga Pak Tonny. Kami belum bertemu dan belum mendapatkan kuasa dari Pak Tonny," kata Arman Hanis, advokat yang sementara mewakili pihak keluarga Tonny. Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono menambahkan, tren kenaikan gratifikasi terjadi sejak 2013. Ketika itu, laporan gratifikasi yang diterima KPK tercatat sebesar Rp 1,97 miliar. Jumlah itu naik menjadi Rp 3,65 miliar pada 2014; Rp 7,32 miliar pada 2015; dan naik dua kali lipat menjadi Rp 14,58 miliar pada 2016. Bagaimana tahun ini? Giri menyebut laporan gratifikasi tercatat melonjak sangat tinggi. Nilai rekap laporan gratifikasi sepanjang Januari hingga Mei 2017 saja sudah mencapai Rp 108,33 miliar. Artinya, ada lonjakan hampir delapan kali lipat. Secara terpisah, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting mengatakan, patut diduga hadiah yang diterima Tonny merupakan gratifikasi. Dia menerima barang berharga itu karena jabatannya sebagai Dirjen. Jika tidak dilaporkan ke KPK, pemberian tersebut akan berubah menjadi suap.

Bongkar Gurita Korupsi Laut, Tonny Dijadikan Justice Collaborator?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/gurita-korupsi-melilit-kemenhub-menteri-budi-karya-layak-diganti_m_153390.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindak pidana korupsi yang menjerat oknum pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terjadi beberapa kali. Terparah terjadi di lingkungan Hubla. Dua kali orang tertinggi di ditjen tersebut menjadi "pasien" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman, sebaiknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mempertimbangkan untuk mencari menteri perhubungan yang baru. Sebab, gurita korupsi di tubuh Kemenhub sejauh ini belum lebih baik dari sebelumnya. Sebaliknya, malah lebih buruk. "Kemenhub yang dinakhodai Budi Karya bukannya mengalami perbaikan, justru semakin menjadi-jadi," kritiknya. Di sisi lain, KPK terus mendalami tiga kartu debit yang diberikan PT Adhi Guna Keruktama (AGK) ke Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono diduga sebagai sarana baru penyerahan uang suap. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, tim penyidik juga menelusuri bagaimana Tonny mengambil uang miliaran rupiah dengan kartu itu. "Yang jelas tidak bisa sehari," ujarnya. Sebab, pengambilan uang tunai dalam jumlah besar dengan mesin ATM sangat terbatas. Selain itu, penyidik mendalami indikasi bahwa praktik suap di pengadaan pengerukan alur pelayaran yang diduga sudah berlangsung lama. Indikasi tersebut mencuat seiring besarnya jumlah uang. Tidak tertutup kemungkinan, uang itu merupakan bagian fee dari proyek-proyek yang dikerjakan PT AGK selama ini. "Itu masih kami dalami," ungkapnya. KPK kemarin menyelesaikan penghitungan uang suap Rp 20 miliar yang terdiri atas beberapa pecahan mata uang asing. Perinciannya, USD 479.700, SGD 660.249, pound sterling 5.540, dong Vietnam (VND) 50.000, euro 4.200, ringgit Malaysia 11.212, dan Rp 5,7 miliar. Uang itu diamankan di dalam 33 tas saat operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinas Tonny di Mess Perwira Bahtera Suaka. Selain memerinci jumlah uang, KPK kemarin melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda. Yakni, di ruang kerja Tonny di gedung Karsa Kemenhub; mes yang ditempati Tonny; apartemen tersangka Adiputra di Kemayoran, Jakarta Pusat; dan kantor PT AGK di Sunter, Jakarta Utara. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Salah satunya rekaman closed circuit television (CCTV).

Gurita Korupsi Melilit Kemenhub, Menteri Budi Karya Layak Diganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/sepak-terjang-penyuap-dirjen-hubla-pengamat-pt-agk-langganan_m_153344.jpeg" alt="Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adhi Putra Kurniawan penyuap Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono saat mengenakan rompi oranye" width="100%">
<figcaption>Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adhi Putra Kurniawan penyuap Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono saat mengenakan rompi oranye</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adhi Putra Kurniawan telah dijebloskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke hotel prodeo setelah dia tertangkap tangan menyaup mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono. PT Adhi Guna Keruktama (AGK), perusahaan yang dipimpin Adhi Putra Kurniawan tercatat sebagai pemain lama dalam pengadaan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Hubla selama ini. Berdasar layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kemenhub, PT AGK memenangi tender pengerukan alur pelayaran di Tanjung Emas tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017. Nilai proyek yang dikerjakan perusahaan yang berkantor di Jakarta Utara itu adalah Rp 214,475 miliar Bukan hanya itu, PT AGK juga tercatat pernah menggarap proyek yang sama di beberapa pelabuhan lain di tanah air. Di antaranya, di Pelabuhan Pulang Pisau (Kalimantan Tengah), Samarinda (Kalimantan Timur), Lembar (Nusa Tenggara Barat), dan Laut Kumai (Kalimantan Tengah). Bila dijumlah dengan proyek di Tanjung Emas, PT AGK menggarap proyek senilai Rp 472,165 miliar. Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menyatakan, PT AGK merupakan rekanan langganan Ditjen Hubla yang menggarap proyek pengerukan alur pelayanan Pelabuhan Tanjung Emas. Selama ini proyek itu dijalankan Kemenhub melalui kantor kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Tanjung Emas. "KPK jangan berhenti di proyek 2016 dan 2017 saja karena dari tahun 2012 sampai 2017 sedikitnya terdapat 8 proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan PT Adhiguna Keruktama," kata Jajang kemarin (25/8).

Sepak Terjang Penyuap Dirjen Hubla, Pengamat: PT AGK Langganan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/peningkatan-pengawasan-yang-dijanjikan-menhub-hanya-jebak-diri-sendiri_m_153333.jpeg" alt="Direktur Namarin Siswanto Rusdi" width="100%">
<figcaption>Direktur Namarin Siswanto Rusdi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peningkatan pengawasan yang dijanjikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi untuk menyikapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dialami mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) A Tonny Budiono, diperkirakan tidak akan praktik koruptif di lingkungan Kemenhub. Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menilai, janji Menhub itu tidak cukup untuk mengikis praktik koruptif yang terjadi di Kemenhub. &ldquo;Pasalnya, korupsi di Hubla sudah teramat akut dan melibatkan bukan hanya PNS kelas bawah, namun dilakukan pula oleh pejabat tingginya. Sebelum Pak Tonny, Captain Bobby juga tersandung kasus korupsi,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (26/8). Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya menjanjikan akan meningkatkan pengawasan atas proyek-proyek yang ada dalam kementeriannya. "Kalau dulu saya lebih banyak di fungsi pengawasan, tapi yang akan datang saya akan lebih awasi dan teliti secara rinci semua proyek yang ada di kementerian," kata Budi di Surakarta, Jumat (25/8). Siswanto menambahkan, janji Menhub untuk meningkatkan pengawasan tidak akan efektif karena tugas utama seorang menteri adalah pada penetapan kebijakan, bukan pengawasan. Sehingga, sesumbarnya bisa jadi akan menjerat sang menteri sendiri kelak soalnya ada ratusan proyek dengan dana besar yang dikelola oleh Ditjen Hubla. &ldquo;Posisi menteri beda dengan auditor atau akuntan. Jadi, Menhub jangan menjebak dirinya sendiri dengan jebakan batman. Persoalan di Kemhub bukan sebatas pengawasan tetapi lebih dari pada itu. Ini soal tata kelola yang buruk,&rdquo; kata Siswanto. Siswanto yang juga dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta itu mengusulkan, ketimbang mempersulit dirinya sendiri dengan pekerjaan pengawasan yang tak berujung tersebut, Menhub lebih baik mengambil kebijakan melepas berbagai fungsi yang selama ini melekat pada Kemenhub. &ldquo;Kita semua tahulah Kemenhub itu adalah regulator yang pada saat bersamaan juga merupakan operator sekaligus auditor. Tidak ada pihak eksternal yang dilibatkan sehingga tidak terjadi check and balances.&rdquo; Dia menyontohkan, dalam proses pendidikan pelaut Kemenhub terlibat langsung mulai dari proses pendidikan, sertifikasi dan pengawasannya. Sebetulnya memang ada pemisahan antar ketiga bidang tersebut, yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengurusi pendidikan dan Ditjen Hubla menangani sertifikasi dan pengawasan pelaut. Namun pemisahan ini semu karena semua fungsi tetap berada di bawah payung kementerian yang sama. &ldquo;Hal yang sama juga terjadi dalam aspek penegakan keselamatan pelayaran. Pihak yang melakukan sertifikasi dan penegak aturan keselamatan sama-sama orang Perhubungan. Secara psikis mereka akan terikat dengan jiwa korps sehingga akan terjadi &lsquo;tahu sama tahu&rsquo; walaupun sebenarnya kapal tidak layak berlayar,&rdquo; jelas Siswanto. Karena itu, sambungnya, Namarin mendesak agar Menhub segera menyari terobosan yang jauh lebih substantif dari pada hanya sekadar meningkatkan pengawasan. Cara itu dengan memisahkan ketiga fungsi yang saat ini melekat di Kemenhub sesegera mungkin sebelum terjadi lagi kasus korupsi yang memalukan instansi itu.

Peningkatan Pengawasan yang Dijanjikan Menhub Hanya Jebak Diri Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/dirjen-hubla-bakal-dikenakan-pasal-tppu_m_153133.jpeg" alt="Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan" width="100%">
<figcaption>Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono kenakan rompi oranye KPK dan ditahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Antonius Tonny Budiono, tersangka penerima suap Rp 20 miliar terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla Tahun 2016-2017, bakal terseret pasal berlapis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjeratnya dengan Pasal sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Kalau memungkinkan unsurnya, TPPU akan diterapkan itu. Termasuk ke perusahaannya," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan pers, Kamis (24/8). Basaria mengatakan, selain menerapkan pasal pencucian uang terhadap Tonny, KPK juga membuka peluang menjerat PT Adhi Guna Keruktama dengan pidana korporasi. Terlebih, perusahaan pengerukan itu diduga memberi upeti ke Tonny. "Kalau ada keterlibatan perusahana kita pidanakan juga. Tapi sabar nggak langsung hari ini," ujar Basaria. Dia mengungkapkan, pada periode ini, KPK telah sepakat bakal menggunakan UU TPPU ke setiap tersangka, bila memenuhi unsur-unsur dalam aturan itu. Langkah tersebut diambil untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kerah putih itu. "Kita sepakat khusus 2017 setiap tpikor oleh KPK, kita akan menerapkan yang namanaya pencucian uang. Kalau itu perusahaannya juga dipidanakan (korporasi) Supaya apa? Ada efek jera dan miskinkan koruptor," jelas Basaria. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. KPK. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. "Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," papar Basaria. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Dirjen Hubla Bakal Dikenakan Pasal TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pengamat-korupsi-di-perhubungan-laut-sudah-akut_m_153108.jpeg" alt="Barang bukti uang suap terhadap Dirjen Hubla ATB yang dikemas dalam tas" width="100%">
<figcaption>Barang bukti uang suap terhadap Dirjen Hubla ATB yang dikemas dalam tas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kembali terjeratnya pejabat Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam kasus suap menunjukkan dugaan praktik korupsi di institusi tersebut sudah akut. Apalagi orang tertinggi di direktorat tersebut dua kali menjadi "pasien" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai operasi tangkap tangan KPK di Hubla tidaklah mengejutkan. "Hubla mengurusi banyak urusan yang melibatkan banyak uang di dalamnya. Sehingga peluang untuk korupsi terbuka amat luas," kata Siswanto Rusdi kepada JawaPos.com, Kamis (24/8). Dia menyebut, Dijten Hubla selama ini mengurusi banyak hal. Mulai dari mengurusi pelabuhan, pelayaran, kepelautan, pembangunan kapal perintis/tol laut dan sebagainya. Semua itu sarat dengan uang yang ditengarai dimanfaatkan orang-orang nakal. Lebih tegas lagi, pria kelahiran Tanjungpinang, Kepri itu korupsi Hubla sudah sangat akut. Tingkat keakutannya dapat dilihat dari keterlibatan PNS di institusi tersebut. Mulai dari tingkatan bawah hingga atas. "PNS tingkat bawah bermain di uang kecil sementara tingkat atas bermain di angka jutaan. Tidak ada urusan di Hubla yang tidak mengeluarkan uang pelicin." Keakutan korupsi Hubla dimungkinkan karena sistem yang dibangun tidak memungkinkan adanya pengawasan pihak ketiga. Pengawasan yang ada hanya melibatkan kalangan internal Kementerian Perhubungan yang kental jiwa korps-nya. Sehingga, manakala ada kebusukan yang dilakukan adalah dengan menutup mata dan tahu sama tahu saja. Pada Kamis (24/8) Dirjen Hubla Antonius Tonny Budiono resmi menyandang status tersangka di KPK. Dia terjerat kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan ditjen yang dipimpin selama ini.

Pengamat: Korupsi di Perhubungan Laut Sudah Akut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/suap-terhadap-dirjen-hubla-kemenhub-gunakan-modus-baru_m_153102.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers OTT terhadap Dirjen Hubla ATB" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konfrensi pers OTT terhadap Dirjen Hubla ATB</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla, Kamis (24/8). Di sini posisi Antonius Tonny Budiono sebagai penerima suap. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut, dalam OTT kali ini pihaknya mengungkap modus baru dalam pemberian suap. "KPK mengungkap modus yang relatif baru dalam OTT kali ini karena penyerahan uang dilakukan dalam bentuk ATM," kata Basaria dalam keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta Kamis (24/8) malam ini. Basaria mengatakan, dalam kasus ini rekening tabungan dibuka oleh Adhi Putra Kurniawan, Komisaris PT Adhi Guna Keruktama. Adhi Putra selaku pihak pemberi dengan menggunakan nama pihak lain yang diduga fiktif. Kemudian, pemberi menyerahkan ATM kepada pihak penerima. "Serta, penerima menggunakan ATM dalam berbagai transaksi," ujar Basaria. Seperti diketahui, KPK menangkap lima orang dalam OTT pada Rabu (23/8) kemarin di beberapa tempat di Jakarta. Dari lima orang yang tertangkap, KPK menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono dan Komisaris PT AGK, Adhi Putra Kurniawan sebagai tersangka. Dalam OTT, KPK menyita uang tunai dari berbagai jenis mata uang asing yang totalnya mencapai Rp 18,9 miliar serta empat ATM dari rekening bank berbeda. Sementara di dalam rekening Bank Mandiri saja, terdapat sisa saldo sebesar Rp 1,174 miliar. "Sehingga total uang yang ditemukan di Mess Perwira Dirjen Hubla adalah sekitar Rp 20 miliar," papar Basaria. Diduga pemberian uang Rp 20 miliar oleh Adhi Putra Kurniawan kepada Antonius Tonny Budiono terkait dengan pekerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Atas perbuatannya selaku penerima, Tonny disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Sementara selaku pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Suap Terhadap Dirjen Hubla Kemenhub Gunakan Modus Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott kemenhub

Berita Terkini