<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pak-camat-di-ott-kepala-desa-ramai-ramai-datangi-kantor-kejaksaan_m_.jpg" alt="Ilustrasi: kepala desa di Aceh mempertanyakan kedudukan hukum soal uang sumbangan untuk kesuksesan MTQ." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: kepala desa di Aceh mempertanyakan kedudukan hukum soal uang sumbangan untuk kesuksesan MTQ.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pungutan dan sumbangan kini menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat. Apalagi yang mengumpulkan pungutan atau sumbangan adalah aparatur sipil negara (ASN). Hal itu bisa berujung pada tindak pidana atas dugaan punguatan liar (pungli). Untuk itu, 27 kepala desa (keuchik) di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Meulaboh. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kedudukan hukum antara sumbangan dan pungutan. Sebab para keuchik menyumbang sebesar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Sumbangan dilakukan untuk menyukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kecamatan. Sebab, sebelumnya Camat Arongan Lambalek yang berinisial SJ diciduk Tim Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polres Meulaboh dalam operasi tangkap tangan (OTT). "Kami datang ke kantor jaksa untuk menanyakan apakah penggalangan dana untuk menyukseskan MTQ tingkat Kecamatan Arongan Lambalek salah di mata hukum,&rdquo; kata Karnizar, Keuchik Pante Mutia, sebagaimana yang dilansir Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Rabu (24/10). Karnizar menerangkan, para keuchik menggalang dana Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per desa di Kecamatan Arongan Lambalek. Angka sumbangan itu pun merupakan hasil kesepakatan para keuchik yang berniat menyukseskan kegiatan MTQ di Kecamatan Arongan Lambalek. "Ini kesepakatan kami Pak. Pak Camat hanya memberikan undangan rapat persiapan acara MTQ di kecamatan kami saja,&rdquo; imbuh Karnizar. Pada pertemuan dengan pejabat Kejari Meulaboh itu, para keuchik memperlihatkan surat pernyataan bersama 27 kepala desa untuk melakukan penggalangan dana. Lebih jauh dikatakannya, dalam pemberian sumbangan ini, seorang keuchik yang tidak memiliki dana pribadi maka akan mengajukan anggaran berasal dari APBG Perubahan. &rdquo;Apakah ini melanggar hukum, Pak?&rdquo; tanya sang keuchik. Sementara itu, Kasi Intel Kajari, Ronald yang menerima pada kepala desa menuturkan bahwa berkas dan keluhan yang disampaikan 27 kepala desa itu diterima. Tapi dia tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi. "Kasus ini baru ditangani pihak Polres. Kami tidak bisa intervensi maupun berbicara banyak. Jika berkas telah dilimpahkan ke jaksa, mungkin baru kami dapat melakukan telaah hukum,&rdquo; jawabnya. Sebelumnya, Kapolres Aceh Barat AKBP Bobby Aria Prakasa mengatakan, SJ (Camat Arongan Lambalek) dan HS (sebagai bendahara) telah ditahan terkait kasus dugaan pungli kegiatan MTQ Arongan Lambalek. SJ dan HS diamankan pada Senin 15 Oktober 2018 lalu, sekitar pukul 16.00 WIB. Penangkapan dilakukan setelah pengembangan terkait adanya laporan pungli yang dilakukan SJ kepada para kepala desa. Pungli itu beralasan untuk kegiatan MTQ tingkat kecamatan. "Kami lakukan penangkapan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait adanya pungli yang dilakukan oleh Camat Arongan Lambalek,&rdquo; jelasnya. Dalam kasus OTT itu, pihak kepolisian mengamankan barang bukti uang tunai Rp 38.895.000 dari total Rp 40.000.000 uang hasil kutipan liar yang dilakukan SJ dan A, yang diserahkan oleh 20 keuchik dari 27 desa yang berada di Kecamatan Arongan Lambalek. 16 lembar kwitansi penerimaan uang, 1 buah buku penerimaan uang, dan 1 buah kuitansi warna biru merek Sinar Dunia, turut diamankan. &ldquo;Alat bukti yang kami sita uang Rp 38.895.000 dari total Rp 40.000.000. Rp 1 juta untuk kepentingan pribadi dan Rp 105.000 untuk pembelian stempel,&rdquo; terang Bobby.

Pak Camat Di-OTT, Kepala Desa Ramai-ramai Datangi Kantor Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/20-ribuan-laporan-yang-masuk-ke-satgas-saber-pungli-isinya-hoax_m_.jpg" alt="Tim Satgas Saber Pungli memperlihatkan hasil uang pungutan yang didapatkan oknum petugas kepada masyarakat." width="100%">
<figcaption>Tim Satgas Saber Pungli memperlihatkan hasil uang pungutan yang didapatkan oknum petugas kepada masyarakat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Saber Pungli terus beraksi. Hingga pertengahan Oktober ini, dari 12.372 laporan masyarakat, 7.435 kasus sudah mereka tangani. Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno menuturkan, sebenarnya laporan masyarakat ke Satgas Saber Pungli mencapai 36 ribu aduan. Namun, yang bisa ditindaklanjuti hanya 12.372 laporan. "Kebanyakan yang tidak bisa ditindaklanjuti itu hoax," ungkapnya. Satgas Saber Pungli lalu memelototi 12.372 laporan tersebut. Hasilnya, 7.439 kasus ditangani, baik melalui operasi tangkap tangan (OTT) maupun metode lain. "Sudah ada yang penyidikan hingga penuntutan," paparnya. Dia menyampaikan, lebih dari 12 ribu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/17/09/2018/kepling-lakukan-pungli-dengan-modus-tahan-buku-tabungan" target="_blank">kasus pungli</a>. Mereka berasal dari berbagai instansi. Mulai kementerian hingga pemerintah daerah. ''Semoga dengan ini pungli bisa berhenti,'' ujar jenderal berbintang tiga tersebut. Jumlah barang bukti uang yang disita mencapai Rp 330 miliar. Penyitaan tertinggi terjadi di Kalimantan Timur (Rp 298 miliar) dan terendah di Kalimantan Utara (Rp 32 juta). ''Ini sesuai perintah Presiden Jokowi. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/09/2018/dibilang-lakukan-pungli-puluhan-hakim-polisikan-ky" target="_blank">Pungli kecil</a> hanya Rp 10 ribu pun harus ditindak,'' tegasnya. Menurut dia, bukan hanya penindakan yang tancap gas. Upaya pencegahan juga dilakukan. Satgas Saber Pungli telah melakukan hingga 23 ribu kali sosialisasi se-Indonesia. ''Kami sosialisasikan dari kementerian hingga pemda,'' jelasnya. Sasaran sosialisasi adalah lembaga yang paling banyak dilaporkan. Misalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dengan perizinan dan KTP. Menurut dia, salah satu kendala adalah persidangan yang harus dilakukan di pengadilan tipikor. Padahal, mendatangkan saksi dan tersangka membutuhkan biaya besar. ''Banyak kan penindakan di kabupaten. Kalau semua ke tipikor, biayanya ya besar,'' ujarnya. Karena itu, kini muncul wacana baru. Untuk pungli berskala kecil, penindakan cukup dilakukan secara internal. Hukumannya bisa semacam hukuman administratif yang diputuskan langsung oleh atasan. ''Sedang dipikirkan,'' tandasnya.&nbsp;

20 Ribuan Laporan yang Masuk ke Satgas Saber Pungli Isinya Hoax!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hadapi-sidang-etik-kapolres-kediri-terancam-dipecat-dari-polri_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pungli di Pengurusan SIM Polres Kediri menyeret sang kapolres dan harus menghadapi sidang kode etik Polri." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pungli di Pengurusan SIM Polres Kediri menyeret sang kapolres dan harus menghadapi sidang kode etik Polri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Divisi Propam Polri mengambil langkah cepat dalam menindak kasus Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Polres Kediri. Apalagi dugaan pungli itu ikut menyeret sang kapolres, AKBP Erick Hermawan. Kadivpropam Polri Brigjen Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa AKBP ER (inisial AKBP Erick Hermawan) bersama sejumlah personel menghadapi proses sidang pelanggaran profesi dan kode etik. Mereka terancam mendapatkan sanksi. Bisa demosi atau pemindahan jabatan lebih rendah hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Informasi yang diterima Jawa Pos menyebutkan, Sabtu (18/8) Satgas Saber <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/07/2018/laporan-pungli-banyak-tak-disertai-bukti" target="_blank">Pungli</a> Mabes Polri melakukan OTT terhadap lima calo dengan inisial H, A, B, D, dan Y. Penangkapan itu dilanjutkan dengan penelusuran keterlibatan personel Polres Kediri. Hasilnya, diketahui setiap calo menyetor pungli kepada seorang pegawai negeri sipil (PNS) polres berinisial A. Dari A itulah kemudian uang hasil <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/20/07/2018/dua-tahun-bekerja-ombudsman-nilai-satgas-saber-pungli-tak-efektif" target="_blank">pungli</a> tersebut diberikan kepada personel badan urusan (baur) SIM Bripka I. Uang hasil pungli itu diduga disetorkan kepada sejumlah pihak. Salah satunya Kapolres Kediri AKBP ER yang mendapat sekitar Rp 40 juta tiap minggu. Kasatlantas Polres Kediri AKP F juga diduga mendapatkan Rp 10 juta tiap minggu. Sejumlah personel juga mendapatkan uang dengan nilai bervariasi, antara Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Sejumlah barang bukti disita dalam OTT tersebut. Antara lain uang Rp 71 juta, perincian pungli, uang Rp 14 juta dari calo, dan uang Rp 40 juta yang dikuasai ER. Ada juga 30 unit handphone yang disita. Menurut Listyo, divpropam mengusulkan agar posisi ER sebagai Kapolres dievaluasi. "Untuk perbuatannya itu kami proses sidang dengan ancaman demosi hingga <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/21/07/2018/pejabat-dispendik-batam-akan-diperiksa-terkait-pungli" target="_blank">PTDH</a>," ucapnya. Listyo mengakui, memang ada sejumlah personel lain yang juga menjalani proses sidang pelanggaran profesi dan kode etik. Namun, tidak disebutkan secara pasti jumlah dan siapa saja mereka. "Beberapa ya," kata mantan Kapolda Banten itu.&nbsp;

Hadapi Sidang Etik, Kapolres Kediri Terancam Dipecat Dari Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-pungli-kades-di-malang-terkena-ott_m_188890.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satu lagi Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, terkena operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini Kades Kalisongo, Kecamatan Dau, berinisial Swt. Swt menambah panjang deret kades yang terjerat OTT. Swt tertangkap Tim Saber Pungli Polhukam, Rabu (14/2).&nbsp;&nbsp; Diduga, OTT tersebut terkait penarikan biaya tidak resmi untuk permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kawasan perumahan di Desa Kalisongo.&nbsp; Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, OTT dilakukan tim pada siang hari di Kantor Desa Kalisongo. Tim saber Pungli Polhukam selain mengamankan barang bukti uang dalam amplop diduga mencapai sekitar Rp 120 juta, juga sejumlah dokumen. Ketua Tim Saber Pungli Polres Malang, Kompol Deky Hermansyah membenarkan adanya OTT tersebut.&nbsp;Hanya saja, pihaknya belum bisa memberikan keterangan resmi dan rinci terkait OTT tersebut. "Benar memang ada OTT, hari ini. Namun bukan kami yang melakukan. Dilakukan oleh Polhukam," kata Deky, ditemui di Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (14/2).&nbsp; Deky menjelaskan, pihaknya masih belum mengetahui secara rinci soal keterkaitan OTT yang dilakukan.&nbsp;Meski begitu, dia berjanji, akan segera memberikan pernyataan resmi dan rinci terkait kejadian ini. "Besok siang kami rilis. Keterangan lebih lengkap besok ya," janjinya.&nbsp; Untuk orang yang diamankan dalam OTT tersebut, diakui Deky, saat ini sudah ada di Mapolres Malang. Mereka sedang menjalani pemeriksaan oleh Tim Saber Pungli Polhukam. "Berapa orang yang diamankan dalam OTT itu kami juga belum tahu. Termasuk barang bukti dari OTT tersebut juga belum kami ketahui," tegasnya.

Diduga Pungli, Kades di Malang Terkena OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/ott-7-oknum-pegawai-dishub-ditangkap-saat-minta-pungli_m_160976.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semenjak dibentuk tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) oleh pemerintah di tingkat pusat hingga daerah, namun praktik-praktik liar itu tetap saja dilakukan oleh oknum aparatur negara. Buktinya anggota Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Polda Jambi baru saja menangkap tangan tujuh oknum pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jambi. Saat ditangkap mereka tak bisa mengelak telah melakukan pungli di pos pemungutan retribusi yang berlokasi di Jalan Lingkar Barat. Kabid Humas Polda Jambi AKBP Kuswahyudi Tresnadi membenarkan penangkapan tersebut. Penangkapan dilakukan pada Senin (2/10) sekitar pukul 21.00 WIB. Tujuh pelaku itu adalah Sudarto, Filsari, M. Rizal, Budi Irawan, Hendri Veri, Suwandi, dan Risnaldi. ''Modus yang digunakan pelaku adalah meminta sejumlah uang kepada sopir yang membawa muatan tanpa memberikan karcis resmi,'' terang AKBP Kuswahyudi Tresnadi kemarin (4/10). Mantan Kapolres Tanjab Barat tersebut menuturkan, penangkapan bermula sekitar pukul 16.00 WIB. Saat itu, Tim Opsnal Ditreskrimum Polda Jambi mendapat informasi tentang pungli di Jalan Lingkar Barat. Anggota kemudian melakukan penyelidikan. Mereka memantau kegiatan regu piket di pos tersebut. ''Sekitar pukul 21.00 WIB, langsung diamankan tujuh orang yang diduga melakukan pungli,'' ujarnya. Ketujuh pelaku tertangkap tangan sedang melakukan pungli terhadap sopir-sopir angkutan barang yang melintas di pos itu. Petugas pun melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah barang bukti. Yakni, uang Rp 465 ribu, karcis retribusi terminal untuk angkutan barang JBB kurang dari 2 ton, karcis 2-7 ton, karcis 7-14 ton, karcis lebih dari 14 ton, buku mutasi rekap penjualan karcis, dan buku catatan yang berisi data-data mobil yang melintasi pos tempat pemungutan retribusi.&nbsp;

OTT: 7 Oknum Pegawai Dishub Ditangkap Saat Minta Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kinerja-saber-pungli-dievaluasi-ada-21-ott-di-kaltim_m_157720.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inspektorat Pengawasan Umum Daerah (Itwasda) Polda Kaltim mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di wilayah hukumnya. Irbid Ops Itwasda Polda Kaltim AKBP Prasojo Wibowo yang memimpin analisis dan evaluasi mencatat, Polda Kaltim sudah menerima sebanyak 68 pengaduan dari Kaltim dan Kaltara. &ldquo;Dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kaltim ada 21 perkara. Dan telah diselesaikan 10 perkara. Di wilayah Kaltara terdapat lima perkara dan telah di selesaikan satu perkara,&rdquo; kata Ketua Satgas Saber Pungli Kaltim Kombes Pol Darmawan dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Minggu (17/9). Sejak dibentuk 28 Oktober 2016, Satgas Saber Pungli menempati posko di Markas Polda Kaltim, termasuk di seluruh polres. Nantinya keberadaan posko akan dievaluasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam kurun tiga bulan sekali. Evaluasi satgas terkait apa yang sudah dilakukan di wilayah Kaltim dan Kaltara. Dalam bekerja, ketika menerima pengaduan pungli dari masyarakat atau intelijen, satgas akan berkoordinasi dengan Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprop). Ketika temuan atau laporan masyarakat tadi sudah ditampung, kemudian dilanjutkan ke Polri atau Kejaksaan untuk dilakukan proses hukum. Terpisah, Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin mengatakan, seluruh dinas dan instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, rawan pungli. &ldquo;Kalau memang tidak ada ya syukur,&rdquo; jelasnya. Namun, dengan belum adanya laporan resmi bukan berarti tidak ada pungli. Sebab, jika kenyataannya intelijen menemukan praktik pungli beserta buktinya maka ini menjadi perhatian serius.

Kinerja Saber Pungli Dievaluasi, Ada 21 OTT di Kaltim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tak-hanya-di-level-pemda-pejabat-tingkat-desa-pun-lakukan-pungli_m_153571.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tindakan pungutan liar (pungli) tidak hanya terjadi di level pejabat daerah ataupun aparatur sipil negara (ASN) di kantor pemerintahan. Aparatur di tingkat desa (nagari) pun demikian. Seperti yang diringkus oleh Tim saber pungutan liar (pungli) Polres Solok Kota yang baru saja melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua sekretaris nagari atau sekretaris desa. Keduanya Sekretaris Nagari Aripan Syafrianto dan Kasi Pemerintahan Nagari Aripan Badrianto. Mereka diduga melakukan pungli dalam pengurusan program nasional (prona) sertifikat tanah bagi warga tak mampu. Informasi dihimpun Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Syafrianto tertangkap tangan sesaat setelah menerima uang pengurusan sertifikat tanah (prona) dari warga Nagari Aripan bernama Widya Widy Ramli sebesar Rp 450 ribu, pada Jumat (25/8) di rumah tersangka pukul 21.00. Usai ditangkap dan diinterogasi petugas, Syafrianto pun bernyanyi, bahwa Kasi Badrianto juga melakukan pungli prona sertifikat tanah. Akhirnya, tim melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Badrianto. Dari penangkapan itu petugas menyita barang bukti berupa surat pernyataan warga tentang rincian biaya untuk pengurusan sertifikat prona. Dari tangan Syafrianto ditemukan barang bukti berupa 7 sertifikat hak milik, uang tunai Rp 450 ribu, satu unit motor Honda Verza BA 3313 H, satu unit HP Samsung warna putih, satu buku tabungan, satu buku tanda terima pembelian mobil. Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan mengatakan, menurut pengakuan kedua tersangka dalam melancarkan aksinya mereka memungut biaya pengurusan sertifikat prona Rp 500 ribu sampai Rp 550 ribu per sertifikat. Alasannya untuk biaya administrasi, pengukuran tanah dan pemasangan patok. Kedua tersangka kini sudah ditahan. Keduanya dijerat Pasal 12 huruf (e) jo pasal 11 dan 12 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11.

Tak Hanya di Level Pemda, Pejabat Tingkat Desa pun Lakukan Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/karena-uang-rp-2-ribu-oknum-pns-kena-ott_m_138799.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) di daerah benar-benar menyoroti tindakan pungli dilakukan oleh oknum aparatur negara ataupun pihak lain. Di Payakumbuh misalnya, Tim Saber Pungli kota setempat meringkus dua orang oknun aparatur sipil negara (ASN) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (17/6). Kedua oknum itu diringkus karena melakukan pungutan liar terhadap pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Payakumbuh. Ketua Tim Saber Pungli Payakumbuh, Kompol Eddisra menyebutkan, kedua oknum pegawai yang diamankan itu berinisial, BP, 33 dan HH. Mereka merupakan ASN di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Payakumbuh. Diterangkan Eddisra, kedua pria itu diciduk setelah tim mendapat informasi maraknya dugaan pungli di Pasar Payakumbuh terhadap pedagang, warung dan kios malam Pasar Kota Payakumbuh. Motifnya meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan. Modusnya, dengan meminta retribusi di luar ketentuan. &ldquo;Ada yang diminta Rp 2 ribu hingga Rp 5 ribu,&rdquo; beber Eddisra sebagaimana dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Senin (19/6). Sementara itu, Kepala Dinas Koperindag Kota Payakumbuh, Dahler merasa kaget dan ragu dengan operasi yang dilakukan Tim Saber Pungli. Menurutnya, pungutan yang dilakukan oleh anggotanya terhadap pedagang sudah disesuaikan dengan peraturan daerah (perda). &rdquo;Kita menjadi kaget dan berpikir panjang, seperti apakah sebenarnya pungli yang dilakukan (dua anggotanya, red),&rdquo; tanyanya. Dia mengaku pungutan tersebut tidak ada yang liar. Dijelaskan, pungutan dikatakan liar bila tidak ada aturan sebagai pijakan. Soal karcis diberikan atau tidak, sebenarnya petugas sudah punya target pungutan dan sudah dihitung berdasarkan jumlah pedagang. &rdquo;Besarnya pungutan K3 dan K5 tidak sama, sesuai ukuran tempat jualan di pasar. Memang berbeda retribusinya. Kita akan koordinasi lagi dan mempelajari lagi di mana peluang punglinya,&rdquo; tegas Dahler. (fdl/iil/JPG)

Karena Uang Rp 2 Ribu, Oknum PNS Kena OTT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ketika-kepala-mtsn-favorit-tertangkap-tangan-pungli_m_137514.jpeg" alt="Ketua Tim Saber Pungli Kota Padang AKBP Tomi Bambang Irawan (kiri) bersama Kakan Kemenag Padang Jaferi dan Kapolres Kombes Pol Chairul Aziz memperlihatkan barang bukti pungli kasek dan wakasek MTsN Model Gunungpangilun Padang." width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Saber Pungli Kota Padang AKBP Tomi Bambang Irawan (kiri) bersama Kakan Kemenag Padang Jaferi dan Kapolres Kombes Pol Chairul Aziz memperlihatkan barang bukti pungli kasek dan wakasek MTsN Model Gunungpangilun Padang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindak pungutan liar tidak hanya terdapat di pelayanan publik ataupun pada pelaksanaan proyek besar. Di sekolah pungli tak jarang terjadi dengan sasaran siswa atau orang tua siswa. Kali ini terjadi di Kota Padang. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) kota setempat baru saja meringkus dua orang yang diduga melakukan pungli. Mirisnya pelaku adalah kepala sekolah keagamaan alias madrasah. Dia adalah Chandra Karim, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Gunungpangilung, Kota Padang dan Rahmi Jandras, Wakil Kepala MTsN Model Gunungpangilun Padang bidang humas). Dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Kapolresta Padang Kombes Chairul Aziz menyebutkan, keduanya tersangka ditangkap di MTsN Model Gunungpangilun Padang, Senin (12/6).&nbsp; Penangkapan berawal ketika adanya informasi dari masyarakat tentang pungli yang dilakukan oknum pihak MTsN Model Gunungpangilun. Setelah itu Tim Saber Pungli Polresta Padang melakukan penyelidikan. Setelah memastikan adanya dugaan pungli yang dilakukan kedua oknum terkait penerimaan siswa baru, Tim Saber Pungli Kota Padang langsung bergerak.&nbsp; Pada Senin (12/6), sekitar pukul 11.30 dilakukan penangkapan terhadap Chandra. Dia tertangkap tangan sedang melakukan pungli terhadap wali murid yang mendaftarkan anaknya di sekolah yang dipimpinya itu.&nbsp; Kemudian dilakukan penggeledahan di ruang kepala sekolah tersebut dan ditemukan uang tunai sebesar Rp 4.488.000. Uang tersebut diduga hasil pungli. Setelah dilakukan interogasi terhadap Chandra, terungkap bahwa dia tidak bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan Rahmi. Polisi pun langsung bergerak. Tak jauh dari ruang kepala sekolah, polisi menangkap Rahmi. Saat itu didapatkanbarang bukti yang ada di laci mejanya uang Rp 14.000.000 dan rapor murid SD calon siswa MTsN itu. Menurut Chairul Aziz, kedua pelaku mempunyai peran masing-masing. Kepala sekolah berperan sebagai eksekutor yang meminta langsung kepada wali murid yang anaknya mau masuk MTsN Model Gunungpangilun. Sedangkan Rahmi sebagai penerima uang dan disimpan di dalam lemarinya.&nbsp; &rdquo;Dua tersangka tersebut ditangkap karena mencoba meminta uang kepada wali murid yang akan masuk MTsN Model Gunungpanggilun tersebut. Dari informasi itulah kami menangkap kedua tersangka," sebut Chairul Aziz. Atas perbuatannya kini kedua tersangka dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 374 dan pasal 372 KUHP, dengan ancaman penjara paling rendah 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dengan denda paling banyak Rp 750.000.000,&rdquo; &nbsp;ujarnya. Untuk diketahui, MTsN Gunungpangilun Padang merupakan salah satu madrasah setingkat SMP yang paling favorit di Kota Padang. Setiap lulusan SD ataupun Madrasah Ibtidaiyah (MI) berupaya bisa melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.&nbsp;(e/iil/JPG)

Ketika Kepala MTsN Favorit Tertangkap Tangan Pungli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/bongkar-praktik-pungli-pelabuhan-batuampar-begini-modusnya_m_128951.jpeg" alt="Aktivitas di Pelabuhan Barang Batuampar, Batam beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Aktivitas di Pelabuhan Barang Batuampar, Batam beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Batuampar, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) bukanlah barang baru bagi kalangan pengusaha yang menggunakan jasa tempat itu. Sehingga tidak heran kiranya Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelabuhan Batuampar, Adil Setiadi sampai tertangkap tangan oleh Tim Saber Pungli Polda Kepri. Ketua Asosiasi Forwarder dan Logistik Indonesia (AFLI) Batam, Daniel Burhanuddin mengakui praktik pungli sudah lama terjadi di pelabuhan tersebut. "Biasanya kami kasih 'bulanan' dulu. Sekarang saja yang sudah tidak lagi," kata Daniel seperti dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (10/5). "Bulanan" yang dimaksud Daniel adalah uang pelicin yang rutin disetor tiap bulannya untuk mempermudah urusan di Pelabuhan Batuampar. Sebagai pengusaha forwarder, uang yang disetorkan pasti dibutuhkan untuk melancarkan pengurusan dokumen lalu lintas barang. Nilainya pun bervariasi hingga jutaan rupiah. Pihaknya sendiri biasa menyetor Rp 1,5 juta rupiah per bulannya. Berdasarkan informasi dari sumber yang bisa dipercaya Batam Pos, ada sejumlah modus yang diterapkan untuk memungut uang pungli. "Modus-modusnya antara lain terdiri dari penerapan jetty maintenance, jasa imbalan dan jasa bongkar muat untuk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)," ungkap sumber Batam Pos tersebut. Jetty maintenance atau biasa disebut TKBM Surcharge senilai 0,50 Dolar Amerika per ton. Secara kalkulatif, jika suatu kapal membawa 10 ribu ton barang, maka harus membayar Rp 50 juta. Kemudian jasa imbalan sebesar Rp 23.400 per ton yang kemudian dikalikan 10 persen. Selanjutnya adalah jasa bongkar muat jenis barang yang tidak ada jasa buruhnya dikenakan Rp 3.400 per ton. "Tarif-tarif ini tidak ada sama sekali diatur dalam Perka BP Batam yang mengatur mengenai jasa pelabuhan," ucapnya. Dia mengatakan dalam satu kali kegiatan, tarifnya saja sudah setinggi langit. Apalagi jika dalam satu tahun ada 1000 kegiatan, maka nilai pungli tersebut pastilah sangat fantastis. Terpisah, Deputi III BP Batam, Eko Santoso Budianto mengaku sebelum kedatangan ketujuh pimpinan baru, pungli merupakan hal yang biasa. "Saya tidak tahu bagaimana pungli itu terjadi. Namun jika dilihat perbandingan tahun ke tahun maka ada kebocoran besar," jelasnya. Seperti contoh, pendapatan pelabuhan pada tahun 2015 sebesar Rp 210 miliar. Namun pada tiga bulan pertama tahun 2017, BP Batam sudah meraup Rp 184 miliar. "Maka bisa dibayangkan uang yang bocor selama ini berapa besarnya," imbuhnya. (leo/iil/JPG)

Bongkar Praktik Pungli Pelabuhan Batuampar, Begini Modusnya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ott pungli

Berita Terkini