<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Bupati-SidoarjoAhmad-Muhdlor-Ali-Salman-Toyibi-6-2512598690.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memenuhi panggilan KPK.</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di lingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.</p> <p style="font-weight: 400;">Kasus ini diduga terkait adanya pemotongan insentif pegawai serta penerimaan uang oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo, Siska Wati (SW) yang telah ditetapkan sebagai tersangka.</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir dari ANTARA pada Selasa (20/2), selain Bupati Sidoarjo yakni Ahmad Muhdlor Ali atau yang biasa disapa Gus Muhdlor, tim penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Ari Suryono selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo sebagai saksi ihwal kasus dugaan korupsi di lingkup BPPD Sidoarjo.</p> <p style="font-weight: 400;">Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ali Fikri selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK, di Jakarta, pada Senin (19/2). Ali Fikri mengungkapkan bahwa Ari Suryono diperiksa sebagai saksi guna mengusut kasus tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">"Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono, saksi hadir dan kembali dilakukan konfirmasi dan pendalaman lebih lanjut, antara lain kaitan dugaan rincian penggunaan dana insentif dari para pegawai BPPD untuk kebutuhan Bupati Sidoarjo," ujar Ali Fikri.</p> <p style="font-weight: 400;">Meski begitu, Ali masih belum mengungkapkan secara detail terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim KPK terhadap Ari Suryono.</p> <p style="font-weight: 400;">Ari Suryono, yang diperiksa oleh tim penyidik KPK pada Jumat (16/2), keluar dari Gedung Merah Putih KPK bersama pengacaranya tanpa memberikan pernyataan kepada pers ataupun wartawan.</p> <p style="font-weight: 400;">Di lain kesempatan, Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor yang diduga menerima aliran dana tersebut menyangkal menerima uang dari dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo.</p> <p style="font-weight: 400;">"Enggak (ada penerimaan uang)," ujar Gus Muhdlor usai diperiksa tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/2).</p> <p style="font-weight: 400;">Muhdlor menyatakan bahwa tim penyidik telah mengajukan banyak pertanyaan yang dia jawab selaku saksi dan menegaskan bahwa ia hanya dimintai keterangan dalam kapasitas tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">"Jadi saya Alhamdulillah baru saja diperiksa sebagai saksi dalam kejadian di Sidoarjo. Saya sudah berusaha memberikan kesaksian sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya, sehingga terang benderang," pungkasnya lebih lanjut.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014197813/mui-sebut-masih-tersisa-residu-pemilu-berpotensi-picu-konflik-dan-perpecahan">MUI Sebut Masih Tersisa Residu Pemilu, Berpotensi Picu Konflik dan Perpecahan</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Penyidik KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati (SW) sebagai tersangka, pada Senin (29/1/2024), terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pegawai di BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.</p> <p style="font-weight: 400;">Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Siska Wati berasal dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim KPK. Pada Kamis (25/1), tim KPK menerima informasi tentang penyerahan uang tunai kepada SW.</p> <p style="font-weight: 400;">Dengan begitu, Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan oleh KPK terhadap 10 orang di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan mengamankan uang tunai sejumlah Rp69,9 juta sebagai bukti dari dugaan pemotongan dan penerimaan uang sekitar Rp2,7 miliar pada tahun 2023.</p> <p style="font-weight: 400;">Para pihak yang terlibat beserta barang bukti dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut.&nbsp;Pemeriksaan ini berujung pada penetapan status tersangka terhadap Siska Wati (SW).</p> <p style="font-weight: 400;">Ghufron mengungkapkan bahwa kasus ini bermula pada tahun 2023, ketika pendapatan pajak BPPD Kabupaten Sidoarjo mencapai Rp1,3 triliun, yang menjadikan para pegawai mendapatkan dana insentif.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014197813/mui-sebut-masih-tersisa-residu-pemilu-berpotensi-picu-konflik-dan-perpecahan">MUI Sebut Masih Tersisa Residu Pemilu, Berpotensi Picu Konflik dan Perpecahan</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">SW melakukan pemotongan dana insentif dari para pegawai BPPD secara sepihak untuk kebutuhan Kepala BPPD dan Bupati Sidoarjo. Permintaan potongan insentif ini disampaikan secara lisan serta SW memberikan larangan untuk tidak membicarakan potongan insentif tersebut melalui komunikasi elektronik seperti WhatsApp.</p> <p style="font-weight: 400;">Adapun besaran potongan insentif berkisar antara 10-30 persen, sesuai dengan besaran insentif yang diterima oleh para pegawai. Penyerahan uang dilakukan secara tunai oleh bendahara yang ditunjuk oleh Siska Wati di bidang pajak daerah dan bagian sekretariat.</p> <p style="font-weight: 400;">Pada tahun 2023, Siska Wati berhasil mengumpulkan potongan insentif sekitar Rp2,7 miliar dari para pegawai. Jumlah uang tunai Rp 69,9 juta yang diterima oleh Siska Wati dijadikan sebagai awal untuk penyelidikan lebih lanjut.</p> <p style="font-weight: 400;">Tersangka Siska Wati dijerat dengan Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.***</p> <p style="font-weight: 400;">&nbsp;</p>

"Enggak (ada penerimaan uang)," ujar Gus Muhdlor usai diperiksa tim penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/2).

Kepala BPPD Sidoarjo Dicecar Penyidik KPK Soal Pemberian Uang Insentif, Gus Mudhlor Bantah Tak Terima 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/JKT_Kampanye-Ganjar-Di-Banyuwangi_MIFTAHUL-HAYAT-08-3015823968.jpeg" alt="Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri kampanye Hajatan Rakyat tau kampande akbar di RTH Maron Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, (8/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri kampanye Hajatan Rakyat tau kampande akbar di RTH Maron Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, (8/2/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah solusi untuk mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, sejumlah solusi itu yakni penataan regulasi, sistem kelembagaan, dan aktor terbaik yang memimpin institusi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang paling penting dilakukan adalah merevisi UU KPK," kata Ganjar saat berbincang dengan mantan Pimpinan KPK, Abraham Samad dalam podcast 'Speak Up', Jumat (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berpendapat, UU KPK saat ini memudahkan lembaga antikorupsi itu dikooptasi. Ia pun menyoroti peristiwa yang terjadi baru-baru ini, seorang bupati yang wilayahnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang kemudian mendapatkan penundaan pemeriksaan usai menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nggak bisa dipungkiri ya. Kemudian, diambil alih, diganti, sekarang kooptasi dari kelompok sini sehingga seorang bupati yang kena OTT, tiba-tiba besok pindah dukungan dan kemudian paling terdepan.&nbsp; Maka, sekarang menjadi guyonan. Iya kan? Kalau mau selamat dukunglah itu. gitu Jadi maksud saya, ini kan sinikal,&rdquo; tegas Ganjar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar juga mengemukakan pentingnya tindakan pencegahan korupsi pada setiap lini. Menurutnya, keteladanan pucuk pimpinan merupakan kunci dari pencegahan korupsi dan hal berbau fraud lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014139043/tpn-ganjar-mahfud-minta-kpu-bawaslu-perketat-metode-quick-count-begini-alasannya">TPN Ganjar-Mahfud Minta KPU-Bawaslu Perketat Metode Quick Count, Begini Alasannya &nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Maksud saya pencegahan kan mesti dilakukan dengan apa? Keteladanan dari pemimpin tertinggi, ya teladan. Yang kedua, pemimpin tertinggi tangannya mau basah, mau kotor, karena apa? Karena dia mau mengawasi dengan turun langsung,&rdquo; tegas Ganjar.</div>

Yang paling penting dilakukan adalah merevisi UU KPK," kata Ganjar saat berbincang dengan mantan Pimpinan KPK, Abraham Samad dalam podcast

Ganjar Singgung Bupati yang Wilayahnya Disasar OTT KPK Pindah Dukungan ke Paslon Lain

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/WhatsApp-Image-2024-01-25-at-154325-1007449067.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono, pada Jumat (2/2). Kedua pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sidoarjo itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan&nbsp;korupsi pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Nah khusus untuk besok, bertempat di Gedung Merah Putih ini, kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Sidoarjo dan juga Kepala BBPD Sidoarjo untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK besok, hari Jumat tanggal 2 Februari," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, pihaknya akan mengonfirmasi kepada Bupati dan Kepala BPPD Sidoarjo terkait pemotongan dan penerimaan uang, yang disinyalir untuk kebutuhan pribadi keduanya. Hal ini setelah KPK menjerat&nbsp;Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kita kan masih mengonfirmasi dulu&nbsp; kepada yang bersangkutan. Kalau tersangka kan kemarin satu orang sudah ditetapkan. Jadi kami konfirmasi dulu, lakukan pemeriksaan-pemeriksaan, nanti ada proses-proses yang harus dilalui," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014075402/bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-resmi-dukung-prabowo-gibran-di-pemilu-2024">Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Dukung Prabowo Gibran di Pemilu 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menetapkan&nbsp;Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang kepada ASN BPPD di Sidoarjo. Penetapan tersangka itu setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (25/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, pemotongan uang ASN tersebut untuk kepentingan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Besaran potongan yang diterima senilai 10 sampai dengan 30 persen, sesuai dengan besaran insentif yang diterima. KPK menduga, selama 2023 penerimaan dana insentif itu berjumlah Rp 2,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Siska disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-</div> <div dir="auto">Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Nah khusus untuk besok, bertempat di Gedung Merah Putih ini, kami sudah melayangkan panggilan kepada Bupati Sidoarjo dan juga Kepala BBPD

Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Bupati dan Kepala BPPD Sidoarjo Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Uang ASN

OTT Sidoarjo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#OTT Sidoarjo

Berita Terkini

Kepala BPPD Sidoarjo Dicecar Penyidik KPK Soal Pemberian Uang Insentif, Gus Mudhlor Bantah Tak Terima

Ganjar Singgung Bupati yang Wilayahnya Disasar OTT KPK Pindah Dukungan ke Paslon Lain

Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Bupati dan Kepala BPPD Sidoarjo Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Uang ASN

Download Aplikasi JawaPos.com