<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Ilustrasi-PNS-Dite-1.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Nasib jutaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) bisa berubah drastis tahun depan. DPR RI membuka peluang agar status mereka dialihkan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).</p> <p>Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Reni Astuti, mengungkapkan bahwa RUU ASN kini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan akan dibahas oleh Komisi II DPR RI.&nbsp;</p> <p>Menurutnya, momentum pembahasan ini penting untuk memberikan kejelasan bagi jutaan tenaga P3K yang sudah lama mengabdi namun belum menikmati kesejahteraan setara PNS.</p> <p>&ldquo;Silakan memberikan saran dan masukan kepada Komisi II yang nantinya membahas, apakah memang P3K sudah semestinya menjadi PNS,&rdquo; kata Reni dalam diskusi Forum Legislasi di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (15/10).</p> <p>Reni juga menyoroti perbedaan mencolok antara PNS dan P3K, baik dari segi hak keuangan, jenjang karier, maupun kesejahteraan. Padahal, kata dia, banyak P3K, terutama guru dan tenaga kesehatan, telah bertahun-tahun mengabdi kepada negara, bahkan jauh sebelum diangkat secara resmi.</p> <p>&ldquo;Saya mendengar banyak guru yang awalnya honorer, lalu menjadi P3K. Tapi kebijakan kesejahteraan mereka masih timpang,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ketimpangan inilah yang menurut Reni perlu segera diatasi lewat revisi UU ASN.</p> <p>Meski peluang perubahan status terbuka lebar, Reni tak menutup mata bahwa kemampuan fiskal negara menjadi faktor penentu utama. Ia berharap pemerintah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K, bisa meningkat.</p> <p>&ldquo;Kalau memang negara mampu, bukan tidak mungkin P3K secara bertahap bisa diangkat menjadi PNS, sebagaimana dulu sistem ASN hanya terdiri dari PNS,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Revisi UU ASN 2025 disebut-sebut sebagai peluang emas untuk menata ulang sistem kepegawaian nasional, terutama dalam menjawab polemik ketimpangan status antara PNS dan P3K.&nbsp;</p> <p>Jika usulan ini mendapat dukungan penuh DPR dan pemerintah, maka jutaan tenaga P3K berpotensi naik status menjadi abdi negara penuh dengan hak dan perlindungan setara.</p> <p>Langkah ini juga bisa menjadi sinyal reformasi birokrasi tahap baru yang lebih adil bagi seluruh aparatur sipil negara.</p>

DPR RI membuka peluang bagi pegawai P3K untuk diangkat menjadi PNS melalui revisi UU ASN 2025, dapat meningkatkan kesejahteraan.

DPR Buka Peluang P3K Diangkat Jadi PNS, RUU ASN 2025 Siap Ubah Nasib Jutaan Pegawai Pemerintah

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/29/inzoi-2677471928.jpg" alt="Zoi di game InZOI yang sedang sakit batuk dan pilek tidak bisa hanya disembuhkan dengan tidur dan istirahat. (Gamerant)" width="100%">
<figcaption>Zoi di game InZOI yang sedang sakit batuk dan pilek tidak bisa hanya disembuhkan dengan tidur dan istirahat. (Gamerant)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; InZOI menjadi salah satu game simulator kehidupan terbaru yang sedang naik daun di PC. Pemain bisa menciptakan karakter bernama Zoi dan menjalani kehidupan apapun sesuai keinginan.</p> <p>Namun seperti kehidupan nyata, para Zoi juga bisa jatuh sakit. Apalagi saat cuaca dingin, mereka rentan tertular penyakit dan bisa menyebarkannya ke seluruh penghuni rumah.</p> <p>Dikutip dari <em>GameRant</em>, Sabtu (29/3), gejala umum Zoi yang sakit adalah batuk dan bersin terus-menerus. Kalau dibiarkan, penyakit bisa memengaruhi performa mereka di sekolah atau tempat kerja.</p> <p>Sayangnya, Zoi tidak bisa sembuh hanya dengan tidur atau istirahat. Tidak ada opsi rumah sakit di InZOI. Tapi tenang, cara menyembuhkan Zoi ternyata cukup mudah.</p> <p>Yang dibutuhkan adalah <em>First Aid Kit</em> (kotak P3K). Alat ini bisa dibeli lewat <em>Build Mode</em> seharga 100 <em>Meows</em>, mata uang dalam game.</p> <p>Setelah <em>First Aid Kit</em> tersedia, klik kotak tersebut saat memainkan Zoi yang sedang sakit. Lalu pilih opsi <em>Take Cold Medicine</em> (Minum Obat Flu).</p> <p>Zoi yang sembuh akan langsung terlihat berkilau dan bersinar. Menariknya, <em>First Aid Kit</em> berisi obat flu tanpa batas, jadi bisa digunakan kapan pun dibutuhkan.</p> <p>Setiap rumah atau apartemen yang sudah jadi biasanya sudah dilengkapi satu <em>First Aid Kit</em>. Tapi kalau butuh tambahan, pemain bisa membelinya di <em>Build Mode</em> atau mencarinya di lokasi umum seperti tempat kerja.</p> <p>Zoi juga bisa mendapatkan pekerjaan melalui ponsel atau komputer di game. Beberapa karier memungkinkan pemain ikut serta menjalani hari kerja Zoi secara aktif.</p> <p>Jika uang Meows habis, pemain bisa menggunakan tombol cheat uang untuk menambah saldo. Namun, pemain yang ingin berhemat juga bisa memanfaatkan kotak P3K gratis di tempat kerja.</p>

Zoi kamu sakit di InZOI? Gunakan First Aid Kit dan obat flu untuk menyembuhkannya sebelum menular ke satu rumah.

Jangan Panik! Begini Cara Mengobati Zoi yang Sakit Pilek dan Batuk di Game InZOI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/02/startpack-jls-4087878425.jpg" alt="TIKUNGAN: Salah satu spot jalanan di JLS." width="100%">
<figcaption>TIKUNGAN: Salah satu spot jalanan di JLS.</figcaption>
</figure> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Bagi sebagian besar orang, aktivitas touring merupakan hal yang begitu menyenangkan, sehingga tempat yang dipilih pun harus sesuai. Agar, rasa lelah berkendara dapat terobati saat itu juga.</p> <p style="font-weight: 400;">Menyuguhkan pemandangan hamparan pantai yang tiada habisnya, membuat Jalur Lintas Selatan (JLS) cocok untuk dijadikan pilihan saat berencana akan touring.</p> <p style="font-weight: 400;">Apalagi, JLS ini sudah rampung dan sudah dibuka pula. Sehingga, tak ada alasan untuk tidak berkunjung kesini, salah satunya dengan melakukan touring tersebut.</p> <p style="font-weight: 400;">Sedari awal dibuka, JLS memang sudah menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat, terutama Jawa.</p> <p style="font-weight: 400;">Kendati demikian, dikutip Radar Tulungagung (JawaPos Grup), Selasa (2/1), berikut ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum berniat menjelajahi JLS.</p> <ol> <li style="font-weight: 400;"><strong>Kendaraan dalam kondisi layak</strong></li> </ol> <p style="font-weight: 400;">Dalam touring, kendaraan tentu merupakan hal yang paling penting. Demi keselamatan dan kenyamanan touring, lakukanlah pemeriksaan kondisi kendaraan apakah layak digunakan untuk perjalanan jauh atau tidak.</p> <p style="font-weight: 400;">Hal itu juga dapat menghindari hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas yang semakin marak di JLS.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013686375/tunggu-rilis-bus-damri-bakal-buka-trayek-baru-jls-dengan-tarif-yang-lebih-murah">Tunggu Rilis! Bus Damri Bakal Buka Trayek Baru JLS dengan Tarif yang Lebih Murah</a></strong></p> <ol start="2"> <li style="font-weight: 400;"><strong>Membawa P3K</strong></li> </ol> <p style="font-weight: 400;">Perlu diperhatikan, bahwa P3K harus selalu ada di jok kendaraan Anda. Hal itu akan baru dapat dirasakan manfaatnya ketika mungkin Anda mengalami hal yang tak terduga, seperti kecelakaan. Mengingat JLS, jalurnya berkelok-kelok layaknya jalan di hutan kebanyakan.</p> <ol start="3"> <li style="font-weight: 400;"><strong>Memakai masker dan jaket</strong></li> </ol> <p style="font-weight: 400;">Masker dan jaket berfungsi untuk sedikit menepis hawa dingin JLS agar tidak mudah tembus ke tubuh. Selain itu, saat musim panas, kedua benda itu berfungsi untuk melindungi kulit Anda dari teriknya matahari.</p> <ol start="4"> <li style="font-weight: 400;"><strong>Membawa minum</strong></li> </ol> <p style="font-weight: 400;">Di beberapa titik JLS jarang sekali ada warung, sehingga sangat perlu untuk membawa botol air minum untuk persediaan di jalan serta mencegah Anda dari dehidrasi.</p> <ol start="5"> <li style="font-weight: 400;"><strong>Bahan bakar terisi penuh</strong></li> </ol> <p style="font-weight: 400;">Berhubung di JLS tidak ada penjual BBM, maka jangan untuk mengisi full bensin atau solar kendaraan. Mungkin, dibeberapa titik ada warung yang menjual BBM eceran. Akan tetapi, alangkah lebih baik untuk tetap mengisi full bensin kendaraan untuk berjaga-jaga saja.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/travelling/013683941/aspek-yang-perlu-diperhatikan-sebelum-memutuskan-berlibur-ke-pantai-pantai-di-jls-tulungagung">Aspek yang Perlu Diperhatikan Sebelum Memutuskan Berlibur ke Pantai-pantai di JLS Tulungagung</a></strong></p> <ol start="6"> <li style="font-weight: 400;"><strong>Pilih waktu yang tepat</strong></li> </ol> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Selalu ingat, bahwa dihari-hari tertentu, sepanjang JLS ini sangat amat sibuk dan macet. Apalagi saat momen-moments liburan.</p> <p style="font-weight: 400;">Maka dari itu, pilihlah waktu yang tepat untuk melakukan touring ke JLS ini. Hal itu juga dapat mencegah Anda mengalami kecekakaan lalu lintas ditengah padatnya JLS saat momen liburan.</p> <ol start="7"> <li style="font-weight: 400;"><strong>Lakukan riset JLS di daerah mana saja yang akan dijadikan lokasi touring</strong></li> </ol> <p style="font-weight: 400;">Ini sangat penting, karena dengan melakukan riset, Anda dapat mengetahui jalur-jalurnya. Hal itu bisa membuat Anda mempersiapkan lebih baik rencana touring dan rencana pencegahan bahaya yang mungkin terjadi.</p> <p style="font-weight: 400;">***</p>

Ada 7 hal yang perlu dan wajib disiapkan sebelum berniat touring dan menjelajahi Jalur Lintas Selatan (JLS). Simak!

Starter Pack Touring Menjelajahi Sepanjang JLS, Ada 7 Hal yang Wajib Disiapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/331613090_783621709952828_3259317416304836240_n-953957018.jpg" alt="Ketua DPP PDIP, Said Abdullah." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDIP, Said Abdullah.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - PDI Perjuangan mendukung Pemerintah mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).</p> <p>Politikus PDI Perjuangan sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebutkan saat ini jumlah P3K mencapai 1,75 juta dan ditambah guru dan tenaga kesehatan sebesar 770 ribu orang.</p> <p>"Oleh sebab itu, segerakan Pemerintah mengangkatkan P3K menjadi PNS, sebab dukungan anggarannya telah kami persiapkan melalui APBN 2024," kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, (27/12).</p> <p>Dia menambahkan&nbsp;Banggar DPR RI telah mempersiapkan kebutuhan anggaran terkait.&nbsp;Said menegaskan pengangkatan P3K menjadi ASN bukanlah "hadiah", tetapi perjuangan bersama termasuk oleh entitas politik dari DPR dan Pemerintah.</p> <p>Oleh karena itu, Said mendorong Pemerintah segera menyelesaikan ketentuan pelaksanaan pengangkatan P3K menjadi PNS melalui peraturan pemerintah (PP) yang baru serta berkonsultasi dengan DPR.</p> <p>"Hal ini untuk menghindari politisasi pengangkatan P3K menjadi PNS di tahun politik, dengan mengabaikan asas profesionalitas, netralitas, dan kepastian hukum yang menjadi acuan pada Undang-Undang ASN," jelasnya.</p> <p>Perjuangan para tenaga honorer itu, lanjut Said, terhambat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menyatakan bahwa tenaga honorer harus mengikuti ujian masuk PNS selayaknya masyarakat umum.</p> <p>Hal itu dinilai tak adil karena tenaga honorer telah mengabdi selama bertahun-tahun dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat, terlebih para guru dan tenaga kesehatan.</p> <p>DPR pun kemudian merevisi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang membagi ASN menjadi dua golongan, yakni PNS dan P3K. Lalu, pengaturan ruang lingkup, tugas dan jabatan, serta mekanisme kerja PNS dan P3K diatur lewat PP.</p> <p>Said menyatakan, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan ketentuan terkait pengangkatan P3K menjadi PNS serta pengadaan P3K yang baru, menyusul kehadiran UU Nomor 20 Tahun 2023.</p> <p>Selain itu, tidak terjadi kekosongan peraturan pelaksanaan usai pembatalan UU Nomor 5 Tahun 2014. Pasalnya, seluruh ketentuan pelaksanaan UU ASN lama tersebut dipastikan masih berlaku selama sejalan dengan UU ASN baru.</p> <p>Said mengatakan, Pemerintah perlu membuat ketentuan pelaksanaan baru dengan mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023.</p> <p>"Jadi, kalau saya memahami konstruksi hukum di atas, aturan pelaksanaan tentang pengangkatan P3K menjadi PNS yang lama masih mengacu pada ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menghalangi pengangkatan langsung P3K menjadi PNS secara langsung, karena saat membuat aturan pelaksanaannya tentu mengacu pada pasal 99 UU Nomor 5 Tahun 2014," jelas Said.</p> <p class="class-paragraph">Lebih lanjut, dia&nbsp;mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan berpihak pada para tenaga honorer tersebut, dengan menjunjung rasa keadilan.</p> <p>"PDI Perjuangan mendukung penuh aspirasi tenaga kerja P3K, apalagi aspirasi itu telah lama menjadi titik pijak perjuangan fraksi PDI Perjuangan di Komisi II DPR RI. Kami harapkan selambatnya pada Januari 2024 pemerintah sudah mengangkat P3K menjadi PNS," ujarnya.</p>

Banggar DPR RI telah mempersiapkan kebutuhan anggaran terkait. Said menegaskan pengangkatan P3K menjadi ASN merupakan perjuangan bersama.

PDI Perjuangan Minta Pemerintah Segera Angkat P3K Menjadi PNS

<div id="m#msg-f:1775211066051909051" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/10/a-1845583150.jpg" alt="Ilustrasi Pelaksanaan Seleksi CPNS. (menpan.go.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pelaksanaan Seleksi CPNS. (menpan.go.id)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="ltr"> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kejaksaan RI kembali memberikan informasi penerimaan CPNS tahun 2023. Melalui kanal YouTube Kejaksaan RI, Raharja Yusuf dan&nbsp;Dedi menghadirkan Dr. Hermon Dekristo sebagai Kepala Biro Kepegawaian.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Dalam video yang diunggah pada 26 Juli 2023, Hermon memberi bocoran bahwa Kejaksaan RI akan membuka formasi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan P3K (pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan) sekitar.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Pada&nbsp;<em>podcast</em>&nbsp;yang tayang pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 menegaskan jika formasi awal 7.846 untuk CPNS dan untuk P3K 249. Dengan rincian sebagai berikut:</div> <div> <div>1. Formasi Jaksa 2.000</div> <div>2. Formasi Petugas Barang Bukti 1.440</div> <div>3. Formasi Pengelola Penanganan Perkara 2.142</div> <div>4. Formasi Penjaga Tahanan 2.258</div> <div>&nbsp;</div> <div>Menurut Yusuf, ini merupakan formasi terbanyak sepanjang sejarah kejaksaan dan dibenarkan Hermon. Namun belum diketahui apakah penerimaan CPNS Kejaksaan RI pada tahun depan, akan dibuka kembali.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tahapan untuk seleksi ada tiga:</div> <div>1. Tahap seleksi administrasi</div> <div>2. Seleksi kompetensi dasar, meliputi CAT</div> <div>3. Seleksi kompetensi bidang, rencananya akan ada CAT</div> <div>&nbsp;</div> <div> <div>CAT (<em>computer assisted test</em>)&nbsp;merupakan tes yang dilakukan CPNS, pada saat itu dan hasilnya akan keluar saat yang bersamaan. Jadi bisa dipastikan tidak akan ada kecurangan, karena langsung ditangani&nbsp;oleh Panselnas&nbsp;(Panitia Seleksi Nasional).</div> <div>&nbsp;</div> </div> <div>Dalam pernyataan&nbsp;<em>podcast</em>&nbsp;kemarin, ada pernyataan dimana calon jaksa tidak boleh menikah dan Yusuf menanyakan hal tersebut kepada Hermon penjelasannya langsung tersampaikan ke para pelamar.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Cuman untuk syarat yang belum menikah untuk calon jaksa, memang agak sulit kita buat untuk menikah. Kenapa? Itu akan mengganggu proses pengembangan kompetensi&nbsp;mereka."</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Kenapa kita ambil belum menikah gitu? Sehingga saat mereka nanti sebelum jadi jaksa itu kan pasti uji coba dulu. Kemudian ada tes, syarat jadi jaksa itu harus jadi PNS dulu. Nah PNS baru didik, gak seketika jadi jaksa."</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pendidikan itu biasanya enam bulan PPPJ (Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa). Nah, di situ kan memang butuh kesehatan. Bagaimana kalau seseorang itu, mohon maaf ya saat dia menikah kemudian dia hamil. Kan akan mengganggu proses pengembangan diri dan karir mereka kedepan," jelas Yusuf.</div> </div> <div>&nbsp;</div> <div>Dedi juga menambahkan bahwa calon jaksa juga harus siap ditempatkan di daerah manapun. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk para calon jaksa.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Syarat Umum SMA dan D3:</div> <div>1. Usia minimal 18 dan maksimal 27 tahun.</div> <div>Formasi petugas barang bukti dan pengelola penanganan perkara maksimal 35 tahun.</div> <div>2. Semua formasi selain jaksa dengan status menikah, dipersilahkan.</div> <div>3. Belum pernah dipidana.</div> <div>4. Tidak terikat dalam jabatan sebagai pengurus partai politik.</div> <div>5. Nilai untuk D3 IPK 2.75, dan SLTA di 7.00</div> <div>6. Tidak buta warna.</div> <div>7. Berat badan ideal</div> <div>8. Sehat jasmani dan rohani.</div> <div>9. Khusus penjaga penjara harus bisa bela diri, dibuktikan dengan sertifikat dari organisasi atau piagam kejuaraan.</div> <div>10. Kemampuan menggunakan komputer.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Syarat Jaksa:</div> <div>1. Usia minimal 18 dan maksimal 27 tahun. Dalam undang-undang baru, minimal umur jaksa ialah 30 tahun.</div> <div>2. Tidak boleh menikah.</div> <div> <div>3. Belum pernah dipidana.</div> <div>4. Tidak terikat dalam jabatan sebagai pengurus partai politik.</div> <div>5. Tidak buta warna.</div> <div>6. Berat badan ideal</div> <div>7. Sehat jasmani dan rohani.</div> </div> <div>8. Toefl bahasa Inggris 450 dengan melampirkan sertifikat&nbsp;dan akan di tes saat wawancara.</div> <div>9. IPK minimal 3.00 untuk&nbsp;<em>cumlaude</em>&nbsp;akan menjadi nilai tambah.</div> <div>10. Akreditasi universitas swasta harus A, untuk universitas negeri secara otomatis sudah lolos syarat akreditasi.</div> <div>11. Kemampuan menggunakan komputer.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu yang perlu diperhatikan adalah BMI (<em>Body Mass Index</em>) karena ada banyak kategorinya, Yusuf juga menekankan jika BMI bukan hanya berlaku saat pendaftaran, tapi juga saat peserta mengikuti pendidikan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Tips yang diberikan Yusuf kepada CPNS dan P3K saat pengukuran tinggi badan, tegap dada dengan maksimal. Untuk presentasinya, SKD (pengetahuan dasar) sebanyak 40 persen dan SKB (psikotes, tes kejiwaan dan kesehatan) memegang 60 persen serta kedua seleksi menggunakan CAT.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Untuk formasi difabel juga dibuka di tahun ini, pengumuman lebih detail akan diumumkan melalui link&nbsp;<a href="https://biropeg.kejaksaan.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://biropeg.kejaksaan.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1693059654663000&amp;usg=AOvVaw22akMOHRwXKWqVwAcX4xwQ">https://biropeg.kejaksaan.go.<wbr />id</a>&nbsp;dan&nbsp;<a href="http://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1693059654664000&amp;usg=AOvVaw3ah7FEQHpjUNsqqpIYr0ai">sscasn.bkn.go.id</a>.</div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Jadi bisa dipastikan tidak akan ada kecurangan, karena langsung ditangani oleh Panselnas (Panitia Seleksi Nasional).

Penerimaan CPNS dan P3K 2023 di Kejaksaan RI, Berikut Detail Informasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pengumuman-hasil-seleksi-pppk-ditunda_m_.jpg" alt="ILUSTRASI honorer" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI honorer</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengumuman hasil seleksi pegawai dengan perjanjian kerja atau P3K di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, ditunda. Jadwal yang dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut, pengumuman awalnya dilaksanakan 1 Maret 2019. Namun, diundur hingga pertengahan Maret.</p><br /> <p>Penundaan itu dilakukan merujuk surat pemberitahuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tentang Hasil Seleksi Pengadaan P3K Tahap I Tahun 2019. Surat dengan nomor&nbsp; B/281/S.SM.01.00/2019 bertanggal 1 Maret 2019 itu menyebutkan, baru jabatan dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi ambang batas atau&nbsp;<em>passing grade</em>&nbsp;di 35 perguruan tinggi negeri (PTN) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), yang diumumkan 1 Maret lalu.</p><br /> <p>Sementara itu, jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian pada 370&nbsp; pemerintah daerah belum bisa diumumkan. Pertimbangannya, masing-masing pemerintah daerah harus menyampaikan usulan ulang kebutuhan atau formasi. Menyesuaikan kemampuan keuangan dan jumlah peserta yang memenuhi nilai ambang batas untuk masing-masing kelompok jabatan.</p><br /> <p>"Penyampaian usulan tersebut paling lambat 11 Maret," tulis surat pemberitahuan tersebut.</p><br /> <p>Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) PPU Surodal Santoso mengaku sudah menerima informasi penundaan tersebut. Mengingat jumlah formasi pada seleksi P3K Tahap I tidak banyak, pihaknya sudah menyampaikan usulan tersebut ke Kementerian PAN-RB. Hanya 12 formasi penyuluh pertanian yang telah mengikuti seleksi di PPU, akhir Februari lalu. Sehingga dinilai tidak terlalu membebani APBD.</p><br /> <p>"Jadi, tinggal menunggu hasilnya. Menurut informasi tanggal 11 atau 12 Maret," ucap dia dikutip dari <em>Kaltim Post (Jawa Pos Group</em>), Rabu (6/3).</p><br /> <p>Mantan Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Setkab PPU itu mengatakan, pihaknya akan berpedoman pada hasil seleksi yang diumumkan nanti. Jika jumlah peserta yang mengikuti seleksi hanya sedikit yang memenuhi nilai ambang batas, itulah yang akan diangkat menjadi P3K.</p><br /> <p>"Jadi, berapapun yang lulus, itu yang akan diangkat," ucapnya.&nbsp;</p><br /> <p>Sebagai informasi, 12 tenaga honorer eks kategori dua (K2) telah mengikuti ujian tertulis&nbsp;computer assisted test (CAT)&nbsp;ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Di SMK 2 PPU, di Jalan Propinsi, Km 8, Kelurahan Nipahnipah, Kecamatan Penajam, Sabtu (23/2).</p><br /> <p>Merujuk Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi P3K untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian, tahapan seleksinya dibagi menjadi tiga bagian. Seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara.</p><br /> <p>Peserta harus mengerjakan 100 soal. Meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara berbasis komputer.&nbsp;<em>Passing grade</em>&nbsp;kumulatif (kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural) minimal 65 dan nilai seleksi kompetensi teknis minimal 42.</p><br /> <p>Apabila telah memenuhi, harus mencukupi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer minimal 15. Jika nilai ambang batas wawancara melebihi 15, namun nilai ambang batas kumulatif dan nilai seleksi kompetensi tidak terpenuhi, peserta tetap dinyatakan tidak lulus.</p>

Pengumuman Hasil Seleksi PPPK Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/waduh-ratusan-honorer-kecewa-tak-sempat-daftar-pppk_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Sejumlah warganet Seruyan ikut mempertanyakan minimnya informasi penerimaan P3K dari BKPSDM Seruyan, sehingga ratusan tenaga honorer K2 tidak bisa ikut mendaftar." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Sejumlah warganet Seruyan ikut mempertanyakan minimnya informasi penerimaan P3K dari BKPSDM Seruyan, sehingga ratusan tenaga honorer K2 tidak bisa ikut mendaftar.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Sejumlah tenaga honorer kategori dua (K2) mengaku tidak bisa mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) pada Sabtu (23/2) pekan lalu. Pasalnya, BKPSDM sangat minim informasi, sehingga sejumlah tenaga honor di Seruyan tidak bisa ikut tes.</p><br /> <p>Salah satu tenaga honorer K2 di Seruyan inisial SN mengatakan, pihaknya berada di daerah pelosok Seruyan, sehingga tidak bisa mendapatkan informasi tes tersebut. Menurutnya, hak BKPSDM tidak memberikan informasi terkait pendaftaran kepada pihaknya.</p><br /> <p>Minimnya informasi dari BKPSDM tersebut membuat mereka kecewa. Pasalnya, harapan untuk mendapatkan status pegawai dengan gaji setara Pegawai Negeri Sipil (PNS) pupus sudah.</p><br /> <p>&rdquo;Kami tidak menerima informasi sama sekali dari BKPSDM mengenai ini (P3K),&rdquo; ujar SN dikutip dari <em>Radar Sampit (Jawa Pos Group</em>), Selasa (26/2).</p><br /> <p>Terpisah, Kabid Mutasi dan Promosi BKPSDM Seruyan Yudiansyah mengaku,&nbsp;tes ini terkesan dadakan, bahkan menurutnya pengumuman dan sebagainya memang dikelola pemerintah pusat. Sehingga saat pelaksanaan pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.</p><br /> <p>Ditanyakan terkait jumlah peserta yang mengikuti tes P3K, dia menjawab hanya 20 orang, dan formasi yang disiapkan untuk P3K ini memang cuma 20.</p><br /> <p>&rdquo;Semuanya diambil alih pemerintah pusat, kami hanya menjalankan,&rdquo; ujarnya.</p>

Waduh! Ratusan Honorer Kecewa Tak Sempat Daftar PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jadwal-rekrutmen-p3k-molor-kemenpanrb-belum-bisa-beri-kepastian_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Panselnas masih menggodok Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) untuk mengatur rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hingga Senin (11/2) kemarin. Jadwal penerimaan pun dipastikan molor.</p><br /> <p>Website sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSCASN) sendiri dinyatakan dibuka dan sudah dapat diakses sejak Jumat (8/2) lalu. Kemudian, pendaftaran dijadwalkan mulai 10-16 Februari 2019.</p><br /> <p>&ldquo;Kita berharap pendaftaran bisa segera dilaksanakan dan berlangsung dengan baik,&rdquo; ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPANRB Mudzakir saat dikonfirmasi <em>JawaPos.com</em>, Selasa (12/2).</p><br /> <p>Kendati demikian, dia menegaskan, pendaftaran baru bisa dilakukan setelah penerbitan peraturan yang dikonsolidasikan dengan jajaran Panselnas tersebut. &ldquo;Pendaftaran bisa dilakukan setelah permenpan keluar,&rdquo; katanya.</p><br /> <p>Meski belum dimulai, saat ini instansi sudah dapat mengecek data eks tenaga honorer kategori II (THK2) di wilayah masing-masing.</p><br /> <p>Adapun rekrutmen P3K pada tahap I meliputi THL Penyuluh, Dosen PTN Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN 2013.</p><br /> <p>Mereka juga harus memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya, usia pelamar P3K maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.</p><br /> <p>Selain itu, terdapat beberapa persyaratan pada rekrutmen P3K tahap I, yakni:</p><br /> <p>a) Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di&nbsp;https://info.gtk.kemdikbud.go. id);</p><br /> <p>b) Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan</p><br /> <p>c) Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.</p>

Jadwal Rekrutmen P3K Molor, KemenPANRB Belum Bisa Beri Kepastian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sscasn-dibuka-sejak-jumat-ini-alasan-honorer-belum-bisa-daftar-p3k_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Proses pendaftaran seleksi PPPK belum bisa dilakukan. Padahal, website SSCASN sudah bisa diakses sejak Jumat (8/2) lalu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Proses pendaftaran seleksi PPPK belum bisa dilakukan. Padahal, website SSCASN sudah bisa diakses sejak Jumat (8/2) lalu.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Proses pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum bisa dilakukan. Padahal, <em>website</em>&nbsp;Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) sudah dapat diakses sejak Jumat (8/2) lalu.</p><br /> <p>Panselnas sebelumnya menyatakan, jadwal pendaftaran ditetapkan pada 10-16 Februari mendatang. Namun, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang menjadi dasar hukum penerimaan P3K belum diterbitkan, sehingga pelaksanaannya pun molor.</p><br /> <p>"Permenpan memang sedang dikonsolidasi akhir. Kami harap secepatnya bisa diterbitkan," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Mudzakir saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Senin (11/2).</p><br /> <p>Menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN), PermenPANRB yang mengatur secara teknis rekrutmen tersebut kemungkinan terbit pada Selasa (12/2) esok hari. Terkait hal itu, Mudzakir belum dapat memastikannya.</p><br /> <p>Dia menegaskan, pendaftaran baru bisa dilakukan setelah penerbitan peraturan yang dikonsolidasikan dengan jajaran Panselnas tersebut. "Pendaftaean bisa dilakukan setelah permenpan keluar," tegas dia.</p><br /> <p>Meski demikian, admin instansi sudah dapat mengecek data eks tenaga honorer kategori II (THK2) di wilayah masing-masing.</p><br /> <p>Adapun rekrutmen P3K pada tahap I meliputi THL Penyuluh, Dosen PTN Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian dari yang ada dalam database BKN 2013.</p><br /> <p>Mereka juga harus memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya, usia pelamar P3K maksimal satu tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.</p><br /> <p>Selain itu, terdapat beberapa persyaratan pada rekrutmen P3K tahap I, yakni:</p><br /> <p>a) Jabatan Guru di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini (dapat dicek di&nbsp;https://info.gtk.kemdikbud.go. id);</p><br /> <p>b) Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-III bidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi; dan</p><br /> <p>c) Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.</p>

SSCASN Dibuka Sejak Jumat, Ini Alasan Honorer Belum Bisa Daftar P3K

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/rekrutmen-p3k-dibuka-padang-belum-umumkan-formasi-resmi_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah resmi membuka pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mulai pukul 16.00 WIB, Jumat (8/2). Berbagai daerah pun mulai mempersiapkan mekanisme perekrutan honorer kategori II (K2) itu.</p><br /> <p>Salah satunya adalah Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Sedikitnya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang menyiapkan sebanyak 210 formasi untuk eks honorer K2 untuk P3K 2019.</p><br /> <p>"Ya. Kita sudah ajukan. 12 orang penyuluh, 2 tenaga medis dan 196 guru," kata Kepala BKPSDM Kota Padang, Habibul Fuadi, Jumat (8/2).</p><br /> <p>Meski begitu, lanjut Habibul, BKPSDM Padang belum mengumumkan formasi tersebut dilaman&nbsp;bkd.padang.go.id. Pasalnya, pihaknya masih menunggu arahan dari pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).</p><br /> <p>"Belum. Masih menunggu arahan Menpan RB. Setelah data BKN kami terima, secepatnya kami umumkan," terangnya.</p><br /> <p>Menurutnya, proses seleksinya nanti sama dengan prosedur CPNS sebelumnya. Pendaftaran P3K dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional&nbsp;https://sscasn.bkn.go.id/yang dapat diakses secara serentak.</p><br /> <p>Lalu, proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asissted Test (CAT).</p>

Rekrutmen P3K Dibuka, Padang Belum Umumkan Formasi Resmi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#p3k

Berita Terkini