<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/sda-4006848671.jpg" alt="Plt Bupati Sidoarjo, Subandi memberikan secara simbolis bantuan langsung tunai DBHCHT kepada buruh pabrik rokok di Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Plt Bupati Sidoarjo, Subandi memberikan secara simbolis bantuan langsung tunai DBHCHT kepada buruh pabrik rokok di Sidoarjo.</figcaption>
</figure> <div>JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Pemkab Sidoarjo menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 5.011 buruh pabrik rokok di Sidoarjo dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 195.000 per bulan, dan akan diberikan selama sembilan bulan secara berturut-turut. Adapun total 5.011 jiwa penerima BLT tersebut terdiri dari bagian produksi sebanyak 4.820 orang, dan bagian non-produksi yang mencakup administrasi dan lain sebagainya sebanyak 191 orang.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Plt Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan bahwa pemberian BLT tersebut bertujuan untuk melaksanakan program pembinaan langsung sosial yang menuntun pada bidang kesejahteraan masyarakat, serta menjadi langkah yang tepat bagi perputaran ekonomi kabupaten.&nbsp;Sebab, ia menuturkan, bila kesejahteraan masyarakat meningkat, maka daya belinya juga turut ikut naik.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Dengan bantuan ini maka akan meningkatkan kesejahteraan buruh pabrik rokok, sehingga perputaran roda ekonomi di Kabupaten Sidoarjo akan terus membaik,&rdquo; terangnya pada Kamis (30/5), seperti yang dilansir dari Radar Sidoarjo.</div> <div>&nbsp;</div> <div>BLT yang diberikan Bea Cukai memberikan makna akan kesetaraan bagi warganya yang bekerja di pabrik rokok. Bagi Subandi, semua harus merasakan akan kesejahteraan dari pekerjaan yang dilakukan di pabrik rokok.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Mudah-mudahan dengan bantuan ini mampu dirasakan oleh mereka, terutama pegawai dan tenaga pabrik rokok,"&nbsp;katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo, Ahmad Misbahul Munir menjelaskan jika BLT yang disalurkan bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu serta terdampak adanya inflasi, khususnya karyawan yang setiap hari bekerja di pabrik rokok.&nbsp;"Bantuan kami berikan pada buruh pabrik rokok yang tinggal di wilayah Sidoarjo serta tercatat sebagai warga Sidoarjo," ungkapnya.</div>

Penerima BLT terdiri dari bagian produksi sebanyak 4.820 orang, dan bagian non-produksi sebanyak 191 orang.

Sebanyak 5.011 Buruh Pabrik Rokok di Sidoarjo Terima BLT dari DBHCHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/WhatsApp-Image-2024-05-31-at-093420-1717658221.jpg" alt="Subandi bersama buruh pabrik rokok di Sidoarjo." width="100%">
<figcaption>Subandi bersama buruh pabrik rokok di Sidoarjo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;5.011 orang buruh pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo menerima BLT (bantuan langsung tunai). BLT tersebut berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau/DBHCHT Pemkab Sidoarjo 2024. Setiap bulan, mereka menerima uang sebesar Rp 195 ribu selama sembilan bulan. Secara simbolis, BLT DBHCHT diserahkan Plt Bupati Sidoarjo Subandi di lapangan futsal Fatkhi Futsal Centre, Desa Ketegan Tanggulangin. Mereka menerima BLT DBHCHT dua bulan sekaligus. Besarnya Rp 390 ribu yang akan ditransfer lewat BPR Delta Artha Sidoarjo. Menurut Subandi pemberian BLT itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya, buruh pabrik rokok di Sidoarjo. &rdquo;Mudah-mudahan bantuan ini dapat dirasakan manfaatnya. Saya berharap pemberian BLT tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu pergunakan bantuan ini sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,&rdquo; tutur Subandi. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Ahmad Misbahul Munir mengatakan, BLT DBHCHT diberikan kepada warga Sidoarjo yang bekerja sebagai buruh pabrik rokok, yang memiliki KK dan KTP Sidoarjo. Mereka berasal dari 58 pabrik rokok. Setiap bulan mereka bakal menerima BLT DBHCHT sebesar Rp 195 ribu. Uang itu akan diberikan selama sembilan bulan. &rdquo;Sebagaian besar penerima BLT DBHCHT merupakan buruh pabrik rokok di bagian produksi. Jumlahnya 4.820 orang. Selebihnya buruh pabrik rokok di bagian administrasi 191 orang. Total penerima BLT DBHCHT 2024 sebanyak 5.011 jiwa,&rdquo; ucap Ahmad Misbahul Munir.

Ribuan buruh pabrik rokok menerima BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau/DBHCHT Pemkab Sidoarjo 2024

5.011 Buruh Pabrik Rokok Sidoarjo Terima BLT DBHCHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/JKT_Hari-Buruh-Internasional_MIFTAHUL-HAYAT06-3704654907.jpeg" alt="Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (1/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Massa Buruh dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (1/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ribuan buruh rokok yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) yang datang dari sejumlah daerah menyampaikan aspirasi mereka pada momentum Hari Buruh, beberapa waktu lalu. Massa bergerak dari Bundaran Waru Sidoarjo lalu bergabung dengan aksi Gabungan Serikat Pekerja Buruh (Gasper) Jatim yang digelar di depan kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Ketua Pengurus Daerah FSP RTMM SPSI Jawa Timur, Purnomo, mengungkapkan bahwa ada lima tuntutan yang telah disampaikan kepada Pj. Gubernur, salah satunya adalah penolakan kenaikan cukai rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) di tahun 2025. Kenaikan cukai rokok SKT tahun 2025 dinilai akan berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan berimbas pula terhadap pengurangan tenaga kerja. Hal ini berbanding terbalik jika cukai rokok SKT tidak naik, maka diharapkan Industri Hasil Tembakau (IHT) dapat mengalami pertumbuhan yang disertai penambahan jumlah tenaga kerja. "Seperti halnya&nbsp;pada tahun 2024, kenaikan cukai rokok SKT lebih rendah sehingga ada penambahan jumlah industri. Di RTMM sendiri ada tambahan dua perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sekitar 5.000 pekerja," ungkapnya, dalam keterangan dikutip Jumat (10/5). Aksi kali ini diikuti oleh sekitar 1.000 anggota RTMM yang datang dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, Gresik, dan Sidoarjo. Sementara anggota RTMM lainnya di Pasuruan, Bojonegoro, dan sebagian daerah lain mengadakan kegiatan May Day di daerah masing-masing. Di kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Cabang (PC) FSP RTMM SPSI Jombang, Subagyo, mengamini pernyataan Purnomo bahwa kenaikan cukai rokok SKT memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan industri IHT sehingga dikhawatirkan akan terjadi pengurangan tenaga kerja. Padahal, saat ini, di Jombang terdapat tiga pabrik IHT dengan total tenaga kerja sebanyak 4.500 orang. "Dengan kebijakan cukai SKT di tahun 2024, jadi ada penambahan karyawan sebesar 300-400 orang per pabrik. Saya berharap SKT terus dilindungi dan tahun depan cukainya tidak naik. Semoga masukan kami didengarkan agar masyarakat betul-betul bisa merasakan kesejahteraan dari makna kemerdekaan," ungkapnya. Menanggapi sejumlah tuntutan buruh tersebut, Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa dirinya memahami maksud dari tuntutan tersebut, yakni kesejahteraan butuh adalah kepentingan utama. Adhi juga menyampaikan tema yang dibawa di May Day kali ini, yaitu 'Kerja Bersama Mewujudkan Pekerja dan Buruh yang Kompoten', dinilai sesuai dan sejalan dengan fokus Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk menghadapi persaingan global. "Kami juga ingin menyampaikan bahwa keberadaan buruh pekerja di Jawa Timur adalah komponen yang sangat penting dan strategis yang bisa mengdongkrak perekonomian di Jawa Timur. Tanpa kontribusi buruh, perekonomian kita tidak sekuat ini," terangnya. Khususnya terhadap tuntutan buruh rokok, Adhi setuju dan mendukung untuk tidak adanya kenaikan cukai rokok pada tahun depan. "Jawa Timur adalah produsen rokok terbesar di Indonesia dengan kontribusi sebesar 64 persen yang berhasil menyetorkan pendapatan cukup besar kepada pusat," pungkasnya.

Aksi kali ini diikuti oleh sekitar 1.000 anggota RTMM yang datang dari Surabaya, Mojokerto, Jombang, Gresik, dan Sidoarjo.

Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono Dengar dan Tanggapi Aspirasi Buruh Rokok di Aksi May Day

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/1654501140404.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembangan industri hasil tembakau masih menunjukkan optimisme. Termasuk untuk produk-produk pendukung. Menurut pelaku industri, komoditas seperti filter rokok (filter rod) pun punya pasar tersendiri di kancah internasional.  General Manager Wismilak Filter Wahju Sonnie mengatakan, potensi penjualan komponen rokok itu masih cukup tinggi. Hal itu bisa dilihat dari kinerja perusahaan selama semester pertama.  Per Juni 2022, Wismilak Filter membukukan pertumbuhan sales 34,3 persen menjadi Rp 125 miliar. "Secara volume, penjualan filter rod juga meningkat 30,2 persen dibanding periode yang sama tahun lalu," ungkapnya saat ditemui pada World Tobacco Asia (WTA) di Surabaya Rabu (7/9).  Dari total penjualan filter, kontribusi ekspor masih 6,7 persen. Menurut Sonnie, potensi pasar luar negeri masih besar.  Setelah membidik Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Belize, Wismilak Filter akan menyasar Thailand dan Malaysia. "Harapannya, strategi kami terwujud dengan adanya gelaran pameran ini," ujarnya.  Secara total, PT Wismilak Inti Makmur Tbk mencatatkan kinerja perseroan positif. Hingga 30 Juni 2022, emiten berkode WIIM mencetak pendapatan Rp 1,62 triliun. Tumbuh 38,4 persen jika dibandingkan dengan semester I 2021 senilai Rp 1,17 triliun.

Wismilak Filter Siap Kepakkan Sayap Bisnis ke Thailand dan Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-10-at-10.47.24.jpeg" alt="Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengunjungi gudang hingga pabrik rokok milik PT Gudang Garam dan PT Djarum di Kabupaten Temanggung, Jateng. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengunjungi gudang hingga pabrik rokok milik PT Gudang Garam dan PT Djarum di Kabupaten Temanggung, Jateng. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengunjungi gudang hingga pabrik rokok milik PT Gudang Garam dan PT Djarum di Kabupaten Temanggung, Jateng. Kunjungan itu untuk mengkomunikasikan ke para petinggi perusahaan rokok agar menyerap tembakau milik petani Temanggung yang akan melakukan panen raya.  "Di petani ini selalu ada problem ketika panen nanti jualannya seperti apa. Maka butuh pabrikan," kata Ganjar Desa Nguwet Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jateng, lewat keterangan tertulisnya, Rabu (9/8).  Ganjar menyebut para pabrik rokok membutuhkan regulasi untuk menjual produknya. Menurut Ganjar, salah satu yang kerap dibicarakan adalah kebijakan cukai.  Dia mendorong seluruh pihak yang terkait dengan bisnis ini untuk duduk bersama. Sehingga, kata Ganjar, semua pihak bisa sepakat dan mendapatkan hasil terbaik.  "Nah ini yang menurut saya antara pembuat kebijakan, di hulunya petani, di tengahnya ada industri, semuanya harus duduk bareng," tuturnya.  "Maka ngobrol ini kita bisa selalu mendapatksn update dari petani, dari pabrikan. Sehingga kita bisa berjalan beriringan, bareng, dan kemudian mendapatkan hasil yang bagus," sambung Ganjar.  Ganjar juga mendorong adanya riset yang masif terkait tembakau. Menurut Ganjar, hal ini akan bermanfaat bagi para petani hingga pabrik rokok.

Bos Pabrik Rokok Diminta Serap Tembakau Petani Temanggung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210906_182455.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek gudang tembakau di Kabupaten Temanggung, Senin (6/9). Humas Pemprov Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek gudang tembakau di Kabupaten Temanggung, Senin (6/9). Humas Pemprov Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pabrik rokok mempercepat pembelian tembakau petani. Saat ini, petani sedang panen raya, terutama di daerah Temanggung dan sekitarnya.  Hal itu disampaikan Ganjar saat mengecek sejumlah gudang tembakau milik PT Djarum dan PT Gudang Garam di Kabupaten Temanggung, Jateng, Senin (6/9). Di dua gudang tembakau milik PT Djarum ternyata masih kosong dan belum ada aktivitas pembelian tembakau petani, sedangkan gudang PT Gudang Garam sudah ramai transaksi jual beli tembakau.  ”Nah ini sudah bagus, gudangnya sudah pol, tumpukan mbakonya sudah tinggi, maka kenapa saya cek ke sini untuk memastikan ada percepatan. Mudah-mudahan pabrikan lain seperti Djarum bisa membantu melakukan hal yang sama,” kata ganjar seperti dilansir dari Antara pada Senin (6/9).  Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan pemilik pabrik-pabrik rokok untuk membantu percepatan serapan tembakau petani. Bahkan, dia sudah menelepon langsung bos PT Djarum terkait hal itu.  ”Saya telepon pemiliknya agar segera menyerap tembakau petani. Hari ini (6/9) saya lihat isi gudangnya masih sedikit, saya minta ada percepatan,” ujar Ganjar.  Menurut Ganjar, percepatan penyerapan tembakau dari petani sangat penting mengingat petani sekarang sedang panen raya dan didukung cuaca yang bagus.  Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji membenarkan petani tembakau saat ini sedang galau. Sebab, saat panen raya tiba, serapan industri masih rendah.  ”Maka kami senang dengan kedatangan Pak Gubernur mengecek gudang tembakau ini. harapannya bisa mendongkrak percepatan pabrikan membeli tembakau petani. Semakin tinggi pabrikan menyerap tembakau, harga juga bisa semakin bagus,” terang Agus.

Ganjar Minta Pabrik Rokok Percepat Beli Tembakau Petani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/bupati-kta-1.jpg" alt="Bupati Temanggung M. Al Khadziq. Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Temanggung M. Al Khadziq. Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Temanggung M. Al Khadziq melarang para pejabat di daerahnya meminta atau menerima kartu tanda anggota (KTA) untuk memasok tembakau ke gudang perwakilan pabrik rokok.  ”Saya minta semua pejabat Pemkab Temanggung untuk tidak ikut-ikutan minta KTA tembakau karena ini pasti akan memperkeruh rantai jual beli tembakau,” kata M. Al Khadziq seperti dilansir dari Antara.  Temanggung merupakan salah satu sentra penghasil tembakau di Jawa Tengah. Di daerah itu terdapat gudang-gudang pembelian tembakau yang merupakan perwakilan dari pabrik rokok. Untuk dapat memasok tembakau ke gudang tersebut harus memiliki KTA yang dikeluarkan pihak gudang.  Khadziq menegaskan, pejabat di Temanggung jangan ikut-ikutan jadi perantara penjualan tembakau apa pun alasannya. Kecuali kalau memang secara tradisional keluarganya dari dulu sudah berjualan tembakau. Hal itu beda urusannya.  ”Semua kepala dinas saya minta tidak ada yang boleh minta atau menerima KTA tembakau dan menerima uang dari penjualan tembakau. Saya dan wakil bupati siap pasang badan kalau ada pejabat pemkab yang mengutip uang tembakau. Kalau ada pejabat pemkab yang minta KTA tembakau tolong laporkan ke saya,” ucap M. Al Khadziq.  Sebelumnya, dia menuturkan bahwa hingga pertengahan panen tembakau tahun ini penyerapannya masih rendah. Bupati minta pihak pabrik membuka selebar-lebarnya pembelian sehingga terjadi keseimbangan penawaran dan permintaan. Selain itu, harga pembelian tembakau sampai saat ini dinilai masih rendah.  Khadziq menyampaikan, rendahnya harga tembakau selain penyerapan rendah atau pabrik belum melakukan pembelian besar-besaran ada sinyalemen karena rantai masalah yang timbul akibat kenaikan cukai rokok kretek sebesar 23 persen oleh pemerintah.  ”Kenaikan cukai tersebut konon membuat penjualan rokok kretek dari pabrik menurun sehingga pabrik dalam penyerapan bahan baku juga diturunkan,” tutur M. Al Khadziq.  Dalam masalah kenaikan cukai rokok, kata dia ketika pabrik ditekan dengan cukai yang semakin tinggi, pabrik harus melakukan efisiensi pengeluaran dan yang paling mudah dilakukan adalah menekan petani. Pabrik rokok tidak mungkin memotong gaji pegawai karena ada undang-undang yang mengatur tentang upah minimum.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=qO5jAflZc-Q

Bupati Larang Pejabat Temanggung Minta KTA Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/pabrik-rokok.jpg" alt="Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati pemerintah telah berhasil menekan peredaran rokok ilegal, industri hasil tembakau (IHT) belum bergairah. Pasalnya, banyak regulasi yang menghambat sektor tersebut. Salah satunya adalah Perpres 18/2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.  Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar mengatakan bahwa RPJMN mengandung klausul-klausul yang mengancam eksistensi industri rokok. "Pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan melalui penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, dan ekstensifikasi barang kena cukai," tegasnya Kamis (13/2).  Gapero menyatakan sangat keberatan dengan kenaikan tarif cukai. Sebab, kebijakan tersebut meningkatkan kembali peredaran rokok ilegal. Juga, mematikan industri rokok itu sendiri. Menurut Sulami, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, tapi tidak ada hasilnya.  Selain itu, RPJMN mengeluhkan rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. "PP 109 ini sudah pas dan sesuai dengan kondisi industri rokok Indonesia. Tapi, kenapa kok harus direvisi lagi dengan perubahan yang memberatkan?" kritik Sulami.  Gapero menyoroti tiga poin revisi PP 109 yang dianggap tidak relevan. Salah satunya, mengenai pembesaran gambar peringatan kesehatan, dari 40 persen menjadi 90 persen. Itu, menurut Sulami, akan membuat identitas produk tertutup.  Meski banyak kebijakan yang kontra, Gapero tetap mengapresiasi upaya pemerintah memerangi rokok ilegal. Menurut dia, tren peredaran rokok ilegal terus menurun.

Produsen Sebut RPJMN Ancam Eksistensi Industri Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Cukai-Rokok-Dery-Ridwansah-2.jpeg" alt="Karyawan menata bungkus rokok di Salah satu Mini Market, Jakarta, Senin (7/10/2019). Pemerintah secara resmi akan menaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 mendatang. Kenaikan ini turut mendorong harga jual eceran rokok sebesar 35 persen. Foto: Der" width="100%">
<figcaption>Karyawan menata bungkus rokok di Salah satu Mini Market, Jakarta, Senin (7/10/2019). Pemerintah secara resmi akan menaikan cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 mendatang. Kenaikan ini turut mendorong harga jual eceran rokok sebesar 35 persen. Foto: Der</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan cukai rokok yang bakal berlaku pada Januari 2020 masih menjadi polemik di kalangan industri tembakau. Kali ini Asosiasi perusahaan rokok kecil yang tergabung dalam Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) mendesak pemerintah bersikap adil.  Ketua Harian Formasi Heri Susianto mengatakan, keadilan yang dimaksud adalah rumusan kebijakan cukai yang tidak terdapatnya celah upaya pensiasatan yang menimbulkan kecurangan. Potensi pensiasatan itu terjadi di perusahaan rokok besar asing.  Heri Susianto berharap, pemerintah menggabungkan penghitungan Sigaret Keretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) supaya produksinya menjadi 3 miliar batang per tahun. Dengan penggabungan itu, pabrikan besar membayar tarif cukai rokok tertinggi, yakni golongan 1.  “Penggabungan SKM dan SPM supaya <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/21/09/2019/soal-kenaikan-tarif-cukai-rokok-formasi-nantikan-detail-aturan/">pabrik rokok</a> besar asing mainnya harus di atas. Ada pabrik besar asing produk SKM-nya golongan satu, tapi SPM masuk layer dua. Itu perusahaan asing dan golongan gede, tapi bayarnya sama dengan saya (perusahaan kecil),” ujar Heri Susianto di Jakarta, Senin (14/10).  Heri menyebut, siasat yang digunakan dengan membatasi volume produksinya agar tetap di bawah golongan 1 (3 miliar batang per tahun). Cara demikian perusahaan besar itu terhindar dari kewajiban membayar tarif cukai tertinggi. Padahal tarif cukai golongan 2 SPM dan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/06/10/2019/pelinting-rokok-skt-dalam-ancaman-phk-masal/">SKM</a> lebih murah sekitar 50 – 60 persen dibandingkan golongan I. “Kondisi ini sama halnya naik transportasi kelas bisnis tapi bayarnya ekonomi,” kata Heri.  Adapun golongan 1 di segmen rokok mesin SPM menggunakan tarif cukai Rp 625 per batang. Golongan 2A, produk rokok mesin SPM memakai tarif cukai Rp 370 per batang atau 40 persen lebih rendah dari tarif golongan 1. Pada segmen SKM, untuk golongan I menggunakan tarif Rp 590 per batang. Tarif golongan 2 sebesar Rp 385 per batang.  Sebelumnya Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) merilis data adanya potensi kehilangan pendapatan negara akibat pabrikan rokok besar membayar tarif cukai murah mencapai Rp 926 miliar.  Data INDEF menunjukkan terdapat pabrikan asing yang memproduksi SPM sebanyak 2,9 miliar batang atau hanya 100 ribu di bawah batas 3 miliar batang. Volume produksi sebanyak itu agar mereka terhindar dari cukai tertinggi dan cukup membayar tarif golongan 2 yang nilainya jauh lebih murah.  “Dia menahan produksi, lalu gantinya dia menciptakan merek baru. Padahal kalau ditotal jumlahnya lebih dari tiga miliar batang,” jelas Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad.

Pabrikan Rokok Kecil Minta Pemerintah Bersikap Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gus-ipul-akan-dorong-pertumbuhan-produsen-skt_m_201567.jpeg" alt="Gus Ipul saat menyapa para pekerja PT Digdaya Mulia Abadi (DMA) di Madiun, Rabu (4/4)." width="100%">
<figcaption>Gus Ipul saat menyapa para pekerja PT Digdaya Mulia Abadi (DMA) di Madiun, Rabu (4/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produsen rokok di Jawa Timur (Jatim) cukup banyak. Baik skala besar maupun kecil yang memproduksi sigaret kretek tangan (SKT). Hal itu mendapatkan perhatian serius dari Calon Gubernur (Cagub) Jatim Saifullah Yusuf. Dia mendorong perusahaan-perusahaan tersebut terdaftar secara resmi. "Kesehatan penting, keberlangsungan perusahaan rokok yang melibatkan banyak tenaga kerja juga penting. Ini bagaimana kami mempertemukan kepentingan keduanya," tegas Saifullah Yusuf saat berkunjung di PT Digdaya Mulia Abadi (DMA), Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Rabu (4/4). Seperti di banyak tempat lainnya, kedatangan pria yang akrab disapa Gus Ipul itu langsung disambut meriah karyawan pabrik. Begitu menjejakan kaki di pabrik, Gus Ipul langsung diajak berswafoto. Para pekerja perempuan mengacungkan dua jari simbol victory sekaligus melambangkan nomor urut 2 pasangan Gus Ipul-Puti. Sekitar seribu pekerja kompak untuk mendukung Gus Ipul. Dalam kunjungannya, Gus Ipul melihat langsung bagaimana produksi pembuatan rokok tradisional dari Mitra Sampoerna itu. Dimulai dari tahapan banderol, packing hingga ke gudang. "Saya kaget dalam sejamnya, ibu-ibu ini bisa mengemas 150 bungkus, bahkan 200 bungkus," ucap Gus Ipul. Menurut Gus Ipul, industri padat karya seperti itu harus dipertahankan. Apalagi sekitar 29 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim disumbang dari industri olahan. Makanan dan minuman serta produksi tembakau adalah yang paling besar. Produksi pembuatan rokok secara tradisional mampu menyerap banyak tenaga kera. "Jadi perlu kami dukung. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Yaitu, kesempatan bekerja," tutur Gus Ipul. Pria asal Pasuruan itu juga bangga saat mengetahui tembakau yang diolah di perusahaan adalah tembakau lokal. Sampai saat ini, Jatim menjadi salah satu penghasil tembakau terbesar Indonesia.

Gus Ipul Akan Dorong Pertumbuhan Produsen SKT

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pabrik rokok

Berita Terkini