Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/11/dprd-jabar-3642467935.jpg" alt="Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana. (ANTARA)" /> JawaPos.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti fenomena peralihan masif masyarakat ke kendaraan listrik yang berpotensi menggerus Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat struktur APBD provinsi masih sangat bergantung pada pajak kendaraan konvensional. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Jajang Rohana mengingatkan pemerintah provinsi untuk segera melakukan mitigasi risiko fiskal atas tren hijau tersebut. "Komisi III DPRD Jawa Barat mencatat dinamika dan tantangan pengelolaan pendapatan daerah ke depan, salah satunya berkaitan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap kendaraan bermotor (jenis bensin ke listrik)," ujar Jajang Rohana dikutip, Minggu (11/1). Hal tersebut juga disampaikan Jajang saat memimpin kunjungan kerja evaluasi kinerja tahun 2025 dan rencana kerja 2026 di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jumat (9/1). Saat itu, Jajang menyebutkan pergeseran minat masyarakat, khususnya di Kabupaten Bandung Barat, dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik, terutama roda dua, terjadi cukup signifikan. Dan tanpa strategi diversifikasi pendapatan yang baru, tren ini dinilai akan mengguncang stabilitas penerimaan daerah karena Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama ini menjadi tulang punggung pendapatan provinsi. "Pendapatan daerah masih sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor (PKB). Oleh karena itu, kebijakan terkait kendaraan listrik perlu disiapkan secara bertahap dan matang," ujarnya. Lebih lanjut, Jajang menilai realitas ini harus menjadi variabel utama dalam menyusun target pendapatan pada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 agar tidak terjadi target yang meleset (shortfall). Ia meminta P3D dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk lebih realistis melihat capaian tahun 2025 sebagai dasar proyeksi tahun depan. "Capaian hingga akhir 2025 tentu menjadi bahan evaluasi bersama. Di awal tahun ini, kita perlu berhati-hati dan cermat dalam menetapkan target, termasuk dalam pembahasan APBD 2026, agar target yang ditetapkan tetap realistis dan dapat dicapai," ujar Jajang.

Menurut Jajang, hal itu mengingat struktur APBD provinsi masih sangat bergantung pada pajak kendaraan konvensional.

Waduh! DPRD Jabar Nilai Tren EV Mengancam Stabilitas Pendapatan Daerah

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/pbb-bogor-1486610816.jpg" alt="Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberlakukan program relaksasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada 2026. (ANTARA)" /> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberlakukan program relaksasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada 2026 untuk meringankan keuangan warga sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Adi Mulyadi mengatakan, program relaksasi PBB-P2 berlaku mulai 2 Januari hingga 31 Maret 2026 dengan sejumlah fasilitas keringanan bagi wajib pajak. "Relaksasi ini kami berikan sebagai bentuk stimulus kepada masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya lebih ringan, sekaligus mendorong kepatuhan pajak sejak awal tahun," kata Adi di Cibinong, Jabar, Minggu (4/1). Ia menjelaskan&nbsp;salah satu kebijakan utama dalam program tersebut adalah pembebasan PBB-P2 tahun pajak 2026 bagi wajib pajak perorangan dengan nilai ketetapan hingga Rp 100.000. Selain itu, Pemkab Bogor juga memberikan diskon sebesar 10 persen bagi masyarakat yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2026 selama periode program berlangsung. Bappenda Kabupaten Bogor juga menyiapkan skema diskon bertingkat untuk penyelesaian tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Untuk tunggakan tahun pajak 1994 hingga 2011 diberikan diskon 100 persen dan penghapusan denda, dengan syarat wajib pajak melunasi kewajiban PBB periode 2012 sampai 2026. Sementara itu, tunggakan tahun pajak 2012 hingga 2020 memperoleh diskon 40 persen dan penghapusan denda administrasi, serta tunggakan tahun pajak 2021 hingga 2025 mendapatkan diskon 30 persen dan penghapusan denda. Adi&nbsp;menambahkan guna memudahkan masyarakat, pembayaran PBB-P2 kini dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari perbankan, e-commerce, dompet digital, gerai ritel, hingga layanan pembayaran berbasis QRIS. "Masyarakat tidak perlu datang ke loket, karena pembayaran bisa dilakukan secara digital melalui berbagai mitra resmi yang telah bekerja sama dengan Bappenda," ujarnya. Ia berharap program relaksasi PBB-P2 ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat Kabupaten Bogor sebelum masa berlakunya berakhir pada akhir Maret 2026.

Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberlakukan program relaksasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada 2026.

Pemkab Bogor Berlakukan Relaksasi Pembayaran PBB pada 2026

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/jksd-4256787603.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan pengusaha untuk mematuhi SK Penetapan UMP 2026. (Humas Pemprov Jatim)" /> JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim tahun 2025 melampaui target yaitu mencapai Rp 28,55 triliun atau 100,88 persen dari target. &ldquo;Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh super tim ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena sepanjang tahun 2025 ASN telah menunjukkan kemampuan luar biasa sehingga dapat disimpulkan Pemprov Jatim terdepan di antara seluruh provinsi yang ada di di Indonesia,&rdquo; kata Khofifah di Surabaya, Selasa (30/12). Per 29 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 28,55 triliun atau 100,88 persen dari target 2025. Sementara realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari komponen pajak daerah dan retribusi yang dipungut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencapai Rp 13,56 triliun atau 104,39 persen dari target. Dari sisi belanja, realisasi anggaran per 29 Desember 2025 mencapai 92,32 persen atau sebesar Rp 30,70 triliun. &ldquo;Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan simbol bahwa roda pemerintahan Jawa Timur bergerak cepat, responsif dan akuntabel dalam melayani rakyat,&rdquo; ujarnya. Sejalan dengan kinerja fiskal tersebut, kinerja makro ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan tren positif. Pada triwulan III 2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,22 persen secara tahunan (year on year/y-on-y), lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,04 persen. Pengendalian inflasi juga terjaga dengan inflasi Jawa Timur pada November 2025 tercatat sebesar 2,63 persen (y-on-y). Dari sisi perdagangan luar negeri, nilai ekspor Jawa Timur meningkat 20,23 persen dengan neraca perdagangan tetap surplus. Khofifah menambahkan Jawa Timur juga meraih sejumlah penghargaan nasional, salah satunya Innovative Government Award (IGA) 2025 sebagai provinsi terinovatif dan provinsi dengan Indeks Inovasi Daerah tertinggi di regional Pulau Jawa. "InsyaAllah inovasi-inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan ASN Pemprov Jawa Timur didedikasikan untuk masyarakat, bangsa dan negara," katanya. Terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Khofifah menjelaskan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,8 triliun. Ia menegaskan penyesuaian tersebut bukan pemotongan anggaran, melainkan pengalihan skema pendanaan ke kementerian dan lembaga untuk membiayai program yang sasarannya tetap kembali ke daerah. Menghadapi kondisi tersebut, Khofifah mengajak seluruh ASN untuk proaktif menjemput program pemerintah pusat serta meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan anggaran agar manfaatnya tetap maksimal bagi masyarakat Jawa Timur.

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim tahun 2025 melampaui target yaitu mencapai Rp 28,55 triliun atau 100,88 persen dari target.

Capai Rp 28,55 Triliun, Khofifah Sebut Realisasi Penerimaan Jatim Lampaui Target 2025

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/SIM-KELILING12.jpeg" alt="Warga mengantre di mobil pelayanan Samsat Keliling di Kantor Samsat Jakarta Utara. ANTARA" /> JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, mendesak Pemprov DKI untuk lebih kreatif dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak lagi terlalu bergantung pada sektor kendaraan dan properti. Ia menilai struktur pendapatan saat ini masih rentan karena terlalu bertumpu pada jenis pajak yang mudah terpengaruh kondisi pasar. "Pemprov DKI harus mulai berpikir di luar pola lama. Ketergantungan pada kendaraan bermotor dan properti justru berisiko saat kondisi pasar sedang turun," tegas Ali dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, (17/6) saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Menurutnya, meskipun realisasi PAD tahun anggaran 2024 cukup memuaskan hingga mencapai Rp 50,74 triliun dari target Rp 50,45 triliun atau sekitar 69,5 persen dari total pendapatan daerah, sumber-sumber utama pendapatan daerah masih didominasi lima jenis pajak seperti PKB, BBNKB, PBBKB, PBBP2, dan BPHTB. Kontribusi kelimanya mencapai Rp 34,2 triliun atau 46,89 persen dari total pendapatan. Ia menilai komposisi ini menunjukkan kelemahan struktural dalam pengelolaan PAD. Untuk itu, Fraksi Demokrat mengusulkan empat langkah strategis demi mendiversifikasi pendapatan: 1. Monetisasi aset daerah tanpa menjual aset, dengan memanfaatkan aset fisik maupun non-fisik yang tidak produktif agar menghasilkan pendapatan berulang (recurring revenue). 2. Perluasan basis pajak digital, agar aktivitas ekonomi digital juga menyumbang terhadap PAD. 3. Peningkatan kinerja BUMD, dengan mendorong efisiensi dan inovasi model bisnis guna menghasilkan dividen lebih besar. 4. Optimalisasi pajak dan retribusi parkir, termasuk mendirikan BUMD khusus pengelolaan parkir dan penerapan sistem pembayaran online yang terhubung secara real-time. Ali juga mengkritisi rendahnya target yang ditetapkan dalam beberapa jenis pajak yang justru berhasil melampaui target secara signifikan. Misalnya, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) melebihi 100 persen. Ia menyebut, keberhasilan ini bisa jadi bukan karena kinerja maksimal, melainkan karena target awal yang terlalu rendah. Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga meminta klarifikasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencatat adanya kekurangan pemungutan dan kesalahan penghitungan pajak seperti pada pajak reklame, alat berat, air tanah, hingga PBJT.&nbsp;"Pemda harus mengevaluasi kenapa hal ini bisa terjadi dan segera ambil langkah korektif," tegas Ali. Mengenai retribusi daerah, capaian 2024 sebesar Rp 713,72 miliar atau 110,18 persen dari target juga dipandang belum tentu positif. Beberapa retribusi bahkan melebihi 150 persen, seperti penggunaan kekayaan daerah (171 persen), sementara sektor lain seperti pasar grosir dan pertokoan hanya mencapai 37,58 persen. Oleh karena itu, Demokrat mendorong digitalisasi retribusi, penyesuaian tarif Lokbin dan Loksem, evaluasi kinerja OPD, hingga wacana penerapan electronic road pricing (ERP).&nbsp;"Kami tidak hanya bicara angka. Yang kami dorong adalah langkah-langkah konkret dan terstruktur agar pendapatan daerah tidak rapuh dan bisa terus berkelanjutan," tutupnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan, mendesak Pemprov untuk kreatif dalam menggali PAD.

Anggota DPRD Minta Pemprov Jakarta Lebih Kreatif Gali Pendapatan, Tak hanya dari Kendaraan