<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/Pagar-Laut9-1-3165466089.jpeg" alt="Pembongkaran Pagar Laut. (Dok TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Pembongkaran Pagar Laut. (Dok TNI AL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Bolak-balik berkas perkara pagar laut Tangerang dan Bekasi berpengaruh terhadap penahanan para tersangka dalam kasus tersebut. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah menangguhkan penahanan empat tersangka dari Desa Kohod. Tidak hanya itu, mereka juga memutuskan tidak menahan tersangka kasus pagar laut di Bekasi.&nbsp; Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro mengakui bahwa salah satu alasan penyidik tidak menahan tersangka kasus pagar laut di Bekasi adalah ketidaksepahaman penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Persisnya terkait dengan konstruksi perkara pagar laut tersebut.&nbsp; &rdquo;⁠Terkait hal tersebut, semua kasus pagar laut yang terjadi di Bekasi, penyidik tidak akan melakukan penahanan dikarenakan para tersangka kooperatif dan belum ada kesepahaman antara penyidik dan kejaksaan dalam melihat konstruksi perkara pagar laut,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dalam penjelasannya, Djuhandani menyinggung keputusan Kejaksaan Negeri Cikarang yang telah menghentikan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam jual beli wilayah laut di Desa Babelan, Kecamatan Tarumajaya. Dia pun menegaskan kembali hasil penyidikan Dittipidum Bareskrim Polri menduga terjadi pemalsuan surat terkait jual beli wilayah laut di Desa Babelan, Kecamatan Tarumajaya.&nbsp; &rdquo;Dengan modus operandi yang sama dengan perkara di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Menurut dia, keputusan Kejaksaan Negeri Cikarang kontradiktif dengan petunjuk JPU yang menyatakan bahwa perkara tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal serupa terjadi pada penanganan kasus pagar laut Desa Kohod. Hingga akhirnya penyidik menangguhkan penahanan empat tersangka lantaran masa penahanan sudah habis dan berkas perkara tidak kunjung dinyatakan lengkap. Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 263 KUHP menurut penyidik telah nyata terjadi dan terpenuhi semua unsur baik secara formil maupun materiil,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Bolak-balik berkas perkara pagar laut Tangerang dan Bekasi berpengaruh terhadap penahanan para tersangka dalam kasus tersebut.

Tak Hanya Tersangka Pagar Laut Tangerang, Buntut Berkas Perkara Tak Kunjung Lengkap Pengaruhi Kasus Pagar Laut Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/bareskrim-344436628.jpg" alt="Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro. (Ilham Wancoko/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro. (Ilham Wancoko/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bareskrim telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus pagar laut di Desa Segara Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Kesembilan tersangka diperkirakan mendapat keuntungan miliaran rupiah dari pengubahan sertifikat dan letak tanah tersebut. Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menuturkan bahwa keuntungan para pelaku sudah teridentifikasi. Petugas mengetahui bahwa objek sertifikat sudah ada yang dijaminkan bank. "Ini masih proses penyidikan lebih lanjut," ujarnya. Selain itu, terdapat tanah yang telah dijual dengan nilai mencapai miliaran rupiah. "Kami juga akan melaksanakan pemeriksaan kepada bank dan pihak terkait lainnya," urainya. Menurutnya, hingga saat ini para tersangka belum ditahan karena masih dalam tahap penetapan tersangka. "Kemarin, sebelum Lebaran, kita gelar perkara. Sebagian besar penyidik terlibat dalam operasi pengamanan Lebaran, sehingga baru bisa kita update hari ini," jelasnya. Saat ini, petugas sudah mengagendakan tindak lanjut dari penanganan perkara tersebut. Rencananya, minggu depan penyidik akan melakukan pemanggilan untuk pemeriksaan sebagai tersangka. "Saya sudah perintahkan," tegasnya. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipudm) Bareskrim menetapkan sembilan tersangka dalam kasus pagar laut di Bekasi. Tersangka termasuk Kepala Desa Segara Jaya hingga ketua Tim Support PTSL Badan Pertanahan Negara (BPN). Sebanyak 40 orang saksi telah diperiksa dalam kasus tersebut. Dirtipidum Bareskrim Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menuturkan bahwa dalam gelar perkara pada 20 Maret 2025, disepakati untuk menetapkan sembilan tersangka dalam kasus pagar laut di Bekasi. "Sembilan tersangka berasal dari Kepala Desa hingga petugas BPN," ujarnya. Kesembilan tersangka terdiri dari Mantan Kepala Desa Segara Jaya MS, Kepala Desa Segara Jaya 2023-sekarang berinisial AR, Kasi Pemerintahan Desa Segara Jaya GM, Y staf Desa Segara Jaya, S staf Desa Segara Jaya, AP Ketua Tim Support PTSL, GG Petugas Ukur Tim Support, MJ Operator Komputer, dan HS Tenaga Pembantu di Tim Support Program PTSL. "Mereka memiliki peran berbeda, mulai dari menandatangani proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hingga menjual lokasi bidang tanah di laut," paparnya.

Bareskrim menetapkan sembilan tersangka dalam kasus pagar laut di Bekasi, dengan kerugian miliaran rupiah dari pengubahan sertifikat tanah.

Bareskrim Ungkap Tersangka Kasus Pagar Laut di Bekasi Jawa Barat Dapat Cuan Miliaran Rupiah

<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/Pembongkaran-pagar-laut-1920632490.jpg" alt="PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) membongkar pagar laut tanpa izin di Desa Segarajaya, Bekasi Jawa Barat, Selasa (11/2). (Humas KKP)" width="100%">
<figcaption>PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) membongkar pagar laut tanpa izin di Desa Segarajaya, Bekasi Jawa Barat, Selasa (11/2). (Humas KKP)</figcaption>
</figure> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>JawaPos.com - Keberadaan pagar laut tanpa izin di Desa Segarajaya, Bekasi Jawa Barat, akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) selaku pemasang mulai hari ini Selasa (11/2).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono menuturkan, pembongkaran dilakukan lantaran pemanfaatan ruang laut tersebut tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Pagar laut itu pun telah lebih dahulu disegel oleh KKP.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"KKP melalui Ditjen PSDKP hadir menindak segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati serta menyebabkan perubahan fungsi ruang laut seperti pemagaran laut ini," ujar Pung Nugroho, Selasa (11/2).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ia menegaskan, PT. TRPN akan dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan Pasal 7 Ayat 2 huruf b, h, dan i, yakni berupa denda administratif, pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang laut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015628890/kkp-beri-pemberdayaan-ke-nelayan-terdampak-pagar-laut-di-tangerang">KKP Beri Pemberdayaan Ke Nelayan Terdampak Pagar Laut di Tangerang</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>"PT. TRPN telah mengakui adanya pelanggaran pemanfaatan ruang laut dan siap untuk dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan pemulihan dengan melakukan pencabutan pagar dan timbunan," jelasnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto menjelaskan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan, terdapat dua jenis pelanggaran yang ditemukan. Yakni pelanggaran PKKPRL dan pelanggaran reklamasi.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pelanggaran reklamasi ditemukan pemanfaatan lahan tanpa PKKPRL seluas 6,7912 Ha, yang terdiri dari area homebase 3,35363 Ha dan sempadan 3,43757 Ha," terangnya.</div>

Keberadaan pagar laut tanpa izin di Desa Segarajaya, Bekasi Jawa Barat, akhirnya dibongkar. Pembongkaran dilakukan oleh  pihak pemasang

Pagar Laut Ilegal di Bekasi di Bongkar, KKP juga Temukan Pelanggaran Reklamasi 6,7 Hektare!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/Pagar-Laut-Di-Tangerang-Dery-Ridwansah-5-1677767108.jpg" alt="Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Nelayan membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berencana melaksanakan gelar perkara penyelidikan atas kasus penerbitan sertifikat di atas laut Tangerang, Banten pada hari ini (4/2). Informasi tersebut disampaikan setelah mereka memeriksa sejumlah pihak sejak penyelidikan berjalan pada 10 Januari lalu.&nbsp; Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro, pihaknya sudah memeriksa tujuh orang dari berbagai instansi. Yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pemerintah Daerah Tangerang, Pemerintah Daerah Banten, dan beberapa pihak lainnya.&nbsp; &rdquo;Dalam hal ini kami memeriksa dari Inspektorat BPN Republik Indonesia, mantan kakantah Kabupaten Tangerang, panitia A dua orang, Kakantah Kabupaten Tangerang yang baru, kasi sengketa Kakantah Kabupaten Tangerang, dan kasi penetapan Kantah Kabupaten Tangerang,&rdquo; terang Djuhandani pada Senin 3/2). Dalam penyelidikan yang mereka lakukan, Dittipidum Bareskrim Polri sudah menerima sejumlah warkah penerbitan sertifikat dari Kantah Kabupaten Tangerang dengan total sebanyak 263 berkas untuk penyelidikan lebih lanjut. &rdquo;Kemudian tindak lanjut proses kami saat ini proses pemeriksaan dan akan gelar perkara, gelar perkara kemungkinan akan kami laksanakan besok,&rdquo; ungkapnya. Penyelidikan atas penerbitan sertifikat di atas laut berjalan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pemanggilan para pihak terkait untuk diperiksa oleh Bareskrim Polri sudah berlangsung sejak 20 Januari 2025. Namun demikian, pemeriksaan para pihak baru bisa dilakukan kemarin.&nbsp; &rdquo;Karena situasi saat itu berbagai kegiatan yang ada, menjelang liburan dan sebagainya. Kami berkoordinasi dengan kementerian, hasilnya ada tujuh yang kami periksa,&rdquo; ungkap Djuhandani.&nbsp; Langkah tersebut dilaksanakan oleh Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti temuan penerbitan sertifikat di atas laut yang berada di area pagar laut. Temuan itu menjadi sorotan banyak pihak. Termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang telah melakukan tindakan tegas kepada para pihak terkait penerbitan sertifikat tersebut.

Penyelidikan atas penerbitan sertifikat di atas laut berjalan sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Bareskrim Polri Gelar Perkara Kasus Penerbitan SHGB di Atas Laut Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/16/pagar-laut2-477457330.jpg" alt="Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segel pagar laut di Perairan Bekasi. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segel pagar laut di Perairan Bekasi. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin yang terbuat dari bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/1). Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono di Bekasi, Rabu mengatakan bahwa penyegelan dilakukan karena pagar laut tersebut tidak mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Dia menyampaikan bahwa langkah tegas itu dilakukan karena pihak yang diduga melakukan pemagaran tidak mengindahkan surat untuk penghentian sementara, yang telah dilayangkan KKP pada 19 Desember 2024. "Dulu kami sudah turun ke sini. Tanggal 19 Desember (2024) sudah kami peringatkan berhenti, urus dulu PKKPRL-nya. Karena itu menjadi konsen kami. Ternyata kemarin siang anggota kami ke sini itu eskavator masih kerja. Makanya saya putuskan saya segel," kata Pung Nugroho di sela meninjau pagar laut itu. Ipunk sapaan akrab Pung Nugroho menekankan bahwa seharusnya, pihak swasta yang telah menerima surat penghentian sementara dari KKP terkait pemagaran laut itu agar mengindahkan hal itu. "Seharusnya ketika sudah ada surat penghentian sementara dulu itu. Jangan ada pergerakan dulu," ucapnya. Lebih lanjut, Ipunk mengatakan bahwa penyegekan akan terus berlangsung sembari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP akan mengkaji pengajuan PKKPRL dari kegiatan itu. "Akan dikaji dulu dari Kementerian KKP khususnya Ditjen PRL. Apakah itu layak atau tidaknya (diterbitkan PKKPRLnya) karena kalau kita lihat tadi ini kan laut," jelas Ipunk. Ipunk menegaskan bahwa penghentian tersebut karena kegiatan itu berada di wilayah laut sehingga diwajibkan terlebih dahulu memiliki PKKPRL. "Kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut, tidak ada PKKPRLnya. Ini kan masih wilayah laut di situ. Jadi dari KKP, dari kaca mata KKP karena tidak ada PKKPRL-nya," tegasnya. Ia menambahkan, ke depan pihaknya juga akan menindaklanjuti hal itu dengan melakukan rapat bersama pihak terkait baik pemerintah daerah, perusahaan yang terlibat, termasuk pihaknya yang menerbitkan dokumen darat. "Terkait dengan dokumen lain yang ada di mereka nanti selanjutnya akan kami rapatkan bersama, antara Pemda, kemudian mungkin dari perusahaannya. Di sini mungkin ada teman-teman instansi lain yang menerbitkan dokumen darat," kata Ipunk. Dalam melakukan penyegelan, KKP memasang Plang penghentian kegiatan reklasi tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di kawasan pagar laut yang berada di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Ada sekitar lima plang terpasang. Plang itu bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Penghentian Kegiatan Reklamasi Tanpa PKKPRL. Penghentian berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf dan i Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut. Atas Pelanggaran Kegiatan Pemanfaatan Laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Penyegelan dilakukan karena pagar laut tersebut tidak mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

KKP Segel Pagar Laut di Perairan Bekasi