<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Rian Alfianto

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kuswandi

Perundingan Putaran Ketiga  Iran-AS di Jenewa Berakhir Tanpa Kesepatakan

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/JKT_-Beli-Rumah-Bebas-Pajak-Diperpanjang-Lagi-Sampai-Akhir-2027_Salman-Toyibi_-4-3806189667.jpg" alt="Pengunjung mengamati maket hunian apartemen di salah satu mall di Jakarta, Minggu (19/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung mengamati maket hunian apartemen di salah satu mall di Jakarta, Minggu (19/10/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pasar properti di Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Hal ini terlihat dari menurunan daya beli masyarakat pada sektor perumahan, terutama apartemen. Kondisi ini berdampak langsung pada kantong daerah. Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) DKI Jakarta dilaporkan gagal mencapai target akibat sepinya transaksi jual beli properti di ibu kota. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati menuturkan, pendapatan BPHTB 2025 ditargetkan mencapai Rp 10,37 triliun. Namun, realisasinya hanya memperoleh Rp 6,01 triliun atau sekitar 57,98 persen. Hal ini disebabkan lesunya pasar properti di Jakarta. Banyak pengembang yang kini terpaksa mengubah strategi bisnis mereka demi kelangsungan usaha. "Jadi, kami juga sudah melakukan survei ke lapangan. Kalau tadinya para pengembang itu membangun apartemen yang niat awalnya untuk dijual, karena memang penurunan daya beli masyarakat untuk membeli properti, sehingga itu saat ini adalah disewakan," ujar Lusiana saat Konferensi Pers Realisasi APBD 2025 di Balai Kota, Rabu (21/1). Perubahan status properti dari "dijual" menjadi "disewakan" ini ternyata mengubah alur setoran pajak. Alih-alih masuk ke kas daerah lewat BPHTB, pajak dari apartemen kini justru mengalir ke pemerintah pusat. Lusiana menjelaskan bahwa fenomena ini menjadi alasan utama mengapa target pajak daerah tidak tercapai secara maksimal. "Makanya tadi saya sampaikan juga bahwa karena disewakan, bukan masuk lagi ke Pemerintah Daerah karena menjadi pendapatan dari Pemerintah Pusat karena ada PPh Sewa itu. Ini terjadi karena memang pasar properti sangat turun sehingga mengakibatkan BPHTB tidak tercapai," tambahnya. Rapor Pajak Jakarta 2025: Tergerus Kontraksi Meski pasar properti lesu, secara umum kinerja penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tahun 2025 masih terjaga di level 90 persen atau setara dengan Rp 43,98 triliun. Namun, angka ini mengalami penurunan sebesar 1,06 persen (YoY). Beberapa poin penting dari kondisi ekonomi Jakarta di penghujung 2025 antara lain: - Insentif Fiskal: Pemerintah menggelontorkan tax expenditure sebesar Rp 7,14 triliun untuk mendukung pemulihan ekonomi. - Pertumbuhan Ekonomi: Tetap stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi terkendali pada angka 2,63 persen (lebih rendah dari nasional yang sebesar 2,92 persen). - Tren Triwulan IV: Penerimaan pajak tercatat Rp9,81 triliun, namun terkontraksi 7,95 persen dibandingkan triwulan III 2025. Kabar Baik di Desember: Meski secara umum turun, penerimaan pajak bulan Desember 2025 mencapai Rp 3,74 triliun, tumbuh positif 29,52 persen dibanding November. Langkah strategis pemberian insentif fiskal diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekonomi Jakarta di tengah tantangan daya beli yang masih membayangi sektor properti.

Pasar properti Jakarta lesu pada 2025, apartemen lebih banyak disewakan daripada dijual. BPHTB DKI turun, pengembang ubah strategi bisnis.

Daya Beli Anjlok, kini Lebih Banyak Apartemen di Jakarta Disewakan daripada Dijual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/04/pbb-bogor-1486610816.jpg" alt="Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberlakukan program relaksasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada 2026. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberlakukan program relaksasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada 2026. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberlakukan program relaksasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada 2026 untuk meringankan keuangan warga sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Adi Mulyadi mengatakan, program relaksasi PBB-P2 berlaku mulai 2 Januari hingga 31 Maret 2026 dengan sejumlah fasilitas keringanan bagi wajib pajak. "Relaksasi ini kami berikan sebagai bentuk stimulus kepada masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya lebih ringan, sekaligus mendorong kepatuhan pajak sejak awal tahun," kata Adi di Cibinong, Jabar, Minggu (4/1). Ia menjelaskan&nbsp;salah satu kebijakan utama dalam program tersebut adalah pembebasan PBB-P2 tahun pajak 2026 bagi wajib pajak perorangan dengan nilai ketetapan hingga Rp 100.000. Selain itu, Pemkab Bogor juga memberikan diskon sebesar 10 persen bagi masyarakat yang melakukan pembayaran PBB-P2 tahun pajak 2026 selama periode program berlangsung. Bappenda Kabupaten Bogor juga menyiapkan skema diskon bertingkat untuk penyelesaian tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. Untuk tunggakan tahun pajak 1994 hingga 2011 diberikan diskon 100 persen dan penghapusan denda, dengan syarat wajib pajak melunasi kewajiban PBB periode 2012 sampai 2026. Sementara itu, tunggakan tahun pajak 2012 hingga 2020 memperoleh diskon 40 persen dan penghapusan denda administrasi, serta tunggakan tahun pajak 2021 hingga 2025 mendapatkan diskon 30 persen dan penghapusan denda. Adi&nbsp;menambahkan guna memudahkan masyarakat, pembayaran PBB-P2 kini dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari perbankan, e-commerce, dompet digital, gerai ritel, hingga layanan pembayaran berbasis QRIS. "Masyarakat tidak perlu datang ke loket, karena pembayaran bisa dilakukan secara digital melalui berbagai mitra resmi yang telah bekerja sama dengan Bappenda," ujarnya. Ia berharap program relaksasi PBB-P2 ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat Kabupaten Bogor sebelum masa berlakunya berakhir pada akhir Maret 2026.

Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memberlakukan program relaksasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada 2026.

Pemkab Bogor Berlakukan Relaksasi Pembayaran PBB pada 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/dmo0RpJrShXQZzXedumHjsrlVOYJD1f8YeJu7mXv-1-495559029.jpg" alt="Caption: Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Caption: Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di sejumlah daerah menuai polemik di tengah masyarakat. Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, meminta pemerintah pusat khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memberikan solusi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan keresahan. Khozin menilai fenomena kenaikan PBB-P2 merupakan upaya kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).&nbsp; &ldquo;Kenaikan PBB-P2 sebagai ikhtiar untuk menaikkan PAD di masing-masing daerah untuk kepentingan belanja di daerah,&rdquo; kata Khozin kepada wartawan, Selasa (19/8). Menurutnya, lonjakan tarif yang terjadi saat ini dipicu oleh beberapa faktor. Selain penundaan penyesuaian tarif selama bertahun-tahun, kenaikan juga disebabkan oleh lonjakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang didasarkan pada hasil appraisal, namun kerap kali tidak akurat.&nbsp; &ldquo;Akibatnya, saat kebijakan kenaikan tarif dilakukan mengalami lonjakan yang fantastis,&rdquo; ucapnya. Khozin menekankan, kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Dalam aturan itu, batas maksimum tarif PBB-P2 diubah dari 0,3 persen menjadi 0,5 persen, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif. &ldquo;Pemda memiliki ruang lebih besar untuk menaikkan tarif jika dipandang perlu,&rdquo; terangnya. Selain itu, UU HKPD juga mengatur soal Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan minimal 20 persen hingga maksimal 100 persen dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Ketentuan ini, menurut Khozin, turut memperbesar peluang kenaikan PBB-P2 secara nominal.&nbsp; Bahkan, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke daerah juga ikut menjadi faktor pendorong, sebab 10 persen dari DBH ditentukan berdasarkan kinerja daerah, termasuk dalam sektor pajak. Namun, Khozin menekankan bahwa fenomena kenaikan PBB-P2 tidak bisa dilepaskan dari kondisi keuangan daerah yang masih terbatas. Karena itu, Komisi II DPR bersama Mendagri tengah membahas formula untuk memperkuat pendapatan daerah melalui penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).&nbsp; &ldquo;Poin itu menjadi pangkal persoalan. Makanya, sejak awal tahun ini, Komisi II DPR dan Mendagri secara intensif membahas perbaikan tata kelola BUMD di daerah sebagai ikhtiar untuk memperkuat pendapatan di daerah,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, salah satu opsi yang mengemuka adalah pembentukan undang-undang khusus tentang tata kelola BUMD.&nbsp; &ldquo;Opsi yang muncul di antaranya membentuk UU khusus tata kelola BUMD yang dimaksudkan sebagai sumber bagi penerimaan daerah,&rdquo; pungkasnya.

Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memicu polemik, Komisi II DPR minta solusi dari Kemendagri.

Kenaikan PBB P2 Tuai Polemik, Komisi II DPR Minta Kemendagri Beri Solusi Kuatkan Keuangan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/IMG-20250813-WA0075-1505288483.jpg" alt="Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)" width="100%">
<figcaption>Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, dua daerah telah membatalkan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tito mengatakan, sebanyak 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024. Sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.&nbsp; Berdasarkan data tersebut, ia pun mengatakan sebagian besar aturan daerah mengenai kenaikan PBB dan NJOP itu diterbitkan sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada awal 2025. Ia mengatakan, dari 20 daerah yang menaikkan besaran PBB dan NJOP tersebut, dua diantaranya sudah membatalkan aturan tersebut. "Dari 20 daerah ini, dua daerah sudah membatalkan, Pati dan Jepara," ujar Tito dikutip dari Antara, Sabtu (16/8). Tito mengatakan, kenaikan PBB dan NJOP memang merupakan kewenangan pemerintah daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). "Tapi ada klausul, yaitu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang kedua juga harus ada partisipasi dari masyarakat, jadi harus mendengar suara publik juga," ujar dia. Sementara itu, dia membantah bahwa kenaikan PBB hingga ratusan persen di sejumlah daerah sebagai buntut dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.&nbsp;Sejumlah daerah, kata dia, telah memberlakukan kenaikan tarif PBB sejak 2022, termasuk lima daerah yang baru mulai memberlakukan kenaikan pajak tersebut pada tahun ini. "Jadi, Perkada (Peraturan Kepala Daerah) dari lima daerah itu dibuat di tahun 2025. Sisanya (15) itu dibuat di tahun 2022, 2023, dan 2024. Artinya, (kenaikan PBB dan NJOP di) 15 daerah tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi," kata Tito. Sebagai informasi, pada Rabu (13/8), puluhan ribu warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai buntut dari polemik kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kebijakan tersebut pada akhirnya dibatalkan dan tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti semula atau sama seperti tahun 2024.

Mendagri Tito Karnavian mengungkap dua daerah batalkan kenaikan PBB dan NJOP, dampak kebijakan pajak bagi masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian Sebut Pati dan Jepara Batalkan Kenaikan PBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/JKT_Raker-Mendagri-Menkes-Mensos-Bahas-Data-JKN_SALMAN-TOYIBI-09JPG-1699225111.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) disela rapat kerja dengan komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) berbincang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) disela rapat kerja dengan komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sejumlah daerah tidak terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.&nbsp;Menurut Tito, terdapat sejumlah daerah yang telah memberlakukan kenaikan tarif PBB sejak 2022, termasuk lima daerah yang baru mulai memberlakukan kenaikan pajak tersebut pada tahun ini. "Kami sudah melihat daerah-daerah ini, ada yang memang menaikkan, tapi bervariasi ada yang 5 persen, ada yang 10 persen, ada yang kemudian berdampak di atas 100 persen, itu 20 daerah," katanya, dikutip dari Antara, Sabtu (16/8). Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.&nbsp;Berdasarkan data tersebut, ia pun mengatakan sebagian besar aturan daerah mengenai kenaikan PBB dan NJOP itu diterbitkan sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada awal 2025. "Jadi, Perkada (Peraturan Kepala Daerah) dari lima daerah itu dibuat di tahun 2025, sisanya itu dibuat di tahun 2022, 2023, dan 2024. Artinya, (kenaikan PBB dan NJOP di) 15 daerah tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi," kata Tito, menjelaskan. Ia mengatakan dari 20 daerah yang menaikkan besaran PBB dan NJOP tersebut, dua diantaranya sudah membatalkan aturan tersebut.&nbsp;"Dari 20 daerah ini, dua daerah sudah membatalkan, Pati dan Jepara," ujar dia. Tito mengatakan, kenaikan PBB dan NJOP memang merupakan kewenangan pemerintah daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).&nbsp;"Tapi ada klausul, yaitu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang kedua juga harus ada partisipasi dari masyarakat, jadi harus mendengar suara publik juga," ujar dia.&nbsp; Pada Rabu (13/8), puluhan ribu warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai buntut dari polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.&nbsp;Kebijakan tersebut pada akhirnya dibatalkan dan tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti semula atau sama seperti tahun 2024.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan kenaikan PBB dan NJOP di sejumlah daerah tidak terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Mendagri Tito Karnavian Bantah Kenaikan PBB di 20 Daerah hingga Ratusan Persen Dampak dari Efisiensi Anggaran Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/demo-bupati-pati-1147260187.jpg" alt="Aksi massa di depan kantor Bupati Pati Sudewo, Rabu (13/8).(IST)." width="100%">
<figcaption>Aksi massa di depan kantor Bupati Pati Sudewo, Rabu (13/8).(IST).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kerusuhan di Pati yang disulut Bupati Pati Sudewo dimulai dengan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebanyak 250 persen. Kebijakan menaikkan PBB secara ugal-ugalan itu menunjukkan pemahaman pemerintah daerah (Pemda) yang telah bergeser. Dari PBB sebagai pengendali harga tanah menjadi sumber pendapatan pemda.&nbsp; <div dir="auto">Sekretaris Majelis Pakar Konsorsium Pembaharuan Agraria Iwan Nurdin menuturkan bahwa kebijakan kenaikan PBB sebanyak 250 persen dan berbagai daerah secara serempak dan serampangan ini bukti bahwa Pemda telah memiliki pandangan yang berubah. "Dari PBB sebagai pengendali harga tanah menjadi PBB sebagai sumber pendapatan," paparnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal sesuai Undang-undang (UU) 5/1960 tentang Agraria, PBB hanya menjadi pengendali harga tanah. Namun, ternyata kenyataannya pemda menabrak UU tersebut karena alasan tidak punya uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama ini informasinya pemda tidak punya uang atau anggaran, semua tidak mengetahui level dari ketiadaan anggaran ini. Biasa saja, sedang atau parah hingga membuat pemda dengan mudah menaikkan PBB," ujarnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, diketahui dana dari pusat ke pemda yang menurun menjadi penyebab pemda kekurangan anggaran. Karena itu seharusnya, pemda menagih ke pemerintah pusat untuk berbagai dana dari pusat. Seperti dana alokasi khusus, dana alokasi umum, bagi hasil dan sebagainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Getol minta ke pusat dana alokasi. Bukan dengan menaikkan PBB secara serampangan," urainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lagi pula, menaikkan pajak itu harus dengan presentasi. Masyarakat, asosiasi, pengusaha dan rakyat diajak dialog penyebab kenaikan dan dasarnya apa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lagi pula dasar kenaikan 250 persen itu tidak jelas. Padahal harus ada tim survei, penilaian untuk memastikan dasar kenaikan itu sesuai regulasi. Tim survei ini juga mahal biayanya," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, PBB ini merupakan peninggalan kolonial Belanda. Yang selama ini terus diakomodir pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemendagri hanya memberikan aturan setiap 3 tahun boleh direvisi, entah naik atau turun," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat bicara tanah, jenis pajaknya beragam. Dalam transaksi tanah ada pajak penghasilan, bea peralihan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah/Bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai. Lalu setiap tahun terdapat PBB. Begitu banyak pajak pertanahan, padahal sebuah pajak itu seharusnya dikembalikan ke masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa yang dikembalikan ke negara sebagai kontribusi, tidak ada. Tidak ada transparansi dalam penggunaan uang hasil PBB. Tanah kena banjir tetap banjir, lingkungan tidak aman tidak ada yang menangani," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, lanjutnya, sebagai solusi permasalahan PBB dan tanah, pemda harus kembali ke pandangan awal. "PBB sebagai pengendali harga tanah, bukan pendapatan negara," terangnya.&nbsp;</div>

Kenaikan PBB 250 persen di Pati memicu kerusuhan, menunjukkan perubahan fungsi PBB dari pengendali harga tanah jadi sumber pendapatan Pemda.

Pemda Diminta Tak jadikan PBB Sapi Perah Pendapatan Daerah