<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/WhatsApp-Image-2025-07-16-at-135250-3555865665.jpg" alt="Ilustrasi: Sejumlha orang mengantre untuk membayar pajak kendaraan bermotor di samsat Manyar, Surabaya, Rabu (16/7). (Juliana Christy/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sejumlha orang mengantre untuk membayar pajak kendaraan bermotor di samsat Manyar, Surabaya, Rabu (16/7). (Juliana Christy/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ratusan driver ojek online (ojol) memadati kantor Samsat Manyar, Surabaya, Rabu (16/7) pagi. Mereka berbondong-bondong memanfaatkan program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digulirkan Pemprov Jawa Timur (Jatim) melalui kebijakan Penghapusan Pajak Daerah 2025. Salah satunya adalah Nurul Aini (47), driver ojol yang sudah sejak 2017 melayani penumpang di Surabaya. Ia rela menempuh perjalanan sekitar 7 kilometer dari rumahnya di Jalan Bulak Rukem Timur IE, Kecamatan Bulak, demi mengurus pajak sepeda motor yang telah mati. &ldquo;Biasanya saya nggak pernah telat bayar pajak. Tapi tahun ini anak masuk sekolah, jadi uangnya dipakai buat kebutuhan sekolah dulu,&rdquo; ujarnya sambil tersenyum. Nurul mengatakan, kebijakan ini sangat membantu dirinya. Selama beberapa tahun terakhir, ia hanya perlu membayar Rp 35 ribu untuk pajak motornya berkat program khusus untuk driver ojol dari Pemprov Jatim. Namun tahun ini, karena telat, ia khawatir harus membayar denda. &ldquo;Mudah-mudahan keringanan itu masih berlaku tahun ini,&rdquo; katanya. Tak hanya Nurul, tercatat ada sekitar 300 driver ojol dari berbagai platform seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, hingga Maxim yang mendatangi Samsat Manyar pada hari yang sama. Mereka ingin segera memanfaatkan momen pembebasan denda pajak yang berlaku mulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2025. <h2>Syarat Mendapatkan Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Jatim</h2> Program Penghapusan Pajak Daerah 2025 ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Melalui kebijakan ini, Pemprov Jatim memberikan sejumlah keringanan kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan. Berikut keringanan yang diberikan: - Pembebasan sanksi administratif keterlambatan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). - Pembebasan PKB progresif. - Pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB dan BBNKB untuk tahun 2024 dan sebelumnya. Adapun syarat untuk mendapatkan pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB dan BBNKB adalah: - Pemilik kendaraan roda dua yang masuk data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan PKB pokok maksimal Rp500 ribu. - Driver ojek online (roda dua). - Kendaraan roda tiga dengan PKB pokok maksimal Rp500 ribu. Program ini disambut antusias warga. Banyak pemilik kendaraan berharap momen ini bisa meringankan beban mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

ada sekitar 300 driver ojol dari berbagai platform seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, hingga Maxim yang datangi Samsat Manyar pada hari ini.

Driver Ojol Ramai-ramai Geruduk Samsat Surabaya Manfaatkan Bebas Denda Pajak Motor 2025, Ini Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/14/opsen-stnk-787837114.jpg" alt="Pemberlakuan Opsen dibeberapa wilayah sudah berjalan." width="100%">
<figcaption>Pemberlakuan Opsen dibeberapa wilayah sudah berjalan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dampak pemberlakuan kebijakan Opsen Pajak yang berlaku 5 Januari 2025 berimbas pada penjualan kendaraan bermotor salah satunya roda dua. Hal ini dirasakan para diler, banyak konsumen melakukan pembatalan karena ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Munculnya kebijakan Opsen atau pungutan tambahan pajak dinilai tidak hanya membuat calon konsumen berpikir ulang untuk membeli kendaraan, namun hal ini juga berdampak signifikan pada performa penjualan. Salah satu diler berlambang garpu tala diwilayah Depok juga merasakan turunnya penjualan secara drastis. Tak sedikit calon pembeli yang sudah memberikan DP tidak berlanjut membeli setelah mengetahui ada biaya tambahan. Menurut sang kepala cabang berinisial AR mengungkapkan bahwa bulan kemarin kurang lebih ada 15 konsumen yang melakukan pembatalan karena adanya Opsen. "Tenaga penjual kami mengeluhkan pemberlakuan Opsen, konsumen banyak yang batal karena ada biaya tambahan lagi. Misalnya untuk konsumen yang beli Yamaha Aerox terbaru konsumen harus nambah biaya Opsen wilayah Depok sekitar 1,9 juta. Besaran Opsen ini tergantung wilayah masing-masing," ujar AR kepada Jawapos.com, Selasa (14/1). AR menambahkan biaya Opsen menjadi beban tambahan di luar harga on-the-road (OTR) yang dibayarkan konsumen saat membeli sepeda motor baru. Namun menurutnya setelah hal ini ramai dan mendapat keluhan dari para dealer, kebijakan Opsen wilayah Depok akhirnya di tunda hingga tiga bulan kedepan. Ini kesempatan baik bagi konsumen maupun dealer untuk membeli dan menggenjot penjualan. "Wilayah Depok kebijakan Opsen akhirnya di tunda hingga tiga bulan kedepan. Meskipun saat awal pemberlakuan kami sempat kena imbasnya tapi ada juga konsumen tetap membeli. Saya dengar dari teman dealer yang ada di wilayah Banten kebijakan Opsen malah ditunda hingga 6 bulan kedepan," tambahnya. Menurut AR dampak Opsen Pajak lebih terasa dibandingkan kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025. "Sebenarnya konsumen lebih nggak masalah dengan PPN 12%, karena sudah include dalam harga OTR. Tapi opsen, karena tambahan di luar OTR, mereka merasa terbebani," kata AR. Dengan kenaikan PPN menjadi 12% dan ditambah tambahan Opsen yang harus dibayarkan tak sedikit para dealer pesimis dengan target penjualan. Selain menurunkan minat konsumen, kebijakan opsen dianggap kurang jelas. "Kami harus putar otak ubah strategi gimana konsumen tidak lari. Bahkan ada konsumen yang menganggap kita mempermainkan harga. Lho itu sudah kami berikan diskon, tapi kena biaya Opsen harganya jadi balik lagi," katanya. AR berharap pemerintah daerah memberikan solusi terkait hal ini. Paling tidak ada sosialisasi atau penambahan biaya Opsen yang tidak terlalu tinggi prosentasenya. Sebagai informasi Pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan ini berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

Dampak pemberlakuan kebijakan Opsen Pajak yang berlaku 5 Januari 2025 berimbas pada penjualan kendaraan bermotor salah satunya roda dua.

Opsen Diberlakukan Banyak Dealer Motor Mengeluh Penjualan Turun

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/14/LUHUT-2911953662-464444603.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, memastikan tidak ada rencana Pemerintah untuk menaikkan pajak motor berbahan bakar minyak atau bensin (BBM) dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Jodi untuk memberi penjelasan atas pernyataan Menko Marves Luhut Binsar yang mengatakan pemerintah berencana menaikkan pajak motor berbahan bakar bensin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat,&rdquo; kata Jodi dalam keterangan tertulis, Jumat (19/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, kenaikan pajak kendaraan bermotor ini masih wacana. Utamanya, dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu,&rdquo; jelas Jodi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Jodi mengatakan, usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rapat koordinasi (rakor) sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Termasuk juga dibahas mengenai insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat,&rdquo; tutur Jodi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat,&rdquo; tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana menaikkan pajak motor BBM. Tujuannya agar masyarakat beralih ke kendaraan listrik, dengan begitu bisa mengurangi polusi udara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alasan lain karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang cukup bagus, belum pernah sepanjang sejarah di bawah 3 persen. Sepanjang 34 bulan berturut-turut, neraca ekspor Indonesia juga surplus. Hal ini, kata dia, mengindikasikan ekonomi di era Jokowi berhasil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik, sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat," kata Luhut dalam acara peresmian perusahaan mobil listrik Build Your Dream (BYD) asal China, Kamis (18/1).</div> &nbsp;

Kenaikan pajak kendaraan bermotor ini masih wacana. Utamanya, dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek.

Orangnya Luhut Pastikan Tidak Ada Rencana Menaikkan Pajak Motor BBM Dalam Waktu Dekat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/tunggakan-pajak-motor-di-jakarta-capai-rp-16-miliar_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Ratusan motor di Jakarta tunggak pajak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Ratusan motor di Jakarta tunggak pajak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak hanya mobil mewah, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta pun tengah menyisir para penunggak pajak untuk pemilik kendaraan roda dua. Sebab, sesuai data para pemilik menunggak sampai angka yang tidak main-main. Kepala BPRD DKI Jakarta Faisal Syafruddin menjelaskan para penunggak ini memiliki dua kategori. Ada yang menunggak diatas Rp 20 juta, adapula yang menunggak dengan kisaran Rp 10 juta sampai Rp 20 juta. "Yang tunggakannya di atas Rp 20 juta ada 9 motor, sedangkan yang di atas Rp 10 juta sampai Rp 20 juta ada 131 motor," tuturnya lewat keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (14/2). Adapun dari keterangannya, Faisal menyebutkan tunggakan motor mewah di atas Rp 20 juta itu, jika ditotal mencapai Rp 255 juta. Sedangkan, 131 motor yang tunggakannya di atas Rp 10 juga totalnya sebesar Rp 1,6 miliar. "Ini seperti motor sport dan Harley (Davidson)," ucap Faisal. Menurutnya, besaran tunggakan yang didata baru mencakup pajak pokoknya. Untuk penerimaan bukan pajak (PNBP) seperti nomor plat satu hingga empat angka, nilainya akan berbeda. "Kami lakukan penagihan lewat surat dan door-to-door," ujar Faisal. Sebelumnya, Faisal menyebutkan ada 2.667 mobil mewah yang menunggak pajak setidaknya Rp 20 juta. Hal ini merupakan hasil penjaringan yang dilakukan oleh pihaknya per 13 Februari 2019. "Sebanyak 2.667 kendaraan jenisnya roda empat, tunggakan masing-masing lebih dari Rp 20 juta," kata Faisal. Faisal merincikan&nbsp; dari 2.667 mobil tersebut, diantaranya ada 966 jip&nbsp;segala merk, 1.380 sedan dan sejenisnya, 8 pikap, 302 minibus, dan 11 bestelwagen. Sehingga, ditotal tunggakan pajaknya bernilai Rp 89 miliar. Selain itu, adapula tunggakan kendaraan yang berkisar dari Rp 10 juta hingga Rp 20 juta. Tidak tanggung-tanggung, Faisal pun berhasil menjaring 11.708 kendaraan dengan besaran total pajak senilai Rp 155 miliar.

Tunggakan Pajak Motor di Jakarta Capai Rp 1,6 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/catat-tahun-depan-urus-pajak-motor-bisa-di-polsek_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai awal 2019 nanti, Polda Jawa Barat meluncurkan progam pengurusan perpanjangan pajak tahunan motor bisa dilakukan di markas polsek. Jadi, untuk mengurus pajak motor, masyarakat tidak harus jauh-jauh datang ke kantor Samsat. Kasat Lantas Polres Cirebon AKP Ahmat Troy Aprio mengatakan, program tersebut akan segera di-launching&nbsp;Polda Jawa Barat. &ldquo;Sekarang lagi disiapkan dan saat ini sedang tahap terakhir. Sekitar tiga minggu lagi bisa di-launcing,&nbsp;langsung oleh kapolda. Secara serentak se-Jawa Barat,&rdquo; ujar Ahmat Troy Aprio. Tapi, lanjut Troy, tak semua polsek melayani pajak motor. Di Kabupaten Cirebon ini ada 3 polsek yang nantinya bisa untuk tempat perpanjangan pajak tahunan motor. Yakni di Polsek Arjawinangun, Polsek Gempol, dan Polsek Losari. Di polsek yang ditunjuk itu untuk membuat surat dan mengesahakan saja, pembayaran pajak tetap melalui bank BJB atau Alfamart dan Indomaret. Masyarakat ke polsek menujukkan struk pembayarannya saja. "Dan hanya perpanjangan pajak tahunan. Karena ganti nama maupun 5 tahunan, harus tetap ke Samsat,&rdquo; ungkapnya mekepa Radar Cirebon (Jawa Pos Group).&nbsp;

Catat! Tahun Depan Urus Pajak Motor Bisa di Polsek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wacana-pajak-motor-dihapus-fraksi-demokrat-dki-janji-politik-kosong_m_-1.jpg" alt="Ilustrasi: PKS wacanakan pajak motor dihapus" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PKS wacanakan pajak motor dihapus</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Penghapusan pajak motor yang dicanangkan politisi PKS menuai pro kontra. Bahkan salah satu Politisi Demokrat di DPRD DKI Jakarta Santoso melihat, hal tersebut sebuah pernyataan yang tidak masuk akal. Santoso menyatakan tidak yakin atas janji yang disampaikan politisi PKS tersebut. Penghapusan pajak kendaraan untuk motor itu, akan dilakukan jika menang dalam Pemilu 2019. Santoso menilai penghapusan pajak motor merupakan suatu tindakan yang irasional untuk diimplementasikan di Indonesia. Terlebih, pajak merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah (PAD) terbesar. "Begini ya,&nbsp;please&nbsp;jangan memberikan janji politik kosong," tegas Santoso saat dikonfirmasi, Senin (26/11). Selain itu, janji yang disampaikan tersebut adalah pendidikan politik yang tidak sehat. Ia pun menyatakan data realiasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta per 15 November 2018&nbsp;dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp 7,2 triliun. "Mana bisa pakai kendaraan nggak bayar pajak. Saya kira parpol mesti etis dalam berkampanye jangan menjanjikan hal yang tidak mungkin,&rdquo;&nbsp;ucapnya. Sebelumnya, wacana penghapusan pajak&nbsp;untuk motor muncul dari Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf.&nbsp;Dia mengaku akan berjuang terhadap rancangan undang-undang (RUU) penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilu 2019.

Wacana Pajak Motor Dihapus, Fraksi Demokrat DKI: Janji Politik Kosong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wacana-pajak-motor-dihapus-fraksi-demokrat-dki-janji-politik-kosong_m_.jpg" alt="Ilustrasi: PKS wacanakan pajak motor dihapus" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: PKS wacanakan pajak motor dihapus</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Penghapusan pajak motor yang dicanangkan politisi PKS menuai pro kontra. Bahkan salah satu Politisi Demokrat di DPRD DKI Jakarta Santoso melihat, hal tersebut sebuah pernyataan yang tidak masuk akal. Santoso menyatakan tidak yakin atas janji yang disampaikan politisi PKS tersebut. Penghapusan pajak kendaraan untuk motor itu, akan dilakukan jika menang dalam Pemilu 2019. Santoso menilai penghapusan pajak motor merupakan suatu tindakan yang irasional untuk diimplementasikan di Indonesia. Terlebih, pajak merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah (PAD) terbesar. "Begini ya,&nbsp;please&nbsp;jangan memberikan janji politik kosong," tegas Santoso saat dikonfirmasi, Senin (26/11). Selain itu, janji yang disampaikan tersebut adalah pendidikan politik yang tidak sehat. Ia pun menyatakan data realiasi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta per 15 November 2018&nbsp;dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp 7,2 triliun. "Mana bisa pakai kendaraan nggak bayar pajak. Saya kira parpol mesti etis dalam berkampanye jangan menjanjikan hal yang tidak mungkin,&rdquo;&nbsp;ucapnya. Sebelumnya, wacana penghapusan pajak&nbsp;untuk motor muncul dari Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf.&nbsp;Dia mengaku akan berjuang terhadap rancangan undang-undang (RUU) penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilu 2019.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-wacanakan-hapus-pajak-motor-bestari-jangan-cari-popularitas_m_.jpg" alt="PKS wacanakan hapus pajak motor" width="100%">
<figcaption>PKS wacanakan hapus pajak motor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penghapusan denda pajak motor yang dikumandangkan oleh&nbsp;Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuai kontroversi. Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyatakan bisa saja hal tersebut berbenturan dengan aturan. Bestari menyatakan bahwa implementasi dalam penghapusan pajak motor diharapkan tidak hanya untuk mencari popularitas. Terlebih tahun depan sudah masuk dalam pesta demokrasi pemilihan para kader politik. "Saya kira jangan mencari popularitas yang belum dikaji menjelang pemilu 2019. Jangan asal ngomong. Jangan mewacanakan hal yang belum tentu dilaksanakan, memberi PHP," ungkapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (24/11). "Yang perlu dikaji adalah pelayanan pasca pemberian pajak itu. Jalan dirapihkan, motor di tempat tertentu disediakan jangan latah jelang pemilu gitu loh," tambahnya. Bukan tidak mungkin, lanjut Bestari, jika penghapusan pajak motor dilakukan selama tidak melanggar Undang-Undang. Namun, ia berharap agar PKS dapat adil tidak hanya memberlakukan pembebasan pajak untuk motor tapi juga kendaraan lain. "Jadi sebaiknya sebelum di kaji jangan latah di tengah jalan bilang mau bebaskan pajak a b c. Kenapa cuma motor? Kenapa nggak mobil dan pajak lainnya. Bebaskan saja semua, tapi kan enggak begitu," tegasnya. Jika motor dianggap dibebaskan karena yang punya adalah orang kecil, Bestari tidak menyetujui hal tersebut. Pasalnya, banyak juga masyarakat Indonesia yang mempunyai motor dengan harga fantastis berkisaran Rp 20 juta. "Siapa bilang wong cilik, wong cilik kan yang nggak punya motor, yang tinggal di rusun. Jelang pemilu berikan harapan yang lebih baik, kalau dipotong sedikit mungkin boleh. Tapi kalau dibebaskan berlebihan saya kira," tandasnya. Sebelumnya, wacana penghapusan pajak kendaraan motor muncul setelah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf membuat pernyataan akan berjuang terhadap rancangan undang-undang (RUU) penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilu 2019.

PKS Wacanakan Hapus Pajak Motor, Bestari: Jangan Cari Popularitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pks-wacanakan-hapus-pajak-motor-bestari-jangan-cari-popularitas_m_-1.jpg" alt="PKS wacanakan hapus pajak motor" width="100%">
<figcaption>PKS wacanakan hapus pajak motor</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penghapusan denda pajak motor yang dikumandangkan oleh&nbsp;Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuai kontroversi. Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyatakan bisa saja hal tersebut berbenturan dengan aturan. Bestari menyatakan bahwa implementasi dalam penghapusan pajak motor diharapkan tidak hanya untuk mencari popularitas. Terlebih tahun depan sudah masuk dalam pesta demokrasi pemilihan para kader politik. "Saya kira jangan mencari popularitas yang belum dikaji menjelang pemilu 2019. Jangan asal ngomong. Jangan mewacanakan hal yang belum tentu dilaksanakan, memberi PHP," ungkapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (24/11). "Yang perlu dikaji adalah pelayanan pasca pemberian pajak itu. Jalan dirapihkan, motor di tempat tertentu disediakan jangan latah jelang pemilu gitu loh," tambahnya. Bukan tidak mungkin, lanjut Bestari, jika penghapusan pajak motor dilakukan selama tidak melanggar Undang-Undang. Namun, ia berharap agar PKS dapat adil tidak hanya memberlakukan pembebasan pajak untuk motor tapi juga kendaraan lain. "Jadi sebaiknya sebelum di kaji jangan latah di tengah jalan bilang mau bebaskan pajak a b c. Kenapa cuma motor? Kenapa nggak mobil dan pajak lainnya. Bebaskan saja semua, tapi kan enggak begitu," tegasnya. Jika motor dianggap dibebaskan karena yang punya adalah orang kecil, Bestari tidak menyetujui hal tersebut. Pasalnya, banyak juga masyarakat Indonesia yang mempunyai motor dengan harga fantastis berkisaran Rp 20 juta. "Siapa bilang wong cilik, wong cilik kan yang nggak punya motor, yang tinggal di rusun. Jelang pemilu berikan harapan yang lebih baik, kalau dipotong sedikit mungkin boleh. Tapi kalau dibebaskan berlebihan saya kira," tandasnya. Sebelumnya, wacana penghapusan pajak kendaraan motor muncul setelah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf membuat pernyataan akan berjuang terhadap rancangan undang-undang (RUU) penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup bila menang Pemilu 2019.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kubu-jokowi-sebut-ide-pks-mustahil-direalisasikan_m_.jpg" alt="Ilustrasi Loket Pajak Kendaraan Bermotor. Ide PKS terkait penghapusan pajak motor dan SIM Seumur Hidup dinilai mustahil" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Loket Pajak Kendaraan Bermotor. Ide PKS terkait penghapusan pajak motor dan SIM Seumur Hidup dinilai mustahil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewacanakan untuk menghapus pajak sepeda motor. Termasuk mengubah masa berlaku surat izin mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga menduga PKS sedang mencari simpati publik. Itu lantaran mereka tengah dihadapkan pada ancaman tak lolos parlementary treshold. "Teman-teman PKS karena tahu susah menang, akhirnya menjanjikan sesuatu yang tidak realistis. Biasanya partai uang sudah gelagapan pusing makukan ide yang terlalu cerdas yang tidak mungkin dilakukan," ujar Arya di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (23/11). "PKS sadar bahwa mereka cukup berat untuk maju di 2019, sehingga mereka mengeluarkan ide-ide yang justru tidak mungkin untuk dicapai. Jadi hanya menjanjikan sesuatu yang mustahil untuk menggaet elektoral," tambahnya. Oleh sebab itu&lrm; politikus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ini mengaku aneh dengan usulan dari PKS tersebut. Sebab kalau semua digratiskan maka kendaraanakan semakin banyak. "Sementara kira yang namanya negara ini yang benar adalah makin memperbanyak transportasi publik," katanya. Di saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang meningkatkan transportasi massal. Namun PKS seolah-olah memperbanyak angkutan pribadi dengan cara menghapus pajak kendaraan. Apalagi posisi wakil gubernur DKI Jakarta akan diisi dari PKS juga. "&lrm;PKS satu sisi mau jadi wakil gubernur yang berusaha meningkatkan transporasi publik. Tapi buka ruang tidak ada pajak kendaraan bermotor. Artinya akan makin banyak orang yang memiliki kendaraan," pungkasnya. Sebelumnya, PKS berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor. Tak hanya itu saja, bila berhasil menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, PKS juga umbar janji untuk mengubah masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) yang saat ini per lima tahun menjadi seumur hidup.

Kubu Jokowi Sebut Ide PKS Mustahil Direalisasikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak motor

Berita Terkini

Driver Ojol Ramai-ramai Geruduk Samsat Surabaya Manfaatkan Bebas Denda Pajak Motor 2025, Ini Syaratnya

Opsen Diberlakukan Banyak Dealer Motor Mengeluh Penjualan Turun

Orangnya Luhut Pastikan Tidak Ada Rencana Menaikkan Pajak Motor BBM Dalam Waktu Dekat

Tunggakan Pajak Motor di Jakarta Capai Rp 1,6 Miliar

Catat! Tahun Depan Urus Pajak Motor Bisa di Polsek

Wacana Pajak Motor Dihapus, Fraksi Demokrat DKI: Janji Politik Kosong

Wacana Pajak Motor Dihapus, Fraksi Demokrat DKI: Janji Politik Kosong

PKS Wacanakan Hapus Pajak Motor, Bestari: Jangan Cari Popularitas

PKS Wacanakan Hapus Pajak Motor, Bestari: Jangan Cari Popularitas

Kubu Jokowi Sebut Ide PKS Mustahil Direalisasikan

Download Aplikasi JawaPos.com