<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/fahri-pkp-4059582396.jpg" alt="Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah yang mengusulkan penerapan pajak tinggi bagi rumah tapak di perkotaan memantik perhatian publik. Usulan Fahri Hamzah dinilai tidak hanya akan membebani masyarakat yang dipaksa untuk tindak di rumah susun (rusun) maupun apartemen, tapi juga akan menimbulkan permasalahan baru. Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana, pajak tinggi bagi rumah tapak dapat menimbulkan dampak sosial. Sebab, harga rumah yang semakin mahal justru membuat masyarakat semakin sulit memiliki hunian pribadi. "Pajak tinggi justru menciptakan biaya tinggi bagi pembeli. Akhirnya, penjualan rumah tapak anjlok. Ini memperberat bisnis properti secara keseluruhan,&rdquo; kata Irine Yusiana Roba Putri kepada wartawan, Senin (16/6). Irene mengingatkan, pembangunan hunian bertingkat perlu didukung oleh rencana dan infrastruktur yang memadai. Sementara realitanya, fasilitas pendukung di Indonesia masih jauh dari kata optimal. "Mungkin niatnya supaya Indonesia semakin modern seperti negara-negara maju, tapi harus dilihat dulu, Indonesia sudah siap belum? Banyak infrastruktur pendukung dan fasilitas layanan belum optimal kok untuk masyarakat," tegas Irine. Legislator Fraksi PDIP itu menekankan pentingnya kajian mendalam bersama pemangku kepentingan, seperti pengembang, BPN, masyarakat, dan Pemda. Sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dampaknya terukur. "Yang perlu didalami seperti apa dampaknya, apa kelebihan dan kekurangannya bagi tiap pihak, jika mau dinaikkan berapa persen naiknya," ujar Irine. Menurut Irine, pemerintah dalam hal ini Kementerian PKP, harus lebih dulu memikirkan kondisi budaya Indonesia. Sebab, masyarakat Indonesia memiliki budaya dengan tingkat sosial yang tinggi, misalnya melaksanakan ronda bersama, dan aktivitas kemasyarakatan lainnya yang jarang ditemukan di hunian vertikal. "Bisa berubah? Ya pasti bisa, seperti di negara-negara maju. Toh juga sekarang sudah cukup banyak warga Indonesia yang memilih tinggal di apartemen. Tapi untuk secara keseluruhan, pasti butuh proses, tidak ujug-ujug bisa langsung," ungkap Irine. Lebih lanjut, Irine menekankan pendekatan represif seperti menaikkan pajak rumah tapak demi memaksa masyarakat tinggal di rusun atau apartemen bukanlah solusi berkelanjutan. &ldquo;Kalau pajaknya mahal, tentu saja masyarakat akan menunda pembelian rumah tapak. Akibatnya, pengembang yang selama ini menggantungkan bisnisnya pada segmen rumah tapak bisa mengalami kerugian besar, bahkan gulung tikar,&rdquo; pungkasnya.

DPR mengkritisi usulan Fahri Hamzah tentang pajak tinggi bagi rumah tapak, menilai dampaknya bisa menimbulkan masalah sosial.

Kritisi Usulan Fahri Hamzah yang Minta Pajak Tinggi Bagi Rumah Tapak, DPR Sebut Akan Timbulkan Masalah Sosial Baru

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/JOKOWI-24-3799353741.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian rumah di bawah Rp 2 Miliar. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi Pak Presiden meminta agar dilakukan program PPn ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar akan berlaku PPn 100 persen," kata Airlangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menyebutkan, alasan pemerintah yang akan memberikan insentif pada industri properti yang disebut akan berlaku hingga Juni 2024 ini. Setelah itu, insentif akan diberlakukan sebesar 50 persen. "Sesudah Juni, PPn 50 persen ditanggung pemerintah," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa alasan diberikannya insentif pembebasan PPN ini karena PDB pada sektor perumahan tercatat rendah. Padahal, kedua sektor tersebut memberikan kontribusi ke PDB mencapai 14 persen - 16 persen, juga jumlah tenaga kerja pada sektor itu mencapai 13,8 juta orang. Sedangkan kontribusi pajak mencapai 9,3 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 31,9 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013081449/mengharap-dampak-dari-motogp-mandalika-2023-penerimaan-pajak-restoran-oktober-ditarget-capai-rp-2-miliar">Mengharap Dampak dari MotoGP Mandalika 2023, Penerimaan Pajak Restoran Oktober Ditarget Capai Rp 2 Miliar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam rapat lanjutan terkait PPN untuk perumahan, utamanya didorong untuk sektor perumahan yang PDB-nya rendah, turun 0,67 persen dan konstruksi 2,7 persen," lanjutnya.</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012654205/penerimaan-pajak-capai-rp-11091-triliun-sudah-6456-persen-dari-target">Penerimaan Pajak Capai Rp 1.109,1 Triliun, Sudah 64,56 Persen dari Target</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pembebasan PPN untuk pembelian rumah kurang dari Rp 2 miliar, pihaknya juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 4 juta hingga tahun 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kira-kira cost administrasi termasuk BPHTB dan lain lain itu Rp 13,3 juta pemerintah akan kontribusi Rp 4 juta ini akan sampai tahun 2024," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa pemberian insentif ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi masalah kekurangan atau backlog rumah yang mencapai 12,1 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diharapkan bisa diselesaikan backlog. (Targetnya) Nanti kita lihat. Ini kan waktunya satu tahun diharapkan bisa selesaikan itu," pungkas Airlangga.</div>

Pemerintah akan memberikan insentif pada industri properti yang di Bawah Rp 2 Miliar akan berlaku hingga Juni 2024 ini.

Jokowi Resmi Bebaskan Pajak Beli Rumah di Bawah Rp 2 Miliar sampai Juni 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kebijakan-dp-nol-persen-bisa-dongkrak-pertumbuhan-kpr-hingga-13-persen_m_224497.jpeg" alt="Ilustrasi penjualan rumah baru diprediksi akan tumbuh seiring dengan akan diberlakukannya kebijakan DP Nol Persen" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penjualan rumah baru diprediksi akan tumbuh seiring dengan akan diberlakukannya kebijakan DP Nol Persen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan keringanan untuk sektor properti melalui diskon PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Namun, insentif tersebut diberikan pada rumah yang sudah jadi. Tujuannya untuk memberikan masyarakat rumah layak dengan stok yang sudah tersedia.  Seperti diketahui, diskon PPN ini terbagi dua untuk jenis harganya. Untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun paling tinggi Rp 2 miliar diskon PPN mencapai 100 persen. Sementara untuk harga di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar diskon PPN 50 persen.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, insentif ini selain memang bertujuan untuk mendorong masyarakat kelas menengah untuk membeli rumah non subsidi yang layak huni, juga untuk mendorong penyerapan hunian yang sudah tersedia.  "Ditujukan untuk mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun oleh pengembang pada 2020 dan 2021 yang sekarang belum terserap oleh pasar," ucapnya dalam konferensi pers virtual, Senin (1/3).  Adapun insentif ini memiliki periode penerapan untuk masa pajak Maret 2021 hingga Agustus 2021. Penetapan periode itu juga menjadi patokan syarat untuk jenis hunian yang ingin dibeli.  Basuki menjabarkan, hunian yang dibeli harus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. Artinya insentif ini tidak berlaku untuk hunian yang baru jadi tahun depan meskipun pembelian di tahun ini.  Seperti misalnya, rumah tapak dan rusun selama 6 bulan Maret sampai Agustus diserahkan secara fisik pada periode pemberian insentif. “Ini artinya untuk rumah yang sudah ada stok," ucapnya.  Basuki juga mengungkapkan data dari para pengembang terkait ketersediaan stok hunian saat ini yaitu, harga Rp 300 juta-Rp 1 miliar stok 9.000 unit, harga Rp 1 miliar-Rp 2 miliar stok 9.000 unit, harga Rp 2 miliar-Rp 3 miliar stok 4.500 unit, harga Rp 3 miliar-Rp 5 miliar stok 4.500.

Ini Kategori Pembelian Rumah yang Dapat Insentif Bebas PPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gairahkan-perekonomian-jajaki-penghapusan-pajak-rumah-mewah_m_.jpg" alt="Ilustrasi padatnya Jakarta terisi oleh hunian, perkantoran, sampai mal." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi padatnya Jakarta terisi oleh hunian, perkantoran, sampai mal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah menghapus pajak pembelian rumah diyakini membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan sedang mempertimbangkan penghapusan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada pembelian rumah. Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menyatakan, jika PPh 22 dan PPnBM pada transaksi jual beli rumah dihapus, harga rumah dapat ditekan. Selain itu, sektor properti akan tumbuh lebih pesat. ''Itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab, sektor tersebut punya multiplier effect yang besar,'' katanya kemarin (19/10). Penjualan properti yang meningkat akan mendorong pertumbuhan sektor turunannya. Misalnya, industri semen, furnitur, bahkan serapan tenaga kerja akan meningkat. Pras -sapaan karib Yustinus Prastowo- menilai wacana penghapusan pajak itu adalah rencana yang baik. Sebab, pungutan dalam transaksi jual beli properti sudah banyak. Selain PPh dan PPnBM, ada juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta sumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ketika proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Komponen-komponen tersebut sudah cukup banyak memberikan pemasukan buat negara. Jika beberapa komponen dihilangkan atau diubah perhitungannya sehingga meringankan wajib pajak (WP), memang negara dapat kehilangan potensi penerimaan pajak. Namun, sebagai gantinya, penjualan properti akan membaik sehingga laju pertumbuhan ekonomi lebih cepat. PPh pasal 22 sendiri saat ini dikenakan untuk pembelian rumah dengan harga di atas Rp 5 miliar. Selanjutnya, PPnBM dikenakan bagi rumah yang luas bangunannya minimal 350 meter persegi. Pungutan itu hanya dikenakan untuk penjualan rumah dari pengembang alias hanya untuk rumah baru di pasar primer. Selanjutnya, pada penjualan rumah bekas atau di pasar sekunder, pajak-pajak tersebut tidak berlaku. Menurut Pras, sebaiknya pemerintah menaikkan threshold pengenaan PPh 22 dan PPnBM. ''Jadi, PPh yang tadinya dikenakan untuk rumah Rp 5 miliar ke atas bisa naik jadi ke harga Rp 10 miliar atau Rp 20 miliar. Selanjutnya, untuk PPnBM, dinaikkan threshold-nya dari 350 meter persegi menjadi 500 persegi,'' urainya. Hal itu perlu dilakukan karena saat ini sudah terjadi pergeseran definisi mengenai harga dan luas rumah yang dianggap mewah oleh masyarakat. Mengapa tak dihapus saja? Menurut Pras, hal tersebut menyangkut keadilan antara penjualan properti di pasar primer dan sekunder. PPh 22 dan PPnBM yang tidak ada di pasar primer membuat rumah mewah bekas lebih menarik bagi pembeli dari segi harga. Akibatnya, pengembang lebih sulit menjual rumah mewah baru. ''Di pasar sekunder memang tidak memungkinkan untuk dikenakan PPh 22 dan PPnBM. Tetapi juga, untuk keadilan dan menghindarkan dari pencucian uang dan penghindaran pajak, harus ada sistem yang menghubungkan data dari Kemenkum HAM ke Ditjen Pajak mengenai data pengerjaan jual beli rumah bekas yang dikerjakan notaris,'' saran Pras. Hal itu membuat Ditjen Pajak lebih mudah memantau harta WP yang didapat dari penjualan rumah bekas. Baik mengenai rumah yang dibeli pembeli, uang hasil jual rumah, maupun fee marketing rumah tersebut. PPnBM bagi rumah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2017. Selanjutnya, PPh 22 diatur dalam PMK Nomor 90/PMK.03/2015. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya belum memutuskan kebijakan yang akan diambil. ''Apakah PPh atau PPnBM, seperti apa, masih belum tahu. Yang jelas, masih akan dilihat yang dampaknya lebih signifikan,'' katanya.&nbsp;

Gairahkan Perekonomian, Jajaki Penghapusan Pajak Rumah Mewah

pajak rumah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak rumah

Berita Terkini

Kritisi Usulan Fahri Hamzah yang Minta Pajak Tinggi Bagi Rumah Tapak, DPR Sebut Akan Timbulkan Masalah Sosial Baru

Jokowi Resmi Bebaskan Pajak Beli Rumah di Bawah Rp 2 Miliar sampai Juni 2024

Ini Kategori Pembelian Rumah yang Dapat Insentif Bebas PPN

Gairahkan Perekonomian, Jajaki Penghapusan Pajak Rumah Mewah

Download Aplikasi JawaPos.com