<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/WhatsApp-Image-2024-01-08-at-155400-642345708.jpeg" alt="Diskusi dan bedah buku terkait industri hasil tembakau (IHT) yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Bisnis UMM bersama Kadin Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Diskusi dan bedah buku terkait industri hasil tembakau (IHT) yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Bisnis UMM bersama Kadin Jawa Timur.</figcaption>
</figure> <br />&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. DR. Syamsul Arifin, M.Si., berpandangan petani tembakau yang jumlahnya jutaan memiliki kontribusi besar bagi penerimaan negara setiap tahunnya. Belum lagi kontribusi di sektor lain. Di lain sisi, keberadaan mereka terancam dengan kebijakan pemerintah yang mengganggu kelangsungan hidupnya.</p> <p>"Diharapkan dari diskusi ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemerintah/negara atas keberlangsungan ekosistem pertembakauan berpihak pada masyarakat," kata Prof. DR. Syamsul Arifin dalam sambutan Seminar Nasional Cakap Cukai dan Bedah Buku di Aula BAU UMM, Malang, pekan lalu.</p> <p>Menurutnya, kegiatan seminar nasional dan bedah buku yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis UMM bersama Kadin Jawa Timur ini merupakan bagian dari sharing pengetahuan, berbagi informasi terkait dinamika kebijakan cukai di hadapan civitas akademika.</p> <p>Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun berpendapat, Indonesia perlu kepemimpinan yang mendukung kepentingan nasional agar industri hasil tembakau (IHT) tak melulu dipojokkan dengan kebijakan yang restriktif. Hal itu mengingat terdapat 300an regulasi baik di tingkat Undang-undang sampai dengan Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah dinilai mengganggu ilklim usaha rokok nasional.</p> <p>"Diperlukan pemimpin yang mampu melakukan harmonisasi regulasi penting untuk kelangsungan IHT dan memberi arah yang jelas bagi seluruh kepentingan ekosistem pertembakauan," tegas Misbakhun dalam keterangan di Jakarta, Senin (8/1).</p> <p>Misbakhun mengingatkan adanya tekanan kepentingan global lewat Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), ditambah lagi dengan polemik RPP Kesehatan tembakau dipastikan petani tembakau dan cengkeh, termasuk pemda penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) akan terus merana. Padahal, IHT sudah terbukti jelas menjadi tulang punggung penerimaan APBN, dengan setoran cukai sekitar Rp 300 triliun setiap tahunnya serta menyerap jutaan tenaga kerja nasional.</p> <p>"Sampai sekarang kalau cara pemerintah mengelola IHT nasional masih seperti ini, maka perdebatannya tak akan selesai dalam 3 tahun yang akan datang. Dan saya kaget&nbsp;bahwa isu yang sangat krusial seperti ini tak dimasukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam debatnya capres-cawapres. Harusnya dimasukkan karena menyangkut jutaan tenaga kerja, menyangkut Rp 300 triliunan penerimaan negara," tegasnya.</p> <p>Menurut legislator partai Golkar ini, RPP Kesehatan tembakau menjadi alat yang dinilai paling jahat dalam mengganjal IHT nasional, karena hanya melihat satu aspek kesehatan saja.</p> <p>"Saya berharap pasal yang berkaitan dengan IHT di RPP ini bisa dibatalkan atau dikeluarkan terlebih dahulu dari RPP Kesehatan sebelum ada analisis yang cukup mendalam terkait dampak ekonomi dan juga sektor-sektor terkait, yaitu pertanian, periklanan, ritel, tenaga kerja, dan sektor lain," kata Misbakhun.</p> <p>Misbakhun menilai RPP Kesehatan yang masuk terlalu dalam ke industri tembakau menafikan hak-hak lain yang juga dijamin Konstitusi seperti petani tembakau. Akibatnya para petani dan buruh tembakau dirugikan.</p> <p>"Saya berharap pemerintah memahami penolakan yang selama ini sudah berjalan&nbsp; sehingga apa yang menjadi inisiasi yang bersifat restriktif itu dikeluarkan dari RPP Kesehatan. Karena penolakan sudah sangat masif dan pandangan yang lebih objektif sudah masuk ke pemerintah dan harusnya pemerintah bisa lebih adil karena ini tidak hanya menyangkut sektor kesehatan semata," tandasnya.</p> <p>Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar mengatakan, selama ini industri hasil tembakau telah berusaha semaksimal mungkin. "Intinya kami menolak dengan RPP yang sangat eksesif. Harapan kami tidak ada perubahan, kalau alasannya rokok elektrik balum ada regulasinya, ya buatkan regulasi sendiri jangan mengubah regulasi yang telah ada. Artinya PP 109 tetap jalan dan rokok elektrik diatur sendiri," tegas Sulami.</p> <p>Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, dalam penyusunan RPP sebagai aturan pelaksana Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sinergi antar kementerian dan lembaga adalah hal yang utama. "Dalam hal RPP ini, sangat dibutuhkan sinkronisasi antara apa yang diatur dalam RPP dengan UU Cukai yang sudah ada, agar tidak terjadi tumpang tindih,&rdquo; kata Nirwala.</p> <p class="class-paragraph">Nirwala juga mengatakan, sebelum menciptakan peraturan baru, seperti RPP terkait pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau ini, sebaiknya dipertanyakan mengenai aturan yang sudah ada sebelumnya, yaitu PP 109 Tahun 2012.&nbsp;"Apakah benar PP 109 perlu direvisi? Apa yang membuatnya perlu direvisi, apakah dari sisi substansi atau dari sisi implementasi? Sebagai contoh, mengenai aturan kemasan yang terkait erat dengan wacana perluasan peringatan kesehatan 90%, apakah ada penelitian bahwa hal tersebut akan menurunkan angka perokok. Lalu mengenai uji nikotin, dimana, siapa dan bagaimana implementasinya," katanya.</p>

Mukhamad Misbakhun berpendapat, Indonesia perlu kepemimpinan yang mendukung kepentingan nasional agar IHT tak melulu dipojokkan.

IHT Terbebani Kebijakan Restriktif, Diharapkan Keberpihakan dari Pemimpin Berikutnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/vape2-3782291548.jpg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain rokok tembakau." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai alternatif penghantar nikotin selain rokok tembakau.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif guna menekan prevalensi merokok yang semakin tinggi. Salah satu opsinya dengan mendorong pemanfaatan produk tembakau alternatif seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin bagi perokok dewasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mantan Direktur Kebijakan Penelitian &amp; Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Profesor Tikki Pangestu menjelaskan, Indonesia memiliki tantangan besar dalam menekan prevalensi merokok. Saat ini, ada sekitar 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi 273 juta orang. Dari 60 juta perokok, 63 persen adalah pria.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Prevalensi merokok yang sangat tinggi pada pria dewasa menjadi sumber keprihatinan tersendiri. Upaya memitigasi epidemi merokok menjadi prioritas penting dan mendesak," ujar pengajar di National University of Singapore ini, Senin (8/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tikki melanjutkan, ada berbagai strategi untuk membantu perokok dewasa berhenti merokok. Pertama adalah pendekatan cold turkey. Melalui pendekatan tersebut, perokok dianjurkan untuk berhenti merokok secara langsung tanpa harus mengurangi kebiasaan merokok secara bertahap.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini adalah metode yang agak drastis karena membutuhkan tekad dan keinginan kuat. Pendekatan ini tidak selalu berhasil dan sering dikaitkan dengan kekambuhan yang tinggi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan lainnya adalah penggunaan terapi pengganti nikotin (Nicotine Replacement Therapy). Tikki meneruskan, pendekatan ini dengan memaksimalkan berbagai produk yang mengandung nikotin, seperti koyo, permen karet, tablet hisap (lozenges) semprotan hidung atau inhaler.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun sering kali tidak mudah didapat atau dijangkau di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana mayoritas perokoknya berasal dari kalangan berpenghasilan rendah," ujar gelar peraih PhD di bidang Imunologi-Mikrobiologi dari Australian National University, Canberra, Australia ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendekatan berikutnya adalah produk tembakau alternatif. Tikki menjelaskan produk tersebut merupakan salah satu solusi paling efektif untuk membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaannya sekaligus mengurangi bahaya kesehatan akibat merokok.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Produk-produk seperti rokok elektronik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin terbukti secara signifikan memiliki potensi risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok. "Produk tembakau alternatif bahkan lebih efektif daripada NRT dalam membantu perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya," tegas pakar di bidang kesehatan publik ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada November 2022 silam, Cochrane Review dalam laporannya menyebutkan penggunaan rokok elektronik selama enam bulan lebih efektif meningkatkan angka berhenti merokok yang signifikan bagi perokok dewasa daripada terapi pengganti nikotin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati memiliki potensi besar, lanjut Tikki, produk tembakau alternatif masih kerap diterpa persepsi yang keliru. Mulai dari aspek keamanan produk hingga dicap sebagai 'pintu masuk' bagi anak muda untuk merokok, penyebaran informasi yang keliru serta berita palsu. Belum lagi adanya desakan untuk menerapkan peraturan yang tidak proporsional bagi produk tembakau alternatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejumlah negara bahkan sudah melarang penggunaan secara langsung," kata Wakil Ketua Koalisi Imunisasi Asia Pasifik (APIC) ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tikki berharap, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi komprehensif, termasuk pemanfaatan produk tembakau alternatif, untuk memitigasi epidemi merokok. Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga diharapkan terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan membantu perokok dewasa berhenti dari kebiasaannya. Tentunya dengan tetap memberikan kebebasan bagi perokok dewasa memilih pendekatan yang paling sesuai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini membutuhkan kemauan dan komitmen politik, sumber daya, dukungan dari para pemangku kepentingan dan kebijakan yang rasional untuk memberikan sarana dan prasarana yang adil dalam menjangkau berbagai metode yang ada bagi mereka yang ingin berhenti dari kebiasaan yang mematikan ini," tutupnya.</div> </div>

Saat ini, ada sekitar 60 juta perokok di Indonesia dari total populasi 273 juta orang. Dari 60 juta perokok, 63 persen adalah pria.

Eks Direktur WHO Sebut Turunkan Prevalensi Merokok Butuh Strategi Komprehensif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/images-2023-12-14T141234976-3772281420.jpeg" alt="Ilustrasi: Vape, alternatif pengganti rokok yang diyakini lebih sehat dibandingkan tembakau konvensional. (Infinite Recovery)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape, alternatif pengganti rokok yang diyakini lebih sehat dibandingkan tembakau konvensional. (Infinite Recovery).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok. Pajak Rokok dimaksud dalam PMK ini termasuk pajak rokok elektrik yang akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Hal ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun tujuan diterbitkannya PMK ini sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat. Untuk itu, peran para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha rokok elektrik dalam mendukung implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Afirman, Sabtu (30/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Luky menjelaskan, pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL)&nbsp;mulai tanggal 1 Januari 2024 merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya pada pertengahan tahun 2018.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, rokok elektrik merupakan salah satu barang kena cukai sebagaimana amanat dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang salah satunya adalah hasil tembakau. Meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013665967/pemerintah-dinilai-putuskan-sepihak-soal-implementasi-pajak-vape-asosiasi-berencana-tempuh-jalur-hukum">Pemerintah Dinilai Putuskan Sepihak soal Implementasi Pajak Vape, Asosiasi Berencana Tempuh Jalur Hukum</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengenaan cukai rokok terhadap rokok elektrik akan berkonsekuensi pula pada pengenaan pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok (<em>piggyback taxes</em>). Namun, pada saat pengenaan cukai atas rokok elektrik pada tahun 2018, belum serta merta dikenakan Pajak Rokok," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini merupakan upaya pemberian masa transisi yang cukup atas implementasi dari konsep piggyback taxes yang telah diimplementasikan sejak 2014 yang merupakan amanah dari Undang Undang Nomor 28 tahun 2009," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Luky memastikan secara prinsip, pengenaan pajak rokok elektrik ini lebih mengedepankan aspek keadilan, mengingat rokok konvensional dalam operasionalnya melibatkan petani tembakau dan buruh pabrik, yang telah terlebih dahulu dikenakan pajak rokok sejak tahun 2014, selain untuk pendapatan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam jangka panjang penggunaan rokok elektrik berindikasi mempengaruhi kesehatan dan bahan yang terkandung dalam rokok elektrik termasuk dalam barang konsumsi yang perlu dikendalikan. Adapun penerimaan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 hanya sebesar Rp 1,75 triliun atau hanya sebesar 1 persen dari total penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam setahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013670338/appnindo-minta-pemerintah-pertimbangkan-lagi-implementasi-pajak-vape-1-januari-2024">Appnindo Minta Pemerintah Pertimbangkan Lagi Implementasi Pajak Vape 1 Januari 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih jauh, kebijakan pengenaan pajak rokok elektrik ini juga merupakan kontribusi bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan terutama pelaku usaha rokok elektrik yang diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Paling sedikit 50 persen dari penerimaan pajak rokok ini diatur penggunaannya (earmarked) untuk pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesnas) dan penegakan hukum yang pada akhirnya mendukung pelayanan publik yang lebih baik di daerah," tandasnya.</div>

Sebagai informasi, rokok elektrik merupakan salah satu barang kena cukai sebagaimana amanat dalam UU Nomor 7 Tahun 2021.

Pajak Vape Berlaku 1 Januari 2024, Pemerintah Jelaskan Dananya untuk Dukung Pelayanan Publik di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/vape-435989439.jpg" alt="Rokok elektrik sebagai alternatif nikotin dari tembakau." width="100%">
<figcaption>Rokok elektrik sebagai alternatif nikotin dari tembakau.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kekecewaan terhadap pengumuman pemberlakuan pajak rokok untuk rokok elektrik mulai 1 Januari 2024 semakin menguat, seperti yang dirasakan oleh Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo).&nbsp;Appnindo menyatakan kecewa dan mendesak pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) mempertimbangkan kembali keputusan pemberlakuan rencana yang serba mendadak ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Appnindo sangat terkejut dengan keputusan pemerintah terkait ini. Kami merasa usaha kami untuk mendapatkan keadilan tidak membuahkan hasil. Surat menyurat dan dialog yang telah kami bangun dengan pemerintah pada akhirnya dicederai dengan keputusan sepihak dari pemerintah," ujar Ketua Appnindo Teguh B. Ariwibowo di Jakarta, Jumat (29/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teguh mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyepelekan peran dan pandangan pelaku usaha serta membuat keputusan tanpa melalui proses penyusunan kebijakan yang sesuai dengan prosedur ketatanegaraan. Hal ini juga dinilai dapat membahayakan para pelaku usaha alternatif tembakau yang kebanyakan merupakan industri kecil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami memahami betul fungsi pajak dan peran kami diharapkan untuk kontribusi negara. Tapi kami selaku pelaku industri tidak diajak berdiskusi dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan pajak rokok ini," katanya menyayangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya menegaskan, pelaku usaha rokok elektrik tidak menolak implementasi pajak rokok, namun waktu penerapan dinilai terburu-buru dan tidak dikomunikasikan secara layak pada pelaku industri yang akan terdampak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Cepat sekali diumumkan tanpa mengizinkan industri untuk bernapas. Tahun 2024 sudah ada kenaikan cukai 15 persen, tahun 2025 akan naik PPN, itu harus kami antisipasi. Namun pengenaan pajak rokok baru diberitahukan 1 bulan terakhir dan proses pembuatannya tidak melibatkan kami. Industri rokok elektrik berakar dari komunitas dan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah), harus diperhatikan juga kelangsungannya," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013665967/pemerintah-dinilai-putuskan-sepihak-soal-implementasi-pajak-vape-asosiasi-berencana-tempuh-jalur-hukum">Pemerintah Dinilai Putuskan Sepihak soal Implementasi Pajak Vape, Asosiasi Berencana Tempuh Jalur Hukum</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, bersama asosiasi-asosiasi lain dalam Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (Pavenas), Appnindo juga telah melontarkan penolakan terhadap keputusan DJPK Kemenkeu memberlakukan pajak rokok untuk rokok elektrik pada 1 Januari 2024 yang disampaikan dalam sosialisasi sepihak pada tanggal 27 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pavenas yang terdiri dari Appnindo, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB), menyayangkan pemerintah yang abai terhadap suara pelaku industri dan keberlanjutan usahanya, meski sebelumnya menyatakan akan mencari jalan tengah dengan menunda pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pavenas juga mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum apabila pemerintah memaksakan kebijakan tersebut tetap diberlakukan dalam hitungan beberapa hari ke depan. Proses sosialisasi DJPK Kemenkeu pada 27 Desember 2023 dirasa sangat terburu-buru dan dipaksakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat itu, para pelaku usaha baru mendapatkan tautan undangan sosialisasi secara daring pada pukul 13.50 WIB.&nbsp; Padahal, sosialisasi sendiri akan dilaksanakan 10 menit kemudian, tepatnya pada pukul 14.00 WIB. Kami diinformasikan bahwa pemerintah memutuskan memberlakukan pajak rokok elektrik per 1 Januari 2024. Tentunya keputusan sepihak ini tidak dapat kami terima karena berimbas langsung pada kelangsungan usaha kami. Padahal selama ini kami selalu patuh pada ketentuan pemerintah," ujar Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita, mewakili Pavenas dalam kesempatan yang sama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pavenas telah dua kali mengirimkan surat tertulis dan permintaan audiensi kepada Kemenkeu terkait pandangan terhadap implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik namun tidak pernah mendapatkan tanggapan, sehingga Pavenas memutuskan untuk secara langsung mendatangi Kemenkeu pada tanggal 21 Desember 2023 untuk menuntut penjelasan dan transparansi dari Kemenkeu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasca-menerima kunjungan audiensi dari Pavenas, DJPK Kemenkeu menerima aspirasi terkait usulan penundaan implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik dan permohonan tidak adanya kenaikan cukai saat aturan itu diterapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, Garindra menyebut, dalam pertemuan tersebut Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bonatua Mangaraja Sinaga menyampaikan akan mencari jalan tengah untuk implementasi pajak rokok tahun 2026, mengingat kebijakan cukai sudah berlaku pada 2023-2024, sementara pada 2025 akan ada kenaikan PPN, sehingga 2026 dapat dipertimbangkan untuk pengenaan pajak rokok elektronik asalkan cukainya tidak naik di tahun itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teguh pun mengatakan, pelaku industri tidak akan berhenti di sini untuk melakukan penolakan terhadap keputusan sepihak pemerintah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segala upaya formal, nonformal, dan usaha persuasif sudah kami tempuh sejauh ini untuk memberi masukan pada Kementerian Keuangan, namun masih juga sia-sia. Sekarang kami akan menempuh jalur eskalasi yang lebih tinggi dengan melibatkan kementerian koordinator terkait dengan harapan aspirasi kami supaya benar-benar didengar dan diakomodasi," pungasnya.</div>

Teguh mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menyepelekan peran dan pandangan pelaku usaha.

Appnindo Minta Pemerintah Pertimbangkan Lagi Implementasi Pajak Vape 1 Januari 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/images-2023-12-14T141234976-3772281420.jpeg" alt="Ilustrasi: Vape, alternatif pengganti rokok yang diyakini lebih sehat dibandingkan tembakau konvensional. (Infinite Recovery)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape, alternatif pengganti rokok yang diyakini lebih sehat dibandingkan tembakau konvensional. (Infinite Recovery).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (Pavenas) kembali menyampaikan keberatan atas keputusan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) untuk melaksanakan implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik&nbsp;pada 2024, sebagaimana disampaikan pada sosialisasi sepihak tanggal 27 Desember 2023.</p> <p>Pavenas&nbsp;menyatakan kecewa atas sikap DJPK Kemenkeu mengingat pada tanggal 21 Desember 2023, telah diadakan audiensi langsung antara Pavenas dan DJPK untuk menunda pelaksanaan kebijakan tersebut hingga tahun 2026. Asosiasi industri&nbsp;menyayangkan pemerintah yang abai terhadap suara pelaku industri dan keberlanjutan usahanya, meski sebelumnya menyatakan akan mencari jalan tengah.</p> <p>Mereka terdiri dari&nbsp;Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (Appnindo), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB). Pavenas sendiri mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum karena pemerintah memaksakan kebijakan tersebut tetap diberlakukan dalam hitungan beberapa hari ke depan.</p> <p>Menurut Pavenas, proses sosialisasi DJPK Kemenkeu pada 27 Desember 2023 dirasa sangat terburu-buru dan dipaksakan. "Saat itu, para pelaku usaha baru mendapatkan tautan undangan sosialisasi secara daring pada pukul 13.50 WIB. Padahal, sosialisasi sendiri akan dilaksanakan 10 menit kemudian, tepatnya pada pukul 14.00 WIB," katanya.</p> <p>"Hari ini, 27 Desember 2023, kami diinformasikan bahwa pemerintah memutuskan memberlakukan pajak rokok elektrik per 1 Januari 2024. Tentunya keputusan sepihak ini tidak dapat kami terima karena berimbas langsung pada kelangsungan usaha kami. Padahal selama ini kami selalu patuh pada ketentuan Pemerintah," ujar Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita, dalam keterangannya, Kamis (28/12).</p> <p>Sebelumnya, Pavenas telah dua kali mengirimkan surat tertulis dan permintaan audiensi kepada Kemenkeu terkait pandangan terhadap implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik. Namun, tidak pernah mendapatkan tanggapan.</p> <p>Sehingga&nbsp;Pavenas&nbsp;memutuskan untuk secara langsung mendatangi Kemenkeu pada tanggal 21 Desember 2023 untuk menuntut penjelasan dan transparansi dari Kemenkeu. Pasca menerima kunjungan audiensi dari Pavenas, DJPK Kemenkeu menerima aspirasi terkait usulan penundaan implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik dan permohonan tidak adanya kenaikan cukai saat aturan itu diterapkan.</p> <p>"Saat audiensi Perwakilan Kementerian Keuangan yakni Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bonatua Mangaraja Sinaga menyampaikan akan mencari jalan tengah untuk implementasi pajak rokok tahun 2026, mengingat kebijakan cukai sudah berlaku pada 2023-2024, sementara pada 2025 akan ada kenaikan PPN, sehingga 2026 dapat dipertimbangkan untuk pengenaan pajak rokok elektronik asalkan cukainya tidak naik di tahun itu," kata Garindra.</p> <p>Ketua Bidang Industri DPP APVI Elmo Eliando juga mengingatkan pemerintah bahwa industri butuh kesiapan untuk menghadapi berbagai beban tambahan tersebut karena mayoritas pelaku usaha rokok elektronik adalah UMKM dan merintis usaha dari awal.</p> <p>"Keputusan Kemenkeu untuk tetap memaksakan implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik per 1 Januari 2024 yang disampaikan oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana sangat mengejutkan pelaku usaha, terlebih sebelumnya DJPK sendiri berjanji mencari jalan tengah terkait waktu implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik di 2026. Sehingga Pavenas pun kembali meminta kepada pemerintah agar lebih bijaksana dengan menunda implementasi peraturan ini sampai pada 2027, mengingat di tahun 2024 sudah ada kenaikan cukai sebesar 15 persen," katanya.</p> <p>Disampaikan juga oleh Kabid Organisasi DPP APVI Hasiholan Manurung terkait keberatan dari pelaku usaha. "Kami sekali lagi meminta kebijaksanaan Kemenkeu, terutama DJPK untuk menunda implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik ke tahun 2027. Hal ini berkaca dari penerapan pajak rokok konvensional, saat itu industri diberikan masa peralihan selama lima tahun dan tidak ada kenaikan cukai saat pajak rokok pertama kali berlaku di tahun 2014," imbuhnya.</p> <p>Pemerintah juga diharapkan transparan dan melibatkan pelaku usaha dalam proses penentuan kebijakan yang berdampak langsung pada pelaku usaha di Indonesia, terutama pelaku usaha di bidang rokok elektrik yang selama ini selalu menjaga komitmen kepatuhan pada peraturan yang berlaku.&nbsp;"Pemberlakuan pajak rokok untuk rokok elektrik ini terburu &ndash; buru dan tidak melibatkan pelaku usaha, dimana kami tidak mendapatkan hak kami dalam hal kepastian berusaha. Tentu jika ini terus dipaksakan kami akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum untuk mendapat keadilan," tutup Hasiholan.</p>

Pavenas mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum karena pemerintah memaksakan kebijakan tersebut tetap diberlakukan 1 Januari 2024.

Pemerintah Dinilai Putuskan Sepihak soal Implementasi Pajak Vape, Asosiasi Berencana Tempuh Jalur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-9.jpg" alt="Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto. Istimewa</figcaption>
</figure> <p><br /> <strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Berbagai rencana larangan di pasal-pasal tembakau dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) diibaratkan sebagai belenggu bagi pedagang kecil, ultramikro, dan tradisional (sembako) di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo).<br /> <br />"Peraturan (pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan) ini jelas bentuknya mau mematikan mata pencaharian pedagang kecil, ultramikro, dan tradisional, yang mana produk tembakau selama ini menjadi salah satu tumpuan perputaran ekonomi kami. Kami, pedagang, seolah-olah diposisikan menjual barang terlarang," ungkap Wakil Ketua Umum DPP Akrindo Anang Zunaedi, dikutip Kamis (28/12).<br /> <br />Anang melanjutkan bahwa pihaknya tengah berupaya mengingatkan pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan (Kesehatan), khususnya mengenai isi dari pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan. Mulai dari pelarangan penjualan rokok eceran, pelarangan pemajangan produk tembakau, dan pelarangan promosi produk tembakau di tempat penjualan, dan lainnya.<br /> <br />Ia juga menjelaskan bahwa meski jelas menjadi pihak yang secara nyata akan terdampak, Akrindo tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RPP Kesehatan. Padahal,&nbsp;Akrindo adalah wadah gerakan koperasi di bidang usaha ritel yang saat ini menaungi sekitar 900 koperasi ritel dan 1.050 toko tradisional di Indonesia, terutama di Jawa Timur.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013657658/kajian-indef-penerimaan-perpajakan-berpotensi-amblas-rp-5208-triliun-jika-pasal-pasal-tembakau-dalam-rpp-kesehatan-disahkan">Kajian Indef: Penerimaan Perpajakan Berpotensi Amblas Rp 52,08 Triliun jika Pasal-pasal Tembakau dalam RPP Kesehatan Disahkan</a></strong><br /> <br />"(Masalah) ini sangat perlu diperhatikan. 84 persen pedagang merasakan bahwa penjualan produk tembakau berkontribusi signifikan (lebih dari 50 persen) dari total penjualan barang seluruhnya,"&nbsp; terangnya.<br /> <br />Di mata pemerintah, kata Anang, penjualan rokok eceran atau per batang seolah hal sepele. Namun, sebaliknya, di sisi pedagang, menjual rokok eceran adalah hal penting karena berkontribusi signifikan terhadap pendapatan.<br /> <br />Begitupun dengan rencana larangan <em>display</em> atau pemajangan produk tembakau. Menurutnya, dampak larangan pemajangan produk juga akan signifikan bagi para pelaku UMKM.</p> <p>"Bagaimana kami bisa melakukan penjualan jika kami dilarang memajang produk? Bagaimana kami bisa berkomunikasi dengan pembeli jika kami dilarang mencatumkan informasi terkait produk?" keluhnya.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013346364/rpp-kesehatan-larang-penjualan-rokok-ketengan-toko-kelontong-mumet">RPP Kesehatan Larang Penjualan Rokok Ketengan, Toko Kelontong 'Mumet'</a></strong><br /> <br />Oleh karena itu, Akrindo meminta Kementerian Kesehatan untuk lebih peka terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Saat ini, para pedagang kecil, ultramikro, dan pedagang tradisional sedang berupaya sekuat tenaga untuk bisa terus bertahan dan berdaya saing. Perjuangan ini belum selesai setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami tantangan yang juga berat bagi pedagang.<br /> <br />"Bagaimana para pekerja di sektor informal ini dapat bertahan dan tumbuh jika peraturan yang ada justru tidak melindungi kami? Ketika negara belum mampu menyediakan lapangan kerja formal, sektor usaha ini justru tetap mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan," tegasnya.<br /> <br />Namun, hadirnya pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan bukannya memberikan dukungan bagi para pedagang, tetapi dinilai malah menambah tekanan dan tantangan yang semakin berat lagi. "Sangat banyak tekanan dan tantangan yang kami hadapi, yang dibebankan kepada sumber mata pencaharian anggota kami," pungkasnya.</p>

Meski jelas menjadi pihak yang secara nyata akan terdampak, Akrindo tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RPP Kesehatan.

Pedagang Kecil dan Ultramikro Menilai Pasal-pasal Tembakau di RPP Kesehatan Bisa Matikan Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/14/images-2023-12-14T141234976-3772281420.jpeg" alt="Ilustrasi: Vape, alternatif pengganti rokok yang diyakini lebih sehat dibandingkan tembakau konvensional. (Infinite Recovery)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape, alternatif pengganti rokok yang diyakini lebih sehat dibandingkan tembakau konvensional. (Infinite Recovery).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik yang rencananya diberlakukan pada 2024 menuai protes keras dari kalangan pengusaha yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektrik Indonesia (Appnindo).</p> <p>Ketua Pokja Advokasi &amp; Regulatory Appnindo Ana Pilawa mengatakan, selama ini pihaknya sebagai pelaku industri tidak pernah diikutsertakan dalam pembahasan rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik yang digagas oleh Kementerian Keuangan tersebut. Keberatan Appnindo dalam penerapan pajak rokok untuk rokok elektrik ini berdasar pada situasi industri yang masih baru bertumbuh, khususnya di masa pemulihan pasca pandemi.</p> <p>Itulah sebabnya, pada 21 Desember 2023 Appnindo bersama dengan anggota lain dari Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (PAVENAS), termasuk Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB), menyambangi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik ini.</p> <p>Saat itu, perwakilan PAVENAS diterima oleh Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya DJPK Kemenkeu Bonatua Mangaraja Sinaga.</p> <p>"Kami mengapresiasi sambutan tim sekretariat DJPK Kemenkeu kemarin dan berharap pemerintah dapat memfasilitasi harapan pelaku industri serta mempertimbangkan hasil diskusi kemarin, di mana penerapan pajak rokok untuk rokok elektrik ditunda dan dilakukan pada 2026," kata Ana dalam keterangannya, Selasa (26/12).</p> <p>Ana mengatakan, jika pemberlakuan pajak ini tetap dilakukan pada 2024, industri akan sangat terbebani, apalagi kenaikan cukai sudah di depan mata. "Jika pajak sebesar 10 persen dari cukai berlaku, maka itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi kami yang sebagian besar adalah UMKM," ujarnya.</p> <p>Perwakilan PAVENAS yang juga Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita turut mengapresiasi proses audiensi dengan pihak Kemenkeu yang akhirnya dapat dilakukan. Dalam pertemuan tersebut PAVENAS telah secara langsung menyampaikan usulan dan rekomendasi terkait penundaan implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik.</p> <p>"Perwakilan Kementerian Keuangan yakni Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bonatua Mangaraja Sinaga tadi sudah menyampaikan akan mencari jalan tengah untuk implementasi pajak rokok tahun 2026, mengingat kebijakan cukai sudah berlaku pada 2023-2024, sementara pada 2025 akan ada kenaikan PPN, sehingga 2026 dapat dipertimbangkan untuk pengenaan pajak rokok elektrik asalkan cukainya tidak naik di tahun itu," katanya.</p> <p>Sebelumnya, kegelisahan terkait wacana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik tidak hanya dirasakan Appnindo. Pelaku industri yang lain seperti PT Indo Emkay Abadi (Emkay) juga memiliki keresahan yang sama. Rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik yang dilakukan dalam waktu dekat yakni 2024 dinilai akan berpengaruh negatif pada pertumbuhan industri.</p> <p>"Kami jelas keberatan dengan berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik pada 2024. Kami sesungguhnya berharap bisa diberi ruang lebih untuk bisa tumbuh serta benar-benar bisa menjadi industri yang menopang perekonomian negara dan di saat yang sama membawa sisi manfaat buat pengguna tembakau yang menginginkan produk yang lebih rendah risiko dibanding rokok konvensional," kata Chief Marketing Officer Emkay Eko Priyo HC.</p> <p>Dia menambahkan industri rokok elektrik sudah cukup tertekan dengan kenaikan tarif cukai pada 2023 dan 2024. Ditambah lagi, daya beli konsumen masih rendah setelah diterpa badai ekonomi pasca pandemi lalu. "Sekali lagi, semangat industri vape di Indonesia adalah sebagai produk alternatif yang lebih baik bagi konsumen produk tembakau," ujar Eko.</p>

Keberatan Appnindo dalam penerapan pajak rokok untuk rokok elektrik ini berdasar pada situasi industri yang masih baru bertumbuh.

Appnindo Apresiasi Rencana DJPK Kemenkeu Tunda Pemberlakuan Pajak Rokok Elektrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/22/ditjen-perimbangan-keuangan-1724739103.jpg" alt="Paguyuban/Asosiasi vape meminta pemerintah menunda implementasi pajak rokok elektrik dari rencana 2024 menjadi 2027." width="100%">
<figcaption>Paguyuban/Asosiasi vape meminta pemerintah menunda implementasi pajak rokok elektrik dari rencana 2024 menjadi 2027.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (PAVENAS) yang terdiri dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (APPNINDO), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB) menyambangi Kementerian Keuangan di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik pada 2024. Kunjungan ini diterima oleh Kementerian Keuangan yang diwakili Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Bonatua Mangaraja Sinaga.</p> <p>Aksi dari gabungan pengusaha, konsumen, dan pelaku industri produk tembakau inovatif ini merupakan bentuk tuntutan pada Kementerian Keuangan untuk menunda implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik hingga 2027, dan tidak ada kenaikan cukai saat implementasi pajak rokok tersebut dilakukan. PAVENAS juga mendorong pemerintah untuk transparan dan berlaku adil dalam perumusan kebijakan dengan melibatkan langsung pelaku usaha.</p> <p>Mewakili PAVENAS, Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita mengatakan bahwa rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik berbarengan dengan kenaikan cukai merupakan pukulan berat bagi pengusaha, konsumen, dan pelaku industri. Dengan rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik dengan besaran 10 persen dari tarif cukai yang berlaku, ditambah kenaikan tarif cukai untuk rokok elektronik sebesar 15 persen, maka rokok elektrik akan mendapat kenaikan beban pajak sebesar lebih dari 25 persen pada tahun 2024.</p> <p>"Perlu menjadi pertimbangan bahwa industri rokok elektrik merupakan industri yang tergolong baru dan sebagian besar pelaku industri ini berasal dari komunitas dan UMKM," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/12).</p> <p>Oleh karena itu, PAVENAS memohon kebijaksanaan pemerintah terkait dengan rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik ini, mengingat informasi terkait wacana ini saja baru disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rapat Sosialisasi Kebijakan di Bidang Cukai Tahun 2024 pada tanggal 28 November 2023.</p> <p>PAVENAS mendesak pemerintah agar implementasi pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik baru dilakukan setidaknya lima tahun ke depan yaitu pada 2027. Permohonan ini berkaca dari implementasi pajak rokok konvensional yang juga memiliki masa peralihan.</p> <p>Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) ditetapkan implementasi Pajak Rokok dimulai pada tahun 2014 sehingga ada 5 tahun waktu transisi bagi industri. Selain itu, ketika pajak rokok konvensional diimplementasikan, saat itu pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau agar industri tidak mengalami beban ganda.</p> <p>"Kami berharap proses perumusan kebijakan terkait industri rokok elektrik dilakukan secara terbuka dan transparan kepada pelaku industri yang terdampak oleh regulasi tersebut. Hal ini penting bagi keberlangsungan usaha, termasuk investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini secara keseluruhan," katanya.</p> <p>Setelah sebanyak dua kali mengirimkan surat tertulis dan permintaan audiensi kepada Kemenkeu RI, PAVENAS memutuskan untuk secara langsung mendatangi Kementerian Keuangan untuk menuntut penjelasan dan transparansi dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>Pasca menerima kunjungan audiensi dari PAVENAS hari ini, Garindra mengatakan bahwa pemerintah telah mendengarkan aspirasi terkait usulan penundaan implementasi pajak rokok elektrik dan permohonan tidak adanya kenaikan cukai saat aturan itu diterapkan.</p> <p>"Perwakilan Kementerian Keuangan yakni Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bonatua Mangaraja Sinaga tadi sudah menyampaikan akan mencari jalan tengah untuk implementasi pajak rokok tahun 2026, mengingat kebijakan cukai sudah berlaku pada 2023&ndash;2024, sementara pada 2025 akan ada kenaikan PPN, sehingga 2026 dapat dipertimbangkan untuk pengenaan pajak rokok elektronik asalkan cukainya tidak naik di tahun itu," katanya.</p> <p>Garindra mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pemerintah yang menyambut baik aspirasi dari para pelaku usaha dan harapannya pemerintah dapat menjelaskan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa pengenaan pajak rokok elektrik akan dipertimbangkan kembali.</p> <p>"Kami mengapresiasi kesempatan diskusi hari ini dan kami berharap hasil pertemuan ini menjadi pertimbangan pengambilan keputusan terkait pajak rokok elektrik," kata Garindra.</p>

Garindra mengatakan bahwa rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik berbarengan dengan kenaikan cukai merupakan pukulan berat.

Pemerintah Diminta Tunda Implementasi Pajak Rokok untuk Rokok Elektrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kenakan-cukai-57-persen-pada-rokok-elektrik_m_184476.jpeg" alt="Rokok elektrik atau vape akan dikenakan pajak sampai 57 persen. Lebih tinggi dari rokok cigaret mesin." width="100%">
<figcaption>Rokok elektrik atau vape akan dikenakan pajak sampai 57 persen. Lebih tinggi dari rokok cigaret mesin.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Isu soal vape yang dapat menyebabkan “popcorn lung” atau paru-paru “popcorn” kembalai ramai dibicarakan. Kondisi itu terjadi di mana saluran udara di paru-paru mengecil sehingga menyebabkan batuk dan nafas pendek. Hingga saat ini belum ditemukan kasus popcorn lung di dalam negeri.<br /> <br /> “Cancer Research UK sudah mengatakan bahwa belum ada kasus popcorn lung yang diakibatkan oleh penggunaan vape. Para produsen di Indonesia pun saat ini tidak menggunakan diacetyl, karena diacetyl sudah dilarang di berbagai negara, sehingga bahan perasa yang kami gunakan tidak mengandung diacetyl.” kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (7/11).<br /> <br /> Garindra menambahkan, asosiasinya berkomitmen agar tetap menggunakan bahan baku standar yang aman digunakan. Ia menyamakan kondisinya seperti industri makanan dan minuman, bahwa akan terus menyesuaikan dengan harga bahan baku vape yang semakin tinggi.<br /> <br /> Diketahui, dalam laman resminya, Cancer Research UK membantah bila rokok elektrik dapat menyebabkan popcorn lung. Organisasi tersebut merekomendasikan rokok elektrik sebagai alat untuk berhenti merokok. Lembaga tersebut menilai, menggunakan rokok elektrik memiliki efek yang lebih rendah risiko dibandingkan tetap terus mengonsumsi rokok biasa.<br /> <br /> Jika digunakan dengan benar, rokok elektrik justru mampu menurunkan risiko jika dibandingkan dengan produk konvensional. Bahkan, baru-baru ini pemerintah kota London Selatan, Lambeth Council, mengeluarkan kebijakan untuk menyuplai vape gratis kepada ibu hamil perokok guna mencegah risiko pada ibu dan janin selama masa kehamilan hingga setelah bayi lahir.<br /> <br /> Dikutip dari The Independent, otoritas Lambeth mengatakan, hal yang terbaik bagi ibu hamil adalah berhenti merokok sepenuhnya. Akan tetapi karena adanya faktor ketergantungan, mereka berharap rokok elektrik dapat membantu para pengguna, utamanya ibu hamil, untuk berhenti secara perlahan.<br /> <br /> Perlunya Riset<br /> <br /> Mengutip dari situs Inovasi Tembakau, Direktur Eksekutif dari The Coalition of Asia Pacific Tobacco Harm Reduction Advocate (CAPHRA), Nancy Loucas menjelaskan pada umumnya kasus-kasus negatif seputar rokok elektrik sering kali merupakan kasus ‘impor’ luar negeri yang belum tentu sesuai untuk diangkat di dalam negeri.<br /> <br /> Oleh karenanya, ia menekankan pentingnya riset yang mendalam soal rokok elektrik yang sesungguhnya yang dibuat berdasarkan kondisi sosial demografi di negara masing-masing, dan tidak sekadar menggunakan contoh kasus dari luar negeri.<br /> <br /> Arahan serupa juga pernah disampaikan oleh Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dalam satu kesempatan wawancara. Handoko menilai, riset terkait tembakau sangat penting untuk menunjang pertumbuhan industri produk rokok elektrik jangka panjang, termasuk di antaranya pengembangan esens berbasis tembakau.<br /> <br /> Karena itu, BRIN terbuka dan berupaya menyediakan sumber daya riset, baik SDM maupun infrastruktur, agar industri dapat mengembangkan produk yang berbasis riset tanpa perlu investasi dan biaya besar.<br /> <br /> “Di BRIN kami menyediakan seluruh sumber daya sebagai platform terbuka yang dapat diakses semua pihak termasuk industri. Ini sekaligus sebagai insentif untuk mendorong kolaborasi antarpihak,” ujar Handoko.

Pentingnya Riset yang Mendalam soal Rokok Elektrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/vape.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Produk alternatif rokok konfensional untuk membantu para perokok untuk beralih atau bahkan berhenti merokok telah banyak beredar. Berbagai produk tersebut seperti vape, mods, pods, rokok elektronik, dan e-cigar, adalah sekian dari banyak istilah produk tembakau yang digunakan untuk menggambarkan Electronic Nicotine Delivery System (ENDS).<br /> <br /> Produk-produk ini menggunakan "e-liquid" yang biasanya mengandung nikotin, serta perasa, propilen glikol, gliserin nabati, dan bahan lainnya. Cara kerja rokok elektrik ini dengan cairan yang dipanaskan untuk membuat aerosol yang kemudian dihirup pengguna.<br /> <br /> Semakin bertumbuhnya pengguna ENDS ini yang dibarengi dengan hadirnya berbagai merek dan rasa, membuat para penggemarnya harus semakin teliti untuk memilih produk yang mereka akan beli.<br /> <br /> Untuk itu, KONVO sebagai wadah pengguna vape di Indonesia merasa memiliki andil untuk mengedukasi para vaper untuk menjadi pengguna rokok elektrik yang bertanggung jawab.<br /> <br /> “Edukasi itu maksudnya berbagi informasi yang bertujuan untuk menghasilkan pengguna rokok elektrik yang bertanggung jawab di kalangan masyarakat sehingga mereka menjadi cerdas dalam memilih produk vape yang aman digunakan serta tidak tergiur dengan harga murah yang ditawarkan oleh sebuah produk tertentu tanpa mengetahui isi kandungan yang ada di dalamnya,” kata Ketua KONVO, Hokkop dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (22/5).<br /> <br /> Informasi penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah kandungan yang ada di dalam e-liquid serta bagaimana aturan atau standarisasinya, baik dari produsennya maupun dari para regulator. Karena itu, para produsen tidak boleh hanya memikirkan keuntungan semata, kebutuhan serta keamanan konsumennya juga perlu dijadikan kepentingan yang utama.<br /> <br /> "Begitu juga dengan para regulator di Indonesia, data-data yang digunakan dalam membuat aturan terkait rokok elektrik sebaiknya berdasarkan yang ilmiah dan secara terbuka menginformasikannya ke masyarakat,” imbuh Hokkop.<br /> <br /> Menurut Hokkop, dengan adanya aturan terkait bahan yang diperbolehkan dalam e-liquid dan diinformasikan dengan baik kepada para produsen dan masyarakat, ia juga mengimbau agar para produsen untuk ikut serta mengambil bagian dalam tanggung jawab pengguna vape untuk mengedukasi para retail untuk tidak menjual vape maupun e-liquid tidak ber bea cukai dan belum jelas isi kandungannya.<br /> <br /> “Pada akhirnya, secara umum baik regulator, produsen dan konsumennya lah yang bertanggung jawab atas penggunaan rokok elektrik. Karena meski sudah ada aturan terbaik yang dipatuhi oleh para produsen namun jika para konsumennya masih ada yang menyalah gunakannya menjadi percuma,” pungkasnya.

KONVO Minta Produsen Vape Jangan Mikirin Untung Semata

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pajak vape

Berita Terkini

IHT Terbebani Kebijakan Restriktif, Diharapkan Keberpihakan dari Pemimpin Berikutnya