<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/6cQ4GHqjU9b692DY1RmZ6qDYOweSuWARXsJ9g9Ig-1-1275742688.jpg" alt="Ilustrasi halaman parkir minimarket di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi halaman parkir minimarket di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Keputusan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) menggratiskan biaya parkir minimarket di Surabaya, menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini sudah gerah dengan praktik parkir liar. "Dari awal, kami hadir dengan komitmen toko komunitas yang menyediakan lahan parkir gratis," ucap perwakilan APRINDO Kota Surabaya, Romadhoni di ruang sidang wali kota, Rabu (18/6). Ada tujuh minimarket di Surabaya yang tergabung dalam APRINDO yang memutuskan untuk menyediakan parkir gratis. Di antaranya Alfamart, Indomaret, Alfamidi, Lawson, Circle K, K-Mart, dan Family Mart. Menanggapi hal tersebut, Pakar Ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Rossanto Dwi Handoyo menilai aturan parkir di Surabaya dapat memberikan dampak buruk alias merugikan pihak pengusaha. Sebab selain menggratiskan biaya parkir, minimarket tetap diwajibkan untuk menyediakan petugas parkir resmi, sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Dalam regulasi tersebut, setiap tempat usaha di Surabaya wajib menyediakan lahan parkir, petugas parkir resmi dengan tanda pengenal perusahaan, serta membayar pajak 10 persen dari total pendapatan parkir bulanan. "Secara umum ini dampaknya secara ekonomi itu ada biaya tambahan bagi minimarket. Yang sebelumnya hanya membayar pajak, kemudian kini perlu menggaji juru parkir resmi," terang Rossanto kepada awak media, Kamis (19/6). Beban besar yang harus ditanggung pengelola minimarket ini akan memaksa mereka untuk mencari cara agar omzet yang didapat mencukupi. Termasuk untuk menggaji juru parkir resmi. Hal ini tidaklah mudah "Kalau saya lihat pihak minimarket ini yang paling banyak menerima beban, sehingga otomatis harga yang jual ke masyarakat akan meningkat. Ini tidak mudah," imbuh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair ini. Rossanto menekankan bahwa keberadaan minimarket telah menjadi bagian penting bagi masyarakat. Mereka dikenal sebagai toko modern yang menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. "Konsekuensinya harga mahal ya kemungkinan permintaan masyarakat untuk ke minimarket juga akan berkurang. Untungnya, aturan ini hanya ada di Surabaya. Kalau kemudian berlaku nasional, dampaknya akan ke inflasi," ucapnya. Rossanto berharap Pemerintah Kota Surabaya bisa lebih tegas dalam membuat kebijakan perparkiran di minimarket. Tidak kalah penting, kebijakan tersebut tidak merugikan salah satu pihak.

APRINDO memutuskan untuk menggratiskan biaya parkir minimarket di Surabaya, namun ada dampak bagi pengusaha.

Aturan Parkir Minimarket di Surabaya Berpotensi Rugikan Pengusaha Akibat Biaya Tambahan, Pakar Ekonomi Unair: Harga Barang Bisa Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/IMG-20230821-WA0023-857233718.jpg" alt="Ilustrasi Paylater. (Puguh Sujatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Paylater. (Puguh Sujatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pakar ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Hairul Anwar menyoroti fenomena penggunaan layanan&nbsp;paylater&nbsp;atau beli sekarang bayar nanti ini, dan memberikan solusi agar masyarakat dapat memanfaatkan paylater dengan bijak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015192574/wapres-maruf-amin-berharap-pemerintahan-presiden-prabowo-subianto-lanjutkan-tonggak-pembangunan-pemerintah-saat-ini">Wapres Ma'ruf Amin Berharap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Lanjutkan Tonggak Pembangunan Pemerintah Saat Ini</a> "Yang perlu disadari, ketika masyarakat menggunakan paylater hari ini dan membayar bulan depan, mereka sebenarnya mengurangi daya belinya di bulan depan," ujar Hairul Anwar, di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu. Dia menjelaskan,&nbsp;paylater&nbsp;memiliki daya tarik karena kemudahan akses dan prosesnya yang cepat. Hal ini mendorong peningkatan transaksi hingga 50 persen. Sayangnya, kemudahan ini seringkali membuat masyarakat abai terhadap konsekuensi di kemudian hari. Hairul Anwar menganalogikan, penggunaan&nbsp;paylater&nbsp;seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. "Kalau untuk beli beras atau kebutuhan pokok, itu tidak boleh ditunda. Tapi kalau untuk beli HP baru, sebaiknya dipikirkan lagi," ujarnya pula. Lebih lanjut, Hairul menandaskan pentingnya tata kelola keuangan dan arus kas dalam memanfaatkan&nbsp;paylater. Masyarakat perlu memahami dengan baik berbagai kemudahan yang ditawarkan&nbsp;paylater&nbsp;agar tidak mengalami kerugian. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan dan perencanaan keuangan dalam keluarga. "Diskusikan dengan keluarga, berapa penghasilan, berapa yang harus dialokasikan untuk kebutuhan pokok, tabungan, dan lain sebagainya," katanya menyarankan. Hairul memaparkan perbedaan pola penggunaan&nbsp;paylater&nbsp;antara mereka yang berpenghasilan tetap dan tidak tetap. Yang berpenghasilan tetap, menurutnya, cenderung lebih teratur karena sudah tahu berapa pendapatan dan pengeluaran setiap bulannya. "Sedangkan yang berpenghasilan tidak tetap, kadang banyak kadang sedikit, sehingga perlu lebih hati-hati dalam mengelola keuangan," ujarnya lagi. Hairul menekankan pentingnya mencatat pendapatan dan pengeluaran sebagai langkah awal dalam manajemen keuangan. Mencatat pendapatan dan pengeluaran merupakan fungsi manajemen yang penting dalam merencanakan keuangan. "Catat setiap pengeluaran, baik yang menggunakan uang tunai maupun&nbsp;paylater.&nbsp;Dengan mencatat, kita bisa melihat ke mana saja uang kita dialokasikan," katanya. Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Kaltim&nbsp;Yulianta&nbsp;menjelaskan manfaat dan risiko penggunaan&nbsp;paylater&nbsp;agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara bijak. "Paylater&nbsp;adalah mekanisme pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk menunda pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara sekaligus atau dicicil," kata dia lagi. Menurutnya, perkembangan teknologi dan maraknya loka pasar mendorong munculnya berbagai alternatif pembayaran, termasuk&nbsp;paylater. "Paylater&nbsp;memberikan alternatif bagi konsumen yang mungkin tidak memiliki dana tunai atau ingin mencicil pembayaran," ujarnya. Yulianta menyoroti sejumlah manfaat&nbsp;paylater,&nbsp;salah satunya memudahkan konsumen dalam berbelanja, terutama secara&nbsp;online. Selain itu,&nbsp;paylater&nbsp;dapat membantu konsumen dalam mengelola arus kas, terutama bagi mereka yang dananya terbatas. "Paylater dapat menjadi pintu masuk untuk mendapatkan akses kredit dari sektor jasa keuangan. Dengan memiliki riwayat kredit yang baik di&nbsp;paylater, konsumen dapat mengajukan kredit yang lebih besar lagi," katanya pula. (*)

fenomena penggunaan layanan paylater atau beli sekarang bayar nanti ini, dan memberikan solusi agar masyarakat dapat memanfaatkan paylater

Simak Tips Gunakan Paylater dari Pakar Ekonomi agar Tak Terjerat Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berhias-batu-permata-olivia-burton-rilis-jam-tangan-mewah_c_239718.jpg" alt="Koleksi jam tangan Semi Precious Olivia Burton di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Koleksi jam tangan Semi Precious Olivia Burton di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar ekonomi Universitas Airlangga Puput Komalasari menyatakan salah satu investasi yang diprediksi bakal diminati pada 2023 yakni produk mewah. Seperti fashion dan jam tangan.  ”Tren ini sebenarnya sudah marak sejak pandemi. Di mana masyarakat atau calon investor punya budget untuk investasi, tetapi tidak tahu harus berinvestasi ke mana dan dalam bidang apa. Investasi di barang mewah dinilai aman karena memiliki fluktuasi yang tidak banyak berubah,” tutur Puput Komalasari.  Tren investasi 2023, lanjut Puput, juga dipengaruhi kondisi perang Rusia-Ukraina yang saat ini masih berlangsung. Lantas, apa dampak ke Indonesia dari perang tersebut? Ada beberapa dampak yang bisa dirasakan. Salah satunya proses impor-ekspor di Uni Eropa masih belum berlangsung dengan baik.  ”Salah satu dampaknya adalah ekonomi terhambat. Krisis ekonomi global ini mengubah gaya investasi. Selain properti, barang mewah kini menjadi ladang investasi,” terang Puput Komalasari.  Kendati demikian, Puput mengimbau agar calon investor untuk tidak asal berinvestasi terhadap barang mewah. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dan ide untuk dipikirkan.  Seperti, sebelum berinvestasi sudah tahu pangsa pasarnya. Misal, jam tangan mewah. Pangsa pasarnya bagaimana. Karena menurut Puput, barang branded memiliki pangsa pasar yang spesifik. Calon investor bisa bergabung dengan komunitas atau kelompok tertentu.  Sementara itu, luxury watch expert Antonius mengatakan, terdapat empat brand besar yang biasa menjadi pilihan para investor. Alasannya, nilai keempat brand tersebut cukup tinggi dan layak diinvestasikan.  ”Biasanya ada empat brand yang paling diminati sebagai investasi, yakni Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, dan Richard Mille,” terang Antonius.  Meski demikian, Antonius meminta calon investor untuk memahami beberapa hal. Yang pertama harus dilakukan adalah memahami makna jam tangan dan produk mewah yang akan diinvestasikan.  Antonious menambahkan, jam tangan mewah memiliki nilai tinggi yang bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Kemudian, jam tangan mewah itu menjadi bentuk investasi jangka panjang karena tahan lama dan memiliki kualitas tinggi.  ”Sehingga bisa diwariskan pada anak cucu juga,” jelas Antonius.  Public Relations and Communications Manager voilà.id Denny Steven menuturkan berkembangnya investasi terhadap jam tangan mewah, voilà.id pun menghadirkan media komunikasi @voilatime di Instagram. ”Platform @voilatime ini dibuat untuk membantu calon investor dan pembeli menemukan produk impiannya. Mulai dari produk Rolex keluaran baru hingga Audemars Piguet paling ikonik, semua ada di voilà.id,” terang Denny Steven.

Pakar Ekonomi Unair Sebut Investasi Barang Mewah Jadi Pilihan Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1658493570626.jpg" alt="Ilustrasi kondisi ekonomi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kondisi ekonomi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar survei yang rilis Bloomberg, Indonesia berada di peringkat ke-14 dari 15 negara yang terancam resesi. Ancaman resesi itu muncul dengan probabilitas sebesar 3 persen.  Di urutan pertama diduduki Srilanka dengan probabilitas mencapai 85 persen. Meskipun kemungkinan resesi Indonesia kecil, kondisi ekonomi sekarang tetap patut diwaspadai.  Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Imron Mawardi sarankan dua hal kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dua hal tersebut berkaitan dengan ketahanan pangan dan keputusan dalam peminjaman utang.  ”Jika resesi benar terjadi maka dampaknya ialah masyarakat sulit untuk menjangkau kebutuhan pokok seperti pangan dan energi. Sulitnya memperoleh barang-barang kebutuhan dipengaruhi ketersediaan yang minim dengan tren harga yang melambung tinggi,” terang Imron.  Menurut Imron, kondisi itu dapat diantisipasi dengan cara meningkatkan transportasi masal demi menghemat cadangan energi dan menambah buffer atau cadangan untuk pangan.  ”Saya kira yang harus diwaspadai pemerintah ke depan itu adalah pangan dan energi. Itu yang harus diperhatikan. Karena (masa mendatang) ada  peningkatan kebutuhan pangan dan energi yang besar sementara produksi energi dan pangan itu boleh dikatakan stag begitu ya. Artinya sulit untuk ditingkatkan yang signifikan,” ujar Imron, pakar ekonomi yang juga wakil Dekan II Fakultas Teknologi dan Multidisiplin Unair itu.  Kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi kenaikan harga energi, sambung Imron, bisa dilakukan dengan cara meningkatkan produksi energi alternatif. Seperti tenaga surya atau meningkatkan transportasi masal untuk menurunkan penggunaan BBM pada kendaraan pribadi.  ”Hal itu yang masih mungkin dilakukan, karena selama ini  Indonesia masih menjadi importir energi,” ucap Imron.  Kemudian, lanjut Imron, kenaikan tren harga dari pangan dunia perlu dicarikan solusi dengan cara menambah buffer atau memperkuat ketahanan pangan sebelum terjadi krisis.  Hal itu penting dilakukan mengingat Indonesia masih cukup tergantung dengan beberapa produk pangan dunia. Ada tren bahwa pangan dunia akan naik, sementara Indonesia cukup tergantung dengan beberapa produk pangan dunia seperti kedelai, jagung, kemudian produksi pangan yang lain yang trennya itu juga akan meningkat.  ”Sehingga ini juga harus diantisipasi dengan pemerintah dengan membentuk buffer yang kuat di sana (pangan) termasuk juga padi,” papar Imron pada Jumat (22/7).  Imron menjelaskan, pemerintah harus mempertimbangkan betul keputusan sebelum berutang. Dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair itu menyebut, kemampuan dalam membayarkan utang bukan ditentukan dari rasio uang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi ditentukan dari tax ratio.  ”Pemerintah harus memperhitungkan bahwa kemampuan membayar utang pemerintah itu terletak pada tax ratio di mana tax ratio kita itukan hanya sekitar 9 persen dari PDB artinya per 1.000 PDB itu hanya bisa menghasilkan 90 pajak,” jelas Imron.

Indonesia Terancam Resesi, Begini Saran Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-7.jpg" alt="Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Animation and Film Factory serta Content Garage di KEK Singhasari, Malang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Animation and Film Factory serta Content Garage di KEK Singhasari, Malang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ada beberapa cara untuk menghemat dan mencegah uang tunjangan hari raya (THR) lebih cepat habis.  Menurut pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Imron Mawardi, ketidakmampuan mengatur keuangan menjadi penyebab mudah menguapnya uang THR. Kebiasaan bijak dalam menggunakan uang THR, dapat dilakukan dengan dua langkah.  ”Yaitu dengan mendahulukan kebutuhan prioritas, seperti kewajiban dan nazar, baru membelanjakan keperluan lain, seperti keperluan keluarga untuk lebaran, dengan tetap mendahulukan kebutuhan,” ujar Imron.  Dia menjelaskan, dalam hidup ada need, ada wants. Ada kebutuhan, ada keinginan. ”Maka, utamakanlah yang kebutuhan-kebutuhan dulu, jangan yang keinginan,” pesan Imron.  Dosen Ekonomi Syariah tersebut juga menyinggung fenomena tidak terealisasinya skala prioritas akibat perilaku kurang disiplin masyarakat untuk mengontrol hawa nafsu sendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Imron memberi pesan agar masyarakat mencatat prioritas dan bertindak konsekuen, tidak terpengaruh diskon maupun hal lain.  Dia mengaitkan hal itu dengan salah satu konsep ekonomi, yakni teori behavior. Imron juga menekankan pentingnya membelanjakan uang berdasar manfaat utamanya.  ”Apalagi kalau kita muslim itu kan yang paling penting itu kan utilitas. Bahwa sesuatu yang kita beli harus sesuatu yang memang punya manfaat yang paling besar,” terang Imron.  Hal yang tak kalah penting dalam mengelola uang THR, lanjut dia, yakni dengan menginvestasikannya. Berbagai macam bentuknya, masyarakat bisa memilih investasi yang secara potensial harganya akan naik pada masa depan sehingga dapat digunakan untuk perencanaan jangka panjang.  ”Yang kita batasi adalah konsumsi dengan cara mengurangi pendapatan dengan saving yang harus disisihkan sehingga konsumsi kita akan menyesuaikan dari sisanya tadi. Itu hal yang paling penting,” tambah Imron.  Imron juga mengingatkan masyarakat untuk mengetahui cara mengelola uang THR sedini mungkin. Dia mengaitkannya dengan keberkahan rezeki yang akan didapat apabila kita benar-benar membelanjakan rezeki tersebut pada sesuatu dengan value yang tinggi.  ”Tips pengelolaan uang THR. Pertama, gunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban dan kewajiban tertunda. Kemudian, belanja sesuai rencana dan berdasar prioritas. Ketiga, hanya membelanjakan kepada hal-hal yang dibutuhkan dan terakhir tetap menyisihkan THR yang merupakan pendapatan bukan rutin ini untuk saving,” papar Imron.

Cara Hemat THR Supaya Tidak Habis Menurut Pakar Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/pakar-ekonomi-monopoli-bisnis-tidak-dibenarkan_m_134270.jpeg" alt="Ekonom INDEF lainnya, Aviliani. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ekonom INDEF lainnya, Aviliani. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat diperlukan untuk melindungi para&nbsp;produsen dalam negeri. Sebab, dalam bisnis pemilik modal besar&nbsp;punya kecenderungan untuk menguasai pasar atau monopoli. Dr. Aviliani, Pakar Ekonomi, mengatakan, dengan kondisi tersebut diperlukan peran KPPU untuk mengawasi dan bertindak. Baik dengan inisiatif KPPU sendiri atau mendapat laporan dari masyarakat untuk bisa memberikan punishment kepada yang melakukan penyalahgunaan kewenangan. "Pemerintah&nbsp;perlu ada regulasi. Kalau tidak ada regulasi, KPPU akan bekerja lebih berat. Policy-nya di dalam pemerintahan juga harus jelas,&rdquo; tutur Aviliani melalui keterangan tertulis, Kamis (1/6). Menurut dia, dalam melaksanakan tugas, KPPU belum cukup hanya dengan perangkat UU nomor 5 tahun 1999. Perlu sarana penunjang yang lebih memadai. Aviliani menyoroti kasus yang terdapat pada produsen Yamaha dan Honda yang&nbsp;telah divonis sebagai kartel. Kedua produsen itu telah bersekongkol untuk mengatur harga jual sejak tahun 2013. Mereka telah menguasia pasar sebanyak 97 persen untuk sepeda motor matic. Menurutnya, pada kasus Honda dan Yamaha, ketika berkolaborasi tidak masalah. Tapi akan bermasalah ketika terbukti sebagai kartel. Ini yang tidak boleh. Dr. Aviliani juga menyoroti kasus yang terjadi&nbsp;pada PT Tirta Investama, produsen air minum Aqua dan PT Balina Agung Perkasa sebagai distributor produk Aqua. Mereka juga sedang dilakukan sidang di KPPU. PT Tirta Investama&nbsp;sebagai Terlapor I diduga telah melanggar pasal 15 ayat 3 huruf a dan b dan PT Balina Agung Perkasa diduga telah melanggar pasal 19 huruf b. &rdquo;Kalau itu saya tidak setuju. Ini baru namanya monopoli. Itu tidak boleh. Penjual bebas untuk menjual, intinya harus ada etika dan moral,&rdquo; tutur dia. Dasar dugaan praktik monopoli yang dilakukan PT Tirta Investama, adalah produsen Aqua melarang sejumlah toko untuk menjual produk AMDK saingan. Diduga, mereka mengancam akan menurunkan status dan fasilitas, semula dari star outlet (SO) menjadi eceran terhadap pedagang yang menjual produk saingan Aqua. Selanjutnya, KPPU bergerak cepat dengan mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua tersebut. Menurut KPPU dalam kasus dugaan pelanggaran UU Monopoli ini, pihaknya telah memiliki lebih dari dua alat bukti. Atas perbuatannya itu, Aqua diduga melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan pengenaan denda maksimal Rp 25 miliar. (yuz/JPG)

Pakar Ekonomi: Monopoli Bisnis Tidak Dibenarkan

pakar ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pakar ekonomi