Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/12/1000050156-2909553973.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintas di gerbang tol yang terendam banjir di jalan Tol Sedyatmo, Cengkareng, Jakarta, Senin (12/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" /> &nbsp; JawaPos.com-Pakar otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengingatkan pengguna mobil listrik agar tidak menerjang banjir karena berpotensi menimbulkan kerusakan pada sistem kelistrikan dan sensor kendaraan. Yannes menjelaskan, meskipun baterai utama kendaraan listrik (electric vehicle/EV) telah dirancang kedap air dengan standar IP67 atau IP68, hal itu bukan berarti seluruh sistem kendaraan aman dari air banjir. &ldquo;IP67 itu jaminan darurat, bukan jaminan kendaraan bisa digunakan semaunya untuk menerobos banjir,&rdquo; kata Yannes saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa. Menurut dia, risiko terbesar justru tidak langsung berasal dari baterai tegangan tinggi, melainkan dari sistem kelistrikan 12 volt serta ratusan sensor kecil yang menjadi &ldquo;otak&rdquo; pengoperasian mobil. Komponen seperti ECU, modul ABS, hingga sensor parkir tersebar di berbagai titik kendaraan dan umumnya tidak memiliki perlindungan sekuat&nbsp;battery pack. Air banjir yang keruh atau air rob yang mengandung garam, kata Yannes, dapat memicu korosi secara perlahan. &ldquo;Gejalanya bisa baru muncul beberapa minggu atau bulan kemudian, seperti&nbsp;error&nbsp;sensor, fitur ADAS mendadak nonaktif, atau alarm palsu,&rdquo; ujar Yannes. Lebih lanjut, kerusakan akibat korosi umumnya tidak dapat diperbaiki dan harus diatasi dengan penggantian modul elektronik. Selain harganya mahal dan stoknya sering terbatas, penggantian modul juga kerap memerlukan kalibrasi ulang sistem, termasuk radar dan kamera fitur keselamatan. Jika kalibrasi tidak presisi, fitur seperti pengereman darurat atau lane keep assist justru bisa menjadi berbahaya. Terkait baterai, Yannes menegaskan bahwa komponen ini memang paling terlindungi karena diawasi oleh battery management system (BMS). Sistem tersebut akan memutus aliran listrik tegangan tinggi secara otomatis jika terdeteksi kebocoran arus. Namun demikian, perlindungan ini tetap memiliki batas, terutama jika kendaraan terendam lama atau terpapar tekanan air ekstrem. &ldquo;Jika terjadi rembesan kecil yang memicu korosi internal, risikonya bisa berujung pada kegagalan mendadak atau thermal runaway. Biaya penggantian battery pack bahkan bisa mencapai 40&ndash;50 persen dari harga mobil baru,&rdquo; katanya. Untuk itu, Yannes menyarankan pemilik EV lebih berhati-hati selama musim hujan dan banjir. Perawatan yang perlu diperhatikan antara lain memastikan port pengisian daya selalu kering, rutin membersihkan kolong mobil dari lumpur dan garam, memeriksa karet penyekat pintu, serta menjaga kebersihan kamera dan sensor kendaraan. &ldquo;Inspeksi profesional pascabanjir sangat penting. Risiko kerusakan tersembunyi dan biaya perbaikannya jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan sesaat saat nekat menerobos banjir,&rdquo; tutur Yannes. (*)

Pakar otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengingatkan pengguna mobil listrik agar tidak menerjang banjir

Pakar Otomotif dari ITB Ingatkan Risiko Tersembunyi saat Mobil Listrik Terjang Banjir

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/22/JKT_GJAW-2025-Resmi-Dibuka-_Salman-Toyibi_-1JPG-3477482007.jpg" alt="Suasana pameran otomotif di GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, di ICE BSD City Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025). Suasana pameran otomotif di GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, di ICE BSD City Tangerang, Banten, Jumat (21/11/2025). (Salman T" /> &nbsp; JawaPos.com-Pakar Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan bahwa industri otomotif pada 2026 masih tetap menantang, sama seperti tahun sebelumnya. &rsquo;&rsquo;Tantangan di tahun 2026 di semester-1 memang masih mirip dengan 2025 dari sisi akar masalah struktural, seperti daya beli yang masih lemah akibat inflasi sekitar 3 ke 4 persen dan penyusutan middle class kita yang jadi motor utama penggerak sales sebesar 16,6 persen sejak 2019,&rdquo; kata Yannes Martinus Pasaribu, Jumat (9/1). Lemahnya penjualan kendaraan baru di tahun 2026, dikatakan oleh Yannes, datang dari kebijakan yang dituangkan oleh pemerintah. Kebijakan yang masih abu-abu ini membuat kebanyakan masyarakat takut untuk melangkah ke dealer dalam melakukan pembelian kendaraan baru. &rsquo;&rsquo;Tekanannya akan lebih tajam di sisi kebijakan dan harga karena ada fiscal cliff yakni berakhirnya insentif impor CBU per 1 Januari 2026. Yang jelas, berpotensi menaikkan harga EV sampai dengan 40 persen ke atas dan memicu efek wait and see dari konsumen,&rdquo; ucap dia. Menurutnya, kunci untuk bisa bangkit dari penjualan yang mirip-mirip dari tahun ke tahun ini ada di akhir semester pertama tahun ini. Ketika semester pertama membukukan penjualan yang cukup positif, semester selanjutnya akan memberikan dampak yang cukup baik untuk industri tersebut. &rsquo;&rsquo;Jadi, peluang kebangkitan kembali tetap ada bila keuangan dan sentimen konsumen membaik,&rdquo; tegas dia. Jika Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih mematok target yang sama pada tahun lalu, yakni 900 ribu unit dan harus mendapat revisi menjadi 780 ribu di akhir tahun 2025, industri otomotif roda empat ini memiliki batu loncatan yang cukup tinggi untuk bisa mencapai hal tersebut. Dia melanjutkan bahwa syarat pertama yang harus dilakukan adalah memenuhi pertumbuhan ekonomi makro semester-1 yang wajib mencapai 5,4 persen. Syarat kedua adalah pertumbuhan yang terjadi di kalangan middle income class yang ada di Indonesia. Syarat lain yang dapat meningkatkan penjualan otomotif pada tahun ini adalah perusahaan pembiayaan yang masih menjadi jantung utama dalam pembelian kendaraan, sehingga mereka diharapkan dapat memberikan kelonggaran untuk nasabah. &rsquo;&rsquo;Kredit otomotif harus tetap longgar dengan suku bunga yang tidak naik tajam dengan inflasi serta kurs yang terkendali,&rdquo; ujar dia. Sepanjang tahun 2025, Gaikindo mencatat segmen wholesales (dari pabrik ke dealer) mencapai 803.687 unit. Sementara untuk penjualan dari dealer ke konsumen (retail sales) mencapai angka yang positif yakni 833.692 unit. (*)

Pakar Otomotif dari ITB Yannes Martinus Pasaribu mengatakan bahwa industri otomotif pada 2026 masih tetap menantang, sama dengan tahun 2025

Pakar dari ITB Sebut Industri Otomotif pada 2026 Tetap Penuh Tantangan, Sama seperti Tahun Sebelumnya

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/31/syfoofYRrGZAhibMwSD81yDFTeHopNKsT3GOFrAu-1213289754.jpg" alt="Pakar Otomotif Universitas Kristen Petra, Surabaya, Prof. Willyanto Anggono menyebut motor brebet belum tentu disebabkan karena BBM campuran etanol. (Humas UK Petra)" /> JawaPos.com - Maraknya laporan mesin kendaraan bermotor tiba-tiba mogok atau brebet setelah mengisi bahan bakar (BBM) di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Kota Surabaya, tengah ramai diperbincangkan. Banyak masyarakat menduga bahwa fenomena motor brebet di Jawa Timur disebabkan oleh perubahan komposisi dalam bahan bakar, khususnya pencampuran etanol sebanyak 10 persen (E10).&nbsp; Pakar Otomotif Universitas Kristen (UK) Petra, Surabaya, Prof. Willyanto Anggono, menegaskan bahwa kita tidak bisa langsung menyalahkan etanol. Masalah bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk sistem penyimpanan. &nbsp; "Kita tidak boleh menyalahkan etanol. Bahan bakar itu kita beli di Pertamina atau di SPBU yang lain, seperti Shell, BP, belum tentu kesalahannya di suppliernya, bisa jadi di sistem penyimpanan," tuturnya, Jumat (31/10). Bisa juga saat transportasi dari depo ke SPBU. Oleh karena itu, penting melakukan pengecekan kualitas bahan bakar (BBM) secara berkala, untuk menjaga kualitas produk untuk masyarakat. &ldquo;Secara ideal, BBM yang dikeluarkan dari SPBU harus dicek apakah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Dirjen Migas. Misalnya, Pertamax punya standar tertentu yang harus dipenuhi,&rdquo; kata Prof. Willyanto. Selain itu, kualitas BBM juga bisa dipengaruhi faktor lingkungan, seperti hujan atau kontaminasi saat penyimpanan. Kualitas BBM yang rendah bisa berdampak pada performa mesin kendaraan.&nbsp; "Jadi kita tidak boleh semata-mata menyalakan etanol. Kita harus cek menyeluruh, dari bahan bakar, sistem filtrasi, sistem pengapian, sudah sesuai belum dengan manual book, baru kita bisa menyimpulkan (penyebab motor brebet)," bebernya.&nbsp; Lebih lanjut, Prof. Willyanto mengatakan bahwa pemerintah melalui Ditjen Migas memiliki kewajiban untuk memastikan BBM yang dijual di Indonesia berkualitas dan sesuai spesifikasi yang dibutuhkan kendaraan.&nbsp; &ldquo;Jangan sampai BBM dicampur, baik sengaja maupun tidak, sehingga merugikan konsumen. Semua instansi terkait harus melakukan pengujian berkala dan memastikan BBM yang dijual sesuai standar,&rdquo; pungkas Prof. Willyanto.&nbsp; Dengan penggunaan bahan bakar berkualitas dan pemeliharaan kendaraan sesuai rekomendasi pabrikan (manual book), Prof. Willyanto optimis masalah motor mogok atau brebet bisa diminimalisir.&nbsp;

Pakar Otomotif Universitas Kristen Petra, Surabaya, Prof. Willyanto Anggono menyebut motor brebet belum tentu karena BBM campuran etanol.

Marak Motor Brebet Usai Isi BBM, Pakar Otomotif: Belum Tentu Gara-Gara Etanol!

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/SPBU-Shell_-6JPG-234738918-2065437780.jpg" alt="Pengendara mengisi BBM di SPBU Shell di Rawamangun, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025). Pakar otomotif khawatir soal kebijakan penggunaan etanol di BBM mulai 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" /> JawaPos.com - Rencana pemerintah mewajibkan penggunaan bahan bakar beretanol mulai 2026 memicu perdebatan di kalangan industri otomotif. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai selaras dengan transisi energi hijau. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran soal kesiapan teknis kendaraan dan infrastruktur bahan bakar di lapangan. Sebelumnya, langkah kontroversial ini diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang&nbsp; memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui implementasi mandatori E10 &mdash; campuran 10 persen etanol berbasis nabati (seperti tebu dan jagung) dengan 90 persen bensin fosil. Kebijakan tersebut meniru model keberhasilan biodiesel sawit (B40) yang lebih dulu berjalan beberapa waktu belakangan. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak, memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Namun, sejumlah pihak menilai implementasi penggunaan etanol di BBM tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Fitra Eri, reviewer otomotif sekaligus pembalap nasional, menilai kebijakan ini idealnya dilakukan secara bertahap agar industri otomotif dan penyedia bahan bakar memiliki waktu beradaptasi. &ldquo;Etanol memang punya keunggulan &mdash; meningkatkan oktan dan menekan konsumsi bahan bakar fosil. Tapi nilai energinya lebih kecil. Akibatnya, tenaga mesin bisa sedikit turun dan konsumsi BBM justru jadi lebih boros,&rdquo; ujar Fitra melalui akun Instagram-nya. Ia juga mengingatkan soal sifat etanol yang mudah menyerap air dari udara. Kondisi ini berisiko menimbulkan korosi pada komponen mesin, terutama di negara tropis dengan kelembapan tinggi seperti Indonesia. &ldquo;Aman digunakan, asal base fuel dan aditifnya memang dirancang untuk campuran etanol. Tapi faktanya, banyak SPBU swasta belum siap, karena aditif mereka masih berbasis bahan bakar konvensional,&rdquo; jelasnya. Selain itu, menurut Fitra, mobil-mobil modern relatif siap menghadapi bahan bakar beretanol. Namun, kendaraan lawas, khususnya yang diproduksi pada era 1980&ndash;1990-an berpotensi bermasalah. &ldquo;Produsen otomotif perlu waktu untuk memastikan semua model baru yang dijual kompatibel dengan E10. Jangan sampai masyarakat jadi korban karena mesin rusak atau umur kendaraan jadi pendek,&rdquo; katanya. Fitra menekankan bahwa transisi menuju bahan bakar rendah emisi tetap penting, tapi harus dilakukan dengan perencanaan matang. &ldquo;Perubahan ini boleh, tapi jangan mendadak. Berikan waktu bagi industri menyesuaikan diri, supaya konsumen tetap mendapatkan bahan bakar berkualitas dan kendaraan yang awet,&rdquo; ujarnya menegaskan. <h2>Konsumsi BBM Indonesia 1,6 Juta Barel per Hari&nbsp;</h2> Sebagai informasi juga, kebijakan ini muncul di tengah fakta bahwa konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik baru sekitar 600 ribu barel per hari. Artinya, Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Dengan mendorong pemanfaatan etanol berbasis bahan nabati, pemerintah berharap dapat menekan ketergantungan impor sekaligus membuka peluang bagi industri bioenergi nasional. Namun, sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan, satu hal menjadi kunci: sinkronisasi antara visi energi hijau dan kesiapan teknis di lapangan.

Pemerintah mewajibkan penggunaan bahan bakar beretanol mulai 2026, memicu perdebatan di kalangan industri dan pakar otomotif.

Etanol Masuk ke Tangki BBM Kendaraan Mulai 2026, Pakar Otomotif: Konsumsi BBM jadi lebih Boros!

pakar otomotif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pakar otomotif

Berita Terkini

Pakar Otomotif dari ITB Ingatkan Risiko Tersembunyi saat Mobil Listrik Terjang Banjir

Pakar dari ITB Sebut Industri Otomotif pada 2026 Tetap Penuh Tantangan, Sama seperti Tahun Sebelumnya

Marak Motor Brebet Usai Isi BBM, Pakar Otomotif: Belum Tentu Gara-Gara Etanol!

Etanol Masuk ke Tangki BBM Kendaraan Mulai 2026, Pakar Otomotif: Konsumsi BBM jadi lebih Boros!

Download Aplikasi JawaPos.com