<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/WhatsApp-Image-2023-10-17-at-1323121-2428806541.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Khofifah Indar Parawansa diplot menjadi penanggung jawab pemenangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk wilayah Jawa Timur. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selain gubernur Jawa Timur itu, tokoh lain yang diharapkan pengaruhnya untuk pemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Timur adalah Soekarwo. Meski demikian, kata Airlangga, Khofifah tidak masuk dalam susunan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Airlangga awalnya menyapa para tamu undangan dalam HUT ke-59 Partai Golkar. Airlangga kemudian menyebut daftar beberapa tokoh yang bertanggung jawab melakukan pemenangan di daerah. Ridwan Kamil untuk Jawa Barat. Airlangga juga menyebut nama Khofifah. "Kemudian untuk Jawa Timur, ibu Khofifah Indar Parawansa," kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Senin (6/11). Khofifah tidak akan bekerja sendiri. Golkar juga menunjuk kader lainnya yakni Soekarwo. Airlangga yakin duet Khofifah dan eks politikus Partai Demokrat itu bisa membawa kemenangan bagi Prabowo-Gibran. "Ibu Khofifah didampingi Pakde Karwo. Jadi kalau sudah penyerangnya dua pak, tandem, itu sepertinya kita di Jatim juga menang pak," ucap Airlangga. Sebelumnya, kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka resmi merilis susunan Tim Kapanye Nasional (TKN) untuk Pilpres 2024 mendatang. Tim ini terdiri atas ratusan orang berbagai latar belakang. Mulai dari pensiunan TNI-Polri, ulama, aktivis, petugas partai hingga pengusaha. Ketua TKN Prabowo-Gibran adalah Rosan P Roeslani. Dia mengatakan, Tim Kampanye Nasional yang diumumkan telah mengakomodasi seluruh partai pengusung, relawan baik nasional maupun daerah dan juga kalangan profesional. &ldquo;Dengan lengkapnya susunan TKN ini kita siap untuk GASPOL memenangkan pasangan Capres Cawapres Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Presiden RI 2024 mendatang,&rdquo; kata Rosan di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11). Ada sembilan partai politik yang mengusung pasangan Capres Cawapres Prabowo-Gibran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partal Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBS), Partai Garuda, Partal Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan Partai Prima. Selain itu, turut serta memberikan dukungan adalah relawan pendukung Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 dan 2014. Dalam menjalankan roda TKN, Rosan dibantu dan didukung Ketua Koordinator Strategis Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Nusron Wahid, Bendahara Thomas AM Dijiwandono bersama para wakil dan Kepala Sekretariat All Said bergerak serentak bersama tujuh tim yaitu Tim Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fanta dan Golf.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa diplot menjadi penanggung jawab pemenangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Airlangga Sebut Khofifah dan Pakde Karwo Pimpin Pemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-korupsi-dprd-malang-pakde-karwo-bakal-terapkan-sistem-uni-eropa_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Jawa Timur yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo hengkang dari Partai Demokrat. Kini, pria yang karib disapa Pakde Karwo itu bergabung ke Partai Golkar.  Pilihan politik Pakde Karwo ini diungkapkan politikus senior Partai Golkar yang juga anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam. Dia menyebut, Soekarwo bukan orang baru di partai berlambang pohon beringin.  "Pada akhirnya kembali ke laptop. Pak Karwo kembali ke Golkar," kata Ridwan Hisjam dikonfirmasi, Rabu (4/1).  Ridwan mengungkapkan, Pakde Karwo kini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Karena itu, Ridwan tak heran jika kini Pakde Karwo kembali ke Golkar dan mendapat jabatan strategis.  "Jangan heran kalau Pakde sekarang kembali ke Golkar. Jadi, bukan sesuatu yang aneh atau baru,” tutur Ridwan.  Saat menjabat Gubernur Jatim, Soekarwo sendiri menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim. Pilihan Pakde Karwo hengkag dari Demokrat, menyusul putranya Bayu Airlangga yang terlebih dahulu berlabuh ke Partai Golkar.  “Kalau zaman Orba ada fungsi kekaryaan. Pakde Karwo dikaryakan di Demokrat dan jadi gubernur dua periode di Jatim,” ucapnya.  Jabatan Pakde Karwo sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, sesuai Surat Keputusan Nomor.2 SKEP-492/DPP/Golkar/XI/2022 tanggal 22 November 2022, dengan Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar sendiri saat ini Agung Laksono.

Hengkang dari Demokrat, Pakde Karwo Kini Jadi Elite Partai Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KPK-PERIKSA-SOEKARWO-FEDRIK-TARIGAN-2.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/11/2022). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jaw" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (8/11/2022). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jaw</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus dugaan suap terkait dengan pengalokasian anggaran bantuan keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2014–2018 terus diusut KPK. Untuk kebutuhan pemberkasan penyidikan, kemarin (8/11) KPK memeriksa mantan Gubernur Jatim Soekarwo sebagai saksi untuk tersangka Budi Setiawan, eks kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim.  Berdasar pantauan Jawa Pos, Soekarwo tiba di gedung KPK sekitar pukul 15.00. Gubernur Jatim dua periode yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Pemeriksaan itu berlangsung sekitar tiga jam. Setelah diperiksa, dia dimintai keterangan seputar Peraturan Gubernur (Pergub) 13/2011.  ”(Pergub 13/2011, Red) itu tentang struktur di dalam mengambil keputusan bantuan keuangan kedaerahan,” kata Pakde Karwo saat ditanya tentang materi pemeriksaan.  Kepada penyidik, Karwo menjelaskan mekanisme pelaksanaan BK provinsi sesuai dengan pergub. ”Hanya menjelaskan struktur (pengambilan keputusan BK provinsi),” ujarnya.  Menurut Karwo, selama dirinya menjabat gubernur, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pergub tersebut. Hanya, dalam konteks kasus Budi Setiawan, ditengarai ada fee Rp 3,5 miliar untuk memuluskan pencairan BK provinsi ke Pemda Tulungagung. ”Itu (suap) ya (soal) perilaku (Budi Setiawan). Pergubnya sudah jalan sesuai dengan aturan,” tegasnya.  Kasus dugaan suap BK Provinsi Jatim berawal dari fakta yang muncul pada sidang mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Budi Setiawan yang juga sempat menjabat kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim disebut menerima uang suap dalam pengalokasian BK untuk Tulungagung.  Deputi Penindakan KPK Karyoto menyatakan, kewenangan pemberian BK sejatinya memang berada di level gubernur. Namun, dalam pelaksanaannya, analisis kebutuhan pengalokasian BK didelegasikan kepada kepala bappeda. Yakni, Budi Setiawan. Budi juga memberikan alokasi pembagian BK tersebut kepada pihak lain. Salah satunya adalah kepala BPKAD.

Pakde Karwo Diperiksa KPK Terkait Pencairan Bantuan Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/JKT-1-KPK-RIKSA-KARWO-FED-12.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo melambaikan tangan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/08/2019). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo melambaikan tangan saat tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/08/2019). Soekarwo menjalani pemeriksaan sebagai saksi tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo selesai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (8/11). Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2018.  Pria yang karib disapa Pakde Karwo itu mengaku dicecar tim penyidik KPK soal Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur Didalam Mengambil Keputusan Bantuan Keuangan Kedaerahan. Pakde Karwo menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK selama tiga jam, sejak pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB.  "Menjelaskan Pergub Nomor 13 Tahun 2011 tentang Struktur di dalam Mengambil Keputusan Bantuan Keuangan Kedaerahan," kata Soekarwo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (8/11).  Soekarwo memastikan tidak ada permasalahan selama menjalankan Pergub 13/2011 saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jatim.  "Bukan pekasanannya yang jadi permasalahan. Perilaku (oknum), kalau Pergub-nya sudah jalan sesuai aturan," tegas Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini.  Dalam kasus ini, KPK mentersangkakan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur (BPKAD Jawa Timur) 2014-2016 dan Kepala Bappeda Propinsi Jatim tahun 2017 2018, Budi Setiawan.  "KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka BS (Budi Setiawan) Kepala BPKAD Propinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Propinsi Jatim tahun 2017-2018," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/8).  KPK menduga, Budi Setiawan menerima suap sebesar Rp 10,25 miliar. Dugaan penerimaan suap itu terkait alokasi Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur tahun 2015-2016, 2017 dan 2018 kepada Kabupaten Tulungagung.  Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pakde Karwo Dicecar KPK Soal Keuangan Provinsi Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Acara-nikahan-anak-Khofifah-khusaini2.jpg" alt="Pakde Karwo saat menghadiri Pernikahan putri sulung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Patimasang Mannagalli dan Fadil Wirawan di Grand City sabtu (29/6). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pakde Karwo saat menghadiri Pernikahan putri sulung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Patimasang Mannagalli dan Fadil Wirawan di Grand City sabtu (29/6). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo dan mantan Sekda Provinsi Jawa Timur Ahmad Sukardi. Keduanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, terkait kasus dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur pada periode 2014-2018.  "Pemeriksaan dilakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (8/11).  Saat ini, Soekarwo sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Lembaga antirasuah belum menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan yang didalami terhadap pria yang karib disapa Pakde Karwo itu.  Dalam kasus ini, KPK telah menersangkakan mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur (BPKAD Jawa Timur) 2014-2016 dan Kepala Bappeda Propinsi Jatim tahun 2017 2018, Budi Setiawan.  "KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka BS (Budi Setiawan) Kepala BPKAD Propinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Propinsi Jatim tahun 2017-2018," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (19/8).  KPK menduga, Budi Setiawan menerima suap sebesar Rp 10,25 miliar. Dugaan penerimaan suap itu terkait alokasi Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur tahun 2015-2016, 2017 dan 2018 kepada Kabupaten Tulungagung.  Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK Periksa Eks Gubernur Jatim Soekarwo Terkait Kasus Dugaan Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Acara-nikahan-anak-Khofifah-khusaini2.jpg" alt="Pakde Karwo saat menghadiri Pernikahan putri sulung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Patimasang Mannagalli dan Fadil Wirawan di Grand City sabtu (29/6). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pakde Karwo saat menghadiri Pernikahan putri sulung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Patimasang Mannagalli dan Fadil Wirawan di Grand City sabtu (29/6). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elite aktivis Jaringan Nusantara (Jarnus) Heri Sebayang mempertanyakan sikap dan pendirian politik Soekarwo atau yang akrab dipanggil Pakde Karwo. Mantan Gubernur Jawa Timur dua periode yang diusung Partai Demokrat itu dinilai justru menghilang saat partainya sedang menghadapi huru-hara.  Heri juga mempertanyakan turunnya perolehan kursi Demokrat pada masa kepemimpinan Pakde Karwo sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim.  “Di mana posisi Soekarwo (Pakde Karwo) sebagai Wantimpres ketika KSP Moeldoko berupaya membegal Partai Demokrat. Itu artinya diamnya Pakde Karwo dianggap sebagai pembiaran," gugat Heri.  “Padahal sebagai Wantimpres, harusnya Pakde Karwo berani menyampaikan pada Presiden Jokowi bahwa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko melanggar etika politik dan juga melanggar hukum," lanjut Heri.  Heri juga mengingatkan, pada masa kepemimpinan Soekarwo sejak 2011, Demokrat Jawa Timur mengalami kemunduran drastis. Perolehan 21 kursi Partai Demokrat di DPR RI dari Jatim tahun 2009, turun drastis menjadi 11 kursi pada tahun 2014, dan turun lagi menjadi tujuh kursi pada tahun 2019.  Ditengah-tengah kemerosotan ini, pada tahun 2019, Soekarwo justru mundur dari Demokrat dan memilih menerima tawaran Istana untuk menjadi Wantimpres. Diketahui, Pakde Karwo adalah mertua Bayu Airlangga yang beberapa waktu lalu maju bersama Emil Dardak dalam kontestasi pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan kalah.  Lalu, kini Bayu mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Akankah ia berlabuh di Partai Nasdem mengikuti jejak ayahnya atau besan Pakde Karwo yang sejak awal memang masuk Nasdem.

Elite Jarnus Pertanyakan Sikap Politik Pakde Karwo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/wantimpres-wiranto-karwo.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sembilan orang terpilih sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menemani kepemimpinan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka dilantik di Istana Negara, Jakarta, kemarin (13/12). Sembilan nama itu adalah Sidarto Danusubroto, Agung Laksono, Putri Kus Wisnu Wardani, Wiranto, Arifin Panigoro, Dato Sri Tahir, Muhamad Mardiono, Luthfi bin Yahya, dan Soekarwo. Wiranto ditunjuk sebagai ketua.  Presiden Jokowi mengatakan, sembilan nama tersebut dipilih berdasar rekam jejak, baik dari segi kemampuan maupun integritas. ”Saya kira beliau-beliau ini memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden,” ujarnya.  Pihaknya juga memperhatikan komposisi latar belakang. Ada yang memiliki background keamanan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. ”Pak Dato Tahir, misalnya, yang berkaitan dengan ekonomi,” imbuhnya.  Mengenai profil ketua, Jokowi menilai pengalaman panjang Wiranto di pemerintahan menjadi alasan utama. Selama menjabat di pemerintahan, purnawirawan jenderal TNI itu pernah menangani berbagai persoalan bangsa.  Mantan wali kota Solo itu juga menjelaskan alasan batalnya nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menjadi anggota Wantimpres. Sebabnya, kata dia, adalah regulasi yang melarang anggota partai menjadi Wantimpres. ”Beliau lebih mencintai partai. Sehingga tidak mau (mundur dari Hanura, Red) dan memilih mundur dari Wantimpres,” ungkapnya.  Anggota Wantimpres Soekarwo menyambut positif kepercayaan yang diberikan kepadanya itu. Sosok yang akrab disapa Pakde Karwo itu belum bisa memerinci apa yang akan dikerjakannya. Wantimpres baru menggelar rapat perdana Senin (16/12) pekan depan untuk membahas teknis kerja.  Mantan gubernur Jawa Timur dua periode (2009–2019) tersebut menilai akan ada banyak masukan yang bisa disampaikan ke presiden. ”Mengenai berbagai permasalahan yang ada. Masalah nasional, internasional, pedesaan, perkotaan, problem ekonomi sosial, macem-macem,” ungkapnya.  Pakde Karwo menegaskan bahwa dirinya sudah tidak menjabat kader Partai Demokrat sejak menjadi komisaris utama PT Semen Indonesia pertengahan tahun lalu. Karena itu, tidak ada aturan yang dilanggar dalam penunjukan dirinya sebagai anggota Wantimpres.  Ketua Wantimpres Wiranto mengatakan, memberikan masukan ataupun pertimbangan kepada presiden bukanlah hal mudah. Sebab, instrumen yang dimiliki presiden sudah sangat lengkap. ”Mudah-mudahan kami bisa memberikan sumbang pikir dalam ruang yang mungkin berbeda dengan instrumen yang beliau sudah ada,” harapnya.  Berbekal pengalamannya 3,5 tahun menjadi menteri pembantu Presiden Jokowi, Wiranto mengaku memahami obsesi ataupun cita-cita mantan gubernur DKI itu terkait negara. Dia yakin Wantimpres bisa memberikan sumbangsih. Mengenai program kerja, Wiranto belum bisa menyampaikan. Menunggu pertemuan internal dengan anggota lainnya. ”(Sekarang) lebih baik jangan banyak bicara dulu,” tutur mantan Menko Polhukam tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/wantimpres-putri-tahir.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Anggota Wantimpres yang dilantik Presiden Jokowi di Istana, Jumat (13/12). (Raka Denny/Jawa Pos)

Wantimpres yang Dilantik Presiden: Dari Wiranto hingga Pakde Karwo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Acara-nikahan-anak-Khofifah-khusaini2.jpg" alt="Pakde Karwo saat menghadiri Pernikahan putri sulung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Patimasang Mannagalli dan Fadil Wirawan di Grand City sabtu (29/6). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pakde Karwo saat menghadiri Pernikahan putri sulung Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Patimasang Mannagalli dan Fadil Wirawan di Grand City sabtu (29/6). (Ahmad Khusaini / Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo alias Pakde Karwo. Pertanyaanya soal bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung.  "Pakde Karwo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono. Jadi penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait proses pengalokasian bantuan keuangan dari provinsi Jawa Timur untuk kabupaten Tulungagung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/8).  Pakde Karwo menyatakan, proses pemberian dana hibah atau bantuan kepada Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan prosedur. Ia pun mengaku tidak tahu menahu mengenai uang ketok palu alias pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung.  "Jadi yang disampaikan itu prosedurnya, aturan perundangannya, dan aturan yang berlaku seperti apa. Aturan perundangannya menetapkan lewat baik itu dari pusat, aturan perencanaan lewat Bappenas musrembang dan kemudian ditindaklanjuti proses permohonan seperti itu lewat pergub 13 thn 2011," ucap Pakde Karwo.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD-Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.  Ia diduga menerima uang sejumlah Rp 4,88 miliar selama periode dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan dan pengesehan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.  "Tersangka SPR (Supriyono) diduga melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  &nbsp;

KPK Cecar Pakde Karwo Soal Bantuan Uang untuk Tulungagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KETERANGAN-PERS-OTT-PT-ANGKASA-PURA-II-DERY-RIDWANSAH-7.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan ulang pemeriksaan terhadap mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada Rabu (28/8) mendatang. KPK mengimbau, Pakde Karwo sapaan akrabnya, untuk memenuhi panggilan kedua tersebut.  "Saksi Soekarwo, mantan gubernur Jatim dipanggil kembali untuk pemeriksaan Rabu (28/8) mendatang," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Senin (26/8).  Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini meminta, Pakde Karwo dapat memberikan keterangan yang benar dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018 untuk tersangka Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).  "Karena itu sudah panggilan kedua, kami imbau agar datang memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan dengan benar," tegas Febri.  Sebelumnya, Soekarwo tidak memenuhi panggilan penyidik KPK pada Rabu (21/8) kemarin. Dia sedianya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2018 untuk tersangka Supriyono.  Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.  Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan.

Pakde Karwo Diimbau Penuhi Panggilan KPK Rabu Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/apresiasi-untuk-pakde_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kali ini penyidik lembaga antirasuah itu mengagendakan pemeriksaan terhadap eks gubernur Jawa Timur Soekarwo.  Pria yang biasa disapa Pakde Karwo itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Supriyono, ketua DPRD Tulungagung nonaktif.  "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR (Ketua DPRD Tulungagung Supriyono)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (21/8).  Belum diketahui materi apa yang akan digali penyidik dari Pakde Karwo. Diduga tim penyidik komisi antirasuah akan meneluri aliran duit yang ditengarai sebagai suap yang diterima Supriyono.  Sebelumnya Selasa (20/8), KPK sempat memeriksa mantan ajudan Pakde Karwo Karsali. Saat keluar dari gedung KPK, Karsali tak banyak bicara. Dia bungkam dan hanya melempar senyum saat ditanya oleh awak media.  Diketahui, kediaman Karsali di Perumahan Sakura, Kelintang, Surabaya pernah digeledah oleh tim KPK beberapa waktu lalu. Dari sana, tim menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait suap anggaran APBD Tulungagung periode 2015-2018.  Karsali merupakan mantan ajudan atau Sekretaris Pribadi Soekarwo (Pakde Karwo) Gubernur Jatim periode 2014-2019. Saat ini, dia menjabat sebagai Komisaris‎ di salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono sebagai tersangka. Status tersangka Supriyono yakni dalam kasus dugaan korupsi terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.  Dia diduga menerima uang sebesar Rp 4,88 miliar selama periode dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan dan pengesehan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.  Supriyono disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, terkait dengan agenda pemeriksaannya, Soekarwo belum memberikan keterangan apa pun. Hingga berita ini dipublis, Soekarwo belum memberikan keterangan kepada awak media.

Jadi Saksi, Pakde Karwo Diperiksa KPK Hari Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pakde karwo

Berita Terkini