<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/SAVE_20220201_185116-1.jpg" alt="Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mendorong aparat penegak hukum menyelidiki temuan telur busuk dalam paket bantuan sosial (bansos) yang diterima warga setempat.  ”BPNT (bantuan pangan nontunai) isi sembako kurang layak. Kami minta ini agar aparat berwenang melakukan penyelidikan apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan,” kata Rudy Susmanto seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/2).  Menurut dia, aparat penegak hukum harus menindak tegas jika ada faktor kesengajaan dari penyedia bahan makanan. Terlebih jika dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.  ”Aparat hukum harus bertindak tegas dan memproses masalah ini. Sebab, berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya kalangan kurang mampu,” ujar Rudy Susmanto.  Namun, apabila hasil dari penyelidikan membuktikan bahwa ada ketidaksengajaan, menurut Rudy, ​​​​​​penyedia bansos segera mengganti bahan-bahan makanan yang dianggap kurang layak untuk dikonsumsi.  Politikus Partai Gerindra itu pun mengingatkan kepada siapa pun untuk tidak main-main dengan sistem pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bogor. BPNT itu nilainya hanya Rp 200 ribu dalam bentuk paket sembako. Jumlah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga 1 bulan penuh.  ”Jadi, jangan coba-coba berlaku curang karena akan berhadapan bukan hanya dengan hukum negara, melainkan juga hukum Tuhan,” ucap Rudy.

Ketua DPRD Bogor Dorong Aparat Selidiki Telur Busuk Paket Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/ungkap.jpg" alt="GRAFIS - HERLAMBANG BINTANG/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>GRAFIS - HERLAMBANG BINTANG/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ”Untung, saya masih selamat,” ujar seorang pria yang menghubungi Jawa Pos kemarin (6/12). Dengan suara parau, kontraktor asal Kota Malang itu mengaku hampir saja melaksanakan perjanjian takeover paket sembako bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 10 juta paket.  ”Saya sempat ketemu orang-orang itu,” ujarnya. Orang-orang yang dimaksud adalah ”perwakilan” dari Kemensos.  Di kalangan kontraktor dan vendor, orang yang mengaku punya pengaruh di Kemensos tersebut dikenal dengan istilah jawara atau pendekar. Lewat jawara itulah, <a href="https://www.jawapos.com/tag/kontraktor/">kontraktor</a> diundang ke Jakarta untuk membahas proyek bansos.  ”Saya sekali bertemu di Hotel Borobudur dan sekali di Hotel Double Three Cikini,” ungkapnya. Pertemuan di hotel bintang lima tersebut diadakan Oktober lalu. Pada pertemuan itu, ada perwakilan Kemensos dan jawara yang hadir. Di Hotel Borobudur mereka mengobrol di sebuah room mewah.  ”Cuma duduk saja bayar Rp 2 juta,” ungkapnya.  Ada banyak hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Misalnya soal teknis pekerjaan. ”Dan membahas komisi,” ucap kontraktor yang tidak ingin namanya disebut itu.  Terkait teknis pekerjaan, kontraktor tersebut menjelaskan, proyek yang dikerjakan adalah bagian dari pengadaan 10 juta <a href="https://www.jawapos.com/tag/paket-bansos/">paket bansos</a> senilai Rp 3 triliun. Proyek dengan pagu senilai Rp 300 ribu per paket itu didistribusikan di wilayah DKI Jakarta secara bertahap. Kontrak awal yang dikeluarkan Kemensos adalah 500 ribu paket. Selanjutnya, kerja sama akan diatur kembali melalui skema adendum.  Paket bansos Rp 300 ribu itu terdiri atas beras premium 10 kilogram (Rp 130 ribu), minyak goreng 2 liter (Rp 28 ribu), susu 4.100 gram (Rp 38,7 ribu), sarden 155 gram (Rp 29 ribu), biskuit 650 gram (Rp 10 ribu), goody bag (Rp 15 ribu), dan biaya pengiriman Rp 15 ribu. Sehingga total nilai paket sembako sebesar Rp 270 ribu setelah dipotong goody bag dan biaya distribusi.  Pengusaha itu mengaku diajak untuk menjadi pihak kedua (subkontraktor). Pihak pertamanya adalah PT DKP, perusahaan yang ditunjuk Kemensos sebagai penyedia, pengemas, dan pengirim <a href="https://www.jawapos.com/tag/bansos-covid-19/">bansos Covid-19</a>. Melalui skema penunjukan langsung, PT DKP mendapat kuota 500 ribu paket bansos untuk tahap pertama.  Secara hitung-hitungan, proyek tersebut sangat menggiurkan. Namun, konsekuensinya, subkontraktor harus mengikuti aturan main jawara. Salah satu aturannya adalah menyetor ”dana komando” alias komisi kepada sejumlah pihak. Juga menyunat nilai item bansos. ”Harus ada selisih untuk dibagi-bagi,” ungkap pria yang sudah lama terjun di dunia kontraktor itu. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/12/2020/kpk-kumpulkan-bukti-untuk-terapkan-hukuman-mati-kepada-mensos-juliari/">KPK Kumpulkan Bukti untuk Terapkan Hukuman Mati kepada Mensos Juliari</a></li> </ul> Agar ada selisih, skema bansos versi jawara dibuat berbeda dengan aturan main yang tertuang dalam kontrak kerja sama resmi. Perinciannya, Rp 15 ribu goody bag, Rp 15 ribu ongkos distribusi, Rp 5 ribu sewa gudang, dan Rp 195 ribu untuk pengadaan item paket. Sehingga total Rp 230 ribu. ”Kami ambil untung Rp 30 ribu,” ujarnya.  Dari total hitungan tersebut, masih ada margin Rp 70 ribu yang disebut ”dana komando”. Selisih itulah yang dibagi-bagi. Perinciannya, pemilik kuota bansos (40 persen), kreator (10 persen), dan supplier (50 persen). ”Jadi (subkontraktor) yang penting punya modal. Mereka (PT DKP dan jawara) yang kerjain semuanya,” bebernya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/12/2020/icw-dorong-kpk-kejar-pejabat-lain-yang-terlibat-korupsi-bansos-covid/">ICW Dorong KPK Kejar Pejabat Lain yang Terlibat Korupsi Bansos Covid</a></li> </ul> Dia menjelaskan, pemodal yang ingin ambil bagian dalam proyek tersebut wajib menyetor dana komando di awal, cash keras. Setelah uang disetor, baru subkontraktor mendapatkan surat perintah kerja (SPK) yang dikeluarkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemensos/">Kemensos</a>. ”Karena harus bayar (dana komando) cash di awal, kami mundur,” ujarnya. ”Kami sempat nego, bayar dengan cek, tapi mereka nggak mau,” lanjutnya.  Pengusaha tersebut menambahkan, peran jawara dalam permainan proyek bansos itu cukup sentral. Mereka hampir sama dengan makelar proyek pada umumnya. Menurut dia, ada empat kelompok jawara besar yang berjualan proyek bansos. Mereka mencatut sejumlah nama pejabat dan kerabat istana. Di antaranya Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/06/2020/berani-korupsi-saat-pandemi-covid-19-siap-siap-dihukum-mati/">Berani Korupsi Saat Pandemi Covid-19, Siap-Siap Dihukum Mati</a></li> </ul> Para pengusaha tersebut bersyukur karena mundur dari lingkaran permainan jawara bansos. Meski begitu, mereka mengatakan bahwa pekerjaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum lain masih banyak. Sebab, praktik culas semacam itu masih berlangsung hingga saat ini.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kCLRPtRPY3U  &nbsp;

Ungkap Peran Jawara dan Dana Komando

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/bantuan-surabaya.jpg" alt="DISTRIBUSI SAMPAI KELURAHAN: Petugas menyalurkan paket-paket bantuan sembako dari istana kepresidenan yang dititipkan pada Pemkot Surabaya di Kelurahan Wonokusumo, Rabu (6/5). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DISTRIBUSI SAMPAI KELURAHAN: Petugas menyalurkan paket-paket bantuan sembako dari istana kepresidenan yang dititipkan pada Pemkot Surabaya di Kelurahan Wonokusumo, Rabu (6/5). (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk penduduk terdampak Covid-19 masih karut marut di tingkat masyarakat. Sebagian merasa berhak mendapatkan, tetapi bansos tak kunjung datang. Ada juga merasa bansos yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.  Situasi seperti itu tidak diharapkan Presiden Jokowi. Orang nomor satu di republik ini malah berharap bansos yang diberikan pemerintah bisa menjangkau 55 persen masyarakat dari total penduduk Indonesia.  "Jadi kita harapkan bisa menjangkau 55 persen dari total penduduk kita," ujar Jokowi saat memantau pembagian sembako di Jalan Ir Juanda, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5).  Dengan total jangkauan itu, kata Jokowi, masyarakat yang menerima bantuan tidak hanya masyarakat yang tidak mampu saja, tetapi semua yang terdampak virus korona. "Jadi baik itu yang kurang mampu maupun yang terdampak kena Covid-19," katanya.  Dengan mengalirnya bansos dari pemerintah, harapan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, daya beli masyarakat tetap kuat. Bansos yang diberikan pemerintah pun lebih bermanfaat. "Dengan adanya bansos ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik menjadi normal kembali," ungkapnya.  Saat ini semenjak adanya pandemi covid-19, pemerintah menggelontorkan beragam jenis bantuan atau bansos. Mulai dari bantuan tunai, bantuan sembako, program keluarga harapan, dan bantuan langsung tunai (BLT) desa, bantuan lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg

Jokowi Berharap Bansos Bisa Jangkau 55 Persen Penduduk Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menkum-Ham-Yasonna-Laoly-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kement" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kement</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyerahkan 2.000 paket bantuan sosial (bansos), untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan dan Kota Bekasi. Paket bansos itu diberikan secara simbolis kepada Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.  "Pembagian sembako ini sesuai instruksi Presiden untuk meringankan beban masyarakat dan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial kita. Ini refleksi kita sebagai manusia yang harus meringankan beban saudara kita yang terdampak Covid-19," kata Yasonna dalam keterangannya, Rabu (29/4).  Yasonna menuturkan, paket bansos dari Kemenkumham itu langsung didistribusikan untuk Kota Tangsel sebanyak 1.000 paket dan Kota Bekasi 1.000 paket. Selain 2.000 bantuan berisi sembako, Menkumham Yasonna juga menambah bantuan 2.000 lembar masker untuk dua kota tersebut.  Yasonna menuturkan, pihaknya juga sudah mendistribusikan bantuan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di sejumlah daerah, di antaranya di Kabupaten Tangerang dan Gunung Sindur, Bogor. Sebagian dari bantuan itu, merupakan masker dan hand sanitizer buatan narapidana binaan lapas serta rutan di daerah.  "Saya percaya ini bukan yang terakhir kita lakukan, negara harus hadir di tengah masyarakat. Ini upaya kemanusiaan, gotong royong sebagai suatu bangsa untuk saudara-saudara kita yang terdampak," ungkapnya.  Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan, Kemenkumham sudah beberapa kali menyalurkan bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19. Bantuan berupa sembako dan alat kesehatan itu di antaranya disalurkan untuk masyarakat dan tempat layanan kesehatan.  "Selanjutnya kami akan menyalurkan 5.000 paket bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19," ujar Bambang.  Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany berjanji segera menyampaikan bantuan dari Kemenkumham untuk warga yang sangat membutuhkan. Dia berharap, kondisi ini segera membaik dan aktivitas bisa kembali normal.  "Kami akan segera salurkan pada masyarakat, karena bantuan ini sangat dibutuhkan," ujar Airin.  Lalu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, bantuan dari Kemenkumham sangat berarti untuk warganya. Dia mengapresiasi respon Kemenkumham dalam usaha meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.  "Bantuan ini sangat berarti untuk masyarakat. Ada 1.000 KK penerima bantuan Kememkumham di Kota Bekasi. Kalau 1 KK 4 orang, berarti bantuan ini sudah membantu 4.000 orang," pungkasnya.

Kemenkumham Serahkan Paket Bansos untuk Warga Tangsel dan Kota Bekasi

Paket bansos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Paket bansos

Berita Terkini

Ketua DPRD Bogor Dorong Aparat Selidiki Telur Busuk Paket Bansos

Ungkap Peran Jawara dan Dana Komando

Jokowi Berharap Bansos Bisa Jangkau 55 Persen Penduduk Indonesia

Kemenkumham Serahkan Paket Bansos untuk Warga Tangsel dan Kota Bekasi

Download Aplikasi JawaPos.com