<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/paket-ekonomi-2026-2204873709.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memastikan keberlanjutan Program Paket Ekonomi pada 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, serta memperluas penciptaan lapangan kerja. Juru Bicara Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, sejumlah program utama akan dilanjutkan dan diperluas pada 2026. "Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026," kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/1). Berikut Paket Ekonomi 2026 yang sedang disiapkan: 1. Magang nasional, 2. Penyesuaian jangka waktu pemanfaatan serta penerima manfaat insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga 2029, 3. Perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya, 4. Perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP sektor perumahan, serta 5. Perpanjangan dan perluasan program diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi seluruh peserta Bukan Penerima Upah (BPU). &nbsp; Paket Ekonomi 2025 Sebelumnya, pemerintah telah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari delapan program akselerasi pada 2025, empat program yang berlanjut ke 2026, serta lima program andalan untuk penyerapan tenaga kerja. Paket kebijakan tersebut dirancang secara terintegrasi guna menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, dan memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional. Haryo menjelaskan, sepanjang 2025 implementasi Paket Ekonomi mencatatkan capaian signifikan. Dalam percepatan penciptaan lapangan kerja, Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi telah direalisasikan kepada 102.696 peserta dari total pelamar mencapai 724.880 orang pada batch pertama hingga ketiga. Jumlah ini melampaui target awal yang menyasar 100.000 peserta. "Di sisi perlindungan daya beli pekerja, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 Juta. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan telah resmi diimplementasikan," jelas Haryo. Selain itu, Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk periode Oktober hingga November 2025, dengan alokasi bantuan sebesar 10 kg per KPM. Realisasi penyaluran beras telah mencapai lebih dari 348 ribu ton atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 363 ribu ton. Pemerintah juga memberikan tambahan bantuan melalui penyaluran minyak goreng sebanyak 2 liter per KPM, dengan realisasi penyaluran mencapai lebih dari 69 juta liter atau 95,86 persen dari total pagu sebesar 72 juta liter. Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan insentif jaminan sosial ketenagakerjaan melalui diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya di sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik lainnya. Program tersebut telah menjangkau sebanyak lebih dari 731 ribu peserta dengan periode pemberian diskon selama enam bulan, yakni Oktober 2025 hingga Maret 2026. Kebijakan tersebut juga telah memiliki landasan hukum melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi peserta BPU. Kemudian guna meningkatkan akses pembiayaan dan layanan jaminan sosial, Pemerintah juga merealisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan skema relaksasi suku bunga. Program tersebut resmi diberlakukan mulai 1 Oktober 2025 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2025, dan diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan perumahan bagi pekerja, khususnya pekerja formal berpenghasilan menengah ke bawah. Lebih lanjut, Pemerintah juga telah melaksanan Program Padat Karya Tunai&nbsp;(Cash for Work)&nbsp;sebagai upaya menjaga penyerapan tenaga kerja dan daya beli masyarakat. Realisasi anggaran oleh Kementerian PU telah mencapai Rp6,63 triliun atau 93,70 paersen dengan serapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 25 ribu orang. Sementara itu, realisasi oleh Kementerian Kehutanan mencapai Rp1,18 triliun atau 65,38 persen dengan serapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 16 ribu orang. Pada aspek deregulasi dan percepatan investasi, Pemerintah mempercepat pelaksanaan Paket Deregulasi (PP28) dengan meluncurkan Satuan Tugas Penyelesaian Pengaduan dan Layanan Aduan Terpadu melalui kanal Lapor Debottlenecking. Hingga Desember 2025, satgas tersebut telah menindaklanjuti sebanyak 23 desk pengaduan sebagai bagian dari upaya menghilangkan hambatan investasi dan mempercepat realisasi usaha. Sebagai bagian dari penguatan ekonomi perkotaan, Pemerintah juga telah melaksanakan Program Perkotaan melalui pilot project di Provinsi DKI Jakarta yang diluncurkan pada tanggal 18 Desember 2025 lalu. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan platform ekonomi digital untuk mendukung gig economy sebagai sumber baru penciptaan peluang kerja di wilayah perkotaan. Program Gig Economy sendiri dirancang untuk memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir, mulai dari pengembangan SDM, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual&nbsp;(Intellectual Property Right), hingga pengembangan industri semikonduktor. Pemerintah menargetkan implementasi program itu di 15 kota di seluruh Indonesia dengan Jakarta ditetapkan sebagai prototipe program. Selain realisasi berbagai kebijakan Paket Ekonomi tersebut, penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) yang merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga telah disalurkan kepada lebih dari 33 juta KPM atau 94,8 persen dari target yang sebesar 35 juta KPM. Adapun penyaluran di tiga provinsi terdampak bencana alam sudah mencapai 90 persen setelah menggunakan modifikasi mekanisme penyaluran, dengan rincian yakni Aceh (92,12 persen), Sumatera Utara (86,35 persen), dan Sumatera Barat (90,21 persen).

Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026.

Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 2026, Program Magang Nasional Dilanjutkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/22/mKJ7aFHiIY5yRniYUtlpvhwYSMUJJrx29dzHmUFH-655196198.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan usai ratas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Senin (22/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan keterangan usai ratas bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Senin (22/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta akan segera menindaklajuti sejumlah paket kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dua fokus utama yang akan diterapkan di Ibu Kota adalah program perumahan dan sanitasi. Hal ini disampaikan Gubernur Pramono setelah mengikuti rapat koordinasi terbatas (ratas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Senin (22/9). Pramono menyebut Pemprov DKI akan memanfaatkan fasilitas dari Kementerian Perumahan untuk membangun 23 ribu unit rumah baru di Jakarta. "Ya untuk program yang bersifat perumahan, ada 23 ribu perumahan yang ada di Jakarta yang kami akan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Perumahan. Termasuk kami juga bekerjasama dengan beberapa kontraktor yang ada di Jakarta, kami dorong untuk mereka melakukan itu," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta. Pembangunan ini direncanakan tersebar di seluruh wilayah Jakarta dan ditargetkan selesai tahun ini. Politisi PDIP ini mengatakan, proyek perumahan ini tak hanya menyediakan hunian, tapi juga diproyeksikan menyerap hingga 100 ribu tenaga kerja. "Karena ini memang program untuk bisa menyerap tenaga kerja ketika ekonomi sedang dalam tekanan," kata Pramono. <h2>Program Sanitasi untuk Warga</h2> Selain rumah, Pemprov DKI juga akan fokus pada sanitasi masyarakat. Program ini sebelumnya sudah berjalan, namun kini diperkuat dengan dukungan pemerintah pusat. "Sedangkan untuk program sanitasi, kan di Jakarta juga ada program itu, sanitasi untuk masyarakat terutama, maka kami mengadakan itu dan kami mendapatkan dukungan sebelumnya," jelasnya. Diketahui, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pertemuan tersebut digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/9), dengan agenda utama membahas finalisasi paket ekonomi dan strategi penyerapan tenaga kerja. Lebih dari 10 kementerian dan badan pemerintah hadir dalam rakor tersebut. Beberapa menteri yang tampak hadir antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Selain itu, turut hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro dan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi. Tidak hanya jajaran menteri, sejumlah perwakilan kementerian/lembaga (KL) juga hadir, di antaranya dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan program perumahan dan sanitasi baru di Ibu Kota, yang akan menyerap banyak tenaga kerja.

Tindak Lanjuti Paket Ekonomi Prabowo, Pemprov DKI Siapkan 23 Ribu Unit Rumah Baru dan Serap 100 ribu Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/16/WhatsApp-Image-2025-09-15-at-222046_27989386-1-1-3482814916.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025). (Kemenko Perekonomian)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025). (Kemenko Perekonomian)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) angkat bicara soal paket ekonomi 2025 8+4+5. Kebijakan itu salah satunya mencakup magang untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, dengan uang saku Rp 3,3 juta per bulan. Paket ekonomi yang diluncurkan itu secara keseluruhan mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja. Tenaga Ahli Utama PCO Fithra Faisal mengatakan, kebijakan ini akan berdampak pada tersedianya lapangan kerja, peningkatan daya beli, dan pertumbuhan ekonomi. Dia menjelaskan, paket stimulus ekonomi ini merupakan jawaban atas tuntutan publik. Terutama terkait penyediaan lapangan kerja berkualitas, sekaligus jaminan bagi pekerja lepas (gig worker). &ldquo;Terutama ojol (ojek online) yang kemarin mendapatkan concern yang lumayan besar dari Presiden,&rdquo; kata Fithra, Selasa (16/9) sebagaimana dilansir dari Antara. Sebelumnya, dalam konferensi pers Senin (15/9) lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan salah satu stimulus dalam 8 inisiatif utama adalah diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan. Diskon itu menyasar pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik, dan mencakup iuran untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Menurut Fithra, program akselerasi juga difokuskan pada penyerapan tenaga kerja melalui magang untuk 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi, dengan uang saku Rp 3,3 juta per bulan. &ldquo;Jadi pemerintah menjamin 20 ribu fresh graduate ini untuk bisa langsung masuk ke sistem melalui magang, sehingga pada akhirnya mereka tidak menjadi sumber daya yang menganggur,&rdquo; ujarnya. Selain itu, ada juga program padat karya tunai (cash for work) yang dianggarkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta lima paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang ditargetkan menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja, serta Kampung Nelayan Merah Putih yang diharapkan menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja. &ldquo;Jadi semua itu difokuskan pada bagaimana pemerintah menjawab tantangan mengenai penyediaan lapangan kerja berkualitas dan untuk gig worker. Pemerintah menjamin keselamatan kerja mereka. Jadi mereka juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,&rdquo; jelasnya. Fithra menuturkan, paket stimulus ekonomi 8+4+5 juga mampu menjaga daya beli masyarakat. Yakni lewat bantuan pangan berupa 10 kg beras selama dua bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. <h2>PPh 21 Ditanggung Pemerintah Diperluas</h2> Juga ada perluasan PPh 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja di sektor pariwisata, sehingga daya beli masyarakat diharapkan semakin meningkat. &ldquo;Kalau masyarakat diberikan bantuan sosial, ini kan pasti akan mengurangi beban pengeluaran mereka. Kemudian iuran-iuran yang selama ini membebani juga disubsidi oleh pemerintah. Ini akan berdampak pada daya beli masyarakat,&rdquo; kata Fithra. Selain itu, program padat karya tunai di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum, menurut dia, juga akan membantu menjaga daya beli. "Dan itu kan langsung ada proyeknya, menciptakan lapangan kerja. Pastinya berdampak pada daya beli karena mereka punya uang,&rdquo; tegasnya. Paket stimulus ekonomi 8+4+5 juga diharapkan mampu mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada akhir 2025. Fithra meyakini program insentif ini akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. &ldquo;Seperti yang kemarin terjadi di kuartal II, pertumbuhan ekonomi kita masih bisa dijaga di atas 5,12 persen, salah satunya melalui stimulus yang fokus pada disposable income,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Paket ekonomi yang diluncurkan itu secara keseluruhan mencakup 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program serapan tenaga kerja.

PCO: Paket Ekonomi 8+4+5 Sediakan Magang untuk 20 Ribu Lulusan Baru Perguruan Tinggi, Uang Saku Rp 3,3 Juta Per Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/JKT_Stabilitasi-Pasar-Modal-Indonesia_SALMAN-TOYIBI_-02-3591375538.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah mengumumkan akan segera meluncurkan program paket ekonomi tahun 2025 dan 2026. Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Rapat Bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/9). Airlangga menyebut Program Paket Ekonomi 8+4+5 itu akan terdiri dari 8 program akselerasi tahun ini. Kemudian, ada 4 program yang akan dilanjutkan pada tahun 2026 dan 5 program lainnya merupakan terkait dengan program andalan pemerintah untuk membuka lapangan kerja. "Dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025; 4 program yang dilanjutkan di 2026; dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," kata Airlangga. Airlangga menyebut, Presiden Prabowo telah memberi perhatian penuh terhadap sejumlah program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Mulai dari program pertama yang dibahas adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sela&iuml;n itu, pemerintah juga akan menggelar Program Magang untuk lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate. Selama proses magang akan diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP, untuk 6 bulan. "Program Magang ini hanya bisa dikuti oleh lulusan dengan kriteria tertentu, antara lain maksimum 1 tahun setelah lulus dari perguruan tinggi. Penerima manfaat di tahap pertama Proram Magang ditargetkan sebanyak 20 ribu orang," Jelasnya. Selanjutnya terdapat program Kampung Nelayan Merah Putih yanh juga menjadi prioritas dengan target pembangunan 100 desa nelayan pada tahun 2025. Melalui program ini, penyerapan tenaga kerja di sektor ni diharapkan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kampung nelayan. "Tahun 2025 dengan target 100 desa maka diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Ekspektasi jangka panjang 4.000 titik dapat menciptakan 200 ribu lapangan kerja," ujarnya. Lebih lengkap berikut ini daftar 8+4+5 Program Paket Ekonomi yang disiapkan dalam Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2025-2026: <h3>8 Program Akselerasi Program 2025</h3> 1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) 2. Perluasan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dan restaurant 3. Bantuan pangan periode Oktober-Nove,ber 2025 4. Diskon Iuran Jaminan Kecelakan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU Transporatasi online (Ojol). Termasuk ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik selama 6 bulan. 5. Program manfaat layanan tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan 6. Program padat karya tunai (Cash for Work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum 7. Program Deregulasi atau implementasi PP 28 Tahun 2025&nbsp; 8. Program perkotaan (pilot project DKI Jakarta) dengan perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk Gigs UMKM <h3>4 Program Dilanjutkan di Program 2026</h3> 1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM Tahun 2026 serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM 2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata 3. PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya 4. Program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah (BPU). <h3>5 Program Penyerapan Tenaga Kerja</h3> 1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 2. Replanting di perkebunan rakyat 3. Kampung nelayan merah putih 4. Revitalisasi tambah pantura 5. Modernisasi kapal nelayan

Pemerintah meluncurkan Paket Ekonomi 2025-2026, fokus pada penyerapan tenaga kerja melalui program inovatif.

Daftar Lengkap Program Paket Ekonomi 8+4+5 Pemerintah yang Bakal Diluncurkan Akhir Tahun 2025 hingga 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/JKT_-Pekerja-Bergaji-di-Atas-UMR-Wajib-Ikut-Tapera_Salman-Toyibi-1-3217190229.jpg" alt="Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Foto udara perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (6/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah menetapkan untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan mulai Januari hingga Desember 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan perpanjangan ini merupakan salah satu bentuk insentif pajak atau stimulus di tengah kenaikan tarif PPN 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut insentif ini akan diberlakukan bagi masyarakat yang membeli properti mulai dari Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar di sepanjang tahun 2025. Di mana untuk pembelian rumah Rp 2 miliar akan memperoleh pembebasan PPN mencapai 100 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagi kelas menengah, pemerintah melanjutkan kembali PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti sampai dengan Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp 2 miliar. Jadi Rp 2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang Rp 3 miliar bayar,&rdquo; kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantornya, Senin (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, kebijakan PPN DTP sektor perumahan ini akan selesai pada Desember 2024. Namun kemudian, tetap diperpanjang hingga Desember 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Airlangga memastikan PPN DTP ini akan dibagi menjadi dua skema. Pertama, skema diskon 100 persen yang berlaku selama Januari-Juni 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Skema kedua, diskon yang diberikan hanya sebesar 50 persen berlaku mulai Juli hingga Desember 2025," jelas mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait optimistis perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) di tahun 2025, khususnya di sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab menurutnya industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di tahun depan," ujar Menteri Ara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, ia menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," pungkas Menteri Ara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Bagi kelas menengah, pemerintah melanjutkan kembali PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti sampai dengan Rp 5 miliar," kata Airlangga.

Resmi Diperpanjang, Beli Rumah Maksimal Rp 2 Miliar Bisa Dapat Diskon Pajak hingga Desember 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/transjakarta.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana menerbitkan paket kebijakan baru atau stimulus ketiga. Hal ini dilakukan agar dampak wabah Covid-19 tidak makin memperparah perekonomian di Indonesia.  Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa stimulus ini ditujukan untuk mendukung adanya kebijakan social distancing saat ini. Pasalnya, semakin hari, dampak akibat virus tersebut terus terjadi, termasuk ke pasar saham.  "Kita tengah menyiapkan stimulus lanjutan. Salah satunya adalah kebijakan untuk mendukung social distancing ini, pasti akan ada kebijakan yang kita keluarkan. Saat ini sedang dimatangkan," terang dia di Jakarta, Selasa (17/3).  Ia pun mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah meminta agar stimulus pertama dan kedua untuk dievaluasi. Di mana nantinya setelah itu, baru akan ada stimulus ketiga.  "Kami sudah diminta pak menko melakukan evaluasi dan monitoring karena perkembangannya begitu cepat (berdampak pada perekonomian)," katanya.  Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah juga telah mengumumkan Stimulus I untuk sektor pariwisata di mana anggaran yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 10,3 triliun.  Kemudian, untuk Stimulus II merupakan kebijakan perlonggaran perpajakan, mulai dari penanggungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, menunda PPh Pasal 22, lalu menunda PPh Pasal 25 dan percepatan restitusi PPN. Untuk anggaran yang disediakan berjumlah Rp 22,9 triliun.

Pemerintah Siapkan Stimulus Ketiga Dukung Kebijakan Social Distancing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kebijakan-ekonomi-jilid-16-jokowi-jangan-ragukan-komitmen-saya_m_-1.jpg" alt="SANTAI: Presiden Joko Widodo (kiri) saat mencicipi minuman yang disajikan di warung kuliner rest area tol Sragen-Ngawi, Rabu (28/11)." width="100%">
<figcaption>SANTAI: Presiden Joko Widodo (kiri) saat mencicipi minuman yang disajikan di warung kuliner rest area tol Sragen-Ngawi, Rabu (28/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis tudingan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/11/2018/soal-paket-ekonomi-jilid-16-prabowo-memalukan" target="_blank">paket kebijakan ekonomi jilid 16 </a>akan menggerus keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, kebijakan yang sudah dikeluarkannya beberapa waktu lalu tetap <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/11/2018/ekspansi-markobar-gibran-kalau-lulus-kuliah-jangan-lamar-kerja" target="_blank">mempertimbangkan keberadaan UMKM.</a> Maka dari itu, Jokowi pun meminta kepada pengusaha untuk tidak meragukan komitmennya terhadap UMKM. "<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/11/2018/soal-paket-ekonomi-jilid-16-prabowo-memalukan" target="_blank">Ya intinya jangan diragukan komitmen pemerintah</a>, komitmen saya, terhadap UMKM," terang Jokowi usai menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di hotel Alila, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/11/2018/pro-kontra-konsumsi-daging-anjing-antara-diburu-dan-diharamkan" target="_blank">Solo, Jawa Tengah (Jateng)</a>, Rabu (28/11). Jokowi juga mengatakan, bahwa relaksasi DNI itu memang perlu, tetapi yang berkaitan dengan UMKM. Sebelum mengeluarkan kebijakan ekonomi jilid 16, mantan<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/11/2018/pro-kontra-konsumsi-daging-anjing-antara-diburu-dan-diharamkan" target="_blank"> Wali Kota Solo</a>, itu menuturkan dirinya banyak mendengar masukan dari ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, seluruh jajaran anggota. "Saya juga mendengar dari Ketua Hipmi, dan suara keinginan itu seperti apa. Dari komunitas itu, saya memutuskan untuk mengeluarkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/11/2018/menangi-pemilu-berikut-rahasia-kampanye-jokowi" target="_blank">urusan UMKM dari relaksaksi DNI</a>," ucapnya. Menanggapi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/11/2018/menangi-pemilu-berikut-rahasia-kampanye-jokowi" target="_blank">pernyataan Presiden Jokowi</a> tersebut, Ketum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani mengaku sangat berterimakasih dan mengapresiasinya. Selama ini Presiden Jokowi dinilai sangat responsif atas semua yang menyangkut <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/11/2018/ekspansi-markobar-gibran-kalau-lulus-kuliah-jangan-lamar-kerja" target="_blank">kepentingan dunia usaha </a>dan juga masyarakat secara keseluruhan. "Dan kini kita bisa lihat, keberpihakan Presiden tidak usah diragukan. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih," ucapnya. Pernyataan Jokowi tersebut menurutnya juga <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/11/2018/ekspansi-markobar-gibran-kalau-lulus-kuliah-jangan-lamar-kerja" target="_blank">membawa angin segar bagi usaha</a> di Indonesia. Hal ini karena para pelaku usaha tidak bingung lagi karena persepsi yang mereka maksudkan sangat beda. "Sekarang semua sudah jelas sekarang kita melangkah yang lebih penting untuk kepentingan negara kita," tandasnya

Soal Kebijakan Ekonomi Jilid 16, Jokowi: Jangan Ragukan Komitmen Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kebijakan-ekonomi-jilid-16-jokowi-jangan-ragukan-komitmen-saya_m_.jpg" alt="SANTAI: Presiden Joko Widodo (kiri) saat mencicipi minuman yang disajikan di warung kuliner rest area tol Sragen-Ngawi, Rabu (28/11)." width="100%">
<figcaption>SANTAI: Presiden Joko Widodo (kiri) saat mencicipi minuman yang disajikan di warung kuliner rest area tol Sragen-Ngawi, Rabu (28/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis tudingan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/11/2018/soal-paket-ekonomi-jilid-16-prabowo-memalukan" target="_blank">paket kebijakan ekonomi jilid 16 </a>akan menggerus keberadaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, kebijakan yang sudah dikeluarkannya beberapa waktu lalu tetap <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/11/2018/ekspansi-markobar-gibran-kalau-lulus-kuliah-jangan-lamar-kerja" target="_blank">mempertimbangkan keberadaan UMKM.</a> Maka dari itu, Jokowi pun meminta kepada pengusaha untuk tidak meragukan komitmennya terhadap UMKM. "<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/23/11/2018/soal-paket-ekonomi-jilid-16-prabowo-memalukan" target="_blank">Ya intinya jangan diragukan komitmen pemerintah</a>, komitmen saya, terhadap UMKM," terang Jokowi usai menghadiri rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di hotel Alila, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/11/2018/pro-kontra-konsumsi-daging-anjing-antara-diburu-dan-diharamkan" target="_blank">Solo, Jawa Tengah (Jateng)</a>, Rabu (28/11). Jokowi juga mengatakan, bahwa relaksasi DNI itu memang perlu, tetapi yang berkaitan dengan UMKM. Sebelum mengeluarkan kebijakan ekonomi jilid 16, mantan<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/11/2018/pro-kontra-konsumsi-daging-anjing-antara-diburu-dan-diharamkan" target="_blank"> Wali Kota Solo</a>, itu menuturkan dirinya banyak mendengar masukan dari ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, seluruh jajaran anggota. "Saya juga mendengar dari Ketua Hipmi, dan suara keinginan itu seperti apa. Dari komunitas itu, saya memutuskan untuk mengeluarkan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/11/2018/menangi-pemilu-berikut-rahasia-kampanye-jokowi" target="_blank">urusan UMKM dari relaksaksi DNI</a>," ucapnya. Menanggapi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/11/2018/menangi-pemilu-berikut-rahasia-kampanye-jokowi" target="_blank">pernyataan Presiden Jokowi</a> tersebut, Ketum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani mengaku sangat berterimakasih dan mengapresiasinya. Selama ini Presiden Jokowi dinilai sangat responsif atas semua yang menyangkut <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/11/2018/ekspansi-markobar-gibran-kalau-lulus-kuliah-jangan-lamar-kerja" target="_blank">kepentingan dunia usaha </a>dan juga masyarakat secara keseluruhan. "Dan kini kita bisa lihat, keberpihakan Presiden tidak usah diragukan. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih," ucapnya. Pernyataan Jokowi tersebut menurutnya juga <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/25/11/2018/ekspansi-markobar-gibran-kalau-lulus-kuliah-jangan-lamar-kerja" target="_blank">membawa angin segar bagi usaha</a> di Indonesia. Hal ini karena para pelaku usaha tidak bingung lagi karena persepsi yang mereka maksudkan sangat beda. "Sekarang semua sudah jelas sekarang kita melangkah yang lebih penting untuk kepentingan negara kita," tandasnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12584_30352_pramono-anum.jpg" alt="Pramono Anung" width="100%">
<figcaption>Pramono Anung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah sudah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid VII, Jumat (4/12) malam di Istana Merdeka. Itu tidak lain karena kondisi perekonomian nasional saat ini belum membaik akibat lesunya ekonomi dunia. &quot;Paket kebijakan ekonomi jilid tujuh itu dibagi dalam dua pendekatan,&quot; Kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung saat mengumumkan paket ekonomi jilid VI, Jumat malam (4/12). Pertama menyasar kepada industri padat karya, kedua soal masalah agraria tentang percepatan kemudahan dalam penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk PKL (Pedagang Kaki Lima). &quot;Industri padat karya ini adanya perubahan peraturan pemerintah yang ingin memberikan kemudahan pada industri-industri tertentu yang khusus, dimana repensentatif karyawannya banyak, yang SDM (Sumber Daya Manusia)-nya banyak,&quot; ungkap mantan Sekjen DPP PDI-Perjuangan itu. Untuk Agraria, sambung Pramono, pemerintah akan memberikan tentang percepatan kemudahan dalam penderbitan sertifikat tanah, terutama untuk PKL. &ldquo;Nanti juga akan diatur lebih lanjut bagi sektor-sektor lainnya,&rdquo; tandas dia (hyt/JPG

Paket Ekonomi Jilid VII Sasar 2 Pendekatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/8111_25581_Johnny-Plate.jpg" alt="Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Johnny G Plate." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Johnny G Plate.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Anggota Komisi XI Johnny G Plate menilai paket kebijakan jilid V yang baru saja dikeluarkan pemerintah bersifat sangat mikro. Menurutnya, paket itu sudah sangat spesifik untuk mendorong peningkatan kualitas aset dan neraca perusahaan swasta maupun milik BUMN. &lrm; &quot;Ini konkret membantu dunia usaha merangsang pembiayaan mereka. Membantu perbankan memberi fasilitas kredit tinggi kepada pengusaha,&quot;&nbsp;tutur Johnny saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/10). Seperti diketahui, &lrm;Presiden Joko Widodo telah meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid V, di Istana Negara, Kamis (22/10) malam. Isinya tentang revaluasi aset dan penghapusan pajak berganda. Karenanya, Johnny berharap agar dunia usaha juga merespon paket ekonomi jilid V itu&nbsp; secara positif. &lrm;Terlebih ada keringanan pajak untuk pengusaha. &quot;Ini sebenarnya positif kalau dunia usaha melihatnya positif. Jangan lihat pajaknya bertahap. Di situ kan ada pemangkasan tiga persen,&quot; tegasnya. Politikus NasDem itu menambahkan, andai perusahaan swasta maupun BUMN punya kemampuan investasi tinggi dalam membangun proyek, maka hal itu bisa memberi stimulus terhadap lapangan pekerjaan.&nbsp;Dengan begitu, kata dia, perekonomian pun akan tumbuh. &quot;Menciptakan lapangan kerja, PHK (pemutusan hubungan kerja, red) juga ditekan, sehingga ekonomi meningkat,&quot; ucapnya. (dna/JPG)&lrm;

Paket Kebijakan Jilid V Lebih Konkret Bantu Dunia Usaha

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#paket ekonomi

Berita Terkini

Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 2026, Program Magang Nasional Dilanjutkan

Tindak Lanjuti Paket Ekonomi Prabowo, Pemprov DKI Siapkan 23 Ribu Unit Rumah Baru dan Serap 100 ribu Pekerja

PCO: Paket Ekonomi 8+4+5 Sediakan Magang untuk 20 Ribu Lulusan Baru Perguruan Tinggi, Uang Saku Rp 3,3 Juta Per Bulan

Daftar Lengkap Program Paket Ekonomi 8+4+5 Pemerintah yang Bakal Diluncurkan Akhir Tahun 2025 hingga 2026

Resmi Diperpanjang, Beli Rumah Maksimal Rp 2 Miliar Bisa Dapat Diskon Pajak hingga Desember 2025

Pemerintah Siapkan Stimulus Ketiga Dukung Kebijakan Social Distancing

Soal Kebijakan Ekonomi Jilid 16, Jokowi: Jangan Ragukan Komitmen Saya

Soal Kebijakan Ekonomi Jilid 16, Jokowi: Jangan Ragukan Komitmen Saya

Paket Ekonomi Jilid VII Sasar 2 Pendekatan

Paket Kebijakan Jilid V Lebih Konkret Bantu Dunia Usaha

Download Aplikasi JawaPos.com